Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Soilia Riyanti, author

Perolehan tanah melalui lelang menimbulkan pemilikan tanah absentee analisa kasus kutipan risalah lelang nomor 406 2013 = Land acquisition by auction cause absentee ownership case analysis kutipan risalah lelang nomor 406 2013

ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41811

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ni Made Puspawati, author

Analisis atas tata cara pembabasan hak atas tanah dan larangan pemilikan tanah absentee yang tidak berlaku bagi bagi kawasan industri : terkait jual beli lahan pertanian menjadi kawasan industri di daerah Karawang = Analysis of the ruls of land exemtion and the ownership prohibition of absentee land not valid for industrial area : related with the purchase of farmland to be an industrial area in Karawang

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21790

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Penelitian tentang efektifitas peraturan perundang-undangan larangan tanah absentee

Jakarta: Pengayoman, 2003

346.04 Bad p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tinezia Yemima Adeningsih Pessa, author

Keabsahan Kepemilikan Bekas Tanah Absentee dalam Sengketa Antara Pegawai DLN dengan MB dan KOPELINDO (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk) = Validity of Ownership of Former Absentee Land In Dispute Between Employee DLN With MB and KOPELINDO (Study of Depok District Court Rulings Number 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk)

Pada azasnya, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya agar hasil dari tanah pertanian dapat membawa manfaat bagi pemilik tanah itu sendiri ataupun masyarakat setempat yang tinggal di daerah letak tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah absentee sehingga penggarapan tanah menjadi efisien baik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Septian Nugroho, author

Pembatalan seratus sebelas sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (analisis terhadap surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Pbt/BPN.32/2012) = Revocation of one hundred and eleven certificates of property rights by the national land agency as execution of decree (analysis of decisions of head of national land agency of West Java Region no 15 Pbt/BPN. 32/2012)

ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kamilia Nesvita, author

Peran balai harta peninggalan dalam pengurusan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) = The role of inherited property board in managing assets of absent person (afwezigheid)

Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian