Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ;ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ;ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. , ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan mempunyai kewenangan absolut sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UU Peradilan Agama tersebut, muncullah Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 memberikan choice of law, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat juga dilakukan melalui Peradilan Umum, apabila para pihak menghendaki dalam akad. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia diatur dan bagaimanakah implementasi dari putusan MK No. 93/PUUX/ 2012 serta tantangan dan potensinya. Permasalahan-permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian sosio legal, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, putusan MK No. 93/PUU-X/2012 telah mengembalikan Kompetensi Absolut sebagai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan syariah beserta derivasinya. Kedua, implementasi putusan MK No. 93/PUUX/ 2012 belum sempurna, terlihat dari masih adanya perkara eksekusi jaminan Hak tanggungan dan hipotek yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketiga, masih adanya tantangan dalam penerapan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tersebut, yang terlihat dari masih adanya ketidakpahaman masyarakat akan kompetensi absolut peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

---

ABSTRACT
Along with the rapid growth of Islamic banks in Indonesia, the potential that arises for disputes in Islamic banks are also getting higher, so that it becomes important for Islamic banking and the community users of Islamic banking services to understand correctly how the rules of the institution competence for dispute settlement in Islamic banking. Based on Law No. 3 of 2006 on amendments to Law No 7 of 1989, Religious Courts as judicial institutions have absolute competence as a dispute settlement institution on Islamic banks. However, 2 (two) years after the promulgation of the Law on Religious Court, legalized of Law on Sharia Banking No. 21 of 2008, for giving the choice of law, that Islamic banking dispute resolution can be solved through the General Courts if the parties want in the contract. With the legal uncertainty, the Constitutional Court Decree issued No. 93/PUU-X/2012 which removes the explanation of article 55 paragraph (2) Sharia Banking Law No. 21 of 2008. Based on these, there are legal issues, that are how the regulation of authority for sharia banking dispute settlement institutions in Indonesia and how the implementation of the Constitutional Court decree No. 93 / PUU-X / 2012 and its challenges and potential. These problems are examined using the socio-legal research method, which is legal research that uses a methodology approach of social science in a broad sense. From the research, it can be concluded that first, the Constitutional Court decree No. 93 / PUU-X / 2012 has returned Absolute Competence as an Islamic Banking dispute settlement institution and its derivatives. Second, the implementation of the Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012 has not been perfect, it can be seen from the cases of execution of guarantees Mortgage and mortgage rights that are settled in the District Court. Third, there are still challenges in the implementation of the Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012, which can be seen from the incomprehension of the community about the absolute competence of the religious court as an institution for dispute settlement on Islamic banking in Indonesia.

---

Abstrak :
Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasi ketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik. ......Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific.