Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEfek globalisasi telah mengakibatkan perkembangan industri jasa keuangan menjadi semakin kompleks.. Hal terse but diperburuk dengan efek psikologis pasca krisis keuangan tahun 1997 lalu yang berakibat pada volatilitas pasar yang cenderung tidak stabil. Untuk kondisi di Indonesia, salah satu eksposur risiko terpenting yang dihadapi oleh suatu Bank adalah eksposur terhadap rh:iko nilai tukar . Eksposur inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia. Eksposur terhadap nilai tukar merupakan salah satu jenis risiko pasar yang dihadapi oleh Bank.Dalam implementasinya di perbankan Indonesia, konsep perhitungan modal untuk risiko pasar. ini akan mulai diterapkan pada tahun 2004 ol.eh Bank Indonesia. Hal yang menarik berkaitan dengan implementasi pengenaan modal untuk risiko pasar ini adalah bagaimana Bank melakukan manajemen portfolio eksposur yang terkait dengan risiko pasar sehingga modal yang digunakan untuk mengcovernya bisa seefisien mungkin. Dalam thesis ini akan diperbandingkan dua metode perhitungan risiko pasar yaitu : Standardised dan Internal Model approach untuk melihat sampai seberapa efektif pengenaan kedua model tersebut untuk menghitung capital charge yang terkait dengan risiko pasar yaitu foreign exchange portfolio dari suatu bank.Hasil pengujian dengan kedua metode tersebut memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. Pengujian dengan menggunakan standardized approach memberikan capital charges yang paling besar dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan metode internal yaitu Variance Covariance dan Historical Simulation2. Pengujian dengan menggunakan Internal j\tfodel memberikan hasil yang berbeda untuk koridisi Confidence level yang berbeda. Untuk kondisi 99% Cofidence level, pengujian dengan menggunakan Historical Simulation memberikan nilai VaR yang lebih besar dibandingkan pengujian dengan menggunakan Variance Covariance. Sedangkan pada kondisi 95% Confidence level pengujian dengan menggunakan Variance Covariance memberikan nilai VaR yang lebih bcsar dibandingkan pengujian dengan menggunakan Historical Simulation. Hal :i.ni disebabkan adanya pengaruh negative skewness dan leptokurtic pada distribusi aktual yang merupakan dasar perhitungan dari metode Historical Simulation. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu metode tidak bisa selalu menghasilkan nilai VaR yang lebih besar dibandingkan met ode yang lain. Nilai V aR dipengaruhi oleh distribusi return aktual dan confidence level3. Dalam pengujian dengan menggunakan Variance Covariance, jumlah data historis yang berbeda akan diperoleh Decay Factor optimal yang berbeda pula. Dalam pengujian ini, data historis 500 titik data mendapatkan Decay Factor optimal sebesar 0.97. Sedangkan untuk 250 titik data didapatkan Decay Factor optimal sebesar 0.964. Pengujian Back Testing dengan menggunakan Variance Covariance diperoleh hasil bahwa untuk confidence level 99%, jumlah kcgagalan yang terjadi melebihi batas non rejection region dari Kupiec. Sedangkan untuk confidence level 95% , jumlah kegagalan yang terjadi belum melewati batas non rejection region dari Kupiec. Pengujian Back Testing dengan menggunakan metode Basel untuk kondisi 250 titik data dan 99% Confidence level diperoleh hasil bahwa jumlah kegagalan yang terjadi dapat dikategorikan pada daerah yellow sehingga capital charges yang terjadi harus dikalikan dengan 3.65. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa untuk pengujian dengan metode Variance Covariance dari JP Morgan , Confidence level 95% memberikan model data yang lebih valid dibandingkan model pengujian dengan menggunakan 99% Confidence level.5. Pengujian terhadap Expected Tail Losses memberikan hasil nilai kerugian yang lebih besar dari nilai VaR. Oleh karena itu, pengujian dengan ETL dapat. Digunakan untuk mengatasi kelemahan dari V aR yaitu tidak diketahuinya nilai kerugian apabila terjadi suatu kejadian yang melebihi confidence level yang ditetapkan.6. Pengujian dengan menggunakan stress testing memberikan hasil capital charges yang dibebankan lebih besar dibandingkan perhitungan VaR dengan menggunakan Historical Simulation dan Variance Covariance. Hal ini membuktikan kelemahan VAR yang tidak bisa menangkap suatu kondis1 stress yang terjadi.7. Kecilnya capital charges untuk risiko pasar dalam karya akhir ini tidak berarti bahwa risiko pasar tidak diperlukan dalam perhitungan rasio modal. Hal ini disebabkan karena :.. Jumlah Portfolio yang ada tidak mence1minkan portfolio yang sebenarnya dibandingkan saat sebelum krisis. Bank cenderung konservatif dalam eksposur valas yang ditunjukkan dengan kecilnya Posisi Devisa Neto Bank. Padahal untuk mengantisipasi penerapan risiko pasar dan kesiapan modal Bank, Bank Indonesia telah menaikkan posisi rasio PDN dari 20% menjadi 30%...Apabila kondisi pasar dan portfolio Bank telah kembali pada posisi sebelum krisis, maka informasi risiko pasar menjadi sangat krusial dan berdampak material pada tambahan modal...Komponen yang dihitung dalam karya akhir ini yaitu PDN hanya merupakan salah satu komponen risiko pasar. Belum dilakukan perhilungan secara menyeluruh mengenai eksposur risiko pasar Bank. Misa1nya, eksposur yang terkait dengan perubahan suku bunga pasar dan transaksi-transaksi derivatif"

"PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pelaksanaan perdamaiannya tidak cukup terjamin. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin dalam proses PKPU dan menganalisis implementasi kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya cukup terjamin di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin. Hal ini berbeda dengan Amerika dan Singapura yang mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian. Walaupun tidak adanya pengaturan mengenai kriteria rencana perdamaian di Indonesia, namun terdapat kasus dimana debitor sudah menerapkan kriteria rencana perdamaian dalam PKPU sebagaimana yang terdapat di Amerika dan Singapura.......PKPU is an opportunity for debtors to restructure their debts to creditors by means of the debtor's proposed accord plan which includes an offer to pay off debts in whole or in part of their debts to creditors. An accord plan that has been agreed by creditors must be approved by the court. However, in Article 285 (2) Letter b of UU No 37/2004, the court can reject an accord plan that is not adequately assured. Therefore, this thesis aims to analyze of proposal accord plan criteria that adequate assured in PKPU process and to analyze the implementation of the criteria in Indonesia. The results of this study indicate that in Act No. 37/2004 there is no criteria in making an accord plan whose implementation can be declared adequately assured. This is different from America and Singapore which are contained the criteria of an accord plan in their regulation. Although there is no regulation regarding the criteria for an accord plan in Indonesia, there have been cases where the debtor has applied the PKPU accord plan criteria as in America and Singapore."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang diatur dalam Basel Capital Accord II yang menjadi rujukan Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko, yaitu mengenai persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia dapat terus bekerjasama dalam menerapkan Basel Capital Accord II ataupun pedoman yang kelak dikeluarkan oleh Komite Basel. Proses tersebut tentunya didahului dengan adanya proses kajian yang lebih menyeluruh dan berhasil merepresentasikan seluruh bank sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perekonomian Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas bank-bank di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

---

This paper discusses the provisions of the Basel Capital Accord II as the reference for Bank Indonesia on implementing the Risk Management about the minimum capital requirements of a bank. This study is juridical normative.

The study suggest that Bank Indonesia and banks in Indonesia shall continue to cooperate on implementing the Basel Capital Accord II and the other guidelines will be issued later by Basel Committee. The implementation process must be preceded by a comprehensive review in order to accommodate the banks? and Indonesian economics need, besides improving the quality of banks in Indonesia in accordance with international standards."

"Dalam Peraturan Bank Indonesia nom or 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ditegaskan bahwa tujuan utama dari penerapan manajemen risiko bank adalah menjaga agar aktivitas operasional yang dilakukan bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau bahkan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Modal merupakan komponen utama bagi bank dalam di dalam mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin terealisasi di dalam menjalankan aktivitas operasional usahanya. Untuk itu salah satu cara dalam mengelola risiko usaha bank adalah dengan mengetahui seberapa besar modal yang hams disediakan oleh bank di dalam mengantisipasi risiko usahanya atau dengan mengetahui seberapa besar total risiko yang dapat diserap dengan modal bank yang tersedia sesuai dengan kondisi, struktur, uk:uran dan kompleksitas usaha masing-masing bank. Salah satu jenis risiko yang harus dihadapi oleh bank dalam menjalankan aktivitas usahanya adalah risiko pasar (market risk), yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign exchange). Sebagaimana diatur Basle Committe on Banking Supervision (BCBS) dalam Amendment to The Capital Accord Incorporate Market Risk tahun 1996 yang juga telah diadopsi oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional, terdapat dua pendektan altematif yang dapat digunakan dalam menghitung risiko pasar, yaitu pendekatan standar (standardized approach) dan pendekatan internal model (internal model approach). Perhitungan risiko pasar dilakukan dengan memperhitungkan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko suku bunga mencakup risiko spesifik (specific risk) dan risiko umum (general market risk). Perhitungan risiko nilai tukar didasarkan pada Posisi Devisa Neto (Net Open Position) yang dimiliki Bank. Karya akhir ini mengkaji aspek-aspek proses perhitungan risiko pasar dalam mengestimasi besamya modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko pasar (market risk capital charge), khususnya yang disebabkan oleh faktor perubahan nilai tukar atas posisi devisa neto PT. Bank lntemasional Indonesia Tbk per tanggal 30 Juni 2003, baik dengan menggunakan pendekatan standar maupun pendekatan internal model dengan menggunakan pendekatan simulasi. data historis (historical simulation approach) dan pendekatan varian kovarian (variance covariance approach) dengan exponentially weighted moving average (EWMA). Dalam pendekatan standar, pengukuran risiko nilai tukar dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar yang telah ditetapkan oleh regulator, dimana besamya Market Risk Capital Charge ditetapkan sebesar 8% dari posisi yang memiliki jumlah yang terbesar antara posisi long dan posisi short. Dengan pendekatan standar, besamya Market Risk Capital Charge adalah sebesar Rp.5.735 juta,-.Penetapan besamya Value at Risk dengan pendekatan simulasi data historis dilakukan dengan mensimulasi profit and loss atas posisi devisa neto bank berdasarkan return historis nilai tukar masing-masing valuta asing terhadap rupiah selama periode pengamatan, baik dengan 250 data maupun 500 data. Dengan menggunakan 250 data dan tingkat keyakinan (confidence level) 99%, besamya Value at Risk adalah sebesar Rp.888,38 juta,- sehingga besamya Capital at Risk adalah Rp.2.665,14 juta,-. Sedangkan untuk 500 data dan confidence level 99%, basil Value at Risk sebesar Rp.1.269,61 juta,- dan Capital at Risk sebesar Rp.3.808,83 juta,-. Untuk perhitungan Value at Risk dengan menggunakan pendekatan Variance Covariance - EWMA diawali dengan cara terlebih dahulu menetapkan faktor peluruh yang optimal (optimal decay factor ), dimana dalam penelitian ini besarnya faktor peluruh optimal yang digunakan adalah sebesar 0,96. Dengan menggunakan pendekatan ini, besarnya Value at Risk dengan 250 data dan confidence level 99% adalah sebesar Rp.664,24 juta,- dan Capital at Risk sebesar Rp.L992,72 juta,~, sedangkan untuk 500 data dan confidence level 99% Value at Risk sebesar Rp.559,57 juta,- dan Capital at Risk sebesar Rp.1.678,71 juta,-. Mengingat risiko pasar yang melekat dalam portofolio yang dimiliki bank tidak hanya terbatas pada risiko nilai.tukar yang melekat pada posisi devisa neto bank, tetapi risiko pasar dan risiko suku bunga yang melekat pada seluruh portofolio yang dimiliki bank, baik berupa instrumen surat hutang ,(debt instruments),forward rate agreement (FRA),foreign exchange, forward, ataupun dalam bentuk instrumen portofolio lainnya, maka pengaruh risiko nilai tukar posisi devisa neto bank terhadap perubahan CAR bank yang sangat kecil, yaitu hanya mengalami penurunan sebesar 0,17% dengan pendekatan standar, 0,08% dengan pendekatan simulasi historis, dan 0,06% dengan pendekatan varian kovarian dari CAR bank per-tanggal 30 Juni 2003 sebesar 25,88% sebelum memasukkan risiko pasar. Sementara itu berdasarkan hasil stress testing yang dilakukan dengan pendekatan historical scenario dengan tiga skenario, yaitu. skenario terbaik (best scenario), scenario terburuk (worst case scenario), dan skenario yang mungkin (probable case scenario) terdapat potensi terjadinya kerugian sebesar Rp.749 juta dan penurunan modal bank sebesar 0,026% dari posisi modal bank pertanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2.836.828juta,-. "

"ABSTRAKNama : Sidharta AkmamProgram Studi : Hubungan InternasionalJudul : Ketentuan Basel dan Krisis KeuanganPembimbing : Makmur Keliat PhD Tesis ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketentuan Basel Basel Accord yang mengatur permodalan perbankan dengan krisis keuangan yang terjadi pada periode setelah tahun 1990, khususnya krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 dan krisis di Amerika Serikat dan Eropa tahun 2008-2009. Studi ini menggunakan teori rezim untuk menganalisis tingkat kepatuhan aktor terhadap ketentuan Basel sebagai suatu rezim di bidang keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melalui studi pustaka sebagai sumber data primer. Sebagai sumber data sekunder studi ini menggunakan hasil wawancara dengan nara sumber dari industri perbankan. Studi ini menemukan bahwa krisis terjadi karena aktor melakukan cosmetic/mock compliance, akibat peraturan pemerintah yang mempermudah pencapaian target kecukupan modal sesuai ketentuan Basel. Kelemahan rezim Basel juga tidak lepas dari proses penyusunannya yang sarat dengan kepentingan para aktor, negara dan lembaga bukan negara.

---

ABSTRACTName Sidharta AkmamStudy Program International RelationTitle Ketentuan Basel dan Krisis KeuanganCounsellor Makmur Keliat Ph.D This thesis highlight the relationship between Basel Accord, an international capital adequacy regime for the banking industry, with the financial crisis after 1990, in particular the 1997 Asian financial crisis and the 2008 crisis in the US and Europe. This study applies the regime theory to analyze actors rsquo compliance with Basel Accord as a regime in the financial sector. This research uses qualitative method with library research as the main source and interviews as the second source. The study found that the crisis occurred due to the mock cosmetic compliance by the actors, encouraged by a lenient government regulation with the objective to achieve capital adequacy as prescribed by the Basel Accord. The weakness of Basel Accord as a regime started from it rsquo s inception, which characterized by conflicting interest among the actors, both state of non state organizations. Keywords banking crisis, financial crisis, Basel Accord, compliance, international regime"

"Peta perpolitikan Timur Tengah memasuki babak baru setelah UEA memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam sebuah kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi UEA-Israel muncul sebagai strategi balancing untuk merespon ancaman di kawasan serta mengetahui bagaimana respon serta dampak yang ditimbulkan dari negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab atas kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma neorealisme dengan konsep balancing sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dalam menjawab berbagai persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi balancing UEA meningkatkan pertahanan dan keamanan secara maksimal bersama dengan Israel untuk membendung potensi ancaman yang datang dari Iran, Turki, dan musuh potensial lainnya di kawasan. Normalisasi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap pergeseran peta politik Timur Tengah sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di kawasan dan berdampak negatif terhadap eskalasi perebutan pengaruh Turki dan Iran di kawasan sebagai penentang kesepakatan normalisasi UEA-Israel.......The political map of the Middle East entered a new chapter after the UAE decided to normalize diplomatic relations with Israel in the Abraham Accords Peace Agreement mediated by former US President, Donald Trump. This study aims to analyze how the UAE-Israel normalization agreement emerged as a balancing strategy to respond to threats in the region and to find out how the response and the impact of Middle Eastern countries and the Arab world on the agreement. This study utilize the neorealism paradigm with the concept of balancing as an analytical tools. In addition, this research uses a qualitative method through a case study approach in answering the various issues raised. The results of this study indicate that based on the balancing strategy, the UAE increases defense and security to the maximum together with Israel to stem potential threats coming from Iran, Turkey, and other potential enemies in the region. This normalization has significant implications for shifting the political map of the Middle East so that it has a positive impact on the economy in the region and a negative impact on the escalation of the struggle for influence between Turkey and Iran in the region as opponents of the UAE-Israel normalization agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU , utamanya mengenai penerapan pengaturan perdamaian PKPU dalam Putusan Perdamaian PKPU PT. Indo Energi Alam Resources serta akibat hukum dari perdamaian dalam PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perdamaian yang dilakukan selain membutuhkan persetujuan para pihak juga membutuhkan pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga yang mengikat para pihak dan berakibat berakhirnya PKPU serta tidak berlakunya perjanjian yang semula dibuat antara kreditor dan debitor, yang berlaku adalah perjanjian perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga.......This thesis discusses about how an accord process in the Suspension of Payment, especially regarding the implementation of the accord arrangement on bankruptcy and suspend of payment in Decision Accord on suspend of payment PT. Indo Energi Alam Resources and the legal consequences of the accord in suspend of payment. This research is a qualitative method that produces descriptive analytical data. The results showed that accord is done in addition to requiring the consent of the parties also requires ratification accord plan by the commercial court are binding on the parties and result in the expiration of suspend of payment and invalidates the agreement previously made between creditors and debtors, which in effect is a accord agreement, ratified by the commercial court."

"Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS.......Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition."