Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Verifikasi merupakan tugas baru bagi Account Representative. Skripsi ini meneliti kompetensi account representative dalam menjalankan tugas verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori kompetensi, analisis pekerjaan, manajemen sumber daya manusia dan pemeriksaan pengawasan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi account representative dalam melaksanakan tugas verifikasi kurang memadai. Masalah yang dihadapi account representative dalam melaksanakan tugas verifikasi adalah jumlah account representative yang kurang untuk dapat menangani wajib pajak dengan efisien dan juga jumlah diklat sebagai bekal pendidikan account presentative yang sedikit kuotanya.

---

Verification is a new task for Account Representative. This thesis examines account representative competence in performing the verification role. This study uses the competence theory, job analysis theory, human resource management theory and account representative task theory. This study is a qualitative research with literature study and interviews. The results show account representative incompetence in performing verification role. Problems that encountered in implementing the account representative verification task is the number of account representative is not sufficient in handling tax payers and the training amount is not sufficient too."

"Salah satu kebijakan modernisasi Ditjen Pajak tahun 2002 adalah memberikan pelayanan prima dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Account Representative (AR). Skripsi ini membahas evaluasi fungsi AR sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam meningkatkan peran AR. Evaluasi ini ditinjau dengan enam indikator evaluasi implementasi Dunn, kepatuhan, pelayanan, dan reformasi administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasinya fungsi AR belum memenuhi seluruh indikator Dunn, kecuali kecukupan dan ketepatan, serta pihak KPP Kemayoran telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran AR.

---

One of DGT's modernization policies in 2002 is giving service and control taxpayers by Account Representative (AR). This research discusses about the evaluation of AR's functions as the efforts in increasing taxpayer compliance and the identification of all the efforts which have been done to increase the AR's roles. This evaluation is reviewed by six Dunn's evaluation implementation indicators, compliance, service, and tax administration reform. This is a descriptive quantitative research with literature study and field research with indepth interview as data collection technique. The results are AR functions have not fulfilled the Dunn evaluation indicators, except adequacy and appropriateness, then Kemayoran STO has done some efforts to increase the AR roles."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pajak yang belum menguasai perpajakan, (3) Wajib Pajak belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4) data Wajib Pajak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6) masih terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan Upaya yang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 1) memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3) memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh.

---

This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual Income Tax Returns. This evaluation is reviewed using one of the criteria for evaluating William Dunn's policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions is not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer data is no longer valid, making it difficult for AR to contact and make visits., (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah proses bisnis pengawasannya dengan memberikan mandat kepada Account Representative (AR) untuk melakukan analisis transfer pricing melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022. Sebagai standar internasional, transfer pricing harus mematuhi arm’s length principles. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh AR di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam menghadapi perubahan proses bisnis pengawasan dengan model ADKAR atas transaksi transfer pricing khususnya terhadap penerapan arm’s length principles pinjaman intragrup. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kombinasi (mixed method) pada tahap pengumpulan data. Kuesioner kepada AR serta wawancara kepada AR, konsultan pajak dan regulator DJP digunakan sebagai teknik triangulasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model ADKAR, AR masih menghadapi berbagai kendala dalam menghadapi perubahan proses bisnis pengawasan terkait penerapan arm’s length principles atas pinjaman intragrup. Penelitian juga mengusulkan beberapa solusi potensial yang dapat digunakan oleh DJP untuk membantu AR dalam mengatasi kendala perubahan proses bisnis pengawasan khususnya terhadap penerapan arm’s length principles atas pinjaman intragrup.

---

Directorate General of Taxes (DGT) amends its supervision business process, mandating Account Representatives (AR) to conduct transfer pricing analysis through Circular Letter number SE-05/PJ/2022. As an international standard, transfer pricing must adhere to the arm's length principles. This research aims to examine the problems encountered by AR at Jakarta Special Regional Tax Office in dealing with changes in the supervision business process using the ADKAR model for transfer pricing transactions, particularly in the implementation of arm’s length principles for intragroup loans. This research is a case study that utilizes a mixed technique approach throughout the data collection stage. The questionnaire to the AR, as well as interviews with the AR, tax consultants, and regulators, were used as triangulation techniques in this study. The research findings indicate that based on the ADKAR model, AR is still encountering many obstacles in dealing with the changes in the supervision business process related to the implementation of the arm’s length principles on intragroup loans. The research also proposes some potential solutions that can be utilized by the DGT to assist AR in overcoming the problems of changing the supervision business process, particularly in the implementation of the arm’s length principles for intragroup loans."

"ABSTRAKSistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Salah satu implementasi SAPM adalah penunjukkan staf pendukung pelayanan, yaitu Account Representative (AR). Dalam melaksanakan tugasnya, AR harus selalu memperhatikan kinerja layanan kepada Wajib Pajak. Kinerja layanan yang balk akan tercermin dari kepuasan Wajib Pajak. Pengukuran kinerja layanan perlu dllakukan untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan sudah memuaskan atau masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Studi ini mengambil lokasi di KPP Madya Tangerang. Hal ini dilakukan dengan alasan sebagai betikut, di KPP Tangerang, belum pernah ada evaluasi mengenai kinerja AR melalui survei kepada Wajib Pajak. Padahal, peran inl telah dlperkenalkan sejak tahun 2006. Kualitas layanan AR diukur melalui lima dimensi yaitu: (1) tangible; (2) reliability; (3) responsiveness; (4) assurance; dan (5) empahty. Wajib Pajak diminta memberikan penilaian mengenai kinerja AR dalam memenuhi aspek pelayanan yang terdapat di setiap dimensi Selaln itu, Wajib Pajak juga diminta untuk memberikan persepsi mengenai tingkat kepentlngan setiap aspek pelayanan tersebut. Skala penilaian menggunakan skala Likert 1-4. ini memetakan pola kesesuaian antara kinerja dan tingkat kepentingan Diagram Importance-Performance Analysis. Setiap aspek layanan akan mempunyai posisi relatlf terhadap sumbu tengah X dan Y yang..."

"Tesis ini membahas berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektifitas praktik penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, penyediaan data yang memadai dan akurat melalui berbagai macam cara harus lebih dioptimalkan; penyediaan sarana dan prasarana seperti aplikasi sistem informasi yang memadai harus dilakukan; pengurangan beban kerja AR harus segera direalisasikan; peningkatan kompetensi AR perlu terus diupayakan dan juga pengayaan metode analisis profil WP melalui pendekatan pemeriksaan perlu untuk diterapkan.

---

The focus of this study is finding out all of problems that influence efectivity of tax intensification based on taxpayer profile and tax return that reported by individual taxpayer, which done by account representative in KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The metodology of this research is qualitative research with descriptive design.

The results of this research suggested that to increase effectivity of tax intensification based on taxpayer profile of individual taxpayer, adequateness and accuracy of data supply must be served optimally; effective information system application must be applied; reduction of overload working burden of account representative must be realized; increasing of account representative's competency must be reached trough continuelly trainning and enrichment of taxpayer?s profile analyzing methodes with tax audit approach must be applicated."

"Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh fungsi-fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan perpajakan yang dilaksanakan oleh Account Representative, baik secara sendiri maupun simultan, terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei terhadap Wajib Pajak efektif yang terdaftar, Account Representative, dan pejabat terkait pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya fungsi pelayanan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan fungsi konsultasi dan pengawasan tidak. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

---

This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance."