Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaat ini, manusia hidup di masa Antroposen. Masa Antroposen adalah masa ketika semua manusia dihadapkan pada dampak dari perilakunya selama ini yang telah memodifikasi lingkungan, nyaris seluruh bumi. Sungai dan daerah alirannya bagian dari ruang kota turut terdampak. Dibutuhkan strategi, salah satunya keterpaduan antara peran aktif komuniti lokal dan kebijakan pemerintah dalam mengelola sungai. Hal ini agar sungai tetap lestari demi kebutuhan manusia kini dan nanti. Penelitian dilakukan di Hutan Kota Sangga Buana, Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengelolaan kawasan bantaran tersebut dilakukan masyarakat setempat, yaitu Kelompok Tani Lingkungan Hidup KTLH Sangga Buana. Masalah penelitian adalah menelusuri proses muncul dan berkembangnya hutan kota, pola relasi antara KTLH dengan pemerintah setempat dalam menerangkan keberadaan komuniti pengelola hutan kota. Selanjutnya, mengungkap pola pembentukan jaringan dan aktor, pembagian kerja dan sistem nilai, serta tanggungjawab dalam pola-pola hubungan tersebut. Penelitian ini penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder dari buku, jurnal, artikel koran, laporan penelitian, dan lainnya. Kesimpulannya faktor human dan nonhuman memiliki andil besar dalam pembentukan hutan kota. Dalam kasus ini, keberlangsungan, dan pengelolaan hutan kota menunjukkan pola relasi yang terbentuk antara KTLH, pemerintah dan pihak lain. Namun, relasi itu baru sebatas saling memanfaatkan. Pengelolaan sungai dalam konsep Antroposen belum terwujud. Kata kunci: pengelolaan sungai, Antroposen, komuniti, hutan kota, konsep kekuasaan dan penguasaan, teori jejaring aktor actor network theory/ANT

---

ABSTRACTCurrently, humans are living in the Antropocene period. It is a time when all human beings are faced with the impact of their behavior that has modified the environment, almost the whole earth. Rivers and stream areas are part of urban space that is affected. Strategy is needed. One of which is the integration between the local community and government policy in managing river. The research was conducted in Hutan Kota Sangga Buana, Karang Tengah, Lebak Bulus, South Jakarta. Local community, Kelompok Tani Lingkungan Hidup KTLH Sangga Buana, is believed to be the main actor behind the hutan kota. The research problem is to explore the process of emergence and development of urban forest, the relation pattern between KTLH and local government, explaining the existence of forest management. Furthermore, it discloses the pattern of network formation and actors, the division of community and the value system, as well as the responsibilities in those relationship patterns. This research is qualitative research. Primary data was obtained through field observation and in depth interviews. Secondary data is obtained from books, journals, newspaper articles, research reports, and more. In conclusion the human and nonhuman factors have a big share in the process. In this case, the sustainability, and management of the Sangga Buana City Forest shows the pattern of relationships established between KTLH, the government and others. However, the relationship is only limited to utilize each other. River management in Antropocene concept has not yet materialized. Keywords river management, anthropocene, community, urban forest, power and mastery, actor network theory ANT "

"Penelitian ini melakukan eksplorasi kaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sungai Segah dalam perspektif ontologis. Melalui pendekatan Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini berusaha memperpanjang konsepsi HAM dengan tidak terikat pada dikotomi biner antara manusia (subjek) dengan alam (objek). Dalam hal ini, kasus penyelewengan HAM melalui bencana yang terjadi akibat kasus kerusakan lingkungan, khususnya bencana banjir yang terjadi akibat luapan air sungai pada sungai Segah, Berau, Kalimantan Timur. Penelitian ini berupaya memberikan ruang bagi suara mereka (entitas non-manusia) yang dimediasi oleh penceritaan (storytelling). Tujuannya, agar konsepsi HAM tidak hanya terikat pada manusia sebagai subjek. Namun, juga untuk mencakup entitas non manusia dalam analisisnya. Wawancara dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran aliran Sungai Segah sebagai upaya mendapatkan penceritaan intersubjektif mengenai peran aktif Sungai Segah dalam membentuk realitas sosial mereka. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada salah satu staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau yang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana sebagai usaha pengimplementasian HAM. Harapannya, agar dapat mendorong perubahan positif dalam praktik sosial untuk melindungi masyarakat dan lingkungan (entitas non manusia) yang rentan.

---

This research explores the relationship between human rights and the Segah River from an ontological perspective. Through the Actor-Network Theory (ANT) approach, this research seeks to extend the conception of human rights by not being bound to the binary dichotomy between humans (subjects) and nature (objects). In this case, the case of human rights abuse through disasters that occur due to cases of environmental damage, especially flood disasters that occur due to overflowing river water in the Segah river, Berau, East Kalimantan. This research seeks to provide space for their voices (non-human entities) mediated by storytelling. The aim is that the conception of human rights is not only tied to humans as subjects. But it also includes non-human entities in its analysis. An interview was conducted with one of the community leaders who lives around the Segah River in an effort to get intersubjective storytelling about the active role of the River in shaping their social reality. In addition, an interview was also conducted with one of the staff of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Berau Regency who is the party responsible for disaster management as an effort to implement human rights. The hope is to encourage positive changes in social practices to protect vulnerable communities and the environment (non-human entities)."