Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Ita Zaleha Saptaria, author

Penerapan pasal 84 dan pasal 85 jo pasal 12 undang-undang N0.30 tahun 2004 dan kode etik propesi notaris sebagai bentuk pendisiplinan terhadap pelanggaran notaris

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27493

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hukum administrasi negara

Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

342.06 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Roy A. Aladdin, author

Efektivitas pelayanan perkotaan pada wilayah perkotaan fungsional di Kota Administraitf Depok

Penelaahan skripsi ini beranjak dari pemikiran bahwa salah satu tujuan pembentukan Kota Administratip adalah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perkotaan Pemberian pelayanan perkotaan oleh Kota Administratip sangat menarik untuk ditelaah, mengingat Kota Administratip merupakan bentuk pemerintahan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1974. Tetapi dalam perkembangannya bentuk Pemerintahan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987

S3836

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kota Administratif Depok, Suatu Tinjauan Terhadap Kelengkapan Administratif ddan Kelengkapan Fisik Kota

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1984

S8406

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pengembangan Organisasi Wilayah Kecamatan Depok Menjadi Kota Administratif Depok

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1985

S8417

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Kumalasari, author

Kewajiban bertindak jujur dan tidak memihak notaris dalam pembuatan akta otentik pengalihan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris analisa Putusan Mahkamah Agung nomor.1099K/PID/2010 = Obligations toacthonest andnotinfavor by notary in making authentic deed of land assignment based on Law no. 30 of 2004 concerning notarial duties analysis of Supreme Court Decision number 1099K/PID/2010

ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur...

2013

T33101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library