Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Nilam Cahaya, author

Analisis keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan

Penelitian ini membahas mengenai implementasi keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tentang keputusan pembetulan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Praiselia Riri Naomi, author

Perbandingan pengaturan pengenaan denda dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, Kanada, Inggris, dan Korea Selatan = Legal comparison on the imposition of fines under competition law of Indonesia, Canada, United Kingdom, and South Korea

Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dominicus Donny Pamungkas, author

Analisis collaborative governance dalam kebijakan penghapusan sanksi administrasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian hak baru atas tanah di Provinsi DKI Jakarta = Collaborative governance analysis in the policy of abolishing administrative sanctions for the acquisition of land and building rights for granting new rights to land in the DKI Jakarta Province

Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T54082

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Satria Amiputra A., author

Analisis pemenuhan asas keadilan dan asas kesetaraan dalam ketentuan denda administrasi dan imbalan bunga pada proses sengketa pajak = Analysis of fulfillment of the principle of justice and the principle of equality in the provisions for administrative fines and interest rewards in the tax dispute process

ABSTRAK
Proses pemberian sanksi administrasi dan imbalan bunga terhadap wajib pajak dalam proses sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan (UU KUP) tidak selamanya berjalan lancar, proses pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak kadang tidak sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan. Kebijakan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mikha Grinelda Ningrum, author

Analisis sengketa pajak akibat salah setor pajak pertambahan nilai pada royalti ditinjau dari asas ease of administration: studi kasus PT X = Tax dispute analysis as a result of incorrect value added tax transfer in royalty seen from ease of administration principle: case study PT X

Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ghazalah Ibrahim, author

Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh tidak diserahkannya salinan perjanjian kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla = Acts againts the law caused by failure to submit a copy of a credit agreement based on Kalianda District Court Decision number 5/Pdt.G/2019/PN Kla

Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Auliya Rahmania, author

Analisis yuridis penetapan besaran denda administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan perusahaan: studi kasus beberapa Putusan KPPU = Juridical analysis of the determination of administrative fines by KPPU for late in reporting acquisition: case study on KPPU decision

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009, namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian