Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."

"Advocacy and protect human rights in relation with government health policy and service in Indonesia."

"Situasi ketenagakerjaan Indonesia, masih memprihatinkan, untuk itu diperluka njaminan sosial. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat nserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan behubungn dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara Iuas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka terpenuhi pula kesejahteraannya. Kondisi inilah yang menggugah serikat pekerja melakukan advokasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan. Dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan non probability sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam proses advokasi, buruh perempuan yang merasakan pelayanan jaminan kesehatan, lama bekerja minimal 5 tahun dan pihak manajemen yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah advokasi menurut berbagai pakar terutama Ezell dan Scneider dan Lester. Sedangkan Tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang digunakan adalah tahapan menurut Sharma. Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang digunakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Konsep tersebut dikaitkan dcngan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Wilson, Friedlander, Wickenden, UU No. 6 tahun 74 yang diringkas oleh Adi.Hasil Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, yang pertama yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, dimana masalah yang diangkat adalah masalah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lingkupnya untuk semua buruh baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tahap merumuskan solusi, solusi yang diambil adalah mengadvokasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharan Kesehatan tersebut, tahap ketiga, mencari dukungan, termasuk didalamnya adalah faktor pendukung pelaksanaan advokasi ini. Tahap keempat tahap pelaksanaan kebijakan dan terakhir tahap evaluasi tidak menjadi analisa dan konsen dalam penelitian ini Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebiiakan hasil advokasi baru dilaksanakan Januari 2005.Untuk itu disarankan perusahaan untuk mengadakan training terlebih dahulu bagi buruhnya yang baru bekerja dimana dalam training tersebut dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban buruh disamping skill dasar yang harus dikuasai oleh buruh sesuai dengan penempatannya. Serikat pekerja lebih tanggap Iagi terhadap kebutuhan para anggotanya sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat, sisi lain dengan kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya nilai tukar buruh akan meningkat di hadapan perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja agar Iebih menarik, misalnya dengan menggunakan media Ieaflet atau pamflet.Terakhir untuk Dinas Tenaga Kerja, agar diadakannya reward and punishment bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan tidak taat menjalankan peraruran perundangan yang berlaku."

"ABSTRAKHubungan Masyarakat (Humas) berperan penting dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memanajemen, menjembatani, dan mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan organisasi dan tujuan-tujuannya. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Wahana Inklusif Indonesia (WII), yakni LSM yang bergerak pada isu hak pendidikan bagi siswa disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk memengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, aktivitas dalam program advokasi WII banyak berkaitan dengan konsep public affairs yang merupakan bagian dari cabang kegiatan humas. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aktivitas public affairs yang dilakukan oleh LSM dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, serta peran yang diembannnya bagi organisasi (Driesch & Richard, 2016; Thomson & John, 2007). Aktivitas public affairs dan advokasi yang dilakukan oleh LSM WII juga akan dikaitkan dengan model public relations yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt (1984). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan dua informan yang merupakan bagian internal dari WII, dan satu informan yang merupakan humas dan ahli komunikasi dari LSM lain sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WII telah melakukan aktivitas public affairs dalam program advokasinya, yakni lobbying dan relasi pemerintah (government relations). Pola advokasi positif yang digunakan oleh WII sejalan dengan prinsip model two way symmetrical public relations. Model lain seperti public information dan two way asymmetrical juga digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhannya."

"ABSTRACTPenelitian ini mengeksplorasi pola gerakan Fahmina Institute sebagai civil Islam melakukan advokasi kesehatan reproduksi dengan berbagai strategi advokasi melalui Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus dengan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Fahmina Institute melalui tokoh ulamanya Kiai Husein Muhammad melakukan transformasi sosial yang menghasilkan perubahan sosial peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat di ruang publik. Transformasi sosial itu melahirkan suatu jaringan sosial yang memiliki kesamaan pandangan, kemudian, membawa permasalahan sosial ke ranah publik melalui advokasi isu kesehatan reproduksi dalam Perda di Kabupaten Cirebon. Advokasi itu memerlukan strategi advokasi untuk mempengaruhi masyarakat melalui information politics symbolic politics agar mendapat klaim bahwa isu kesehatan reproduksi merupakan masalah bersama, kemudian, strategi advokasi mempengaruhi pemerintah melalui leverage politics dan accountability politics dengan melakukan audiensi, memberikan usulan, dan lobbying kepada Yuningsih selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang memiliki hubungan emosinal dengan Fahmina Institute dan Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Fahmina Institute telah melakukan perannya sebagai civil Islam dengan mengadvokasikan permasalahan kesehatan reproduksi dalam Perda sampai disahkan.

---

ABSTRACTThis research explores the movement patterns of Fahmina Institute as civilIslam which advocate reproductive health with various advocacy strategies through the Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan in Regional Regulation Number 7 Year of 2016 concerning the Implementation of Health Services at Cirebon District Regent. This research method uses a qualitative approach through case study strategy with primary data and secondary data. The research findings show that Fahmina Institute through its ulama Kiai Husein Muhammad carried out a social transformation that resulted a social change in the role of religion in the public life. The social transformation results a social network that shared the same view, then, brought social problems into the public domain through advocacy on reproductive health issues in the regional regulation in Cirebon District Regent. The advocacy requires advocacy strategies to influence the public through information politics and symbolic politics in order to claim that reproductive health issues are a common problem, then advocacy strategies to influences the government through leverage politics and accountability politics by holding hearings, making proposal of issues and lobbying to Yuningsih as The Chairperson Deputy of Regionals House of Representative Cirebon District Regent that has an emotional connection with Fahmina Institute and the Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Fahmina Institute has carried out its role as civil Islam by advocating reproductive health issues in the Regional Regulation until it is ratified."