Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Motivasi Afiliasi yang terdiri dari empat variabel yaitu Social Comparison, Attention, Emotional Support, Positive Stimulation terhadap Entrepreneurial Interest. Dinamika kewirausahaan adalah kunci untuk inovasi dan pertumbuhan perekonomian, oleh karena itu pengembangan wirausaha baru di Indonesia perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung perekonomian Nasional.

---

This thesis discusses the influence of motivation Affiliate consisting of four variables: Social Comparison, Attention, Emotional Support, Positive Entrepreneurial Stimulation for Interest. Dynamics of entrepreneurship is the key to innovation and economic growth, therefore the development of new entrepreneurs in Indonesia needs to be improved to increase the competitiveness of national economy and carrying capacity."

"Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan tender yang melarang adanya pihak terafiliasi untuk mengikuti tender secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya adalah penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Dalam menganalisa mengenai pihak terafiliasi dan bagaimana perilakunya maka penulis menggunakan putusan kppu tentang persekongkolan tender pada periode 2010-2015, dari kelima putusan tersebut akan dapat disimpulkan bagaimana pihak dan perilaku terafiliasi dalam persekongkolan tender dan bagaimana KPPU membuktikan adanya afiliasi dalam putusannya. Kepemilikan saham silang, jabatan rangkap, dan adanya hubungan kekerabatan merupakan kriteria pihak terafiliasi yang berhasil dibuktikan oleh KPPU sedangkan pembuatan dokumen penawaran secara bersamaan dan tukar menukar informasi sebelum proses tender dimulai menjadi kriteria perilaku terafiliasi. KPPU dalam membuktikan adanya afiliasi menggunakan Pedoman Pasal 22 yang dikeluarkan KPPU. Peranan Pemerintah dan KPPU sebagai lembaga penegak hukum diharapkan terus melakukan sosialiasi kepada para pelaku usaha dan panitia tender tentang adanya larangan perusahaan terafiliasi dalam mengikuti tender.

---

This thesis discusses about the affliates in bid rigging, basically Law No. 5 of 1999 did not explain further about the affiliated party in bid rigging, but often the existence of affiliated parties has potentially lead to bid rigging. Although in Act 5 of 1999 is not clearly regulated, but there are several other regulations related to the implementation of the tender which prohibits any affiliated parties to participate in the tender simultaneously. This research used normative juridical means the research refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. In analyzing the behavior affiliated parties and how the writer uses the KPPU decision on bid rigging in the period 2010-2015, the decision from the five will be able to conclude how the parties and affiliated behaviors in bid rigging, and how the Commission proved the existence of an affiliate in its decision. Share ownership, double position, and the existence of kinship relations is the criteria of affiliated party that has been demonstrated by the Commission while at the same time offer document creation and exchange of information before the bidding process starts becoming affiliated behavioral criteria. The Commission in proving the existence of Article 22 affiliates using guidelines issued by the Commission. Governments and the Commission's role as law enforcement agencies are expected to continue to conduct socialization to businesses and tender committee about the prohibition of affiliated companies in the participate in tender."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan akad pada sistem afiliasi pemasaran produk merek pakaian Rabbani serta tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan sistem afiliasi pemasaran Rabbani tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Afiliasi pemasaran merupakan metode baru dalam pemasaran yang memanfaatkan kerja sama antara perusahaan dengan afiliator untuk memasarkan produk terutama secara digital. Dalam Islam, metode baru dalam muamalah perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak melanggar syariah seperti ditinjau dari maqashid syariah. Merek pakaian Rabbani sebagai perusahaan syariah menjalankan program afiliasi pemasaran, namun program tersebut memiliki ketidakjelasan sehingga perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani menggunakan akad samsarah dimana rabbani sebagai penjual dan afiliator sebagai simsar atau perantara. Secara maqashid syariah afiliasi pemasaran rabbani telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad samsarah. Selain itu, ditinjau dari sisi zalim, gharar, dan riba, afiliasi pemasaran rabbani tidak mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan tersebut terletak pada keuntungan. Gharar dalam keuntungan tidak diharamkan. Dalam hal riba, afiliasi pemasaran rabbani juga tidak mengandung unsur riba. Berbeda dengan zalim, afiliasi pemasaran rabbani dalam aturannya mengandung unsur zalim karena adanya penahanan komisi bagi para afiliator. Oleh karena itu ditemukan bahwa afiliasi pemasaran produk merek pakaian rabbani belum mencapai maqashid syariah.

---

This paper analyzes how the application of the contract in the affiliate marketing system of Rabbani clothing brand products and the maqashid sharia review of the implementation of the Rabbani affiliate marketing system. This paper is prepared using doctrinal research methods. Affiliate marketing is a new method of marketing that utilizes cooperation between companies and affiliates to market products, especially digitally. In Islam, new methods in muamalah need to be reviewed so that they do not violate sharia, such as in terms of maqashid sharia. Rabbani clothing brand as a sharia company runs an affiliate marketing program, but the program has uncertainty so that it needs to be reviewed from an Islamic legal perspective. In practice, affiliate marketing of rabbani clothing brand products uses a samsarah contract where rabbani is the seller and the affiliator is the simsar or intermediary. In terms of maqashid sharia, rabbani affiliate marketing has fulfilled the pillars and conditions in the samsarah contract. In addition, in terms of zalim, gharar, and riba, rabbani affiliate marketing does not contain the element of gharar because the uncertainty lies in the profit. Gharar in profit is not forbidden. In terms of usury, rabbani affiliate marketing also does not contain usury. In contrast to zalim, rabbani affiliate marketing in its rules contains elements of zalim because of the withholding of commissions for affiliates. Therefore, it is found that rabbani affiliate marketing has not achieved maqashid sharia."

"ABSTRAKDalam organisasi Polri pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan yangtidak dapat dihindarkan, karena dengan pelayanan kita akan dapat memahamikebutuhan dan harapan dari masyarakat. Gambaran masyarakat tentang kinerjapelayanan Polri selama ini dinilai kurang begitu baik Sedangkan kondisi riil polisi saatini belumlah banyak berubah, termasuk kurang profesionalnya para anggota Polridalam memberikan pelayanan. Untuk itu Polri harus mampu mendesain dan mengelolafungsi pelayanannya dengan lebih. baik. Dalam usaha meningkatkan kualitaspelayananya, Polri mendirikan suatu unit yang bertugas menangani lansung pengaduandan memberikan penanganan secepatnya. Unit ini dinamakan unit Yanmas.Unjuk kerja anggota Polri dalam memberikan pelayanan, dapat dikatakan baikbila ia berhasil memberikan kepuasan kepada orang lain. Maka dipastikan motivasimemiliki pengaruh terhadap kemauan anggota Polri dalam memberikan pelayanankepada masyarakat. Mulins (1989) mengatakan bahwa unjuk kerja seseorang antaralain ditentukan oleh faktor kemampuan dan motivasi. Hal ini didukung pula olehNewstorm & Davis (1993) yang mengatakan bahwa motivasi adalah faktor yangmendasari semua perilaku manusia yang disadari.Dalam kaitannya dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiapakah ada hubungan yang signifikan antara motif afiliasi dengan sikap anggota Polridalam memberikan pelayanan kepolisian. Selain itu juga akan dilihat apakah adaperbedaan yang signifikan antara anggota Yanmas selaku ujung tombak pelayanandengan anggota Polri pada unit lain (Brimob) dalam hal motif afiliasi dan sikapnyadalam memberikan pelayanan kepolisian. Instrumen yang digunakan dalampengambilan data berupa kuesioner yang berbentuk skala yang terdiri dari skala motifafiliasi dan skala sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian. Penelitian inidilakukan pada 100 anggota Polri yang terdiri dari 50 anggota Yanmas dan 50 anggotaBrimob yang bertugas diwilayah Jakarta.Dari hasil perhitungan korelasi antara motif afiliasi dan sikap anggota Polri(Yanmas dan Brimob) dalam memberikan pelayanan kepolisian, diperoleh korelasisebesar 0,495 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa antara motif afiliasi dansikap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian mempunyai hubunganyang signifikan, yaitu semakin tinggi motif afiliasi makin positif pula sikap anggotaPolri dalam memberikan pelayanan kepolisian. Dari hasil penelitian ini juga dapatdiketahui bahwa ada perbedaan motif afiliasi antara anggota Yanmas dengan anggotaBrimob. Sedangkan dalam hal sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian antaraanggota Yanmas dengan anggota Brimob, diperoleh hasil yang tidak signifikan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sikap dalammemberikan pelayanan kepolisian antara anggota Yanmas dengan anggota Brimob."

"[Laporan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi di PT XYZ Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada regulasi perpajakan dan teori yang berlaku. Meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur analisis kesebandingan, penentuan pembanding, dan penentuan metode transfer pricing telah sesuai dengan regulasi dan teori yang berlaku. Selain itu, penerapan metode transfer pricing menunjukkan bahwa transaksi afiliasi di PT XYZ Indonesia wajar. Struktur transfer pricing documentation PT XYZ Indonesia telah memenuhi persyaratan minimal yang diatur oleh regulasi.

---

The report aims to describe the arm's length principle practice on the related party transaction in PT XYZ Indonesia. The analysis was conducted through applying corresponding taxation law and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result suggested that comparability analysis, comparables determination, and transfer pricing method selection were held in accordance to the corresponding taxation law and theory. In addition, the application of transfer pricing method suggested that the related party transaction was arm's length in nature. The structure of transfer pricing documentation has met the minimum requirements set by regulation., The report aims to describe the arm’s length principle practice on the related party transaction in PT XYZ Indonesia. The analysis was conducted through applying corresponding taxation law and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result suggested that comparability analysis, comparables determination, and transfer pricing method selection were held in accordance to the corresponding taxation law and theory. In addition, the application of transfer pricing method suggested that the related party transaction was arm’s length in nature. The structure of transfer pricing documentation has met the minimum requirements set by regulation.]"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan mengidentifikasi proses rekonstruksi struktur sosial pada masyarakat patrilinial Lematang yang dipengaruhi oleh perkawinan matrilokal. Melalui metode etnografi, temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan matrilokal adalah pranata untuk memertahankan garis keturunan agnatik pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Perkawinan matrilokal juga menjadi solusi atas ketidakmampuan laki-laki dalam menyediakan uang jemputan. Konsekuensi dari aturan itu adalah perubahan posisi dan peran individu dalam sistem kekerabatan. Pada pola matrilokal ini, perempuan menjadi aktor sentral dalam perkawinan dan pola menetap setelah perkawinan. Perubahan afiliasi kekerabatan mengakibatkan posisi laki-laki menjadi subordinasi, karena hilangnya kekuasaan terhadap keturunan, akses-akses sumber daya, dan pengambilan keputusan.Kata Kunci: Afiliasi Kekerabatan, Struktur Sosial, Patrilinial, Perkawinan Matrilokal.

---

ABSTRACTThe aim of this study to identify reconstruction process of social structure on Lematang patrilineal society influenced by matrilocal marriage. Through ethnographic method, research findings show that matrilocal marriage are prerequisite to maintain lineage agnatic on families who do not have a male children. Matrilocal marriage also solution for men inability to provide bride wealth. The consequence of this rule are positional change and individual role in kinship system. In this matrilocal pattern, women become central actors in marriage and post marital residence. The result of kinship affiliations changes are male position being subordinated, due to loss of power to descendants, access to resources, and decision making. Keywords Kinship Affiliation, Social Structure, Patrilineal, Matrilocal Marriage. "

"Skripsi ini membahas tentang kartel yang timbul karena terjadinya penyalahgunaan hubungan afiliasi perusahaan perasuransian. Melalui penyalahgunaan hubungan afiliasi yang dimiliki baik diantara perusahaan perasuransian ataupun diantara perusahaan perasuransian dengan bank telah memberikan peluang bagi para pelaku usaha tersebut untuk melakukan praktek anti persaingan yang salah satu bentuknya adalah kartel ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deduktif. Hasil penelitian ini menyarankan agar terdapat pengaturan mengenai hubungan afiliasi yang disebabkan oleh hubungan keluarga serta pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan KPPU mengenai kosentrasi pasar perlu lebih diperhatikan, sehingga tidak hanya melihat dari kuantitas pelaku usaha dan juga perlu diperhatikan lebih mendalam mengenai kerugian yang telah dialami oleh pelaku usaha dan konsumen.

---

The focus of this study is about cartel that arising from the abuse of the insurance company affiliation. Through misuse of this affiliation, provide opportunities for businesses to conduct anti-competitive pratices which one of these form is the cartel. This research is qualitative deductive interpretive. The researcher suggests that government create a regulation about affiliation that caused by family ties and also about market concentration KPPU must not just considerate about businesses quantity. Then KPPU’s need to give more consideration about consumen and other businesses losses. "