Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas Negara-negara anggota ASEAN, di mana pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dangangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari Negara-negara anggota, akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) adalah mekanisme utama untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Berdasarkan CEPT, Negara-negara anggota menetapkan jadwal penurunan tarif intra-ASEAN secara,bertahap dan penurunan tarif tersebut harus sebesar 0-5 %. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatifempiris, dan data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan pendakatan kualitatif Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1995 Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement On Service. Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/KMK.0I/2001 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effektive Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat posisi Indonesia di dalam melaksanakan AFTA."

"Era globalisasi akan dimulai tahun 2003 (AFTA) berlanjut ke tahun 2020 (WTO). Pengangguran pada tahun 2000 sudah mencapai lebih dari 36 (tiga puluh enam) juta orang (Mennaker-trans 01.08.2000); menurut Survei Angkatan Kerja Nasional Biro Pusat Statistik Agustus 1999 pengangguran terbuka 6.030.300, dan setengah pengangguran 31.371.100 orang. Kualitas SDM Indonesia - menurut para pakar tenaga kerja - sangat rendah: pada tahun 2000 Human Developent Index (HDI) berada pada urutan ke-109 dari 1974 negara di dunia; Filipina (77), Thailand (76), Malaysia (61), Brunei (32), Korsel (30), Singapura (24), (UNDP dalam H.D. Report tahun 2000). Untuk meningkatkan mutu TKI diperlukan reformasi pendidikan pelatihan dan merevitalisasi mereka agar menjadi "knowledge based workers" dan "multiskilled workers".Telah dilakukan penelitian deskriptif-normatif(historis-empiris). Didasarkan data sekunder Biro Pusat Statistik,=hahan dari Badan Perencanaan Pengsmbangan Depnakertrans RI, dari data statistik Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Diyakini bahwa dengan revitalisasi pendidikan-pelatihan tenaga kerja bisa menghasilkan tenaga yang bermutu, berkapabilitas dan berkompetensi tinggi. Saran yang dimanfaatkan melalui penambahan anggaran pendidikan minimum 20 persen dari Anggaran Pembangunan (APBH). Operasionil pelaksanaan perencanaan strategik, bersifat komprehensif dan feasible, untuk semua peringkat pendidikan - pelatihan. Diharapkan para pihak yang terkait melakukan tugasnya sebaik-baiknya demi kepentingan bersama rakyat dan Negara tentunya dengan ridho Tuhan yang Haha Kuasa."

"Keinginan untuk mendorong laju perekonomian dunia mendasari pembentukan Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN mengacu pada liberalisasi perdagangan dan bukan liberalisasi jasa Bagi Indonesia AFTA menjanjikan peningkatan perekonomian yang lebih baik karena kondisi dunia usaha Indonesia pada saat itu (1992) sangat memungkinkan diterapkannya suatu pasar bebas untuk mendorong laju perekonomian AFTA itu sendiri pada awalnya dirancang untuk ditetapkan pada tahun 2002. Akan tetapi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan imbasnya masih terasa sampai Saat ini membuat penerapan AFTA 2002 mundur satu tahun menjadi tahun 2003.Berdasarkan sebuah seminar terungkap ada empat Industri yang menyatakan ketidaksiapan mereka menghadapi AFTA 2003 yaitu industri elektronika, kimia dan farmasi, ritel dan otomotif. Untuk itu PT X sebagai salah salah satu perusahaan manufaktur elektronik di Indonesia harus melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan di dalam Industri elektronika di Indonesia dan dalam menghadapi penerapan AFTA pada tahun 2003.Penulisan Karya Ilmiah ini bertujuan untuk memformulasikan strategi bersaing untuk PT X dan melakukan evaluasi dari pelaksanaan strategi tersebut dengan cara melakukan perbandingan antara strategi bersaing yang telah diformulasikan penulis dengan strategi yang dilaksanakan oleh PT X.Pendekatan penulisan menggunakan dua metode yaitu pengumpulan dana yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan serta analisis data dengan menggunakan analisa SWOT.Dari hasil penelitian berupa evaluasi strategi yang telah dilaksanakan PT X, strategi baru yang dapat diambil PT X adalah menambah strategi yang telah ada dengan melaksanakan usulan strategi yang belum dilakukan berdasarkan Matrik TOWS yaitu mencari kemungkinan pasar-pasar baru yang potensial untuk mengatasi melemahnya ekspor ke kawasan Timur Tengah bekerja sama dengan PT AMS dan berperan lebih mendorong asosiasi-asosiasi perusahaan elektronika seperti GABEL (Gabungan Industri Elektronika Indonesia) untuk memperjuangkan kebijakan pemerintah dalam hal peraturan bea masuk impor komponen dan penghapusan PPnBM sehingga harga jual didalam negeri dapat bersaing dengan produk impor."

"Tesis membahas mengenai ketentuan asal barang dalam perjanjian daerah perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN-AFTA. Mekanisme pernurunan tarif dan non tarif dalam kesepakatan daerah perdagangan bebas ASEAN. Keuntungan dan kerugian dalam melaksanakan perdagangan bebas.Metode pemaparan yang digunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian daerah perdagangan bebas ASEAN serta menjelaskan dampaknya terhadap perdagangan luar negeri Indonesia yang dilihat dari perkembangan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terjkait dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut."

"As demanded by global issue for a cleaner and an environment friendly energy, LPG (Liquefied Petroleum Gas) as an altemative fuel, will become an attractive commodity in the future. Entering free trade era, which will be started by AFTA in the year of2003, LPG business will also be affected. As a consequence, PERTAMINA, the company that monopolise the LPG domestic market, must prepare upon entering the competition against new entree. To be able to transform itself from a monopolistie controller towardmarket leader, PERTAMINA should redefine its LPG business process, i.e. restructuring the retail marketing network, especially the partnership scheme with LPG mini filling plant owners. Crucial matters to be improved are the tariff formulae for transporting LPG, which is considered insufficient for the present operating cost, and the lack of fixed cost structure, which evokes difficulties for an adjustment.Proposed solution for the above problem is a new, auditable, and adjustable, tariff system, which is arranged fairly between the involved parties and based on a win-win solution. Arrangement of such new system should consider the existence and role of LPG mini filling plant, taking into account their operating cost.

---

Karena perannya sebagai energi altematif pengganti minyak bumi dan semakin kuatnya isu lingkungan hidup yang menuntut pemakaian energi bersih dan akrab lingkungan, maka LPG (Liquified Petroleum Gas) akan menjadi komoditi yang menarik untuk diperdagangkan di masa mendatang.

Berkenaan dengan datangnya era liberalisasi perdagangan yang dimulai dengan AFTA 2003, yang juga akan melanda selctor perdagangan LPG, maka Pertamina yang selama ini memonopoli perdagangan LPG di dalam negeri harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat bersaing dengan para pemain baru.

Untuk dapat mentransformasikan dari posisi sebagai pemegang monopoli menjadi pemimpin pasar (market leader), Pertamina harus meredifinsi proses bisnisnya di bidang usaha LPG antara lain dengan merestrukturisasi jaringan distribusi dan pamasaran LPG di dalam negeri, yang antara lain dengan membenahi ikatan kemitraan dengan para pcmilik Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE). Salah satu masalah yang mendesak untuk dibenahi adalah perumusan sistem pentarifan jasa ankutan LPG oleh SPPBE yang selama ini dinilai sudah tidak sesuai Iagi Serta tidak adanya struktur tarif yang jelas menyebabkan timbulnya kesulitan untuk melakukan penyesuaian. Solusi dari masalah tersebut adalah pembuatan sistem pentanian baru yang adil, wajar, saling menguntungkan, auditable dan ajustable. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perumusan tarif mempertimbangkan eksistensi dan peran SPPBE yaitu dengan mengakomodasi besarnya biaya operasi masing-masing SPPBE."