"Menghadapi perkembangan ekonomi di masa depan, arah kebijakan pembangunan transportasi pada GBHN 1999-2004 dan prinsip kebijakan pembangunan angkutan udara sangat mendukung kebijakan otonomi daerah, sebagai dasar pelaksanaan proses desentralisasi dalam peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan.
Peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur, dimana wilayah sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau tersebar perlu dukungan sarana pengangkutan bahkan perlu lebih dahulu dibangun, dalam hal ini adalah sarana angkutan udara mengingat kemampuan potensi sarana dan prasarana lebih dapat menjangkau daerah terpencil dan terisolasi.
Penyelenggaraan jasa angkutan udara saat ini, sesuai sifat atau karakteristik umum angkutan udara lebih berfungsi sebagai sektor penyedia jasa pelayanan (the servicing sector) terhadap permintaan tersedia (existing demand) dampak kegiatan ekonomi dan kurang berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting sector) pada peningkatan permintaan potensial (potensial demand) dampak pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi.
Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sektor penunjang pembangunan melalui keikutsertaan perusahaan angkutan udara niaga nasional. Pada pengoperasian dan pengelolaan terdapat banyak faktor penyebab sehingga belum mencapai tingkat efektivitas pelayanan sesuai harapan, antara lain yaitu berkurang jumlah armada dan terdapat aspek komersial dalam pengelolaan.
Kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis menyebabkan jaringan struktur rute utama, rute pengumpan dan rute perintis sebagai rute penerbangan tersedia kurang berintegrasi lebih baik dalam pemenuhan kapasitas angkutan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan volume angkutan udara.
Upaya dalam meningkatkan volume angkutan udara, adalah melalui pembaruan terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis agar terjadi integrasi lebih baik pada pola jaringan rute penerbangan dalam pemenuhan kapasitas angkutan pada rute utama dan rute pengumpan dimulai dari rute perintis sebagai sektor penunjang pembangunan dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan.
Wujud pembaruan tersebut dapat diketahui, melalui langkah evaluasi terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk sistem angkutan udara, sebagai dasar guna melakukan langkah kajian terhadap konsep kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk pembaruan sistem angkutan udara melalui peningkatan pelayanan pada kegiatan ekonomi didasari oleh lebih menunjang upaya pemerataan pembangunan, dalam bentuk pembaruan kebijakan pola jaringan rute penerbangan di wilayah Indonesia Bagian Timur."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
