Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing untuk memperoleh keadilan melalui berbagai forum yang disediakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penulis berupaya untuk menjelaskan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh ABK di kapal perikanan ketika melakukan usaha tersebut. Penulis menemukan bahwa kesulitan ini lahir karena adnaya kerangka hukum normatif yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, victim blaming, dan persoalan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum siap dan tidak mampu memberikan akses terhadap keadilan yang baik bagi ABK korban perdagangan orang. ......This research aims to analyze how Indonesian fishermen who were trafficked in foreign fishing vessels overseas attempt to achieve justice through the various forums provided within the Indonesian legal system. The writer seeks to describe the difficulties faced by Indonesian fishermen when attempting to obtain justice. The writer discovers that these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness, obstacles in acquiring legal aid, victim blaming, and other issues. The writer concludes that the Indonesian legal system is not prepared and is unable to provide adequate access to justice for these victims."

"Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan Konsep Akses Terhadap Keadilan dalam SNATK, Konsep Akses Terhadap Keadilan ke dalam isu Bantuan Hukum dalam SNATK, dan analisa terhadap SNATK dan konsep Akses Terhadap Keadilan dalam isu Bantuan Hukum berdasarkan Teori Keadilan dan Sistem Hukum di Indonesia.......Access To Justice conception was first introduced in formal legitimation through National Strategy on Access To Justice (SNATK). This National Strategy is made through co-operation between Indonesian Government and UNDP. SNATK is arranged to develop and implement the integration and extensive strategy for Access To Justice conception. This research constituted a bibliography research, which the data that is used in this research is secondary data, consisted with legislation regulation, literatures, and project report research about Access to justice. This research tries to describe the execution and the implementation of Access To Justice conception in SNATK, Access To Justice conception on Legal Aid issue in SNATK, and the analysis on SNATK and Access To Justice conception based on Theory of Justice and Law System."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akses keadilan dapat dijamin melalui terpenuhinya hak atas informasi bagi perempuan pekerja migran. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai dampak dari keterbatasan akses yang dialami perempuan pekerja migran desa Krasak dan cara mereka menghadapi permasalahan yang timbul dalam tahap pra-penempatan. Penelitian mengenai pekerja migran sudah banyak ditulis, namun pengalaman perempuan pekerja migran di tahap pra-penempatan masih belum banyak dikaji. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal berperspektif perempuan. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional mengenai hak atas informasi perempuan pekerja migran. Berbagai peraturan hukum tersebut dianalisa secara kritikal menggunakan pendekatan teori hukum feminis yang mempertanyakan bagaimana posisi perempuan di dalam hukum, apakah hukum melindungi atau merugikan serta apakah dalam pembuatan hukum tersebut pengalaman perempuan diakomodir. Selain itu peneliti melakukan observasi, focus group discussion FGD, dan wawancara mendalam di desa Krasak. Wawancara juga dilakukan dengan pengurus SBMI, kepala desa, kepala dinas tenaga kerja, dan para pihak lain yang terkait. Peneliti juga melakukan pengamatan, utamanya untuk melihat aktivitas dan kehidupan perempuan pekerja migran desa Krasak. Data observasi, FGD dan wawancara juga dianalisa dengan menggunakan teori hukum feminis karena cerita pengalaman perempuan menjadi bahan penting dalam kajian hukum berperspektif perempuan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain how access to justice can be guaranteed through the fulfillment on the right of information for women migrant workers. Furthermore, this study will also provide an overview on the impact of the limited access experienced by women migrant domestic workers in Krasak Village and how they face the problems that arise from the pre placement phase. Research on migrant workers has been widely written, but the experience of women migrant workers in the pre placement phase has not been studied deeply. This research uses socio legal method with womens perspective. Researcher conducted document studies on various national and international legal instruments on the right of information for women migrant workers. These legal instruments are critically analyzed using a feminist legal theory approach that questions how womens are being positioned within the law, whether the law protect or harm women and whether womens experienced are being accomodated in the making of the law. In addition, researcher has conducted observations, focus group discussions FGD and in depth interviews in Krasak Village. Interviews were also conducted with SBMI board members, village heads, ministry of manpower and other related parties. Researchers also made observations, primarily to see the activities and lives of women migrant workers in Krasak village. Observational data, FGD and interviews were also analyzed using feminist legal theory because the story of womens experience became an important ingredient in womens perspective legal review. "

" ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai hak kebebasan beragama dan berkepercayaan pada masyarakat penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Melalui UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama negara telah melakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, karena hanya enam agama saja yang diakui oleh negara. Pada saat melakukan observasi di Cigugur, Jawa Barat, ditemukan dampak negatif atas pengaturan tersebut yang dialami oleh para penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka kesulitan mengakses hak-hak sipilnya, seperti hak untuk memeluk agama dan melaksanakannya, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas pelayanan publik akta perkawinan, akta anak serta identitas hukum berupa KTP , dan hak atas bantuan hukum. Akibatnya timbul konflik vertikal antara penghayat kepercayaan dengan pemerintah serta konflik horizontal antara sesama masyarakat. Penelitian ini juga melihat langkah penyelesaian sengketa yang dipilih oleh penghayat keperacayaan untuk menyelesaian konflik/sengketa yang dialaminya. Maka saran dari penelitian ini adalah, negara tidak perlu membedakan antara pemeluk agama resmi dan penghayat kepercayaan. Hal ini sebagai bentuk kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak warga negaranya. Tanpa pembedaan maka penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan dapat mengakses hak-hak sipilnya.

---

ABSTRACT This research aims to discuss the right to freedom in religion and belief in Sunda Wiwitan community. According to UU No.1 of 1965 about Prevention of Misuse and or Blasphemy, the country has undertaken a discrimination towards the instiller of faith, due to the fact that only six religions are recognized by the country. In the process of observing in Cigugur, West Java, it was founded several negative impacts toward that regulation which is experienced by Sunda Wiwitan community. They face some difficulties in accessing their civil rights as the freedom of religion, education, employment, public service marriage certificate, birth certificate and legal identity in the form of KTP , and the right to legal aids. As a result, several vertical conflicts between the instiller of faith and government and horizontal conflicts between the instiller of faith and the other communities arise. The study also observed the solutions taken by the instiller of faith to solve the conflicts dispute. Accordingly, the suggestion of this study is the country should distinguish between the official religion and the instiller of faith. It is a form of country rsquo s obligation to respect, fulfill and protect the rights of its community. Without any discrimination, the instiller of faith in Sunda Wiwitan will be able to access their civil rights. "