Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta Notaris dalam praktiknya seringkali ditemukan bermasalah, sehingga dalam Notaris sebagai pembuat Akta autentik seringkali dijadikan pihak yang turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan sebagaimana pada Putusan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab serta upaya perlindungan hukum terhadap akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah monodisipliner. Analisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bil), serta peraturan terkait lainnya. Hasil analisa dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Notaris pada saat aktanya dibatalkan oleh pengadilan adalah yaitu bertanggung jawab secara hukum administrasi, perdata, pidana dan Kode Etik Notaris. Hal ini bergantung pada kekeliruan yang dibuat Notaris dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah upaya yang diberikan oleh INI adalah memberikan pendampingan dan nasehat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh Notaris. 

---

Notary deed in practice is often found to be problematic, so in practice notary, as an authentic deed maker is often used as a party to participate in an unlawful act, which results in the deed he made being declared null and void by the court as in Bangil District Decision Number 38/Pdt.G /2021. The problem that the authors raise in this study is regarding the responsibility and legal protection of notarial deeds which are declared null and void by law by the court. To be able to answer these problems, the authors use normative juridical research methods which are carried out by tracing secondary data. The type of research used is monodisciplinary. The analysis is based on the Civil Code, the Criminal Code, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law 30 of 2004 Concerning the Position of Notary Public, Bangil District Court Decision Number 38/Pdt.G/2021/PN. Bil), as well as other related regulations. The results of the analysis of this study are that the responsibility that can be carried out by a Notary when the deed is canceled by the court is that which is responsible under administrative, civil, and criminal law and the Notary's Code of Ethics. This depends on the mistakes made by the Notary and the legal protection efforts that have been made, namely that the Notary must be more careful and thorough in making the deed he has made and the efforts provided by INI are to provide assistance and legal advice regarding the problems faced by the Notary."

"Penelitian dalam tesis ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya GIS 150 kV Grogol II yang diselenggarakan PT P (Persero) di atas tanah dengan skala kecil (±5.607 m²). Pembangunan GIS 150 kV Grogol II itu sendiri ditujukan bagi optimalisasi penyaluran energi listrik di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Adapun fokus dari studi ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah atas objek yang dibebani hak tanggungan. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah skala kecil GIS 150 kV Grogol II yang dibebani hak tanggungan. Guna menjawab permasalahan tersebut maka penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data dari wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa menurut Pasal 123 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 126 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka penyelesaian terhadap objek yang dibebani hak tanggungan adalah melalui penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri setempat dengan terlebih dahulu mengajukan Izin Penetapan Lokasi kepada Gubernur/Walikota. Lebih lanjut untuk penyelesaian terhadap pengadaan tanah GIS 150 kV Grogol II yang objek tanahnya dibebani hak tanggungan adalah melalui pembuatan Akta Kesepakatan Bersama di antara para pihak, dihadapan Notaris

---

This thesis research focused on land acquisition process of GIS 150 kV Grogol II held by PT P (Persero) on small scale area (±5.607m2). The construction of GIS 150 kV Grogol II is needed to raise the optimalization of electricity energy distribution in Jakarta as the capital city of Indonesia. In particular, this study examines the implementation of land acquisition process with object under collateral right. Thus, the problem raised in this study are related to the settlement of land acquisition for public development purposes ruled by Indonesian law and also to analyse the best mechanism to resolve small scale land acquisition for GIS 150 kV Grogol II which under collateral rights. To address this issue, the writer uses a statutory and case approach. The legal materials obtained through documentary study and supported by interview. The result of this study shows that according to Article 123 number 5 Omnibus Law of Job Creation juncto implementation rules Article 126, the similar case such the settlement of land acquisition for public development purposes under collateral rights should be resolved by consignation mechanism to local district court with the presentation of its location permit. Furthermore, to resolve Land Acquisition for GIS 150 kV Grogol II under collateral rights, all party should be complied to notarial deed agreement. "

"Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai bukti adanya hubungan hukum yang lahir karena kesepakatan. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif, sehingga menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Data sekunder ini dianalisis dengan metode kualitatif sehingga bentuk laporan penelitiannya adalah evaluatif-analitis. Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimbangan tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama termasuk perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan doctrine, Pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa kewajiban PT. IPC lahir dari perjanjian sehingga tindakan PT. IPC termasuk wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut Putusan HogeRaad tertanggal 26 Maret 1920 dan Yahya Harahap bahwa wanprestasi merupakan bentuk khusus atau lex specialis dari perbuatan melawan hukum sebagai lex generalis. Berikutnya adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.IPC. Hal ini dikarenakan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta yaitu terkait dengan keabsahaan perjanjian dan bukan pada pelaksanaan isi perjanjian.

---

An agreement made before a notary as evidence of a legal relationship born out of an agreement. Parties who do not carry out their legal obligations can be prosecuted in court on the basis of default or unlawful acts. The problem of this research is the judge's consideration regarding the actions of PT. IPC that does not carry out its legal obligations is an act against the law and the Notary's responsibility for the binding deed of sale and purchase of shares and the deed of mutual agreement which are null and void by law. This research method is normative juridical with evaluative research type, so it uses secondary data through document study. This secondary data was analyzed by qualitative method so that the form of the research report is evaluative-analytical. The result of this research is that the judge considers the actions of PT. IPC which does not carry out its legal obligations in the deed of binding sale and purchase of shares and deed of collective agreement, including acts against the law based on the doctrine, Article 1365 of the Civil Code and the Hoge Raad Decision dated January 31, 1919. The judge's consideration shows that the obligations of PT. IPC was born from the agreement so that the actions of PT. IPC is a breach of contract and is not an unlawful act, as according to the HogeRaad Decision dated March 26, 1920 and Yahya Harahap that a default is a special form or lex specialis of an unlawful act as a lex generalis. Next, the Notary cannot be held responsible for the deed of binding sale and purchase of shares and the deed of collective agreement which are null and void as a result of unlawful acts committed by PT. IPC. This is because the responsibility of the Notary in making the deed is related to the validity of the agreement and not to the implementation of the contents of the agreement."