Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Ghinaa S. Putri, author

Analisis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas akta pemberian hak tanggungan kepada pembeli beritikad baik (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 334/Pdt/2018/PT.Bdg) = Analysis of Land Deed Officials (PPAT) on deed of dependent rights to buyers in good faith (Decision of the Bandung High Court Number 334/Pdt/2018/PT.Bdg).

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akta pemberian hak tanggungan (APHT) kepada pembeli terakhir/ pembeli yang beritikad baik (pembeli) dan perlindungan terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli tersebut. Tujuan pertanggungjawaban PPAT dan perlindungan kepada pembeli adalah memberikan analisis terkait permasalahan pertanggungjawaban dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kun Amim Baljun, author

Pemberlakuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) = Application of authority letters (SKMHT) which are not followed by the making of deed of giving mortage right (APHT) RIGHTS

Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pada pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih dahulu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. Terkait dengan SKMHT...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51812

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Frits John Patty, author

Perlindungan hukum kepada penjamin yang bukan debitur atas eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit (analisis putusan kasus perdata nomor 12/PDT.G.PLW/2011/PN.PO) = Legal protection for non debtor guarantor in case of executing collateral provided by the guarantor in the credit facility agreement analysis of civil case verdict number 12/PDT.G.PLW/2011/PN.PO) / Frits John Patty

ABSTRAK
Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia,...

2016

T46533

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Felton Hartato, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Merupakan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/PDT.SUS-Pailit/2019) = Responsibilities of a Notary Public in Making Deed of Granting Mortgage Rights which Constitute Bankruptcy (Study of the Supreme Court's Decision Number 212K/PDT.SUS-Pailit/2019)

Notaris dalam membuat akta lalai karena tidak memperhatikan lebih lanjut objek yang dibuat. Seorang istri dari debitur pailit mengagunkan tanah yang merupakan harta pailit sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jangka waktunya serta akibat hukum dari kelalaian seorang notaris dalam membuat akta yang objeknya...

2020

T54812

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azmya Naufillia N, author

Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Nomor 165PK/PDT/2022) = Binding of Mortgage Rights on Land as Guarantees Repayment of Debt Made on the Basis of Fraud (Study of Decision Number 165PK/PDT/2022)

Penelitian ini membahas tentang Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 165PK/PDT/2022), terhadap putusan ini diperlukan kajian hukum mengenai analisis keabsahan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dengan cara penipuan dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Finona Raissa Anselma, author

Pembatalan akta jual beli dan akta pemberian hak tanggungan karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya: studi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 8/PDT.G/2019/PN.PWT Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.525/PDT/2019/PT.SMG = Cancellation of sale and purchase deed and mortgage deed due to the existence of embezzlement by the seller on previous buyer: study of Purwokerto District Court No.8/PDT.G/2019/PT.PWT Junto Central Java High Court decision No.525/PDT/2019/PT.SMG

Jual beli tanah di bawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang kuat sehingga penjual yang beritikad buruk berpeluang menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal tanah dijual kembali diam-diam di hadapan PPAT maka dapat menimbulkan sengketa antara para pembeli yang merasa berhak. Pokok permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelia Mariani Santoso, author

Pelelangan yang dilakukan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat setelah debitur meninggal dunia: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022 = Auction held based on deed of grant of mortgage made after the debtor's death: study of Supreme Court Decision Number 988/K/Pdt/2022

Pelelangan eksekusi hak tanggungan seharusnya dilaksanakan berdasarkan hak penerima hak tanggungan peringkat pertama yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang berkekuatan hukum (parate eksekusi). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022, APHT yang menjadi dasar pelelangan dibuat secara melawan hukum karena pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungannya tidak dihadiri...

Depok: 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian