Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehatihatian harus diterapkan Notaris X dalam hal pengurusan pengalihan hak atas merek SOERABI ENHAII. Sebelum membuat akta, Notaris X dapat melakukan pengecekan dengan mengirimkan surat permohonan terkait keterangan lengkap dari merek SOERABI ENHAII melalui surat elektronik kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberi tanggapannya, atau Notaris mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh informasi terkait objek jual beli tersebut. Kelalaian oleh Notaris X yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembuatan Akta Jual Beli No. XX menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penghadap AA selaku pembeli atau penerima pengalihan hak atas merek tersebut. Perbuatan Notaris X yang lalai tidak menerapkan prinsip kehatihatian pada pembuatan Akta Jual Beli No.XX dapat disebut perbuatan melaan hukum sebagaimana unsur-unsu yang terpenuhi dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan (library research). Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis, mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Dalam menjalankan tugas selaku Notaris, moralitas, ketelitian, kehati-hatian merupakan faktor utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan Notaris terlibat dalam permasalahan hukum.

---

The precautionary principle is one of the most important principles that must be implemented or implemented by a Notary in carrying out his position. The precautionary principle must be applied by Notary X in terms of handling the transfer of rights to the SOERABI ENHAII brand. Before making a deed, Notary X must check by sending a letter of application related to the complete information of the SOERABI ENHAII trademark by electronic mail to the Directorate General of Intellectual Property Rights, then the Directorate General of Intellectual Property Rights can respond, or the Notary Public comes to the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights obtain information related to the buying and selling object. Negligence by Notary X who did not apply the precautionary principle in the making of Sale and Purchase Deed No. XX incurs material and immaterial losses for AA users as buyers or recipients of the transfer of rights to the mark. The act of Notary X who neglected not to apply the precautionary principle in making the Sale and Purchase Deed No. XX can be called an act of law enforcement as the elements fulfilled in Article 1365 of the Civil Code. The form of research in this paper is normative juridical, which is research which prioritizes library research. The type of research used is descriptive analysis, describing a symptom, an event that is happening at the present time or an actual problem. In carrying out their duties as a Notary, morality, accuracy, prudence are the main factors to avoid abuse of authority that causes harm to other parties, so as to prevent the occurrence of crimes that can get the Notary involved in legal issues."

"ABSTRAKKepemilikan Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan dimilikinya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ataupun Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung, namun dalam prakteknya kepemilikan Rumah Susun hanya didasarkan atas Akta Pengalihan Hak yang diberikan kepada pembeli sebagai bukti kepemilikan Satuan Rumah Susunnya selama Sertipikat kepemilikan belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan Apartemen Kalibata City yang didasarkan pada Akta Pengalihan Hak dan Bagaimana mengatasi masalah terhadap pemilikan Sarusun Apartemen Kalibata City yang didasarkan Akta Pengalihan Hak menjadi Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya Akta Pengalihan Hak yang digunakan oleh Kalibata City bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas satuan unit apartemen karena sebagaimana diatur dalam pasal 47 UURS dan Penyebab keterlambatan penerbitan Sertipikat HMSRS karena pengembang terlambat dalam melakukan pendaftaran. Oleh karena itu Sebaiknya pengembang tidak membiasakan penggunaan Akta Pengalihan Hak dan secepatnya melakukan pendaftaran sertipikat untuk rumah susun apartemen tersebut.

---

ABSTRACTPossession of tenement certificates evidenced by their property rights over a unit of tenement or certificates possession of the building , but in practice tenement ownership only based on the certificate right granted to the buyer as evidence of flat apartment ownership for certificates possession had not yet been issued by the national land agency. How is legal protection for Kalibata City apartment ownership based on a rights diversion certificate and how to deal with problem with possession of kalibata city apartment based on rights diversion certificate to property tenement ownership right certificates. The study is done by research that are normative literature , by using the method explainatory. Based on the research done known that rights diversion certificate used by kalibata city not is an evidence for possession of apartment unit for as stipulated in article 47 Apartment Act and the causes of delay the issuance of certificates hmsrs because developers late in doing registration. Hence should developers not accustom to use of rights diversion certificate and immediately conduct the registration certificates for flats of the apartment."