Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 bagaikan bencana Tsunami yang meluluh-lantakkan sebagian sendi-sendi perekonomian di Indonesia dengan riakriaknya yang masih terasa hingga sekarang. Krisis ekonomi tersebut seakan membangunkan bangsa Indonesia yang selama tiga puluh tahun telah dininabobokkan dengan kestabilan yang semu serta pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuh menghadapi terjangan fluktuasi perubahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 1998, pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat yang sudah lama menginginkan adanya perubahan. Reformasi, itulah kosa kata yang menjadi mantra perubahan yang mencairkan kemapanan yang selama ini sudah mengkristal di seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk di lingkungan birokrasi pemerintah. Berbarengan dengan teriakan REFORMASI, maka perlahan-lahan tetapi pasti perubahan yang diteriakkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Beberapa perubahan yang terlihat nyata adalah kehidupan berpolitik. Kalau selama 32 tahun DPR dan MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sering dijuluki sebagai rubber stamp dari pihak eksekutif, maka saat ekarang, para wakil rakyat lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, perubahan sikap wakil rakyat tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena terkadang muncul perilaku yang kurang terpuji dari sebagian wakil rakyat tersebut sehingga terkadang muncul pertanyaan di hati rakyat apakah para wakil rakyat tersebut benar-benar mewakili kepentingan rakyat pada saat menjalankan perannya sebagai wakil rakyat atau mewakili kepentingan pihak lain.

Abstrak :
Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi sistem pencatatan akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini (sistem pembukuan tunggal) dan melihat keunggulan penerapan sistem akuntansi alternatif (sistem pembukuan berpasangan). Dan untuk menambah khasanah literatur kepustakaan akuntansi pemerintah. Metodologi penulisan adalah metode penelitian kepustakaan dan menghubungi Drs. Partono kepala Pusat Pembukuan Keuangan Negara (sekarang bernama Badan Akuntansi Keuangan Negara) untuk memperoleh bahan mengenai Sub Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem karneral (menggunakan sistem pembukuan tunggal) dan menggunakan asas kas. Dahulu masih mungkin untuk menggunakan sistem pembukuan tunggal karena kegiatan pemerintah masih sederhana dan campur tangan pemerintah tidak banyak. Sekarang dimana perekonomian Indonesia semakin berkembang, dana yang dikelola semakin meningkat, transaksi-transaksi yang terjadi semakin kompleks, maka sistem pembukuan tunggal tidak dapat dipertahankan lagi. Dari sistem pemerintah yang ada sekarang diternukan beberapa kelemahan antara lain tanggung jawab penyimpanan uang, operasi dan pengendalian kas yang tersebar yang rnenyulitkan manajemen kas, tidak ada klasifikasi yang seragam dalam perkiraan, dipakainya sistem pembukuan tunggal yang menyulitkan pemeriksaan dan kurang efisien. Untuk itu diadakan beberapa perubahan yang meliputi unit satuan akuntansi, dasar akuntansi, klasifikasi pendapatan dan belanja. Sistem akuntansi yang baru mempunyai ciri sistem terpadu, akuntansi anggaran dan akuntansi dana, sistem pembukuan berpasangan, asas kas untuk pendapatan dan belanja negara, standar dan prinsip akuntansi, perkiraan standar yang seragam, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dan kompleks transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi maka semakin baik bila menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dan semakin sedikit dan sederhana transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi semakin baik bila menggunakan sistem pembukuan tunggal. Dengan semakin meningkat dan kompleksnya transaksi ekonomi yang terjadi sehubungan dengan semakin meningkatnya fungsi dan tanggung jawab pemerintah Indonesia disarankan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan supaya pembukuan keuangan negara dan pengawasannya dapat dilaksanakan dengan lebih efesien dan efektif.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah serta temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan metode fixed effect balanced panel dengan jumlah sampel sebanyak 1167 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011-2013. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD tahun 2011-2013 adalah sebesar 64,51% yang tergolong masih cukup rendah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Untuk temuan audit dengan metode lag effect yang terdiri dari tingkat penyimpangan keuangan dan jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Populasi, diferensiasi fungsional, dan jumlah temuan audit atas ketidakpatuhan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure., This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure.]

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. ......This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non-tax revenue before and after the accrual-based is implemented on Ministry of Finance's financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual-based accounting. This research is a descriptivequalitative research of non-tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual-based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. ......This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non tax revenue before and after the accrual based is implemented on Ministry of Finance rsquo s financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual based accounting. This research is a descriptive qualitative research of non tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved.

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga kondisi bangunan yang tetap prima. Dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, diperlukan strategi yang sesuai agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun telah dianggarkan lebih besar, pemeliharaan masih belum optimal pada bangunan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laik fungsi bangunan dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya. Dengan mengidentifikasi kebijakan, faktor-faktor serta model yang efektif dan mengembangkan kebijakan yang diperlukan. Metode yang digunakan dengan analisa arsip, studi literatur, analisa statistik SEM-PLS hingga expert judgement untuk mendapatkan pembuktian hipotesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja laik fungsi bangunan dapat meningkat dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya

---

ABSTRACT
Policies have been made by the government in an effort to keep the performance of the building. In implementing the policies that have been made, appropriate strategies are needed to enable the policy to proceed as planned.Although the budget was increased for maintenance, the implementation didn rsquo t effective in government rsquo s building. This study aims to improve building functional performance by evaluating the policy and strategic implementation.By identifying policies, factors and models are effective and to develop the necessary policy. Methods used with archive analysis, literature study, statistical analysis with SEM PLS and expert judgement to obtain the results.The results should show that maintenance performance was improved by evaluating the policy and its strategic implementation.

Abstrak :
Gawai adalah perangkat yang memiliki peran penting pada kehidupan manusia saat ini seperti menjadi alat belajar, alat berkomunikasi dan bersosialisasi, alat melakukan kegiatan ekonomi, dan masih banyak lagi. Gawai juga memiliki data-data pribadi dari pemiliknya yang membuat keamanan gawai sangat dibutuhkan. Mekanisme pelaporan dan penanganan gawai yang hilang/rusak di Indonesia saat ini masih belum menggunakan sistem pemblokira IMEI gawai tersebut karena penggunaan IMEI dan CEIR di Indonesia hanya digunakan sebagai pemblokiran gawai ilegal dari luar negeri. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat sebuah mekanisme baru dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, yaitu kepolisian, operator seluler, dan pemerintah. Mekanisme dibangun dengan melihat penelitian yang terkait, melakukan analisis mekanisme yang ada di luar negeri (Malaysia, Korea Selatan, Perancis, Filipina, Australia, Inggris), melakukan analisis mekanisme kehilangan/kecurian untuk benda lain di Indonesia serta peraturan yang terkait, serta melakukan identifikasi risiko untuk keadaan dimana mekanisme baru diterapkan atau tidak diterapkan. Kuesioner juga dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap mekanisme yang telah dibuat. Hasil dari peneltian ini adalah mekanisme baru dengan menggunakan KTP, IMEI gawai, kotak asli/struk pembelian gawai untuk pelaporan ke kepolisian, lalu menggunakan berkas sebelumnya dan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk melakukan pemblokiran kartu SIM ke operator seluler dan nomor IMEI ke pemerintah yang mengurus IMEI dan CEIR. ......Gadgets are devices that have an important role in human life today, such as being a learning tool, a tool for communicating and socializing, a tool for carrying out economic activities, and many more. Devices also have personal data from their owners which makes device security very necessary. The mechanism for reporting and handling lost/damaged devices in Indonesia currently still does not use the device's IMEI blocking system because the use of IMEI and CEIR in Indonesia is only used to block illegal devices from abroad. Therefore, researchers want to create a new mechanism involving all parties involved, namely the police, mobile operators, and the government. The mechanism was built by looking at related research, analyzing existing mechanisms abroad (Malaysia, South Korea, France, the Philippines, Australia, England), analyzing the mechanism of loss/theft for other objects in Indonesia and related regulations, and identifying risks for circumstances where new mechanisms are implemented or not implemented. Questionnaires were also conducted with the public to provide input on the mechanisms that have been created. The result of this research is a new mechanism using KTP, device IMEI, original box/gathering purchase receipt for reporting to the police, then using the previous file and loss certificate from the police to block the SIM card to the cellular operator and the IMEI number to the government in charge of IMEI and CEIR.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelaporan aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Kompleksitas akuntansi aset tetap masih kurang dipahami di lingkungan pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada banyaknya temuan audit atas LKPD yang terkait dengan set tetap. Hasil temuan audit terkait aset tetap tersebut selanjutnya digolongkan dalam beberapa kelompok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia kecuali kabupaten dan kota di provinsi DKI Jakarta, untuk tahun 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan pelaporan aset tetap pada LKPD tidak ter-standar, jumlah temuan audit aset tetap untuk tahun 2007 meningkat secara drastis, beberapa jenis masalah aset tetap yang umum terjadi terutama catatan dan perincian tidak mendukung saldo aset tetap, beberapa hal yang mempengaruhi kualitas pelaporan asset serta memburuknya kualitas LKPD dimana salah satu penyebabnya adalah temuan atas aset tetap. This research examined fixed asset reporting at local government in Indonesia......Complexity in fixed asset accounting and reporting, is still not fully understood at many local goverment entities, and impact to many LKPD (local govemment financial statement) audit findings related to fixed asset. Audit findings related to fixed a classified into several groups. The research uses sample from all local government in Indonesia, except in Province of DKI Jakarta, for the budget year of 2006-2007. The result shows that fixed asset reporting in LKPD is not standardized, fixed asset audit findings of 2007 increased drastically, some types of fixed asset problems commonly occurred especially detailed fixed asset information does not support fixed asset balance, several things related to the quality of fixed asset reporting, and quality of LKPD is get that fixed asset audit findings is one of the cause.