Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Salah satu ketentuan baru tersebut adalah mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan baru tersebut dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap ketentuan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan baru ini masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena masih diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga Notaris dan PPAT memiliki peran yang penting berkaitan dengan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah namun beberapa peraturan saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan peraturan.......Ever since the promulgation of the Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, there are new provisions that have never regulated before. One of the new provisions regarding land rights on underground space and overground space. This thesis is about how those new regulations can be implemented and how the notary and the official certifier of title deeds involved and what is their responsibilities. This research conducted using the normative method. Based on the result of this research, the new provisions regarding land rights on underground space and overground space for the time being can’t be properly implemented. If the new provisions about to be implemented, there are a few regulations that needed to be amended. The regulations concerning Notary and Official certifier of title deeds also needed to be amended to accommodate the new provisions regarding underground space and overground space"

"Masalah pengadaan tanah dalam pembangunan sangat rawan penanganannya karena didalamnya banyak hak-hak kepemilikan atas tanah yang harus diteliti dalam pelepasan haknya, agar tidak terjadi saling tumpang tindih atas ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Pelepasan hak Milik atas tanah tidak semata-mata berdasarkan sertipikat yang dimiliki tetapi juga harus berdasarkan bukti-bukti lain jika telah terjadi peralihan terhadap hak milik tersebut. Dalam jual beli tanah pun pelaksanaannya tidak hanya berdasarkan hukum adat belaka tanpa ada bukti pencatatan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam hal pembebasan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, maka siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam studi kasus pelepasan hak ini hal yang dipermasalahkan yaitu tentang bagaimana prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kawasan pusat pemerintahan Propinsi Banten terhadap obyek yang menjadi sengkata. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan jenis data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan juga data tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian yang berbentuk evaluatif-prespektif.Adapun hasil dari penelitian ini adalah prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh masing-masing pihak telah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahuun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pihak panitia pengadaan tanah yang telah memberikan ganti rugi tidak langsung kepada masyarakat, tetapi melalui pihak ketiga, hal tersebut diketahui dari sengketa yang terjadi. Adapun kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa ternyata prosedur perolehan tanahnya dalam hal jual beli tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat diketahui siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak yang telah dilakukan.

---

The problem of land procurement in the construction of a very delicate handling because in it a lot of property rights over land that should be researched in the release of his rights, in order to avoid overlapping of compensation made by the land procurement committee. The release of rights on land not owned solely by the certificate owned but also must be based on other evidence if there has been the transition of property rights. In any execution sale and purchase of land not only based on a mere customary law without any evidence of registration of legal events that occurred. Therefore, when a dispute arises in terms of land acquisition based on the base of the rights possessed by each party, then who is entitled to redress. In a case study of this waiver thing in question is about how the procedures for land acquisition and compensation payments made by a land procurement committee for the development of the central government to the object of Banten Province who became dispute. This thesis uses the methods of normative research, by type of secondary data obtained by doing bibliography study of court decisions, legislation and tertiary data. Analysis of the data used is a qualitative analysis method intended to produce a form of evaluative research perspective.The results of this research is the land acquisition procedures performed by each party had against the rule and not in accordance with the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 36/2005 concerning Land Acquisition for Public Interest. Party land procurement committee has provided no compensation directly to the public, but through a third party, it is known from the disputes that occurred. The ownership of the land that became the object of dispute was the land acquisition procedures in terms of buying and selling is not in accordance with applicable rules and based on the base of the rights possessed by each party can know who is entitled to obtain compensation for the waiver that has been done."

"[ABSTRAKPendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Dalam masyarakat Indonesia saat ini masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar karena kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang asli, tanahnya telah dijual kepada pihak lain dan pembeli juga sulit untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Permasalahanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertipikat dalam hal terjadi pemalsuan dokumen oleh pihak lain menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/Pct/BPN RI/2013. Hasil analisis Penulis mengenai Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sebagai pemegang girik dalam hal terjadi pemalsuan yang diberikan Perkaban 3/2011 adalah melalui Pasal 64, 65 dan 80. Pasal 64 dan 65 Perkaban 3/2011 mengatur pemilik tanah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum administrasi pertanahan, sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli adalah dengan pembatalan sertipikat dilakukan hanya pada sertipikat yang menjadi obyek sengketa saja, tidak membatalkan seluruh sertipikat yang diterbitkan dalam satu Surat Keputusan. Pembatalan sertipikat hak atas tanah tidak dapat didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan pembatalan, Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

---

ABSTRACTLand registration aims to obtain legal certainty and legal protection for land owners. In Indonesian society today there are still many lands that have not been registered because of a lack of awareness of landowners to register their land. This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge of the original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyers are also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how the legal protection of landowners who have been certificated in case of falsification of documents by other parties according to the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties are gaining ground because of sale and purchase with the issuance of the Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct / BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to land owners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is through Pasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners as the injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legal protection can be given to third parties are gaining ground because the purchase is the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificate course, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree. Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisions that have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agency should pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011., Land registration aims to obtain legal certainty and legal protection for landowners. In Indonesian society today there are still many lands that have not beenregistered because of a lack of awareness of landowners to register their land.This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge ofthe original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyersare also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how thelegal protection of landowners who have been certificated in case of falsificationof documents by other parties according to the Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties aregaining ground because of sale and purchase with the issuance of the SuratKeputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct /BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to landowners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is throughPasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners asthe injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legalprotection can be given to third parties are gaining ground because the purchaseis the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificatecourse, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree.Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisionsthat have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agencyshould pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 ofPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011.]"

"Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. selain sertipikat, terdapat juga bentuk alat bukti lain yang menyatakan bahwa seseorang menguasai serta memiliki suatu hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda. SKGR ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian tertulis. Namun kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kekuatan pembuktiannya apabila di Provinsi Riau SKGR ini dapat dijadikan syarat penerbitan sertipikat. Penelitian in menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang kan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 591 K/PDT/2021 mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya alas hak yang tumpang tindih.......Proof of ownership of a Land Right is generally in the form of a certificate issued by the local National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional). A certificate is proof of ownership of a valid land right that has perfect evidentiary power. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Apart from certificates, there are also other forms of evidence stating that a person controls and has a right to land, namely a Certificate of Compensation. Certificate of Compensation (SKGR) is a basis for rights that is widely used in Riau Province in various regions, there are different terms. SKGR is included in the form of written evidence. However, the strength of proof possessed by SKGR is only in the form of a statement which has the power of proof as an underhanded alias, so it raises the question of how the strength of proof is if in Riau Province this SKGR can be used as a condition for issuing certificates. This research uses a normative juridical research form and is supported by the results of interviews with informants and informants. After all the data has been processed and analyzed, a deductive conclusion is drawn. The data from this research will be presented and finally it will answer the main problem and provide an Analysis of the Supreme Court Court Decision Number 591 K/PDT/2021 regarding buying and selling with a Certificate of Compensation. Efforts must be made to overcome these underhanded rights which are the basis for issuing a certificate, it requires good accuracy and registration from the authorized apparatus, in this case the sub-district and sub-district, so as to minimize the occurrence of tumpang tindih rights."

"Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat beberapa alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SK camat? dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97- 98/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya Alas Hak yang tumpang tindih. ......The strength of evidence is greatly required in order to provide legal strength for an ownership, likewise the basis of land right which constitutes the ground for an individual to possess right over his land. A basis of right may be used as the ground for the issuance of land right certificate and has the strength of evidence which constitutes written evidence having the power as a privately drawn up deed. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of the Year 1997 regarding Land Registration, there are several written evidences which can prove ownership over land. Certificate of Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)] constitutes a basis of right which is commonly used in Riau Province, in various regions, there are different terms being used, however, they all are referring to the same matter which is the basic letter or some communities are referring to it as ?Decree of the Head of Sub-district [SK camat]? and this is included in the definition of other forms of written evidence by any name whatsoever. The strength of evidence possessed by this SKGR is merely a document which similar to a privately drawn up deed. This research uses juridical normative research form as well as supported by the result of interview with resources and informants. After the entire data is processed and analyzed, then a conclusion is assumed deductively. Data on the result of this research will be presented and finally it will answer the subject matter as well as provide Analysis towards the verdict of the District Court of Pekanbaru Number: 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR regarding sale and purchase by means of Certificate of Compensation. The efforts which must be taken in order to overcome this basis of right based on privately drawn up deed which constitutes the basis for the issuance of a certificate is the need of thoroughness and sufficient registration from the authorized apparatus, in this matter the apparatus in the sub-district and village levels, therefore, it will minimize the occurrence of overlapping Basis of Right upon the land."