Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam usaha mengkaji strategi alih teknologi dan implementasinya,dilakukan terLebih clahulu penilaian unjuk kerja komponen-komponen teknologi,yaitu: ?technoware?, ?humanware?, ?inforware? dan ?orgaware?, ditambah satukomponen lain yang Iebih merupakan implikasi biaya dari segala tindakan yangdiperlukan terhadap komponen-komponen teknologi tersebut, yang disebut sebagai?costware?. Dalam melakukan penilaian unjuk kerja komponen-komponen tersebutdigunakan peralatan berupa kuesioner, yang ditujukan kepada para profesional di PTXYZ yang dinilai kompeten untuk memberikan pendapatnya (expert opinion).Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dibagi atas dua bagian yaitu:perbandingan pasangan komponen-komponen teknologi dan penilaian prestasi alihteknologi, diperoleh gambaran bahwa komponen-komponen yang paling gentingadaLah ?humanware?, ?orgaware? dan ?costware?. Sementara itu dilakukan pula analisislaporan keuangan, yang dimaksudkan untuk melihat unjuk kerja perusahaan selama¡ni, yang biasanya tercermin pada laporan tersebut. Dengan demikian upaya yang diperlukan untuk membenahi perusahaan agardapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan dalam proses alih teknologi,terutama ditujukan untuk melakukan pembenahan sumber daya manusia, danorganisasi serta manajemen. Upaya yang dilakukan dengan fokus pada ketiga haltersebut, tentunya tanpa harus melupakan upaya mempertahankan untuk kerja padaberbagai kekuatan yang telah dimiliki selama ini, mengingat semua aspek di dalamperusahaan sebenamya merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secaraharmonis dan menghasilkan dampak sinergi. Dalarn mengalihkan teknologi juga harus diperhatikan implikasi biaya(costware) terhadap keempat komponen teknologi yang telah disebutkan di atas.Proses alih teknologi tidak akan terlaksana jika salah satu komponennya tidak ada.Sebagai akibat dan adanya komponen ?costware?, maka dalam kegiatan alihteknologi tidak tepat digunakannya istilah ?pemberi? dan ?penerima?, melainkanistilah ?penjual? dan ?pembeli?. Hal ini dapat diartikan kegiatan teknologi tidak dapatdipisahkan dan kegiatan bisinis. Sebagai kelanjutan dan penilaian dari analisis unjuk kerja alih teknologì,perlu dikaji strategi dan implementasìnya, yang ditujukan untuk memberikan arahkepada perusahaan dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligusmemperkuat basis perusahaan dalam melakukan persaingan di kemudian hari.Karena fokus pembenahan perusahaan diarahkan pada sumber daya manusia,organisasi/manajemen, dan pendanaan, maka strategi alih teknologi yang diusulkanberdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut: - Strategi konsolidasi produksi dan pemasaran melalui peningkatan utilisasidan penyerapan teknologi mutakhir, serta peningkatan kesadaran ataspentingnya komersialisasi - Strategi konsolidasi keuangan melalui upaya memperoleh dan mengelolasumber dana secara efektif dan efisien. - Strategi konsolidasi organisasi dan manajemen melalui pembenahan sistemmanajemen, serta peningkatan mutu sumber daya manusia. - Strategi restrukturisasi asset dan usaha yang diperlukan untuk mengurangibeban perusahaan dan berbagai harta dan produk yang dianggap kurangrelevan terhadap bidang usaha perusahaan."

"Karena kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan teknologi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk melakukan alih teknologi. Karena keterkaitan erat antara teknologi dan hak kekayaan intelektual maka perjanjian lisensi diperlukan dalam proses pengalihan teknologi tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perjanjian lisensi dari sudut pandang negara berkembang sebagai penerima lisensi.

---

In order to fulfill the vast growing needs for technology, Indonesia as one of the developing country is in desperate needs of technology transfers. As technology always connected with intellectual property rights a license agreement is needed in the process of such technology transfer. This writing will mostly discuss on license agreement from the perspective of developing country as licensee."

"ABSTRAKPenulisan yang berjudul "Mengefektifkan Alih Teknolagi Komputer di Indonesia" memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsepsi teknologi komputer serta peranannya bagi suatu negara berkembang. Dalam penulisan ini kita mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai konsepsi dari pelaksanaan alih teknologi khususnya di bidang komputer. Hal itu menyangkut setiap tahapan dalam proses alih teknolagi, saluran masuk alih tekhalogi dan saluran cara alih teknologi. Penulisan ini juga memberikan gambaran atas sikap pemerintah Indonesia terhadap teknalogi komputer dan juga mengemukakan sikap yang seyogyanya ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyangkut kebijaksanaan dasar, teknologi tepat guna, kebijaksanaan tata niaga, sikap masyarakat Indonesia, penataan organisasi pelaksana alih teknolagi dan perlindungan hukum dalam alih teknologi."

"Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah danmengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di duniabersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa UntukPerubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanismepenurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negaramaju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantunegara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesiasebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalammekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme KerangkaKerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negaraberkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untukmembangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena ituperaturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunanemisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

AbstractClimate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce theimpacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form theUnited Nations Framework Convention on Climate Change. During thedevelopment, the convention has created emission reduction mechanisms whichemphasize technology transfer from developed countries to developing countries.The technology transfer is expected to help developing countries to implement theprovisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests intechnology transfer within the mechanism of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change. There are several cases of technology transferwithin the mechanism of the United Nations Framework Convention on ClimateChange in some developing countries. Technology transfer has become an interestof developing countries to develop their countries with sustainable developmentprinciples. Therefore, international and national regulations of technology transferin the effort of reducing emission within United Nations Framework Conventionon Climate Change have to be clear, fair, and responsible."

"ABSTRAKTesis ini fokus pada analisa terhadap implementasi ketentuan dari Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mengatur bahwa invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia wajib dilaksanakan di Indonesia. Data yang didapatkan dari Direktorat Paten, tercatat mulai dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2008 jumlah permohonan paten dari luar negeri mencapai angka kurang lebih 38 kali lipat dari jumlah permohonan paten dari dalam negeri. Angka tersebut meningkat drastis setelah Indonesia meratifikasi Patent Cooperation Treaty (PCT) melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT. Fenomena meningkatnya jumlah permohonan paten tersebut membawa dampak dan harapan yang tinggi akan adanya alih teknologi. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah permohonan paten dari luar negeri maka kesempatan untuk mendapatkan alih teknologi akan semakin terbuka lebar. Namun hal yang baik ini, pada kenyataannya tidak direspon secara tanggap oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol terhadap kewajiban pelaksanaan paten tersebut serta tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua hal ini yang dicoba untuk dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunankan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya di bidang paten, hukum internasional maupun hukum negara lain sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, hendaknya perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap landasan filosofis dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Paten ini karena menurut peneliti, dalam Undang-Undang Paten ini terdapat kesenjangan antara dua elemen yaitu norma dan budaya hukum. Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Paten sangat bercirikan individual right dan economic right, sedangkan budaya hukum masyarakat Indonesia masih kental dengan nilai kebersamaan (kegotong-royongan); kedua, perlu segera ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol dan sanksi yang tegas dari ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia; ketiga, perlu segera diundangkan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Paten agar implementasi dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Paten dapat berjalan dengan efektif. Pada akhirnya peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal proses alih teknologi sehingga tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Paten dapat tercapai.

---

ABSTRACTThis thesis focusing on the implementation of measures applied based on Article 17 paragraph 1 of Law Number 14 year 2001 concerning Patent, that regulated that invention which already being patented according to the Indonesian law should be applied in Indonesia. All necessary data received from Patent Directorat noted that in the period of 1991 to 2008 there are more or less 38 application for patent from foreign firm. The number mentioned above raised dramatically after Indonesia sign and ratified Patent Cooperation Treaty (PCT) through President Decree Number 16 year 1997 regarding Ratification on PCT and Regulations under the PCT. This phenomenon create a very positive effect and also raised a high hope for technological transfers. But, the positive effect through the recognition of the patent law is not well respond by the Indonesian Government. This situation perhaps we can see from the condition in Indonesian patent law which not regulated concerning control function on the application of the obligation applied for the patent holder and also there is no sanction if there is a violation admitted by the patent holder. This thesis will tried to analyze both issues above. This thesis conducted with normative juridical method which focusing on the analysis on all legal norm in Indonesian national law connected with patent processed, international law or any national regulation from other countries as comparison based. This thesis using two set data which may be qualified as primary data and secondary data which received trough interview processed and reading material analysis. Analysis result concluded in this thesis generally suggested that there should be a reassessment for philosophical based and regulation objective for all related legislation concerning patent, based reasoning for this result because there are a wide differences between two important elements which are norms and legal culture. Norm which implied in the national patent law very much inherent an individual right and economic right which very diver from Indonesia social norm which are togetherness principal, the second analysis result is suggested that there should be a clause which implied a sanction for any violation for patent holder in using their right and also control function. The last resulted that there is a necessity to have a legal norm below the Indonesian Patent Law for more comprehensive and effective application of patent. law. Lastly there should be an active role of Indonesian Government to create and develop technological development so the objective of Indonesian Patent Law will accomplish."

"Secara garis besar skripsi ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi dibidang industri pesawat terbang di Indonesia. Dunia dirgantara merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Indonesia. IPTN sebagai badan usaha milik negara mendapatkan tugas untuk menguasai teknologi tinggi tersebut. Untuk mengejar Technological Gap IPTN menggunakan konsep alih teknologi yang dinamakan Progressive Manufacturing Program. Melalui PMP Indonesia mampu menciptakan sebuah pesawat terbang sendiri bernama N-250 dalam jangka waktu 19 tahun. Konsep yang digunakan IPTN ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari 15 negara yang mampu menciptakan pesawat terbang sendiri pada tahun 1995.

---

Generally this thesis will discuss about the history of the development of technology in the aircraft industry in Indonesia. World Aerospace is one of the areas that get the attention of Government Indonesia. IPTN as State-owned enterprises get the task to master high technology. To pursue the Technological Gap by IPTN using the concept of a technology called ' Progressive Manufacturing Program. Through the PMP Indonesia is able to create its own aircraft, the N-250 for a period of 19 years. The concept used by IPTN made Indonesia one of the 15 countries which are able to create his own aircraft in 1995."