Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam usaha mengkaji strategi alih teknologi dan implementasinya, dilakukan terLebih clahulu penilaian unjuk kerja komponen-komponen teknologi, yaitu: ?technoware?, ?humanware?, ?inforware? dan ?orgaware?, ditambah satu komponen lain yang Iebih merupakan implikasi biaya dari segala tindakan yang diperlukan terhadap komponen-komponen teknologi tersebut, yang disebut sebagai ?costware?.

Dalam melakukan penilaian unjuk kerja komponen-komponen tersebut digunakan peralatan berupa kuesioner, yang ditujukan kepada para profesional di PT XYZ yang dinilai kompeten untuk memberikan pendapatnya (expert opinion). Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dibagi atas dua bagian yaitu: perbandingan pasangan komponen-komponen teknologi dan penilaian prestasi alih teknologi, diperoleh gambaran bahwa komponen-komponen yang paling genting adaLah ?humanware?, ?orgaware? dan ?costware?. Sementara itu dilakukan pula analisis laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk melihat unjuk kerja perusahaan selama ¡ni, yang biasanya tercermin pada laporan tersebut.

Dengan demikian upaya yang diperlukan untuk membenahi perusahaan agar dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan dalam proses alih teknologi, terutama ditujukan untuk melakukan pembenahan sumber daya manusia, dan organisasi serta manajemen. Upaya yang dilakukan dengan fokus pada ketiga hal tersebut, tentunya tanpa harus melupakan upaya mempertahankan untuk kerja pada berbagai kekuatan yang telah dimiliki selama ini, mengingat semua aspek di dalam perusahaan sebenamya merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secara harmonis dan menghasilkan dampak sinergi.

Dalarn mengalihkan teknologi juga harus diperhatikan implikasi biaya (costware) terhadap keempat komponen teknologi yang telah disebutkan di atas. Proses alih teknologi tidak akan terlaksana jika salah satu komponennya tidak ada. Sebagai akibat dan adanya komponen ?costware?, maka dalam kegiatan alih teknologi tidak tepat digunakannya istilah ?pemberi? dan ?penerima?, melainkan istilah ?penjual? dan ?pembeli?. Hal ini dapat diartikan kegiatan teknologi tidak dapat dipisahkan dan kegiatan bisinis.

Sebagai kelanjutan dan penilaian dari analisis unjuk kerja alih teknologì, perlu dikaji strategi dan implementasìnya, yang ditujukan untuk memberikan arah kepada perusahaan dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus memperkuat basis perusahaan dalam melakukan persaingan di kemudian hari. Karena fokus pembenahan perusahaan diarahkan pada sumber daya manusia, organisasi/manajemen, dan pendanaan, maka strategi alih teknologi yang diusulkan berdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut:

- Strategi konsolidasi produksi dan pemasaran melalui peningkatan utilisasi dan penyerapan teknologi mutakhir, serta peningkatan kesadaran atas pentingnya komersialisasi

- Strategi konsolidasi keuangan melalui upaya memperoleh dan mengelola sumber dana secara efektif dan efisien.

- Strategi konsolidasi organisasi dan manajemen melalui pembenahan sistem manajemen, serta peningkatan mutu sumber daya manusia.

- Strategi restrukturisasi asset dan usaha yang diperlukan untuk mengurangi beban perusahaan dan berbagai harta dan produk yang dianggap kurang relevan terhadap bidang usaha perusahaan.

Abstrak :
Karena kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan teknologi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk melakukan alih teknologi. Karena keterkaitan erat antara teknologi dan hak kekayaan intelektual maka perjanjian lisensi diperlukan dalam proses pengalihan teknologi tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perjanjian lisensi dari sudut pandang negara berkembang sebagai penerima lisensi. ......In order to fulfill the vast growing needs for technology, Indonesia as one of the developing country is in desperate needs of technology transfers. As technology always connected with intellectual property rights a license agreement is needed in the process of such technology transfer. This writing will mostly discuss on license agreement from the perspective of developing country as licensee.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan yang berjudul "Mengefektifkan Alih Teknolagi Komputer di Indonesia" memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsepsi teknologi komputer serta peranannya bagi suatu negara berkembang. Dalam penulisan ini kita mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai konsepsi dari pelaksanaan alih teknologi khususnya di bidang komputer. Hal itu menyangkut setiap tahapan dalam proses alih teknolagi, saluran masuk alih tekhalogi dan saluran cara alih teknologi. Penulisan ini juga memberikan gambaran atas sikap pemerintah Indonesia terhadap teknalogi komputer dan juga mengemukakan sikap yang seyogyanya ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyangkut kebijaksanaan dasar, teknologi tepat guna, kebijaksanaan tata niaga, sikap masyarakat Indonesia, penataan organisasi pelaksana alih teknolagi dan perlindungan hukum dalam alih teknologi.

Abstrak :
Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di dunia bersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanisme penurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantu negara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalam mekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negara berkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untuk membangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu peraturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunan emisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

Abstract
Climate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce the impacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form the United Nations Framework Convention on Climate Change. During the development, the convention has created emission reduction mechanisms which emphasize technology transfer from developed countries to developing countries. The technology transfer is expected to help developing countries to implement the provisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests in technology transfer within the mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change. There are several cases of technology transfer within the mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change in some developing countries. Technology transfer has become an interest of developing countries to develop their countries with sustainable development principles. Therefore, international and national regulations of technology transfer in the effort of reducing emission within United Nations Framework Convention on Climate Change have to be clear, fair, and responsible.

Abstrak :
Secara garis besar skripsi ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi dibidang industri pesawat terbang di Indonesia. Dunia dirgantara merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Indonesia. IPTN sebagai badan usaha milik negara mendapatkan tugas untuk menguasai teknologi tinggi tersebut. Untuk mengejar Technological Gap IPTN menggunakan konsep alih teknologi yang dinamakan Progressive Manufacturing Program. Melalui PMP Indonesia mampu menciptakan sebuah pesawat terbang sendiri bernama N-250 dalam jangka waktu 19 tahun. Konsep yang digunakan IPTN ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari 15 negara yang mampu menciptakan pesawat terbang sendiri pada tahun 1995. ......Generally this thesis will discuss about the history of the development of technology in the aircraft industry in Indonesia. World Aerospace is one of the areas that get the attention of Government Indonesia. IPTN as State-owned enterprises get the task to master high technology. To pursue the Technological Gap by IPTN using the concept of a technology called ' Progressive Manufacturing Program. Through the PMP Indonesia is able to create its own aircraft, the N-250 for a period of 19 years. The concept used by IPTN made Indonesia one of the 15 countries which are able to create his own aircraft in 1995.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tujuan paten sebagai sarana alih teknologi sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). Namun terdapat sebuah polemik dalam pengaturan paten di Indonesia mengenai ketentuan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat pro dan kontra atas terbitnya pasal tersebut, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat 2 mengenai pelaksanaan kewajiban invensi berupa importasi dapat menghambat terciptanya alih teknologi bagi Indonesia namun disaat yang sama hal tersebut dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pemegang paten. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menghasilkan penelitian yang berbentuk komparatif deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 107 ayat 2 tidak maksimal dalam menjamin adanya kontribusi dalam peningkatan inovasi, transfer, dan diseminasi teknologi, belum mencerminkan keutungan bersama bagi pemegang paten dan pengguna pengetahuan teknologi serta cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan ketentuan tersebut telah mencerminkan keseimbangan dan kewajiban pemegang paten dalam rangka terhindarnya dari penyalahgunaan atas hak eksklusif yang berlebihan. ......This thesis discusses the purpose of patents as a means of technology transfer as stated in Article 7 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). However, there is a polemic in the regulation of patents in Indonesia regarding the provisions of Article 107 point 2 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. There are pros and cons to the issuance of this article, that based on Article 107 point 2 regarding the implementation of the obligation of an invention in the form of importation, it can hinder the creation of technology transfer for Indonesia, but at the same time it can provide business convenience for patent holders. Therefore, the authors conducted research conducted with normative juridical methods and produced research in the form of comparative descriptive analytical. The results of this study indicate that the provisions of Article 107 point 2 are not maximal in guaranteeing a contribution to increasing innovation, transfer and dissemination of technology, do not reflect mutual benefits for patent holders and users of technology knowledge and ways that are conducive to social and economic welfare, This reflects the balance and obligations of the patent holder in order to prevent excessive abuse of exclusive rights.