Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan rencana APBN tahun 2020-2024 total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah Rp. 2.058tn, dimana anggaran pemerintah adalah 30% dari porsi kebutuhan dana yang dianggarkan. Atas kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melakukan inisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor infrastruktur jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi risiko yang teridentifikasi beserta analisa pemetaan risiko untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan alokasi risiko antara pemerintah dengan investor swatsa dalam pelaksanan KPBU jalan tol di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 7 (Tujuh) kategori risiko dengan 17 (Tujuh belas) peristiwa risiko yang dianggap penting oleh investor swasta. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 11 alokasi risiko yang telah sesuai dan 6 alokasi yang tidak sesuai dengan persepsi risiko investor swasta dalam sektor jalan tol dengan skema KPBU di Indonesia yaitu risiko selisih bunga pinjaman dana talangan tanah, kenaikan biaya konstruksi, risiko tingkat inflasi dan suku bunga, risiko tingkat penyesuaian tarif yang lebih rendah dari proyeksi, risiko perubahan regulasi (dan pajak) yang umum dan risiko force majeure politis. ......Infrastructure development has an important role in a country's economic growth. Based on the 2020-2024 APBN plan, the total budget requirement for providing infrastructure is IDR. 2,058tn, where the government budget is 30% of the portion of budgeted funding needs. Due to the need for infrastructure development, the government initiated Government Cooperation with Business Entities (KPBU) in various infrastructure sector to accelerate infrastructure development in Indonesia, including toll road. This research was conducted to investigate identified risks along with risk mapping analysis to find out whether there is a gap in risk allocation between the government and private investors in implementing toll road PPPs in Indonesia. The method of this research is a qualitative study with data collection methods through interviews and questionnaires. From the research conducted, it is known that there are 7 (Seven) risk categories with 17 (Seventeen) risk events that are considered important by private investors. From the research conducted, it is known that there are 11 risk allocations that are appropriate and 6 allocations that are not in accordance with the risk perception of private investors in the toll road sector with the PPP scheme in Indonesia, namely the risk of differences in interest on land bailout loans, increases in construction costs, the risk of inflation rates and interest rates, the risk of rate adjustments being lower than projected, the risk of general regulatory (and tax) changes and the risk of political force majeure.

Abstrak :
Tesis ini membahas optimalisasi portofolio investasi pada reksa dana melalui penerapan Risk Budgeting, dengan studi kasus pada perusahaan manajemen investasi. Risk Budgeting adalah proses pengalokasian risiko secara top-down, Proses Risk Budgeting dimulai dengan mengalokasikan sejumlah risiko pada sekelompok aset, manajer portofolio atau sekuritas, yang kemudian dialokasikan menyebar pada masing-masing anggota kelompok, yang memiliki korelasi rendah satu sama lain, sehingga jumlah risiko portofolio lebih rendah daripada gabungan risiko masing-masing unsur secara individual. Penelitian int adalah penelitian dengan metoda kuantitatif. Penentuan portofolio optimal dilakukan dengan pendekatan Markowitz dan SingleIndex. Hasil penelitian menyarankan agar manajer investasi mengikuti alokasi aset sesuai prospektus puna memenuhi risk appetite dari investor. ......This thesis discusses about the optimization of investment portfolio in a mutual fund (reksa dana} through the implementation of Risk Budgeting, with a case study in an investment management company. Risk Budgeting is a process of risk allocation in a top-down basis. The process is started with the allocation of an amount of risk to a parcel of assets, portfolio managers or Securities, which then diversified over elements of those assets, portfolio managers or securities which has low correlation each other, in order to lower the portfolio's risk compared to the sum of individual risks. This research applies quantitative method, using Markowitz approach as well as Single-Index approach. The research recommends that investment manager should follow asset allocation as guided by the prospectus of mutual fund under management in order to fulfill the investor's risks appetite.

Abstrak :
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal. ......Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved.