Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ferny Melissa
"Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law.
The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Johanes Gea
"Penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki prilaku anak nakal, karena membawa dampak yang sangat buruk bagi anak, seperti dialami oleh 10 Anak Bandara dan Deli, mereka mengalami penderitaan akibat panjangnya proses hukum. Penegak hukum tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia telah menandatangani Beijing Rules namun belum ada aturan tegas dan jelas mengenai diversi. Diversi yang diatur tegas dan jelas dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak harus disahkan dan diimplementasikan, sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak berhadapan dengan hukum.

Handling problems child in conflict with law through Criminal Justice System is not the best way to correct them, because it gives bad effect, like ten boys of Airport and Deli, They had been suffering because the long process of law.Legal enforcement do not use the authority possessed discretion to divert case of Child in conflict with law. Indonesia had signed the Beijing Rules conventions, but there is no firm and clear regulation about diversion in Indonesia. President and House Representative, must agree the Plan Act about Juvenile Justice Court System which regulate diversion firm and clear, so that it can be implemented by legal enforcement as the best alternative to handling problem through children in conflict with law."
2011
S408
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Nurfadlillah
"Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara dengan partisipasi aktif dari korban maupun pelaku untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil sehingga tidak ada lagi pengulangan tindak pidana yang dilakukan pelaku dan pemenuhan kebutuhan korban yang telah diterapkan pendekatannya di Indonesia melalui Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua perkara anak dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif, salah satu syaratnya adalah tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana kesusilaan serius. Negara Selandia Baru dan Australia menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam hal penyelesaian perkara pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, bentuk penerapannya keduanya menggunakan model keadilan restoratif konferensi keluarga, mediasi antara pelaku-korban dan bentuk lingkaran. Dalam praktiknya di Indonesia, banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, hasil dari penerapan keadilan restoratifnya sendiri bukan selalu berdamai namun anak dapat dikenakan pidana tindakan atau pidana dengan syarat sebagai bentuk wujud dari penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam hal penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Restorative justice is an approach employed in resolving cases with active participation from both the victim, offender, community leader, and restorative justice facilitator to achieve a fair agreement that prevents the repetition of criminal acts by the offender and fulfills the needs of the victim. This approach has been implemented in Indonesia through the Juvenile Criminal Justice System Act, as stated in Article 5, paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Not all cases involving children can be subjected to restorative justice; one of the requirements is that the committed crime should not be a serious sexual offense. New Zealand and Australia have implemented the restorative justice approach in resolving cases of sexual violence committed by minors, utilizing the restorative justice model of family conferences, mediation between the offender and victim, and circle processes. In practice in Indonesia, many cases of sexual violence committed by children have been addressed using the restorative justice approach. The outcome of implementing restorative justice is not always reconciliation, but rather the child may face punitive measures or conditional punishment as a form of restorative justice emphasizing restoration. By employing a normative juridical research method, this paper aims to analyze the application of the restorative justice approach in resolving cases of sexual violence committed by minors."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Macika Aradinsya Patty
"Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk menjalani rehabilitasi sosial dan menyandang status sebagai ABH. Kasus yang melibatkan ABH mengakibatkan munculnya stigma negatif dari lingkungan sekitar anak, ABH seringkali dianggap sebagai anak nakal terutama pada ABH yang berstatus sebagai pelaku. Stigma negatif berpengaruh pada kurangnya rasa percaya diri anak. Kurangnya rasa percaya diri pada ABH memungkinkan terlibatnya kembali anak dalam tindakan hukum setelah masa rehabilitasi, khususnya jika anak merasa kurang percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Sedangkan semestinya, anak memiliki rasa percaya diri sehingga dapat mengembangkan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki untuk hal positif seperti melanjutkan pendidikan dan menghindari kembali terjadinya keterlibatan dengan hukum. Untuk dapat meningkatkan maupun menumbuhkan rasa percaya diri pada ABH, Pekerja Sosial dalam LPKS memiliki peran penting. Salah satu peran Pekerja Sosial dalam rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri anak untuk menumbuhkan rasa optimis pada anak terhadap masa depannya setelah rehabilitasi. ABH saat awal masuk lembaga tergolong kurang percaya diri berdasarkan perilaku ABH yang cenderung menarik diri, kurang mampu mengungkapkan perasaan dan keluhan yang dirasakan, serta kurang aktif dalam berpendapat di kegiatan berkelompok. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk dapat meneliti bagaimana pekerja sosial berperan dan berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada ABH. Penelitian ini membahas tentang upaya Pekerja Sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama 16 bulan sejak September 2022 s/d Desember 2023, dimulai dari proses perizinan, pengambilan data hingga penulisan laporan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi kepercayaan diri ABH di Sentra Handayani dan mengetahui bagaimana pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kepercayaan diri ABH selama rehabilitasi. Untuk dapat memenuhi tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu, wawancara, observasi dan studi literatur. Penelitian ini melibatkan setidaknya empat belas informan yang diwawancarai yang terdiri dari lima orang Pekerja Sosial, enam orang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Psikolog Lembaga, Koordinator Residensial, dan Penanggungjawab Residen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri ABH melalui pemberian konseling individu, bimbingan sosial dan kegiatan vokasional. Dalam meningkatkan kepercayaan diri ABH, Pekerja Sosial berperan sebagai konselor, edukator, fasilitator dan broker. Dalam ketiga kegiatan tersebut, Pekerja Sosial memberikan motivasi, apresiasi dan membuat ABH mampu mengemukakan pendapat, perasaan serta kesulitan yang dialami selama masa rehabilitasi serta mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan selama rehabilitasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Setelah mendapatkan dukungan dari Pekerja Sosial, kepercayaan diri ABH diperlihatkan melalui ABH yang lebih mudah terbuka dalam konseling individu, mampu mengungkapkan perasaan dan kesulitannya serta aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok saat bimbingan sosial.

Children in Conflict with the Law (CICL) are placed in the Social Welfare Institution to undergo social rehabilitation and have the status of CICL. Cases involving CICL result in the emergence of negative stigma from the environment around children, CICL are often considered as delinquents, especially for ABH who are offenders. Negative stigma affects children's lack of self-confidence. Lack of self-confidence in CICL allows them to be re-involved in legal action after the rehabilitation period, especially if the child lacks self-confidence and is not sure of their abilities or potential. Children should have self-confidence so that they can develop their abilities and skills for positive things such as continuing their education and avoiding re-involvement with the law. To be able to increase or foster CICL’s self-confidence, Social Workers in Social Welfare Institution have an important role. One of the roles of Social Workers in social rehabilitation is to restore children's confidence to create a sense of optimism in children about their future after rehabilitation. CICL when they first entered the institution were classified as lacking confidence based on their behavior, which tended to be withdrawn, less able to express their feelings and complaints, and less active in expressing their opinions in group activities. Therefore, there is an urgency to be able to examine how social workers play a role and try to increase CICL’s self-confidence during rehabilitation. This research discusses the efforts of Social Workers in increasing self-confidence of Children in Conflict with the Law during rehabilitation period. This research uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research was conducted for 16 months from September 2022 to December 2023, starting from the licensing process, data collection to writing research reports. This research objective is to identify self-confidence of CICL in Sentra Handayani and to identify Social Worker’s role in increasing CICL’s self-confidence during rehabilitation. To be able to fulfill the research objectives, this research uses three ways, which are interviews, observations and literature studies. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. At least fourteen informants were involved in this research to be interviewed, including five Social Workers, six Children in Conflict with the Law, Institution Psychologist, Residential Coordinators, and Resident in Charge. Results showed that Social Workers efforts in increasing CICL self-confidence provided through individual counselling, social guidance and vocational activities. In increasing self-confidence of CICL, Social Workers acts as counsellors, educators, facilitators and brokers. In these three activities, Social Workers provide motivation, appreciation, and make CICL able to express their opinions, feelings and difficulties experienced during the rehabilitation period also encourage children to actively participate in activities during rehabilitation to grow children’s self-confidence. After receiving support from Social Workers, CICL's confidence is shown through ABH who are more open in individual counseling, able to express their feelings and difficulties and actively participate in group discussions during social guidance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Ivan Martin
"Penelitian ini membahas tentang dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi. Hal ini menjadi upaya Pekerja Sosial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak agar dapat berperan kembali dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara semi terstruktur, studi literatur tersistematis, diskusi kelompok terpumpun, dan observasi. Penelitian ini melibatkan setidaknya 13 informan, yang terdiri dari 6 Pekerja Sosial, 6 anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial. Sebagai pendukung, peneliti turut melibatkan Psikolog dalam penggalian data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ragam bentuk dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada ABH selama masa rehabilitasi sosial. Bentuk dukungan psikososial dapat diberikan melalui kegiatan bermain bersama, pelantunan musik, dan kegiatan kesenian yang diperuntukkan bagi ABH berusia di bawah 15 tahun. Selain itu, layanan dukungan psikososial juga dapat diberikan melalui kegiatan terapi psikososial. Kegiatan vokasional dan konseling juga menjadi alternatif dukungan bagi ABH. Dari berbagai bentuk dukungan psikososial yang diberikan, diketahui berdampak positif terhadap perkembangan anak secara psikologis dan sosial selama masa rehabilitasi di Sentra Handayani. Mulai dari ABH memiliki keterampilan vokasional, manajemen emosi yang baik, kemampuan adaptasi dan sosialisasi yang optimal, hingga pulihnya dari rasa trauma dan stres yang dialami. Oleh sebab itu, ABH menjadi berfungsi kembali secara sosial dan dapat berperan dalam lingkungan masyarakat.

This study discusses at the type of psychosocial support that Social Workers typically provide to children who have run afoul of the law during their rehabilitation period. This is one of the Social Worker's efforts to restore their social functioning so that they can play a role in society once the process of social reintegration has begun. This study employs a qualitative approach with descriptive research. In-depth semi-structured interviews, systematic literature studies, focus group discussion, and observation are also used in this study to collect data. At least there 13 informants were involved in this study, including 6 Social Workers, 6 children in conflict with the law (CICL), and the Head of Social Rehabilitation Services. In addition to research data, researchers involve Psychologists in interview process. The study's findings concluded that various forms of psychosocial support were provided by Social Workers to CICL during the social rehabilitation period. For CICL under the age of 15, psychosocial support can be provided through activities such as playing together, singing music, and performing arts. Furthermore, psychosocial support can be provided through psychosocial therapy activities such as cognitive behavioral therapy, emotional freedom techniques, empty chair therapy, reality therapy, and meditation relaxation therapy. Counseling and vocational activities can also provide psychosocial support. It is known that the various types of psychosocial support provided have a positive impact on children's psychological and social development during their rehabilitation at the Sentra Handayani. From CICL to having vocational skills, good emotional management, optimal adaptability, and socialization, to recovering from trauma and stress. As a result, CICL is socially functional again and can contribute to the community."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library