Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peruntukan kawasan jalan pesisir (coastal area) di kabupaten Karimun pada perencanaan awal yaitu sebagai kawasan pariwisata, namun saat ini kondisi eksisting sebagai kawasan perdagangan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis biaya dan manfaat, dimana perhitungan analisis biaya dan manfaat yang dilakukan merupakan metode untuk mengetahui manfaat terbesar dari peruntukan kawasan jalan pesisir sehingga dapat menentukan kebijakan optimal pada kawasan tersebut. Hasil analisis menunjukan bahwa peruntukan kawasan jalan pesisir yang layak adalah sebagai kawasan perdagangan karena memenuhi seluruh indikator yaitu NPV (Net Present Value) sebesar Rp. 141.325.253.867, IRR (internal rate of return) sebesar 40,8% dan BCR (Benefit Cost Ratio) sebesar 2,735. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa peruntukan optimal kawasan jalan pesisir (coastal area) di kabupaten Karimun adalah sebagai kawasan perdagangan. Pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat terbesar dengan menerapkan kawasan jalan pesisir sebagai kawasan perdagangan. Kemudian dilakukan simulasi pada kawasan pariwisata beberapa skenario dengan hasil pada simulasi 1 dan 2 biaya 100% ditanggung pemerintah dengan asumsi terjadi kenaikan pendapatan dan biaya setiap tahunnya. Hasilnya peruntukan kawasan coastal area tidak memenuhi NPV karena kurang dari nol. Pada simulasi 3 dibuat gabungan antara pihak swasta dan investor dengan hasil untuk NPV dan BCR menjadi layak. Dari hasil simulasi yang dilakukan dapat memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah agar memenuhi kelayakan pada kawasan jalan pesisir perlu dilakukan kerjasama swasta dan pemerintah. Sehingga perencanaan dapat aplikatif dan memberikan kesejahteraan melalui pendapatan pemerintah daerah yang dapat digunakan kembali untuk pembangunan dalam bidang lainnya.

---

Allotment coastal road area in Karimun regency in the early planning is a tourism area, but existing condition of coastal road area currently as a trade area. In this research, the analysis of costs and benefits, where the calculation of cost-benefit analysis is carried out to determine the greatest benefits of allotment area coastal road so as to determine the optimal policy in the region.

The result of this research showed decent allotment for coastal road area in Karimun district is the current existing condition which is a trade area because it meets all the indicators with NPV (Net Present Value) in amount of Rp. 141, 325, 253 867, IRR (internal rate of return) in amount of 40.8% and BCR (Benefit Cost Ratio) in amount of 2.735. From these results we can say that optimal allotment coastal road area (coastal area) in the district Karimun is a trade area. Local governments will gain the greatest benefit by implementing a coastal road area as a trade area.

Then, researcher do simulation for turism area with the result of simulations 1 and 2 for cost 100% paid by government with assumption increasein cost and benefit each year. The result allotment turism area does not approve due to less then zeroNPV. In simulation 3 made a joint between investor and government has a result NPV and BCR become feasible. From the result can provide policy advice to local governments in order to meet the eligibility on the coastal road area should be private and government cooperation. So that planning can be applied and provide welfare through local government revenues that can be reused for development in other fields."

"Pemerintah Indonesia memiliki target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Dengan target ini, Indonesia dinilai akan mulai melakukan investasi pada pemasangan energi baru terbarukan untuk menggantikan pembangkit dengan bahan bakar fosil. Dengan perubahan eksistensi pembangkit, pastinya terdapat beberapa kemungkinan permasalahan baru pada sistem kelistrikan di Indonesia yang bersangkutan dengan kualitas daya seperti frekuensi/tegangan yang tidak stabil, perminataan beban yang berlebih, atau fluktuasi daya pembangkitan. Battery Energy Storage System (BESS) atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan salah satu jenis pembangkit yang dapat memperbaiki kualitas frekuensi sistem. Akan tetapi, pengimplementasian BESS sebagai ancillary services di Indonesia masih diragukan jika dibandingkan PLTD jika hanya dilihat dari aspek finansial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai alternatif yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki frekuensi sistem kelistrikan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis kedua alternatif tersebut menggunakan analisis biaya dan manfaat dilihat dari aspek finansial dan nonfinansial. Analisis finansial akan mengkaji kedua alternatif melalui perhitungan Internal rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Discounted Payback Period (DPP), dan Profitability Index (PI) atau Benefit to Cost Ratio (BCR). Sementara itu, analisis nonfinansial akan mengkaji dari segi keteknikan, lingkungan, dan sosial. Dari hasil analisis ini, Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa BESS memiliki untuk diimplementasikan sebagai ancillary services di Indonesia. Proyek BESS pada wilayah TT menghasilkan NPV > 0, IRR 6,09, DPP selama 9 tahun, dan BCR 1,18. Sementara itu, proyek PLTD menghasilkan NPV > 0, IRR 5,64, DPP selama 7 tahun, dan BCR 1,427.

---

The Indonesia government has set a target of New and Renewable Energy (NRE) sector for about 23% in 2025 and 31% in 2050. Along with this target, Indonesia is expected to start investing in the installation of renewable energy sector to replace conventional power plant (fossil fuel-fired power plant). With the change of existing power plants, there are certainly some new potential problems arised in the Indonesian electricity systems related to the power quality such as unstable frequency/voltage, excessive load demand, or fluctuation of power generation. Battery Energy Storage System (BESS) or Diesel Power Plant are the type of generation plant which can improve the quality of frequency in the system. However, BESS implementation as ancillary services in Indonesia is still doubtful compared to PLTD if only seen by financial analysis. Therefore, several studies need to be carried out to determine the best alternatives to improve the frequency of Indonesia’s electricity system. This research will analyze which is the better implementation (BESS or PLTD) by using cost benefit analysis considering financial and nonfinancial aspects. Financial analysis will analyze the two alternatives by calculating Internal rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Discounted Payback Period (DPP), dan Profitability Index (PI) atau Benefit to Cost Ratio (BCR). Meanwhile, nonfinancial analysis will analyze in the technical, environment, and social. Along with this analysis, this research generates the conclusion that BESS has the potentials to be implemented as ancillary services in Indonesia’s electricity system. BESS in TT region generates NPV > 0, IRR 6,09, DPP in 9 years, dan BCR 1,18. Meanwhile, Diesel generator generates NPV > 0, IRR 5,64, DPP in 7 years, dan BCR 1,427."

"Sumber daya alam terbagi atas tidak terbarukan (non renewable) dan terbarukan (renewable). Salah satu sunnber daya alam terbarukan adalah kelapa sawit yang digunakan untuk bahan baku proses produksi minyak kelapa sawit berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). Proses produksi minyak kelapa sawit menghasilkan volume dan konsentrasi limbah cair yang tinggi dan dapat merusak lingkungan perairan, hal ini disebabkan oleh rata-rata kebutuhan air untuk proses pengolahan minyak kelapa sawit yang kurang efisien. Selain itu pengendalian limbah cair kelapa sawit, belum mengintegrasikan 3 butir ciri pembangunan berwawasan lingkungan yaitu layak ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan di propinsi Sumatera Barat, populasi penelitian adalah 13 pabrik minyak kelapa sawit dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pabrik. Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi proses produksi pabrik minyak kelapa sawit, karakteristik limbah cair yang dihasilkan, beban pencemaran limbah cair, dan metode penanganannya. Tahap selanjutnya adalah mencari peluang penerapan minimisasi, pemanfaatan limbah cair, dan valuasi atas upaya pengendalian pencemaran melalui penerapan kaidahkaidah minimisasi limbah dan pemanfaatanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pengendalian pencemaran limbah cair kelapa sawit berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang layak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah minimisasi limbah cair dengan metoda reduce, reuse, recycle serta memisahkannya berdasarkan limbah cair konsentrasi tinggi atau High Polluted Effluent (HPE) dan limbah cair konsentrasi rendah atau Low Polluted Effluent (LPE) kemudian dimanfaatkan untuk aplikasi lahan."

"Teknologi taman vertikal (dinding hijau) merupakan suatu konsep penanaman vegetasi alami yang dibangun secara tegak lurus atau vertikal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi taman vertikal sebagai suatu solusi keterbatasan ruang hijau dan pengendali kualitas udara di wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbatas pada wilayah gedung bertingkat tinggi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi komponen biaya dan manfaat serta mengetahui pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap teknologi taman vertikal ini. Analisis dilakukan dengan metode perbandingan berdasarkan kondisi eksisting tutupan tanah berdasarkan hasil citra Landsat dan pengukuran kualitas udara, analisis biaya dan manfaat serta analisis frekuensi untuk kuesioner. Proporsi luas tutupan vegetasi pada wilayah penelitian sebesar 21,13%, taman vertikal mampu menjadi RTH pengendali kualitas udara dengan menurunkan konsentrasi CO2 sebesar 4,85%, nilai B/C ratio sebesar 14,63 serta pengelola gedung memiliki tingkat persepsi terhadap manfaat teknologi taman vertikal diatas 75,9%.

---

Vertical garden technology (green wall) is a concept of natural vegetation constructed perpendicularly or vertically. This study aims to analyze and identify potential vertical garden as a green solution to space limitations and control of air quality in the area of green open space (RTH) is limited to the area of high-rise buildings. This study also aims to identify the components of the costs and benefits as well as knowing knowledge, perceptions and attitudes towards this vertical garden technologies.

The analysis was performed by the method of comparison based on the existing condition of land cover based on Landsat imagery and measurement of air quality, cost-benefit analysis and frequency analysis to the questionnaires. Proportion of vegetation covered in the study area by 21,13%, vertical gardens could become RTH controlling air quality by reducing CO2 concentration of 4,89% , the value of B/C ratio of 14,63 and building management have a certain level of perceptions of the benefits of vertical garden technologies above 75,9%."