Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
"
Funders take a role in resolving the problem of large regional election cost gaps and insufficient wealth of candidates for regional head elections. However, the hope of the funder will reciprocate the contribution that has been given to cause a problem of conflict of interest by the elected regional head. The KPK conducted a study to identify potential conflicts of interest in regional election funding. The study was conducted on the losing head/deputy regional head ...
"
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simatupang, Echo Daniel
"
Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
I Ketut Ramawisada
"
Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya.
Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna).
Dari kajian ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T12049
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Almufarid
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51293
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sutadi
"
Historically, the Balkans has been the object of territory disputes since 14th century. Surrounding countries have fought to expand their sphere of influence over the area. This is unsurprising, given the strategic value of the Balkan countries even now. The fact of the matter is the demand for natural gas in Europe is increasing annually, while at the same time the rate of gas production is steadily plummeting. For this very reason, the West makes ...
"
Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017
327 JHLN 3:1 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tambunan, Sihol Farida
"
Tesis ini merupakan penelitian filsafat politik terhadap kondisi property right masyarakat terutama di negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia. Para filsuf pencetus ide demokrasi seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, menganggap bahwa negara seharusnya melindungi property right masyarakat sebagai sesuatu yang berasal dari kondisi alamiah (state of nature) manusia. Tetapi ternyata pada negara berkembang, umumnya kekuasaan yang merupakan wewenang (authority) dari rakyat negara demokrasi sering menjadi power (kekuasaan dengan kekuatan si pemegang kekuasaan). ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
T11706
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitompul, Maleakhi Warneck
"
Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentingan
ketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannya
terhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingat
wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari,
keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, di
saat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindari
keputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itu
benturan kepentingan, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bayu Aji Saputro
"
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S66
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rizki Aliansyah
"
Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1183
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Annisa Farikhati
"
Skripsi ini membahas mengenai benturan kepentingan, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dan prosedur dalam melakukan Transaksi Afiliasi yang sesuai dengan revisi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mana revisi ini selesai ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2009. Penerapan transaksi afiliasi ini ditemui pada perusahaan publik berstatus BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, Tbk. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian analisis data secara kualitatif.
Hasil ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24847
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
