Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

---

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta memiliki kawasan Kotatua seluas ± 846 ha berada di wilayah Kota Jakarta Barat dan Utara. Keberadaan Kotatua merupakan bukti autentik perjalanan sejarah sebuah kota, dan dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada era Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan menjaga kelestarian kawasan Kotatua sebagai peninggalan sejarah yang harus dilindungi dan direvitalisasi agar dapat menjadi identitas Jakarta sebagai ?kota joang? dan memiliki daya tarik sebagai daerah tujuan wisata. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh keenam gubernur berikutnya, namun, kinerja revitalisasi Kotatua sampai saat ini belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Hambatan pada implementasi revitalisasi menjadi titik awal analisis terhadap kebijakan tersebut, dengan menempatkan tesis kolaborasi multi organisasi sebagai kendala utama rendahnya kinerja revitalisasi. Melalui kerangka tesis tersebut penelitian ini mengeskplorasi masalah-masalah melalui tiga aspek (Trikarya Senge) yaitu: conceptual work, relational work, dan action-driven work yang mempengaruhi kebijakan revitalisasi Kotatua; dan membangun model intervensi sistemik untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang terlibat dalam revitalisasi Kotatua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan SSM (Soft Systems Methodology). Dua metode ini dianggap dapat memenuhi tujuan penelitian, karena memiliki kelebihan dalam menghasilkan kedalaman dalam eksplorasi masalah yang terkait dengan kinerja revitalisasi Kotatua, dan melakukan perbaikan sistemik terhadap masalah-masalah yang ditemukan. Penelitian menyimpulkan: 1) Masalah-masalah yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi Kotatua merupakan masalah yang tidak terpisah dari proses perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keterkaitan tersebut ditandai oleh aspek konseptual (conceptual work) yang menjelaskan konteks perumusan kebijakan, aspek relasional (relational work) yang mencerminkan konteks keterkaitan, dan aspek kesatuan tindakan (action-driven work) serta temuan baru berupa aspek pelembagaan (institutional work) keempatnya disebut dengan ?Catur karya? tencermin dalam konteks implementasi kebijakan; 2) Model intervensi catur karya untuk kolaborasi multi organisasi dalam implementasi kebijakan revitalisasi Kotatua menempatkan unsur-unsur berikut ini sebagai kunci suksesnya, yaitu: a) pengembangan komunitas Kotatua; b) penyusunan grand strategy; c) pembangunan sistem dan ruang relasional; d) pembangunan budaya interaksi reflektif; e) pengembangan sistem informasi inter multi organisasi; f) membangun strategi inovasi; g) restrukturisasi mata rantai bisnis revitalisasi; h) penetapan dan pengembangan leading sector; dan i) formalisasi sistem kolaborasi multi organisasi. Sebagai saran praktis, peneliti menganjurkan perlunya dibentuk satu Leading Sector dengan memberikan peranan serta kewenangan yang lebih besar kepada UPT.Kotatua, agar mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi terkait secara kolaboratif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan revitalisasi. Kemudian, khusus untuk mengintegrasikan kegiatan revitalisasi di wilayah Jakarta barat dan Utara disarankan untuk membentuk sebuah ?Kawasan khusus? Kotatua Jakarta.

---

ABSTRACT
Jakarta has Kota tua covering ± 846 ha, located in the area of West and North Jakarta. The existency of Kotatua has shown an authentic historical journey of a city and proven to be potential for increasing the citizens? welfare. In the era of Governor Ali Sadikin (1966-1977) The Jakarta Capital City Administration has issued a policy of preserving the Kotatua area as the historical heritage to be protected and revitalized for the purpose of gaining the identity of Jakarta as ?kota joang? (the city of fight) and the appeal of tourism destination. Then the policy was followed by the next sixth governor, but up to the present the performance of Kotatua revitalization has not shown results as expected. The problem of policy implementation, became a starting point of the analysis including its formulation and evaluation, has placed the thesis of multi organization collaboration as the main obstacle poor performance of Kotatua revitalization. Through the framework of thesis, this research explore the issues through three aspects (Trikarya Senge) namely: conceptual work, relational work, and action-driven work, which influence the revitalization policy of Kotatua; and developing a model of systemic interventions to increase the effectiveness of the organizations involved in Kotatua revitalization. This research uses the qualitative method and the SSM (Soft Systems Methodology) two methods are considered to meet the objectives of the study because of their ability in presenting the depth of the problem exploration related to the performance of the revitalization of Kotatua, as well as to the systemic improvement on the problem ever found. This research has concluded that: 1) The problems found during the process of the implementation of Kotatua revitalization policy have been those ones which are inseparable from the process of formulation and evaluation of the policy. Such correlation has been identified through the conceptual aspect defining the formulation of the policy, the relational aspect reflecting the context of evaluation, and the action-driven work as well as new findings in the form of institutional aspects, the four aspect then called ?Catur Karya? which tend to reflect the context of the policy implementation; 2) The intervention model of four-action work for the multi organization collaboration in the implementation of Kotatua revitalization policy has placed the following factors as the key success: a) the development of Kotatua community; b) the arrangement of grand strategy; c) the establishment of relational space and system; d) the development of interaction reflective culture; e) the development of inter multi organization information system; f) the establishment of innovation strategy; g) the restructuring of the business chain revitalization; h) the establishment and the development of leading sector; and i) the formulation of collaboration system of multi organization. For practical purposes, the researcher suggests the importance of producing Master plan of Kotatua and establishing a Leading Sector by providing role and greater authority to UPT Kotatua, to be able to coordinate all activities undertaken by the relevant institutions collaboratively in the process of formulating, implementing, and evaluating the policy of Kotatua revitalization. Further, specifically to integrate the activities of revitalization in the area of West and North Jakarta are advised to form a Jakarta Kotatua ?Special area?.

Abstrak :
Kebijakan seleksi terbuka kepala Sekolah Menengah Atas merupakan kebijakan perubahan dalam pengangkatan kepala sekolah Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kepala SMA karena Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut digugat ke PTUN karena ketidakjelasan dan inkonsistensi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI memerlukan suatu kemampuan dinamis dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah agar menjadi kebijakan adaptif sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud Skripsi ini membahas kemampuan dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah Menengah Atas Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kemampuan dinamis serta adanya kesenjangan kemampuan dinamis antara pemimpin dan aparat birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan demikian kebijakan seleksi terbuka Kepala SMA tidak menjadi kebijakan yang adaptif. ...... Open recruitment policy for senior high school principals is policy changes in principals of senior high school replacement This policy is aimed to improve the quality of senior high school principals since principals have a strategic role in improving the quality of education In the implementation the policy is being sued to the Administrative High Court due to vagueness and inconsistency with the Regulation of the Minister of Education Jakarta rsquo s Provincial Government requires dynamic capabilities in open recruitment policy for principals in order to become an adaptive policy so that dynamic governance can be realized This thesis discusses about dynamic capabilities of Jakarta rsquo s Provincial Government in open recruitment policy for senior high school principals This study is done in Post Positivist with a descriptive design The results of this study show that the Jakarta rsquo s Provincial Government do not have dynamic capabilities as well as the gap of dynamic capabilities between the leaders and the bureaucrats of Jakarta Provincial Government Thus open recruitment policy for senior high school principals does not become an adaptive policy.

Abstrak :
Abstract. The paper believes that dynamic capabilities of public organizations, founded upon able human resources and agile process, shall result on adaptive public policies, thus forming dynamic governance. The paper adopts the model developed by Neo and Chen (2007) in their study on the government of Singapore. The study object of this paper is public services in Jembrana, Bali. The paper combines both quantitative (SEM structural equation test) and qualitative approaches. The qualitative method consists of in-depth descriptive analysis of interview responses and Soft System Methodology (SSM) to devise the public policy development process model. SEM structural equation test provides the correlation of (i) able people to thinking-again, (ii) agile process to thinking-ahead, (iii) agile process to thinking-across, (iv) thinking-again to thinking-across, and (v) thinking-again to thinking-ahead. Conceptual development model using qualitative SSM suggests complementary relations to SEM structural equation test, where dynamic capabilities are concentrated in the thinking-again aspect whereas thinking-ahead and thinking-across are concentrated in the initiative of Jembrana Regent. The qualitative-descriptive analysis suggests that the behaviour of the Jembrana Regency governance reflects the skills of developing dynamic capabilities: thinking ahead, thinking again, and thinking across.

Abstrak :
Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif. ......This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies.

Abstrak :
Audit kinerja pada sektor publik telah menjadi salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam memberikan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik. Kapasitas audit kinerja mengacu kepada ketersediaan dan berfungsinya kemampuan pemeriksa (able people) serta ketangkasan proses (agile process) yang membentuk kapabilitas dinamis BPK sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan audit kinerja yang adaptif sesuai konsep dynamic governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis BPK saat ini dan strategi ideal yang dapat dibangun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas audit kinerja yang dilihat dari aspek able people dan agile process. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist dengan metode pengumpulan data menggunakan mix method melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Responden kuesioner penelitian ini terdiri dari Pemeriksa BPK dan Pejabat Struktural di bidang Pemeriksaan. Sebanyak 480 kuesioner telah disebarkan, namun hanya 250 kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis dengan tingkat pengembalian 52,08%. Lebih lanjut, narasumber dalam wawancara mendalam merupakan praktisi dan pakar yang telah berkecimpung secara mendalam pada bidang audit kinerja di BPK yang terdiri dari 11 narasumber Pejabat BPK. Analisis data dilakukan dengan menggunakan covergent mix method design di mana analisis kuantitatif dilakukan bersamaan dengan analisis kualitatif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum terpenuhinya able people BPK yang memadai dalam penugasan audit kinerja. Selain itu, pada aspek agile process, ditemukan terdapat kebijakan operasional yang masih kaku sehingga membutuhkan untuk segera melegalisasi dan mengimplementasikan secara penuh kebijakan yang terbaru. Strategi ideal dalam membangun kapabilitas audit kinerja difokuskan kepada kedua aspek pendorong kapabilitas dinamis, yaitu able people dan agile process yang secara langsung mendorong terciptanya peningkatan audit kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. ......Performance audits in the public sector have become one of the types of audits conducted by BPK in contributing to good governance. Performance audits capacities refers to the availability and well-functioning of able people and agile processes that shape BPK's dynamic capabilities so that it can formulate an adaptive performance audit policy based on the concept of dynamic governance. This study aims to analyze the current BPK's dynamic capabilities and the ideal strategies that can be built in order to improve the quality and quantity of performance audits as seen from the aspects of able people and agile processes. This research uses postpositivism paradigm with mix method of data collection methods through questionnaires and in-depth interviews. The respondents of the research questionnaire consisted of BPK auditors and structural officials in the audit field. 480 questionnaires have been distributed, but only 250 questionnaires could be used for analyzing, the rate of return is 52.08%. Furthermore, the resource persons in the interview are practitioners and experts who have been deeply involved in the field of performance audits at BPK, which consists of 11 BPK officials. The data analysis was performed using convergent mixed methods design where quantitative analysis performes in conjunction with qualitative analysis. Descriptive statistical analysis is used to process quantitative data, while qualitative descriptive studies are carried out to process qualitative data. The results of the study found that able people in BPK had not been fulfilled in the performance audit assignment. In addition, in the agile process aspect, it was found that there are operational policies that are still rigid so they need to immediately legalize and fully implement the latest policies. The ideal strategy in building performance audits capabilities is focused on the two aspects of driving dynamic capabilities, namely able people and agile processes that directly encourage the creation of improved performance audits in terms of both quantity and quality.

Abstrak :
ABSTRAK
Air merupakan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Penyediaan air perkotaan belum memenuhi target pemenuhan hak atas air secara kuantitas, kualitas dan keterjangkauan. Sistem pengelolaan air perkotaan masih tradisional menekankan pembangunan fisik infrastruktur dan masih dikelola terpisah-pisah (fragmented). Riset ini bertujuan mengembangkan model dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan, antara lain: Structural Equation Modelling (SEM) untuk menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tata kelola air perkotaan saat ini, Social Network Analysis (SNA) untuk menilai tingkat interaksi antara aktor dan domain kebijakan siklus air perkotaan dan Soft System Methodology (SSM) untuk pengembangan model konseptual. Keluaran riset berupa model konseptual dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan pada proses hirarki kebijakan mulai level kebijakan, organisasional dan operasional untuk mewujudkan tujuan pengelolaan air perkotaan berkelanjutan. Model konseptual digambarkan melalui jalur-jalur aktivitas yang dihasilkan dari interaksi elemen kapabilitas dinamis dengan kultur organisasi. Model dynamic governance diadaptasi di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai strategi implementasi pada kawasan perkotaan yang cepat tumbuh.

---

ABSTRACT
Water is a key resource needed for human life. Urban water supply has not met the target of fulfilling water rights in quantity, quality and affordability. Urban water management systems still traditionally emphasize the physical construction of infrastructure and are still managed fragmented. This research aims to develop a dynamic governance model in urban water governance. The research approach uses mixed methods, including: Structural Equation Modeling (SEM) to identify the factors that influence the current state of urban water governance, Social Network Analysis (SNA) to assess the level of interaction between actors and policy domains of urban water cycles, and Soft System Methodology (SSM) for the development of conceptual model. The result of research is a conceptual model of dynamic governance in urban water governance at policy hierarchy process starting from policy, organizational and operational levels in order to achieve the ultimate goals of sustainable urban water management. The conceptual model is described through activity pathways resulting from the interaction of elements of dynamic capabilities and organizational culture. The dynamic governance model is adapted in Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung as an implementation strategy in fast-growing urban areas.

---