Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap dampak individu dan dampak organisasi menggunakan Model DeLone and McLean (1992). Dalam penelitian, untuk pengukuran kepuasan menggunakan gap antara persepsi dan ekspektasi pengguna SPAN (Ives dan Olson, 1982). Penelitian dilakukan dengan survei yang dilakukan terhadap pengguna SPAN Kementerian Keuangan di Wilayah DKI Jakarta. Data yang diperoleh berjumlah 123 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan pengguna mempunyai pengaruh terhadap dampak individu, dan selanjutnya dampak individu mempunyai pengaruh terhadap dampak organisasi. Penelitian ini tidak menemukan dampak langsung kepuasan pengguna terhadap dampak organisasi, akan tetapi melalui dampak individu terlebih dahulu. ......This study aimed to analyze effect of user satisfaction of SPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara on Individual Impact and Organizational Impact using DeLone and McLean 1992 model. In the study satisfaction is measured using the gap between perceptions and expectations of SPAN users. The study was conducted through survey in the Ministry of Finance in Jakarta involving 123 respondents. The results showed that user satisfaction have influence to the individual impact and individual impact influence to the organizational impact While user satisfaction is not directly correlated to the organizational impact.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan Hukun Perjanjian semakin penting artinya dengan diikuti sertakannya pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan phisik di Indonesia. Program Transmigrasi merupakan jawaban guna peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia secara menyeluruh dan merata.

Di dalan perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi antara. Pemerintah dengan PT. Aik Gadis Timber yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pandapatan Dan Belanja Nagara, maka disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata, harus pula memenuhi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 serta perataran lain yang borkaitan dongan perjanjian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui data kepustakaan untuk memperoleh gambaran teoritis, juga bahan kuliah Pardata khususnya Hukum Perjanjian di samping metode wawancara untuk memperoleh data mengenai praktek pelaksanaan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dari keseluruhan permasalahan perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi, didalam pelaksanaannya banyak dijumpai hal-hal yang secara teoritis tidak dijumpai.

Hambatan yang timbul di dalam pelaksanaan porjanjian pomborongan pekerjaan, balk karena kejadian yang luar biasa maupun yang berasal dari kodua belah pihak diatasi melalui beberapa upaya hukum yang antara lain ialah : musyawarah untuk memperoleh perdamaian; upaya hukum melalui Panitia Arbitrase ataupun melalui pengadilan, guna memperoleh penyelesaian perselisihan.

Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya yang menyangkut kepentingan rnasyarakat luas maka di masa mendatang sangat dibutuhkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak manakala mereka tidak mengaturnya di dalam kontrak perjanjiannya.

Hal ini sangat penting guna lebih memberikan kepastian hukum, di nana selacia ini sebagian besar hak dan kewajiban para pihak ditentukan di dalam AV(A1-gemene Voorwaarden tahun 1941), di samping sebagian kecil sebagaimana ditetapkan dalam Baku III Kitab Undang-Undang hukum Perdata.