Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjamin kembalinya haknya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang memiliki kepastian hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak tanggungan maupun kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan atau mendahului (droit de preference). Namun dalam prakteknya banyak kasus-kasus pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan maupun oleh PPAT yang lalai memenuhi prosedur pembebanan hak tanggungan yang menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan menjadi tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan hukum bagi para pihak. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga dalam kaitannya dengan keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah proses pembuatan APHT agar menjadi sah dan tidak memiliki cacat hukum, solusi yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila APHT menjadi batal, dan apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya hak tanggungan bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi kreditur. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga agar proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi sah dan tidak memiliki cacat hukum adalah melalui proses pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana telah ditentukan dalam UUHT, yaitu memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. ......Globalization of economic growth is very rapid so that the necessary legal certainty for economic institutions, especially for lending institutions such as bank accounts and other financial institutions, to guarantee the return of their rights. For these activities it is necessary to guarantee the legal certainty, both for the holders of land rights as well as provider of mortgage lenders as mortgage holders who will acquire the preferred position or precede (droit de preference). However, in practice many cases of violations committed by both mortgage providers, mortgage holder or by a failure to fulfill the procedures PPAT mortgages that led to the imposition of Granting Mortgage Deed becomes invalid and legally flawed. Therefore we need more legal certainty in order to guarantee legal protection for the parties. Interesting issues to be highlighted in this thesis is about giving legal protection for mortgages, mortgage holders and third parties in connection with the provision of the Deed of Mortgage legality by analyzing the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005. The purpose of this thesis is to be able to know how the process of making APHT to be valid and have no legal disability, the solution can be reached by creditors if APHT be canceled, and what are the things that can lead to the abolishment of mortgage when associated with legal protection for creditors. Writing of this thesis research methods literature, the data required is secondary data. Based on the results of data analysis can be concluded that the legal protection for mortgage providers, mortgage holders and third parties so that the process of making provision of the Deed of Mortgage (APHT) to be valid and have no legal disability is through the process of loading Mortgage as defined in UUHT, specialties that meet the principle and the principle of publicity."

"ABSTRAKJaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyakdigunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak aktaotentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunyaAPHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenaimekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinyapembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturanyang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh daridata kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan,maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara denganbeberapa pihak yang terkait.

---

ABSTRACTDebt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debtguarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT aspublic officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legalacts concerning land security rights and condominium ownership right. But in realitythere are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT.Problems are focused by the author ini this thesis are on the APHT cancellationmechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, andconformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PSTwith the provisions of the applicable law. This research was conducted with thenormative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtainedfrom literature data. Beside that in this research, in order to support the researchconducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevantparties."

"Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT."

"Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan). Dalam pemberian jaminan kebendaan yang berupa hak tanggungan oleh seorang pihak ketiga/Penjamin, tesis ini akan mencoba mengungkapkan bahwa tidak ada perlindungan kepada pihak ketiga/Penjamin tersebut apabila debitur wanprestasi kecuali apabila sebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatur kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu antara pihak ketiga/Penjamin dan Debitur dalam sebuah perjanjian tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, dan perlindungan itu akan lebih baik lagi apabila pihak ketiga/Penjamin juga ikut masuk ke dalam usaha debitur sebagai pihak yang turut terlibat dalam kegiatan usaha debitur. ......In general, kinds of guarantees can be divided into 2 (two) kinds, the general guarantees (guarantees born since the law) and specific guarantees (guarantees born because of the making of an agreement), the guarantees arising from an agreements differentiated into a guarantee that is individual (such as undrwriting agreements (borgtocht), the warranty agreement and the agreement of bearing responsibility) and a guarantee that is material (such as pledge, fiduciary, mortgage and mortgage right). In the provision of giving collateral given by a third party / Guarantor, this thesis will try to reveal that there is no protection to the third party / Guarantor that if the debtor defaults, unless, prior to the signing of the Deed of Granting Mortgage right, is regulated agreements in advance between the third party / Guarantor and debtor in a separate agreement in front of the Notary, and the protection would be better if the third party / Guarantor also entered into the debtor's business as the parties involved in the business activities of the debtor."