Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengawasan organisasi APIP berada pada sisi complain/kepatuhan saja yang bersifat mencari kesalahan, yaitu melalui audit tujuan tertentu dengan metode Investigasi. Dalam perkembangan praktik pengawasan internal, konsep pengawasan lebih mengutamakan memberikan nilai tambah bagi organisasi, dan konsep pengawasan yang dicita-citakan menurut UU 30/2014 yaitu bersifat preventif. Pelaksanaan pengawasan yang bersifat preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan unit kepatuhan internal dan pelaksanaan audit hukum. Dari sisi implikasi hukum hasil pengawasan APIP, maka penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, namun apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana.

---

ABSTRACT This study aimed to analyze the APIP supervision strategy and legal implications for the results of APIP supervision related to the abuse of authority conducted by the state agency officer in accordance with Law No 30 of 2014 on Government Administration. Then methodologies of the study are through legislation, conceptual and historical approaches. By using those methods, it can be seen that APIP organizational oversight practice is on the compliance side only that is seeking error, through the audit of certain objectives by the method of Investigation. In the development of internal supervision practice, the concept of supervision prioritizes adding value to the organization, and the concept of supervision aspired under Law 30 2014 is preventive. Implementation of preventive supervision can be realized through the establishment of internal compliance units and the implementation of legal audits. In terms of legal implications of APIP results, abuse of authority by government officials should be solved administratively first, but if the abuse of the authority contains criminal elements of threat, bribery and deception to gain unauthorized gain, then on suspicion abuse of authority is resolved through criminal."

"Lembaga B, yang berperan penting dalam sistem pengawasan pemerintah Indonesia. Sebagai unit yang berada di bawah langsung Kepala Lembaga B, Inspektorat memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek pengendalian internal. Studi ini melakukan evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Lembaga B telah mencapai Level 3 dalam penilaian kapabilitas, yang mencerminkan penerapan pengendalian internal yang matang dan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

This research examines the procedures for evaluating the Internal Control Capability of the Inspectorate of Agency B, which plays a crucial role in the oversight system of the Indonesian government. As a unit directly under the head of Agency B, the Inspectorate is responsible for managing various aspects of internal control. This study evaluates the Self-Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) Capability based on the standards set forth in the Regulation of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Number 8 of 2021. The results of the research indicate that the Inspectorate of Agency B has achieved Level 3 in capability assessment, reflecting a mature and effective implementation of internal controls in accordance with applicable regulations.

"

"Peran APIP yang efektif membantu organisasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Alat yang dapat digunakan dalam mengukur peran APIP adalah dengan melakukan penilaian kapabilitas APIP menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Penelitian ini akan membahas mengenai tingkat kapabilitas dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam meningkatkan level kapabilitas. Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak dijelaskan dalam penilaian mandiri oleh APIP dan evaluasi yang dilakukan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada level 3 dengan skor 3,05. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses peningkatan level kapabilitas adalah terdapat keterbatasan SDM, kompetensi SDM yang belum memadai, keterbatasan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut yang belum optimal, perencanaan belum terlaksana secara maksimal, serta pengembangan teknologi yang belum optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja secara rutin, dan pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan.

---

An effective APIP role helps organizations achieve organizational goals and provides adequate confidence in compliance, economy, efficiency, and effectiveness. A tool that can be used to measure the role of APIP is to assess APIP capabilities using the Internal Audit Capability Model (IA-CM). This research will discuss the level of capability and obstacles faced by Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs in enhancing the level of capability. The research used interview method to obtain information that was not explained in self-assessment by APIP and evaluation held by BPKP. The research results show that the capability level on Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs is at level 3 with a score of 3.05. In addition, the results show that the obstacles faced by Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs in the process of enhancing the level of capability are limited human resources, inadequate human resource competency, budget limitations, and unoptimal implementation of monitoring and follow-up, implemented planning, and technological development. This research provides recommendations, such as increasing human resources competency, regularly implementing compliance and performance audits, and continuously implementing evaluations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pengendalian mutu audit menggunakan delapan elemen yang terdapat dalam Pedoman Kendali Mutu Audit APIP PKMA-APIP dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan pengendalian mutu audit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PKMA-APIP. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP, menyusun, memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan pedoman audit dengan berpedoman pada PKMA-APIP, serta mengoptimalkan pelaksanaan peer review untuk memantau efektifitas penerapan pengendalian mutu audit.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of the implementation of quality control audit using eight elements contained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits PKMA APIP and identify the steps that needed to improve the implementation of quality control audit. This research use descriptive qualitative method with case study approach and take Inspectorate of DKI Jakarta Province as object of research. Results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of DKI Jakarta Province not fully in accordance with PKMA APIP. Steps that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of the leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA APIP, prepare, improve and optimizing the implementation of audit guidelines with referring to PKMA APIP, and optimizing the implementation of peer review to review the effectiveness Implementation of quality control audit."

" ABSTRAKTujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KMA-APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19/2009 . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kendali mutu audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun dalam prosedur mutu perencaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Permenpan 19/2009 yaitu tidak adanya rencana audit jangka menengah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen dalam PKMA-APIP yang tidak dibuat selama proses pengendalian mutu audit di Itjen Kementerian Perhubungan, seperti Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit dan prosedur mutu supervisi audit..

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze and compare the Quality Control of the Government Internal Supervisory Apparatus KMA APIP to the General Inspectorate of the Ministry of Transportation with Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19 2009 . The result is the implementation of audit quality control at General Inspectorate of the Ministry of Transportation as a whole has been running well. However, in the quality planning procedures of the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, a mismatch with Permenpan 19 2009 was found in the absence of a medium term audit plan. In addition, there are several documents in PKMA APIP that were not made during the audit quality control process at the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, such as the Weekly Report on the Implementation of Audit and audit quality supervision procedures."

"Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan menetapkan Kebijakan Reviu RKA K/L yang merupakan tahapan penelahaan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA K/L, Reviu RKA K/L dilaksanakan oleh auditor APIP K/L. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi Unit Kerja penyusun RKA LAN dan Direktorat Jenderal Anggaran terhadap penerapan Reviu RKA K/L di LAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi langsung pada kegiatan yang menjadi obyek penelitian, dengan penentuan responden menggunakan metode purposive sampling. Kebijakan Reviu RKA K/L telah dilaksanakan dengan baik di LAN sejak tahun anggaran 2013 untuk DIPA tahun 2014 dan dibutuhkan dalam perencanan kegiatan dan penganggaran karena membawa perbaikan RKA K/L pada proses perencanaan dan penganggaran di LAN.

---

In 2013, the Ministry of Finance stipulates new policy comprising the reviewing stage in the formulation of the financial plan documents which is called 39 Kebijakan Riviu RKA K L 39 Review of Ministrial and Institutional Work Plan Budget. The RKA K L is implemented by the APIP K L auditor. This research aims to explore and analyze the perception of the Work Unit working on RKA at the State Administration Agency LAN and the Directorate General of Budget on application of RKA K L Review at LAN.

This study employs descriptive methods, the data was collected through questionnaires, interviews and direct observation on the relevant activities related to the object of research. The respondents were deliberately chosen using purposive sampling. This study suggests that the RKA K L Review Policy has been well implemented at LAN since the 2013 fiscal year for the 2014 Budget Implementation Checklist DIPA. In addition to that, the policy is required in planning activities and budgeting for it improves the RKA K L in the planning and budgeting process at LAN."

"Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat dan tepat. Namun, tetap harus selaras dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sehingga perlu dilakukannya pendampingan dan pengawasan oleh APIP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, APIP melaksanakan Reviu atas PBJ saat penanganan COVD-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dengan Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 dan mengevaluasi optimalisasi pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan instrumen pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang ditentukan dapat berpengaruh baik terhadap efektivitas proses PBJ penanganan COVID-19, walaupun metode PBJ penanganan COVID-19 menggunakan peraturan dan situasi yang berbeda.

---

Procurement of goods/services in the context of handling the COVID-19 pandemic requires a fast and precise procurement mechanism. However, it still has to be in harmony with the principles of effectiveness, efficiency and accountability so it is necessary to provide assistance and supervision by APIP. Based on the applicable provisions, supervision activities by APIP for the procurement of goods/services when handling COVD-19 are carried out through review activities. This study aims to evaluate the conformity of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 with BPKP Circular Letter Number SE6/K/D2/2020 and evaluate the optimization of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 based on Regulation Deputy Head of BPKP for Supervision of Regional Financial Implementation Number 11 of 2020. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data used are primary data and secondary data with data collection instruments in the form of documentation studies and interviews. The results of the study show that the implementation of the review carried out in accordance with the specified criteria or procedures can have a good effect on the effectiveness of the process of procuring goods/services for handling COVID-19, even though the procurement of goods/services method for handling COVID-19 uses different regulations and situations"

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"[ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas audit intern pada sektor publik di Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik berdasarkan penilaian pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sudut pandang antara pimpinan APIP dengan pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa survei melalui penyebaran kuesioner. Studi kepustakaan dan dokumen serta wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun layanan masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya pengomunikasian hasil kerja APIP. Hasil penelitian kedua, mengenai risiko yang dihadapi instansi, ternyata ditemukan perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterapkannya risk-based audit. Efektivitas peran APIP memerlukan dukungan pimpinan tertinggi instansi berupa kewenangan bagi APIP agar dapat berperan tanpa ada tekanan dan pengaruh politik apapun serta dukungan anggaran untuk meningkatkan kapabilitas APIP.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General’s and the Minister/Head of the Organization’s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization’s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals’ and 29 ministers’ perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization’s risk between 26 Inspector Generals’ and their Ministers’. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP’s capability., The objective of this study is to determine Inspector General’s and the Minister/Head of the Organization’s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization’s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals’ and 29 ministers’ perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization’s risk between 26 Inspector Generals’ and their Ministers’. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP’s capability.]"

"Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4.

---

The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4."