Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"

"Pada kenyataannya menunjukkan bahwa usaha Bank dalam membantu pengusaha kecil melalui kredit sering kali mengalami berbagai hambatan, yang berpangkal dari kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh pihak yang memerlukan kredit. Menyadari akan hal tersebut, maka Bank berusaha agar ada pihak lain yang bersedia betindak sebagai penjamin , sehingga Bank dapat memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu menyediakan jaminan yang cukup. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Moda l Negara R.I . untuk pendirian perseroan dalam bidang Perasuransian kredit, maka berdirilah PT. Asuransi Kredit Indonesi a (PT. Askrindo). Dengan adanya PT. Askrindo sebagai penanggung yang bersedia menanggung kerugian yang diderita oleh Bank, maka Bank dapat menggunakan jasa pertanggungan dari PT. Askrindo. Dan PT. Askrindo dalam menjalankan fungsinya tersebut, akan membuat Perjanjian Asuransi Kredit (PAK), yang mengatur hubungan hukum antara PT. Askrindo sebagai pihak penanggung dan Bank sebagai pihak tertanggung dengan kredit Bank sebagai obyek yang dipertanggungkan."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit 3'ang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner.

The problem in this research is the law consideration why it's required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance.

As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo*s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil.

According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee.

Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penutupan asuransi dalam hal penanggungan terhadap piutang dalam perjanjian kredit modal kerja serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan sahnya perjanjian asuransi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma positif dalam norma perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dari penelitian ini dapat mengetahui bahwa proses penutupan asuransi kredit dapat dilakukan dengan dua macam yaitu automatic cover dan case by case. Selain itu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang menjelasakan atau memaparkan pertimbangan dalam faktor lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan pertimbangan lain dalam memberikan pertimbangan hukum, agar semua kalangan dapat mengerti mengenai latar belakang mengapa hasil dari putusan tersebut demikian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of insurance closure in terms of stipulations on receivables in the working capital credit agreement and the consideration and decision of Bandung District Court has been in accordance with the legitimate. In this writing, the author uses normative juridical research methods yaaitu research that makes the law as a positive norm in the norms of legislation - invitation. From the results of research that the author has done, it can be concluded. From this research can be known the closing process can be done with two kinds of automatic cover and case per case. In addition to the judges' considerations in giving legal considerations is less explanatory or describe factors in other factors. The results of the study suggest that there should be additional considerations in providing legal understanding, so that all circles can understand the background of the outcome of the verdict."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan perundangan mengenai asuransi kredit dan kedudukan hukum perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit akibat gagal membayar utang klaim polis asuransi kredit. Metode penelitan yang dilakukan ialah yuridis normatif dengan data sekunder. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori transfer of risk, teori penjaminan dalam hukum jaminan, dan teori permohonan pailit dalam hukum kepailitan. Adapun hasil penelitian ini ialah peraturan perundangan mengenai asuransi kredit masih tersebar di banyak peraturan perundangan, pengaturan mengenai asuransi kredit belum cukup diatur secara spesifik hanya mengacu pada peraturan perundangan asuransi secara umum dan kedudukan hukum perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit akibat gagal membayar utang klaim polis asuransi kredit ialah badan hukum perseroan terbatas yang dapat dimohonkan pailit secara limitatif. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar dibuatnya peraturan perundangan yang memuat ketentuan asuransi kredit yang dapat menjadi pegangan para pihak pemangku kepentingan dalam asuransi kredit, jika timbul permasalahan maka lebih jelas peraturan yang dapat diterapkan dalam permaslahan tersebut.

---

This thesis discusses the regulatory arrangements regarding credit insurance and the legal standing of insurance companies filed for bankruptcy as a result of failing to pay debts claimed by credit insurance policies. The research method used is normative juridical with secondary data. The theories used in this study are the theory of transfer of risk, the theory of guarantees in guarantee law, and the theory of petition for bankruptcy in bankruptcy law. The results of this study are that laws and regulations regarding credit insurance are still scattered in many laws and regulations, regulations regarding credit insurance are not sufficiently regulated specifically, only referring to general insurance laws and regulations and the legal position of insurance companies that are filed for bankruptcy as a result of failing to pay debt claims on credit insurance policies, namely limited liability company legal entities that can be filed for bankruptcy on a limited basis. From the results of this study, the researchers suggest that legislation be made that contains credit insurance provisions that can be used as a guide for stakeholders in credit insurance, if problems arise, the regulations that can be applied to these problems are clearer."

"ABSTRAKPT. Askrindo didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tabun 1971 tanggaL 11 Januari 1971 sebagai perrasahaan BUMN dibawah Departemen Keuangan. Usaha pokoknya adalah Asuransi Kredit Bank yang tujuannya memberikan kemudahan akses bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memperoleh pembiayaan dari Bank. Askrindo mulai melakukan diversifikasi produk pada tahun 1996, dengan mengembangkan bisnis Surety Bond, Asuransi Kredit Perdagangan dan Penjaminan L/C.Pada saat ini Askrindo menghadapi masalah mengenai hasil pengembangan diversifikasi produknya khususnya usaha Surety Bond. Hal ¡ni mengingat Askrindo masuk kedalam bisnis Surety Bond sebagai ?follower? sedangkan bisnis Surety Bond sendiri telah dikenal sejak tahun 1980 pada saat ¡tu merupakan produk monopoli satu perusahaan yaitu PT. Jasa Raharja Putra namun dalam perkembangansaya perusahaan perusahaan asuransi Iainnya dapat menjalankan usaha ¡ni termasuk Askrindo.Hasil evaluasi bisnis Surety Bond Askrindo 2 tahun terakhir yaitu tahun 1999 dan 2000 menunjukkan bahwa pangsa pasar Askrindo meningkat dari sebesar 5,35 % pada tahun 1999 menjadi 14,73 % pada tahun 2000 sedangkan dibandingkan dengan pangsa pasar PT. Jasa Raharja Putra pada tahun 1999 adalah 16,26 dan 2000 adaiah 3 6,18. Askrindo masih jauh dibawah PT, Asuransi Jasa Raharja Putra, sedangkan Kapasitasas atau kemampuan Askrindo jauh Iebih besar dibandingkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra yaltu sebesar kurang Iebih Rp. 70 milyar. Dilihat dari segi potensi pasar dimana total potensi pasar surety bond di Indonesia adalah sebesar Rp. 212.024,5 milyar, sedangkan total nilai penjaminan Askirndo hanya sebesar Rp.2.929,3 milyar artinya perbandingan antara pangsa pasar Askrindo dengan total potensi pasar hanya 1,38%.Memperhatikan hal-hal tersebut, maka Askrindo harus menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat merebut pangsa pasar. Untuk itu disarankan agar Askrindo mengambil langkah sebagal berikut:1. Peningkatan pangsa pasar dengan lebih memaksimalkan pengembangan produk yaitu produk Kontra Bank Garansi dengan jalan bekerjasama dengan perbankan, dimana sejak tahun 1999 telah dijalankan.2. Perluasan segmentasi pasar, melalui peningkatan kapasitas penjaminan dengan melakukan kerjasama yang lebih balk dengan pihak Reasuransi Luar Negeri.3. Memperluas jaringan pemasaran dengan jalan pengembangan unit-unit pemasaran di daerah dengan sistim Kerjasama Operasional (KSO) dengan mitra terpilih di daerah.4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa Surety Bond melalui program customer orientation yang terintegrasi di seluruh lini fungsi perusahaan serta meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Perusahaan di bidang Surety Bond."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law material s, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo’s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"Penelitian ini menjelaskan penerapan tabel Incident Rate dalam penentuan premi neto asuransi kredit. Tabel Incident Rate diperoleh berdasarkan hasil taksiran analisis statistik non parametrik. Analisis yang digunakan adalah menentukan fungsi survival menggunakan metode Kaplan-Meier dan fungsi hazard menggunakan metode Nelson-Aalen. Selanjutnya tabel Incident Rate akan digunakan dalam penentuan premi neto menggunakan metode Actuarial Present Value. Contoh perhitungan yang dalam penelitian adalah menentukan premi neto dari asuransi berjangka dikarenakan asuransi kredit memiliki jangka waktu kredit antara 1 sampai dengan 15 tahun. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat survival tertinggi terdapat pada kelompok usia 36 sampai dengan 45 tahun. Sedangkan tingkat survival terendah terdapat pada kelompok usia 46 sampai dengan 55 tahun. Atas hasil tersebut dapat ditentukan tingkat hazard dari masing-masing kelompok usia dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pembentukan tabel Incident Rate sebagai pedoman dalam penentuan premi neto.

---

This study explains the application of the Incident Rate table in determining the net premium for credit insurance. The Incident Rate table is obtained based on the results of non parametric statistical analysis. The analysis used was to determine survival function using the Kaplan-Meier method and hazard function using the Nelson-Aalen method. Furthermore, the Incident Rate table will be used in determining net premium using the Actuarial Present Value method. An example of a calculation in research is determining the net premium from term insurance because credit insurance has a credit period of between 1 and 15 years. In this study, the highest survival rate was found in the age group 36 to 45 years. While the lowest survival rate was in the age group 46 to 55 years. Based on these results, the level of hazard can be determined from each age group and can then be continued with the formation of the Incident Rate table as a guideline in determining net premium."

"Peer to peer lending merupakan sebuah inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Risiko umum dari kegiatan pinjam meminjam uang ini adalah kegagalan debitur untuk melunasi pinjamannya. Asuransi menjadi salah satu mitigasi yang digunakan terhadap risiko tersebut. Skripsi ini membahas mengenai apakah asuransi kredit fintech peer to peer lending sudah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme penutupan asuransi dan penyelesaian klaim, serta penerapan prinsip insurable interest dan indemnity. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) peraturan perundangan perasuransian saat ini belum cukup mengatur mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending; (2) proses penutupan asuransi dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh penanggung dalam polis demikian juga untuk proses penyelesaian klaim; (3) prinsip insurable interest pada asuransi ini diterapkan dengan berlandaskan hubungan perjanjian antara penerima pinjaman (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) yang diwakili oleh penyelenggara, sementara prinsip indemnity diterapkan dengan menghitung sisa jumlah kewajiban yang belum dibayar (tunggakan kredit) setelah dikurangi dengan risiko sendiri atau deductible (excess), sehingga tidak melebihi kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada OJK selaku regulator dan pengawas agar menerbitkan peraturan OJK yang memuat ketentuan yang lebih jelas dan lebih lengkap mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending.

---

Peer to peer lending is an innovative lending and borrowing service based on information technology. The general risk of lending and borrowing money is the failure of the debtor to repay the loan. Insurance is one of the mitigation used against that risk. This thesis discusses peer to peer fintech lending credit insurance from the point of whether it is sufficiently regulated in legislation, insurance closing mechanism and settlement of claims, as well as the application of the insurable interest and indemnity principle. The research method that used in this thesis is juridical-normative through literature study and applicable laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the current legislation is not sufficient to regulate fintech peer to peer lending credit insurance; (2) the insurance closing and settlement of claims is done by following the mechanisms and procedures that have been determined by the insurer under the policy; (3) the principle of insurable interest in this insurance is applied based on the agreement relationship between the borrower (debtor) and the lender (creditor) represented by the organizer, while the indemnity principle is applied by calculate the remaining amount of liabilities (credit arrears) after deducting the own risk or a deductible (excess), so it does not exceed the losses actually suffered by the insured. Based on these conclusions, the authors advise the OJK as regulators and supervisors to enact OJK regulations that contain better and more complete provisions for peer to peer fintech lending credit insurance."