Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kelaiklautan kapal dalam polis asuransi kapal Marine Hull Insurance KM Baruna Mega antara PT Baruna Shipping Line dan PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , yang berkaitan dengan tuntutan klaim asuransi rangka kapal dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Undang-Undang Pelayaran dan hukum asuransi mengatur tentang kelaiklautan kapal seaworthiness dan pengaruhnya terhadap pengajuan klaim asuransi rangka kapal apabila kelaiklautan dilanggar. 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 521PK/Pdt/2015 sudah sesuai dengan hukum asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Pelayaran telah mengatur perihal kelaiklautan kapal, sementara dalam KUHD hanya diatur mengenai akibat dari pelanggaran ketentuan kelaiklautan kapal. Sedangkan dalam hukum Marine Insurance Act 1906 lebih spesifik diatur mengenai warranty of seaworthiness. Apabila ketentuan mengenai kelaiklautan kapal dilanggar, maka secara otomatis terdapat pula pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dan warranty asuransi. Pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan hukum asuransi, karena dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayar klaim walaupun tertanggung telah melanggar prinsip utmost good faith dan warranty of seaworthiness. ...... This thesis discusses about seaworthiness of MV Baruna Mega rsquo s marine hull insurance policy between PT Baruna Shipping Line and PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , concerning the marine hull insurance claim with the following issues 1. How do Shipping Act and insurance law regulate seaworthiness and its impact on marine hull insurance claim if there any violation. 2. Is the Judge rsquo s Legal Consideration in Judicial Review at the Indonesian Supreme Court Decision Number 521 PK PDT 2015 implemented the insurance law properly. This research uses normative juridical method. Based on research conducted, Shipping Act has regulated the concept of seaworthiness, while KUHD only regulated the consequences of violation in seaworthiness. Compared with those regulations, the Marine Insurance Act 1906 has more specific regulation about warranty of seaworthiness. If there is any violation on seaworthiness condition, means that there will always be a violation of utmost good faith principle and insurance warranty as well. Judge rsquo s considerations in the High Court and Supreme Court have not been implementing the insurance law properly, because they tend to punish and obligate insurer to pay the claim, even though the insured violated utmost good faith principle and warranty of seaworthiness.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai prinsip duty of assured dalam asuransi rangka kapal (marine hull insurance). Prinsip duty of assured memberikan kewajiban kepada Tertanggung untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kerugian terhadap benda miliknya yang menjadi objek pertanggungan untuk menghindari kerugian yang dijamin oleh polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan prinsip duty of assured di dalam praktik hukum asuransi di Indonesia melalui kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal yang sudah diputuskan oleh pengadilan melalui putusan No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP jo. No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA jo. No. 1056 K/Pdt/2011 jo. No. 636/PK/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan studi kasus. Dalam putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tertanggung belum melakukan upaya yang maksimal untuk mengupayakan penyelamatan tongkang miliknya. Oleh karena itu, Tertanggung dianggap belum menjalankan prinsip duty of assured dengan baik. Sebaliknya dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Tertanggung dianggap telah melakukan upaya yang cukup untuk menyelamatkan tongkang miliknya. Hal ini diputuskan walaupun diketahui bahwa masih ada upaya yang belum dilakukan oleh Tertanggung. Sehingga Tertanggung nampak belum melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan tongkang. Pertimbangan hukum dari Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  telah sesuai dengan prinsip duty of assured. Akan tetapi, pertimbangan hukum dari Hakim Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prinsip duty of assured. ......This thesis discusses the duty of assured principle in marine hull insurance. The duty of assured principle provides the assured with the duty in averting and minimising a loss from occurring towards their insured property to avoid a loss insured by the insurance policy. The purpose of this research is to analyse the application of the duty of assured principle in the practice of insurance law in Indonesia through a court decision concerning a marine hull insurance claim dispute. The court decisions reviewed are the District Court Decision No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP, Appeal Court Decision No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA, Supreme Court Decision No. 1056 K/Pdt/2011 and Review of Court Decision No. 636/PK/Pdt/2013. The method used in this research is the normative judicial approach and analyses legislations, legal principles and case study as the basis of study. In the District Court and Appeal Court decisions, Judges ruled the assured to have not carried out their duty to minimize the loss to their vessel. However, in the decision by the Supreme Court and later their Review of Court Decision, the assured is deemed to have carried out enough effort to avert and minimise further loss to their vessel. This final court decision was made although it is known that the assured has not taken further steps to preserve their vessel from sustaining further loss. The judges of the District Court and Appeal Court in their legal reasoning have applied the duty of assured principle. However, the Supreme Court in their decision and their Review of Court decision are not in accordance with the duty of assured principle.