Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Asuransi rangka kapal (marine hull and machinery insurance) merupakan bentuk proteksi terhadap risiko kerusakan fisik kapal dan mesin yang mengiringi kegiatan pelayaran. Dalam praktiknya, pengajuan klaim asuransi kerap melibatkan unsur kelalaian dari pihak tertanggung, sehingga memunculkan urgensi analisis terhadap doktrin pembagian pertanggungjawaban, khususnya contributory negligence dan comparative negligence. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan doktrin tersebut dalam hukum asuransi Indonesia serta bagaimana Mahkamah Agung menerapkannya dalam Putusan No. 521/PK/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang mengkaji ketentuan hukum positif dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin contributory negligence yang awalnya menganut prinsip all or nothing, telah berevolusi menjadi sistem comparative negligence yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Dalam kasus yang dianalisis, Mahkamah Agung mempertimbangkan tingkat kontribusi kelalaian tertanggung secara proporsional untuk menentukan besaran ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan progresif yang bersumber dari common law dalam menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi comparative negligence dalam perjanjian asuransi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pembentukan sistem pembagian tanggung jawab dalam konteks hukum asuransi kapal menjadi landasan penting menuju efisiensi hukum dan ekonomi di tengah kompleksitas transaksi maritim.

---

Indonesian antitrust law prohibits companies from entering into agreements with competing companies in order to prevent distortion of competition in the market. In practice, direct evidence to prove agreements is becoming increasingly difficult to establish, leading to the emergence of indirect evidence, namely communication evidence and economic evidence, to prove unwritten agreements. The economic concept of price parallelism exists to depict price fixing among companies without a conscious agreement, but it is likely to be based on an unwritten agreement among companies that violates antitrust law. Price parallelism essentially can be used as economic evidence, but its validity depends on certain factors. The focus of this research is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in Indonesian antitrust law. Using a descriptive doctrinaire research method, the results show that the relevance between price parallelism and Indonesian antitrust law must be based on the fact of whether or not there were agreements between companies that caused price parallelism. Meanwhile, the validity of price parallelism as economic evidence must be based on factor-plus analysis related to agreements among companies, the independence of companies, and other factors that could cause price parallelism

"

"Skripsi ini membahas mengenai kelaiklautan kapal dalam polis asuransi kapal Marine Hull Insurance KM Baruna Mega antara PT Baruna Shipping Line dan PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , yang berkaitan dengan tuntutan klaim asuransi rangka kapal dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Undang-Undang Pelayaran dan hukum asuransi mengatur tentang kelaiklautan kapal seaworthiness dan pengaruhnya terhadap pengajuan klaim asuransi rangka kapal apabila kelaiklautan dilanggar. 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 521PK/Pdt/2015 sudah sesuai dengan hukum asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Pelayaran telah mengatur perihal kelaiklautan kapal, sementara dalam KUHD hanya diatur mengenai akibat dari pelanggaran ketentuan kelaiklautan kapal. Sedangkan dalam hukum Marine Insurance Act 1906 lebih spesifik diatur mengenai warranty of seaworthiness. Apabila ketentuan mengenai kelaiklautan kapal dilanggar, maka secara otomatis terdapat pula pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dan warranty asuransi. Pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan hukum asuransi, karena dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayar klaim walaupun tertanggung telah melanggar prinsip utmost good faith dan warranty of seaworthiness.

---

This thesis discusses about seaworthiness of MV Baruna Mega rsquo s marine hull insurance policy between PT Baruna Shipping Line and PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , concerning the marine hull insurance claim with the following issues 1. How do Shipping Act and insurance law regulate seaworthiness and its impact on marine hull insurance claim if there any violation. 2. Is the Judge rsquo s Legal Consideration in Judicial Review at the Indonesian Supreme Court Decision Number 521 PK PDT 2015 implemented the insurance law properly. This research uses normative juridical method. Based on research conducted, Shipping Act has regulated the concept of seaworthiness, while KUHD only regulated the consequences of violation in seaworthiness. Compared with those regulations, the Marine Insurance Act 1906 has more specific regulation about warranty of seaworthiness. If there is any violation on seaworthiness condition, means that there will always be a violation of utmost good faith principle and insurance warranty as well. Judge rsquo s considerations in the High Court and Supreme Court have not been implementing the insurance law properly, because they tend to punish and obligate insurer to pay the claim, even though the insured violated utmost good faith principle and warranty of seaworthiness."

"Tesis ini membahas mengenai prinsip duty of assured dalam asuransi rangka kapal (marine hull insurance). Prinsip duty of assured memberikan kewajiban kepada Tertanggung untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kerugian terhadap benda miliknya yang menjadi objek pertanggungan untuk menghindari kerugian yang dijamin oleh polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan prinsip duty of assured di dalam praktik hukum asuransi di Indonesia melalui kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal yang sudah diputuskan oleh pengadilan melalui putusan No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP jo. No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA jo. No. 1056 K/Pdt/2011 jo. No. 636/PK/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan studi kasus. Dalam putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tertanggung belum melakukan upaya yang maksimal untuk mengupayakan penyelamatan tongkang miliknya. Oleh karena itu, Tertanggung dianggap belum menjalankan prinsip duty of assured dengan baik. Sebaliknya dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Tertanggung dianggap telah melakukan upaya yang cukup untuk menyelamatkan tongkang miliknya. Hal ini diputuskan walaupun diketahui bahwa masih ada upaya yang belum dilakukan oleh Tertanggung. Sehingga Tertanggung nampak belum melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan tongkang. Pertimbangan hukum dari Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  telah sesuai dengan prinsip duty of assured. Akan tetapi, pertimbangan hukum dari Hakim Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prinsip duty of assured.

---

This thesis discusses the duty of assured principle in marine hull insurance. The duty of assured principle provides the assured with the duty in averting and minimising a loss from occurring towards their insured property to avoid a loss insured by the insurance policy. The purpose of this research is to analyse the application of the duty of assured principle in the practice of insurance law in Indonesia through a court decision concerning a marine hull insurance claim dispute. The court decisions reviewed are the District Court Decision No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP, Appeal Court Decision No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA, Supreme Court Decision No. 1056 K/Pdt/2011 and Review of Court Decision No. 636/PK/Pdt/2013. The method used in this research is the normative judicial approach and analyses legislations, legal principles and case study as the basis of study. In the District Court and Appeal Court decisions, Judges ruled the assured to have not carried out their duty to minimize the loss to their vessel. However, in the decision by the Supreme Court and later their Review of Court Decision, the assured is deemed to have carried out enough effort to avert and minimise further loss to their vessel. This final court decision was made although it is known that the assured has not taken further steps to preserve their vessel from sustaining further loss. The judges of the District Court and Appeal Court in their legal reasoning have applied the duty of assured principle. However, the Supreme Court in their decision and their Review of Court decision are not in accordance with the duty of assured principle."