Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam struktur ketatanegaraan, Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (executif power) yang melaksanakan sistem peradilan pidana yang ada dalam ruang Iingkup kekuasaan kehakiman (judiciary power). Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Kejaksaan mengikuti politik penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Jaksa tidak boleh diintervensi oleh siapa pun ketika menangani suatu perkara, agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1959, terdapat perbedaan penting dilihat dari sisi pelaksanaan penegakan hukum seiring dengan perubahan status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan. Sebelum tahun 1959, Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan secara administartif menjadi bawahan Menteri Kehakiman karena Kejaksaan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Walaupun begitu Jaksa Agung punya kemandirian karena ia diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara sampai usia pensiun, sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik, bahkan terhadap Menteri Kehakiman sekalipun. Setelah tahun 1959, Presiden Soekarno manjadikan Jaksa Agung sebagai Menteri/Pembantu Presiden disusul dipisahkannya Kejaksaan dari Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang mandiri. Kebijakan itu diikuti oleh para Presiden penggantinya dengan sedikit modifikasi yaitu sebagai pejabat setingkat menteri, namun tetap menjadi anggota kabinet/Pembantu Presiden. Kedua perubahan itu, justru membuat pelaksanaan penegakan hukum semakin merosot. Kejaksaan mudah disalahgunakan oleh penguasa untuk memukul lawan-lawan politiknya. Secara kelembagaan, Kejaksaan mandiri namun independensi Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjadi pudar karena ia Pembantu Presiden yang dapat diberhentikan kapan saja oleh Presiden. Jaksa yang semula ada dalam korsa pegawai kehakiman (judicial service), berubah menjadi korsa pangreh praja (civil service), bahkan semi militery service. Otonomi individual Jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum menjadi hilang.

---

In the constitucional structure, prosecution service represents the part of executive power which enforce the criminal justice system in scope of judiciary power. As a part of executive power, prosecution service follows the law enforcement politic is specified by government. Prosecutor is the part of judiciary power; he can not intervene by everyone even when handling a case, so that law enforcement is ambulatory better. In two periods, that is before 1959 and after it there are important difference seen from law enforcement along with change of status of Attorney General and organization structure of prosecution service. Before 1959, Attorney General is referred as Attorney General of the Supreme Court of Justice and administratively become the subordinate of Minister of Justice because Prosecution Service stays in Department of Justice. Nevertheless, Attorney General has independence because he is appointed by president as a chief nation until retired age, so that they can execute law enforcement better, even to Minister of Justice. After 1959, Soekarno made Attorney General as Minister/auxiliary of President, and then Prosecution Service is dissociated from Department of Justice become independence institute. This policy followed by presidents after him by little modification that is as official in the level of minister, but remains to be cabinet member/auxiliary of President. These changes exactly make law enforcement more declines. Prosecution service is misused by the government to fight against the political enemy. In institute, prosecution service is independent but the independence of Attorney General in enforce the task and the authority become faded away because he just auxiliary of president which can be riffed any time by president. At the first, the prosecutor is in the Judicial Service then change into the Civil Service, even become the Semi Military Service. Individual autonomy of prosecutor in executing the task of law enforcement become loses."

"Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice, termasuk bagi para jaksa di Kejari Medan yang sejak dikeluarkannya Perja tersebut baru menerapkan restorative justice pada 15 April 2021. Penelitian ini bermaksud menelaah tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner yang diolah serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, terbukti sampai saat ini baru satu kasus yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme tersebut, yaitu kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Hengky dan korban Nilawati pada bulan April di tahun 2021; kedua, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan sehingga menimbulkan kebingungan bagi jaksa pelaksana, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas dan sarana penunjang pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; dan ketiga, konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT yang diejawantahkan melalui pengaturan ketentuan restorative justiceyang seragam.

---

The application of restorative justice in the scope of prosecution through the Attorney General’s Regulation 15/2020 is a new legal rule compared to the level of investigation, investigation, and court. However, due to its new status, it is actually a challenge and obstacle for prosecutors in implementing these regulations in the context of restorative justice, including for the Medan District Attorney, which since the issuance of the Regulation has only implemented restorative justice on April 15, 2021. This study intends to answer three questions, that is; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General’s Regulation 15/2020; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice; and third, the implementation of the ideal restorative justice in the future. This type of research is normative juridical research with a conceptual approach and legislation. The type of data used is secondary data which is supported by primary data in the form of interviews and filling out questionnaires which are processed and analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General’s Regulation 15/2020 has not been able to run optimally, it is proven that so far only one case can be resolved using this mechanism, namely the case of a criminal act of persecution with the suspect Hengky and the victim Nilawati in April in 2021; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice are based on regulatory issues which are still considered very general and do not regulate the technical implementation, causing confusion for the implementing prosecutor, the implementing structure which is still not fully ready to carry out restorative justice, facilities and supporting facilities. implementation is still minimal, as well as participation and legal culture of the community as well as from the internal prosecutors themselves who still have not fully accepted the restorative justice settlement; and third, the ideal concept of implementing restorative justice in the future is based on the spirit of strengthening sub-system synchronization in the Integrated Criminal Justice System paradigm which is embodied through the regulation of uniform restorative justice provisions."

"Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI yang melanggar hukuman Disiplin akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga kehormatan dan martabat proesi selaku pejabat fungsional yang menurut Undang-Undang berwewenang guna menangani perkara yang mewakili kepentingan masyarakat indonesia sesuai dengan kewajiban jaksa kepada yakni menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Profesi, akan tetapi dewasa ini Masyarakat Indonesia merasa bahwa penegakan Hukuman Disiplin dirasakan belum efektif dibuktikan bahwa kurun waktu 2017-2020 Kejaksaan RI merupakah salah satu instansi yang para pegawainya paling banyak dijatuhi Hukuman Disiplin dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terkait efektivitas penerapan Hukuman Disiplin pada para Pegawai Kejaksaan RI. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif yang memakai data sekunder dan memakai sifat penelitian Preskriptif dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk menegakan hukuman disiplin Kejaksaan RI dapat diterapkan berdasarkan Peraturan BKN ataupun ditindak oleh Komisi Kejaksaan dan juga mada kurangnya kesadaran PNS terkait Tindakan Disiplin menyebabkan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selalu tinggi tiap tahunnya, dan seharusnya Penerapan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan RI harus mengutamakan keefektifitasan bukan hanya berdasar statistic yang tinggi serta harus dilakukan pencegahan sebelum terjadinya penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat yang Bersangkutan.

---

The Civil Servants of the Attorney General’s Office of Indonesia who violates the disciplinary penalty should be given the sentence according to the valid regulations as the purpose of maintaining the profession and dignity as a functionary who given an authorization based on the act to coping up with the case to deputize the society needs. According to the attorney’s obligation: uphold the profession and dignity, on the other hand, society found that the enforcement of disciplinary penalties is ineffective nowadays. It is proven on the years 2017- 2020, employees of the Attorney General's Office of Indonesia have neglected their obligations and being punished due to disciplinary penalties, this case causes society’s trust regarding the effectivity the use of the disciplinary penalties of the Attorney General's Office of Indonesia. The research method used is normative juridical with descriptive that utilize the secondary data, prescriptive research to utilizing the data collection tools in the form of literature study with qualitative analysis method. The outcome would indicate that the enforcement of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia could be applied to BKN regulation. Moreover, the lack of civil servants’ awareness regarding the disciplinary penalties causes an increase in the number of employees sentenced each year. It is a necessity that the practice of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia prioritizes the effectiveness. Furthermore, the prevention of this case is highly important to reduce the number of employees sentenced."

"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Ternyata dalam praktek sehari-hari, muncul peluang terjadinya suatu benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur yang merupakan bentukbentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Telah diberikan legitimasi yuridis kepada hakim untuk menerapkan AAUPB sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam peradilan Tata Usaha Negara. Yurisprudensi yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat adanya kasus pernyataan Jaksa Agung yang dianggap perbuatan melawan hukum dan melanggar asas kecermatan dalam AAUPB sesuai dengan Putusan PTUN No. No. 99/G/2020/PTUN-JKT. Bisa dilihat bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif pelanggaran AAUPB dalam Tindakan Jaksa Agung. Skripsi ini pada pokoknya akan membahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait AAUPB dalam hukum administrasi negara di Indonesia, bagaimana unsur pelanggaran AAUPB dalam pernyataan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, dan bagaimana Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum tindakan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT berdasarkan AAUPB.

---

As mandated in Act Number 30 of 2014 about Government Administration that every decision and/or action must be based on the provisions of laws and regulations and the Good Governance General Principles. It turns out that in daily practice, opportunities arise for a conflict of interest between the government and the people, both in the form of onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, as well as in the form of willekeur which are forms of irregularities in government actions that result in the deprivation of the human rights of citizens. Juridical legitimacy has been given to judges to apply Good Governance General Principles as a test tool in deciding cases that occur in the State Administrative Court. Jurisprudence that can provide an overview of the application of Good Governance General Principles in the administration of government can be seen in the case of the Attorney General's statement which is considered an unlawful act and violates the principle of accuracy in the Good Governance General Principles in accordance with the Administrative Court Verdict No. 99/G/2020/PTUN-JKT. It can be seen that the judge's consideration in the decision did not comprehensively explain the violation of Good Governance General Principles in the Attorney General's Action. This thesis will basically discuss 3 problems, namely how the arrangements related to Good Governance General Principles in state administrative law in Indonesia, how the elements of Good Governance General Principles violations in the statement of the Attorney General in Decision Number: 99/G/2020/PTUN-JKT, and how is the legal responsibility for actions taken by Attorney General in Verdict Number: 99/G/2020/PTUN-JKT based on Good Governance General Principles. "