Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan self-assesment di Indonesia. Pengawasan tersebut diadakan dengan melakukan pemeriksaan pajak. Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yang mampu menggambarkan tingkat keterperiksaan seseorang dan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sayangnya masih belum mampu mencapai hasil yang optimal di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan formulasi dari perhitungan Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak tersebut, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data sekunder dari pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan formulasi dari Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak di Indonesia mengalami perubahan pada beberapa unsur dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yaitu faktor kapasitas pemeriksaan, dan faktor regulasi terkait. Lebih jauh lagi, faktor kapasitas pemeriksaan dapat dijabarkan terdiri dari faktor kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM, dan faktor sarana yang mencakup penggunaan tekonologi untuk membantu proses pemeriksaan pajak.

---

Surveillance is one of the main elements needed by the government in carrying out the self-assessment tax system in Indonesia. The surveillance is carried out by conducting a tax audit. The Tax Audit Coverage Ratio, which is able to describe the chance of someone's getting audited and as a success indicator of conducting a tax audit, is unfortunately still unable to achieve optimal results in Indonesia. The purpose of this study is to describe the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio calculation, analyze the factors that are affecting it, and explain the various efforts that have been made by the government, especially by the Directorate General of Taxes (DGT) to increase the ratio. The research approach used is descriptive qualitative with the post-positivist paradigm. Data collection techniques in the research acquired by interviewing and retrieving secondary data from related parties. The results of this study indicate that there are changes in the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio in Indonesia on recent years. In addition there are two main factors that affect the Tax Audit Coverage Ratio, namely the audit capacity factor, and related regulatory factors. Furthermore, audit capacity factors consist of quantity factors of Human Resources (HR), quality of human resources, and facilities factors which include the use of technology to assist the tax audit process."

"International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan data Tax Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2010 dari negara-negara anggotanya dengan rata-rata tingkat ACR sebesar 3% - 5%. Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat ACR Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1,61%. Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat ACR dibawah tingkat ACR ideal IMF. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat ACR di Indonesia serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DJP guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. Analisis dalam studi ini menggunakan komponen-komponen dari teori Institutional Logics yaitu Symbolic carrier yang berupa Peraturan dan Kebijakan DJP dan Material Carrier yang berupa Aktor, Routines dan Artifacs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang perlu di perhatikan oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajaknya. Dari sisi aktor, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup jumlah SDM pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan motivasi pemeriksa pajak. Dari sisi artifacs (hal-hal pendukung), hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dan ketersediaan data dan integrasi sistem informasi dan teknologi. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sinergi tim, komunikasi dengan seksi lain dan pola kepemimpinan atasan.

---

The International Monetary Fund (IMF) published 2010 Tax Audit Coverage Ratio (ACR) data from its member countries with an average ACR rate of 3% - 5%. The 2018 DGT Performance Report shows that Indonesia's ACR rate in 2018 was 1.61%. The data shows that Indonesia has an ACR level below the IMF's ideal ACR level. This study aims to identify factors related to the level of ACR and provide recommendations to DGT in order to improve tax audit performance. The analysis in this study uses components of Institutional Logics theory, namely Symbolic carriers in the form of DGT Regulations and Policies and Material Carriers in the form of Actors, Routines, and Artifacts. This study uses a descriptive qualitative approach and uses questionnaires and interviews as research instruments. The results of the study indicate from the actor's point of view, factors that need to be considered include the number of human resources for tax auditors, competence, and motivation of tax auditors. From artifacts (supporting matters), the factors are the ease and availability of data and the integration of information systems and technology. From organizational culture, the factors are team synergy, communication with other sections, and leadership patterns."