Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai atas impor komponen kapal untuk meningkatkan daya saing bagi industri galangan kapal nasional. Pembahasan berdasarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan azas cabotage yang meningkatkan armada kapal nasional namun lebih condong ke arah import kapal ketimbang memproduksi kapal di dalam negeri, karena terdapat perbedaan harga produksi sangat jauh ketimbang mengimport langsung dari luar negeri. Setelah azas cabotage tahap pertama dilaksanakan maka tahap berikutnya adalah mendorong regulasi pemberian insentif yang sama dari pemerintah untuk industri galangan kapal nasional. Hasil penelitian ini memberikan gambaran terkait besarnya perputaran investasi ekonomi bila pembangunan dilakukan di galangan kapal nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the policy of removal of value added tax upon import of ship components to enhance the competitiveness of the national shipbuilding industry. Discussion upon the promulgation of the policy background the principle of cabotage that enhance national flotilla but more leaning towards import ships rather than producing boats in the country, because there is a difference in price of production very much rather than imported directly from overseas. After the first stage of the cabotage principles then the next stage is to encourage regulation of granting the same incentives from the Government to the national shipbuilding industry. The results of this research gives an overview concerning the magnitude of the turnaround in economic investment when construction is done at national shipyards.

"

"Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan untuk menopang maupun sebagai pelaksana utama kegiatan usaha ini. Bentuk kapal yang digunakan dalam usaha industri minyak dan gas bumi juga bukanlah kapal yang mudah didapatkan karena selain harganya yang sangat mahal, kapal-kapal tersebut juga sarat dengan teknologi canggih. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemilik kapal-kapal penunjang operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan diberlakukannya azas cabotage di Indonesia, dan dengan mengingat fakta bahwa penguasaan kapal-kapal penunjang industri minyak dan gas bumi yang berbendera Indonesia masih belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, suatu permasalahan timbul dimana terjadi tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

---

This thesis shall discuss the development of the application of the principle of cabotage as an exclusive right, the history of the application of the principle and current application of cabotage principle in Indonesia, especially in oil and gas business activities. In oil and gas business activities, both in its upstream and downstream sectors, shipping activities are required to support as well as to perform main functions of this business. Forms of vessels used in oil and natural gas business activities are also not easily available due to the very high price and technologies involved in such vessels. It is evidenced by the fact that there is a scarcity of Indonesian vessels supporting the operation of oil and gas activities in Indonesia. With the implementation of cabotage principle in Indonesia, and by considering the fact that ownership of Indonesian vessels supporting oil and gas industry are still not sufficient to ensure sustainability of the business activities of oil and gas, a problem arises where there is a conflict between business interests and government. The author uses a typology of normative research, library research methods associated with the legal norms contained in legislation and court decisions."