Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan dana yang relatif besar untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dana tersebut dapat berupa modal sendiri dan dapat berupa pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan, terutama bank melalui penyaluran fasilitas kredit untuk modal kerja. Sebaliknya debitur wajib unuk memberikan jaminan kepada bank yang dibutuhkan untuk pelunasan kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit tersebut. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk membantu memajukan usaha, meningkatkan iklim perekonomian masyarakat dan meningkatkan arus perputaran uang dalam masyarakat. Dana yang terakumulasi di bank disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebaliknya keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha bank. Namun dalam pemberian kredit harus diperhatikan pula potensi pengembalian dana yang telah disalurkan. Dalam hal dana yang telah disalurkan tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut akan diambil alih dan dijadikan pelunasan kredit debitur tersebut kepada bank. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini PT. Y selaku Bank mengambil alih jaminan debitur melalui penjualan umum dalam hal ini proses lelang, dan dalam pelaksanaannya Bank melakukan penyimpangan-penyimpangan, antara lain tidak melakukan balik nama pada sertifikat tanah, tidak segera mencairkan asset yang diambil alih, dan memiliki properti terbengkalai untuk jangka waktu yang relatif lama. Menurut penulis, penyimpangan-penyimpangan tersebut membawa dampak yang merugikan bagi Bank dilihat dari sanksi yang mungkin dijatuhkan dan merugikan Negara dari segi pemasukan Negara yang seharusnya diterima.

---

ABSTRACTIn running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, need a substantial amount of funds to run and to expand its business. The source of fund may be of its own capital or loan obtained from financial institutions, especially from banks through the provision of credit facilities for working capital. On the other hand debtor is obliged to provide collateral as guarantee to the bank should debtor fail to pay back the loan. The credit facility provision is intended to help develop the business, to improve the economic climate and to increase the cash flow in the community. The Funds accumulated in the bank are made available to those in need, whilst the income generated from credit facilities provision by the bank are used to develop bank’s business. But in providing the credit facilities, bank should also consider the potential payback of the funds that had already been distributed. In case that the funds that had been distributed is not repayable in accordance with the agreed terms, then the collateral given by the debtor shall be taken over and used as loan payback to the bank by debtor. In the case being discussed by author, creditor, in this case, PT. Y as the Bank, took over debtor's collateral through a public sale, i.e.: through auction process, and in its implementation, the Bank has done few misconducts, such as: does not switch the owner’s name in the land certificate after winning the auction, does not dispose the assets taken over immediately, and possess the idle properties for a relatively long period of time. In author’s opinion, these acts had adverse impacts for the Bank itself from the point of view that the sanctions that might be imposed to the bank, and harm the state in terms of revenue that the State should have been received."

"Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian termasuk ke dalam tipe penelitian evaluatif karena uraian pembahasannya mengevaluasi teori dan fakta yang akan dianalisis. Dalam penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Analisa obyek penelitian menghasilkan produk penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi dan menemukan hukum karena mengesampingkan peraturan perundang-undangan piutang Negara. Sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), penyelesaian utang-piutang yang macet dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian diharapkan Bank BUMN mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan kesempatan kepada debitur dalam merestrukturisasi utangnya dengan tetap memperhatikan kinerja bank BUMN.

---

Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 constitute legal discovery to identify bank accounts on state-owned enterprises is not included in the state's claim. This thesis focuses on two issues related to the settlement of receivables owned banks, namely how the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and How Settlement of debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011. The research was conducted by the research approach juridical-normative emphasis on the rule of law and court decisions written in the legislation as well as linking with the provisions of contract law in general.

In terms of its nature, including research into the type of evaluative research for evaluating the theoretical description of the discussion and the facts to be analyzed. In application, this study is the identification of research problem that aims to identify the problem. Analysis of the research object produces interpretations of the Constitution and the law by the judge found the law because the legislation set aside accounts of the State.

Conclusions outlined in the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and legal certainty is to resolve the bad debt through the standard operating procedure (SOP) that can protect your bank the interests of all stakeholders. Second, settlement debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011 is formed allowing the debtor to restructure its debt while maintaining the performance of state-owned banks."

"Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal kredit mengalami kemacetan yang diikuti dengan masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir, sehingga hak atas menjadi hapus dan hak tanah kembali ke Negara. Bagaimanakah upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet dimana hak atas tanahnya telah berakhir dan apakah akta pelepasan dan Penyerahan hak dapat dijadikan dasar bagi Pihak Ketiga dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru. Bentuk Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan alat pengumpulan data menggunakan studi Kepustakaan serta wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank dan Notaris di Jakarta. Dari hasil penelitian bahwa upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet, bilamana debitor tidak lagi kooperatif, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan, sehingga Pengadilan dapat memerintahkan Badan pertanahan nasional (BPN) agar dapat memperbarui hak atas tanah yang telah berakhir. Dan apabila Debitornya kooperatif, maka untuk memperoleh status tanah yang telah berakhir adalah melalui permohonan hak baru oleh pemiliknya atau kuasanya. Permohonan Hak Baru oleh pihak ketiga atau kuasanya dapat dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut, yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan sukarela, yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan diatas surat atau akta yang dibuat dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. Dengan adanya Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak, maka Pihak yang menerima Hak tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai dengan keperluannya.

---

The use of land as collateral for credit in Indonesia known as right dependents as provided by Law of 'right dependents’' No. 4 1996 On right dependents' of Land along with other objects Relating to Land. In the event that the stalled credit validity period followed by a land rights have expired, so that the right to be removed and the land rights back to the State. How creditors save the bad Credits where land rights have expired and whether the submission of the deed of release and can be used as the basis for the Third Party to apply for new land rights. This research is a form of normative juridical studies, the data collection tool using literature studies and interviews with relevant parties, namely Bank and Notary in Jakarta. From the research that the creditors attempts to rescue bad credit, if the creditor is no longer cooperative, then the creditor can apply for a court determination, so that the Court may order the National Land Agency (BPN) in order to update the land rights have expired.And when creditors cooperative, then to obtain the status of the land that has ended is through the application of new rights by their owners or their proxies. New Rights petition by third parties or their proxies can be done with the waiver statement, carried by the holders of land rights voluntarily, provided for in Article 27, Article 34 and Article 40 of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation Principles Agrarian and implementation procedures stipulated in Presidential Regulation. 36 Year 2005 on Land Procurement for Development Implementation for Public Interest.Waiver of rights over land was on a letter or certificate made before a Notary Public stating that the holder of the rights in question have relinquished their land rights. With the release and delivery of Rights Act, the party who receives the right to apply for new land rights to the Land Office in accordance with the law and according to its own needs."

"ABSTRAK

Pemeliharaan merupakan suatu proses yang dilakukan demi menjaga kehandalan suatu instrumen atau mesin. Pemeliharaan yang baik sekiranya mendorong efektifitas dan produktifitas suatu sistem produksi. Namun seringkali suatu instrumen atau mesin produksi mengalami kegagalan yang tidak dapat di hindari dan terjadi berulang kali. Kegagalan yang terjadi ini juga menimbulkan kerugian yang besar kepada perusahaan. Usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kegagalan dan kerugian yang besar adalah dengan memasukkan suatu aset, instrument atau mesin tersbut kedalam daftar Bad Actor (BA). Bad Actor sendiri bertujuan untuk mendata beberapa aset yang seringkali mengalami kegagalan dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan, aset tersebut kemudian diprioritaskan dalam proses maintenance yang dilakukan secara keseluruhan. Proses utama dalam penentuan Bad Actor adalah dengan melakukan proses Root Cause Failure Analysis yang dapat menentukan akar permasalahan yang terjadi, sedangkan data kerugian dapat dilihat dari daily report yang mencatat kerugian produksi yang terjadi ketika suatu aset atau mesin produksi tersebut mengalami kegagalan.

---

ABSTRACTMaintenance is a process carried out in order to maintain the reliability of an instrument or a machine. Good maintenance should encourage the effectiveness and productivity of a production system, but often an instrument or a machine experience fails that cannot be avoided and occurs repeatedly. This failure also caused a large loss to the company. Efforts that can be made to overcome major failures and losses is to include an asset, instrument or machine into the list of Bad Actors (BA). Bad Actor itself aims to record a number of assets that often fail and potentially cause large losses for the company, these assets are then prioritized in the overall maintenance process. The main process in determining Bad Actor is to do a Root Cause Failure Analysis process that can determine the root of the problem that occurs, while data loss can be seen from a daily report that records production losses that occur when an asset or production machine fails.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah meningkatnya jumlah kredit macet/diragukan pada bank-bank umum Pemerintah dalam tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1986 yaitu 3,4 %; 5,2 %; 5,7 %, 6,1 % dari jumlah kredit yang dikeluarkan, dan juga mengungkapkan penurunan likwiditas bank dari 19,01 % akhir tahun 1984, 15,21 0/ 10 pada akhir tahun - 1985 dan 14,21 % pada akhir tahun 1986. Penulis juga membahas sebab-sebab timbulnya kredit macet bank yang dibagi atas sebab keadaan nemaksa (on macht) dan sebab disengaja (on will), juga membahas hambatan-hambatan dalam mencegah timbulnya kredit macet/diragukan yang mcmbaginya dalam sebab intern bank dan sebab ekstern bank. Dalam mencegah timlnya kredit macet bank juga telah berinisiatif - menanggulangi kredit yang diragukan sebelum diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), atau memberikan penyuntikan/penyelamatan kredit (reconditioning/rescuing credit), atau dengan mengambil alih manajemen perusahaan dengan diikuti penyertaan equity, atau dengan melaksanakan novasi. Penulis juga mengungkapkan sebab-sebab relatif rendahnya (dibawah 15% dari kredit yang dilimpahkan setiap tahun) dan lambatnya pengurusan kredit macet oleh PUPN/jjUPN yaitu dene;an rnenguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PUPN/BUPN. dalam melaksanakan proses pengurusan antara lain kelemahan manajemen, mental oknum/pegawai tertentu, hambatan dari aspek hukum. Penulis juga membahas existensi pengurusan kredit macet bank Pemerintah oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp./Tahun 1960. un tuk mengurangi atau menekan jumlah kredit macet dibank dan meningkatkan hasil pengurusan PUPN penulis menyarankan untuk menegakan hukum dengan jalan penerangan hukum dan menerapkan peraturan dengan jalan melaksanakan pengawasan melekat, pengawasan intern dan pengawasan ekstern, agar polaksanaan ketentuan perundang-undangan yaitu menyangkut prosedur pemberian kredit baik secara formil dan terutama secara materiel benar-benar memenuhi ketentuan. Selanjutnya mencegah pembebanan bunga dan denda kelambatan yang terlalu besar di dalam praktek, sehingga sudah tidak adil lagi sebab kondisinya tidak imbang lagi antara beban biaya yang dipikul oleh debitur dcngan manfaat kredit yang diperoleh, akibatnya menghancurkan usaha nasabah dan menghilangkangkan fungsi bank sebagai agent of development. Selanjutnya melenegkapi ketentuan peraturan dibidang hak tanggungan, Fiduciaire Egendoms Overdragh, menghindari ketentuan peraturan seperti KNUP dan fasilitas kredit kelayakan, perbaikan ketentuan tata kerja PUPN, penyederhanaan ketentuan sandera, meningkatkan kerjasama intern dan ekstern dan akhirnya pengambilan tindakan hukum bagi oknum yang melanggar ketentuan peraturan dibidang perkreditan."

"Stanislavski hadir dengan pemahaman bahwa aktor harus dibebaskan untuk mencapai sebuah karakter yang otentik. Seorang aktor sering terjebak pada suatu metode pendalaman karakter yang membuatnya menjadi "boneka" bagi penonton, naskah, atau sutradara, secara sadar ataupun tidak. Jean-Paul Sartre dihadirkan untuk lebih memahami serta memperkuat pemikiran Stanislavski. Imajinasi, kesadaran, bad faith, dan intersubjektifitas adalah teori yang digunakan untuk memberikan pemahaman secara mendalam pada pemikiran Stanislavski. Skripsi ini dibuat untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa seorang aktor tetap memiliki pilihan dan bisa menjadi subjek otonom dengan metode "The System".

---

Stanislavski comes with a comprehension that an actor must be freed to reach an authentic character. Actor often get stuck with some character building method which make him became a "puppet" to the audience, script, or the director, consciously or not. Jean-Paul Sartre presented in order to explain the Stanislavski"s thought. Imagination, consciousness, bad faith, and intersubjectivity is some of Sartre"s theory that used to give a profound knowledge to the Stanislavski"s thought. This undergraduate thesis made to explain and prove that an actor still have his choice and can become an autonomous subject with "The System" method."

"Pertarungan keutamaan dan keangkaramurkaan selalu ditampilkan dalam wayang kulit purwa. Pertarungan keduanya disebabkan oleh perebutan harta, tahta, dan wanita. Lakon Dursasana Gugur merupakan pertarungan yang berorientasi pada perebutan tahta dan bentuk ekspresi dari pertarungan kekuatan keutamaan dan keangkaramurkaan.Baik Dursasana maupun Bima sebagai tokoh yang bertarung pada lakon tersebut masing-masing menjalankan darma ksatria.Darma tersebut merupakan tugas suci yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia.Setiap darma yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut tentu menemui karma. Karma yang diakibatkan oleh tutur kata, sikap maupun perilaku tokoh yang ada didalamnya. Setiap karma yang terjadi menimbulkan mitos-mitos yang menjadi kepercayaan atau keyakinan kelompok tertentu. Penelitian ini membahas relasi antara keutamaan dan keangkaramurkaan dengan darma karma juga mitos yang terdapat pada lakon tersebut .Penelitian ini bertujuan menjelaskan simbol dari pertarungan keutamaan dan keangkaramurkaan dari lakon Dursasana Gugur. Penelitian ini menggunakan teori etika Jawa dari Franz Magnis Suseno. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam lakon Dursasana Gugur, kekuatan keutamaan memenangkan kekuatan angkara murka . Karma yang dilakukan oleh Dursasana selama hidup menemui balasannya dalam perang Baratayuda serta penggambaran darma Bima.

---

The battle of good and bad is always displayed in pure shadow puppets. Both battles are caused by struggles for property, thrones, and women. The play of Dursasana Akhir is a battle oriented to the seizure of the throne and the form of expression of the struggle of the power of virtue and evilness. Both Dursasana and Bima as the characters who fight in the play each carry out darma ksatria.Darma is a sacred task given by God to every human . Every darma done by the two figures certainly finds karma. Karma which is caused by the words, attitudes and behavior of the characters in them. Every karma that occurs raises myths that become certain group beliefs or beliefs. This study discusses the relation between virtue and the scarcity of the karma as well as the myths found in the play. This study aims to explain the symbol of the struggle of virtue and evil from the play of the Fallen Thrones. This study uses Javanese ethical theory from Franz Magnis Suseno. The results of this study show that in the play of Downfall, the power of virtue won the power of anger. Karma carried out by Dursasana during his life met his retribution in the Baratayuda war and the depiction of Bima darma."

"Perang yang terjadi di Afghanistan akibat dari serangan 11 September 2001 telah menginspirasi Hollywood untuk memproduksi film yang sering menceritakan dan menstereotip komunitas Muslim di Amerika. Representasi yang ditampilkan pun berubah dari waktu ke waktu. Sekarang, Hollywood tidak lagi sepenuhnya menggambarkan tokoh Muslim sebagai musuh dari dunia barat. Contohnya, film 12 Strong (2018) adalah salah satu film yang menceritakan perang Afghanistan. Film ini dipuji karena terlihat menampilkan representasi Muslim yang baik. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana tokoh Muslim bersatu dengan tentara Amerika melawan teroris. Artikel ini akan melihat lebih jauh bagaimana tokoh Muslim direpresentasikan dalam film 12 Strong menggunakan konsep Orientalisme Edward Said. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa film ini menampilkan representasi yang bertolak belakang mengenai Muslim yang “baik” dan Muslim yang “buruk” dengan fokus utama yaitu Muslim pria. Karakterisasi Muslim yang “buruk” dikonstruksi dari gabungan sudut pandang Amerika dan Muslim Afghanistan, sedangkan karakterisasi Muslim yang “baik” dikonstruksi dari sudut pandang Amerika. Jadi, alih-alih memberikan representasi kritis Muslim dalam konteks Afghanistan, film ini mereproduksi narasi terpolarisasi yang mirip dengan film Hollywood sebelumnya.

---

The war that took place in Afghanistan as a result of 9/11 event has inspired Hollywood to create many movies which often address and stereotype Muslim communities in the country. This representation, however, shifts from time to time. Nowadays, Hollywood no longer completely depicts Muslim characters as totally the opposite of the Western world. 12 Strong (2018), for example, is one of the Afghan war movies that is celebrated for presenting a seemingly positive Muslim representation. This is depicted in how the Muslim characters unite with the American characters in the film to fight terrorism. This essay seeks to further examine how Muslims are represented in 12 Strong by using Edward Said’s Orientalism –framework. Findings in this article demonstrate that the film produces a polarization of “good” Muslims and “bad” Muslims in which one is juxtaposed with the other and with an exclusive focus on Muslim men.  Furthermore, the characterization of the “bad” Muslims is constructed from a combination of the perspectives of the American characters and the Muslim Afghan characters, while the characterization of “good” Muslims in the film is constructed from the Americans’ point of view. Thus, instead of providing a critical representation of Muslims in an Afghan context, this film reproduces polarized narratives similar to previous Hollywood movies that depict Islam."