Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi dan moneter telah melanda Indonesia sejak tahun 1998. Dunia usaha dituntut untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian negara kita. Satu hal yang tampak menonjol dari krisis tersebut adalah munculnya fenomena pergeseran peran pendorong kegiatan ekonomi Indonesia dari para pelaku ekonomi berskala besar (conglomerates and corporates) kepada para pelaku ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut Unit Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Peran UMKM sangat diharapkan bisa meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun masih ada beberapa kendala.Banyak UMKM yang feasible namun tidak bankable, sehingga akhirnya mereka harus menerima kenyataan bahwa usahanya akan tetap kerdil. Seharusnya tidak ada lagi kesulitan bagi UMKM untuk mengakses kredit ke pihak perbankan mengingat Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sebagai jalan keluar, pengusaha kecil akhirnya membentuk organisasi atau kelompok swadaya daya lembaga pembiayaan. Tujuannya, memberdayakan pengusaha/pengrajin kecil atau super mikro untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. Pelaku ekonomi menggabungkan diri dalam kegiatan arisan atau perkumpulan keuangan SIMPAN PINJAM atau BMT Balai Mandiri Terpadu yang umumnya bersifat memprioritaskan kepedulian terhadap pengusaha/pengrajin mikro. Gambaran bagaimana UMKM mengatasi problema untuk memperoleh kemudahan dalam pembiayaan usahanya, bagaimana pemerintah seharusnya menerbitkan landasan hukum, sistem dan mekanisme yang kesemuanya terpadu untuk menjembatani agar kesenjangan antara kebijakan dan pendekatan sektor perbankan dengan karakteristik dan kondisi riil usaha kecil dapat teratasi, merupakan pekerjaan rumah baru bagi pemerintah yang disumbang tesis ini. Dari eksistensi lembaga pembiayaan ini nampak adanya keharusan untuk membuat regulasi mengenai sistem dan mekanisme guna meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan. Regulasi sangat diharapkan agar tujuan mewujudkan, mengintegrasikan atau menghubungkan beberapa unsur pokok yang diperlukan dalam sebuah sistem dan mekanisme dapat terpadu. Unsur-unsur tersebut terdiri dari bank yang khusus didirikan untuk memberi kredit kepada usaha kecil. Lembaga yang memberikan penjaminan atas kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan lembaga untuk mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pemberian teknis kepada usaha kecil. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Usaha Kecil serta peraturan pelaksanaannya.Semoga

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana pengaruh kemajuan sektor perbankan baik bagi penurunan tingkat kemiskinan Indonesia, di satu sisi dengan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di sisi lainnya melalui tersedianya kredit yang sesuai dengan masyarakat miskin. Dengan kemajuan sektor perbankan maka tabungan dapat dimobilisasi dan uang dapat dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, baik dengan peningkatan modal fisik maupun meningkatnya produktivitas dari modal fisik. Efek menetes ke bawah dari perubahan kelembagaan dan keekonomian yang disebabkan oleh kemajuan sektor perbankan membawa perubahan yang lumayan komplek terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin. Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 - 2000, yang juga menghantam sektor perbankan membawa pengaruh sangat buruk terhadap kondisi kemiskinan, dan menahan pengaruh positif yang diakibatkan kemajuan sektor perbankan yang sebelumnya telah berhasil mereduksi jumlah penduduk miskin. Hipotesis mengenai kemajuan sektor perbankan dan dampak krisis keuangan selama periode 1971 ? 2009, telah membawa pelajaran langsung yang sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan.

---

This thesis investigates how banking development is beneficial to the reduction of Indonesian?s poverty, on the one hand by promoting growth and in the other hand directly by providing affordable loan. Banking Sector Development (BSD) mobilizes saving and allocates capital to more productive uses, both of which help increase the amount of physical capital and its productivity. The trickle-down effect of economic and institutional changes brought by BSD became more complex effect on living condition of the poor. At the same time, however, financial instability in 1997 - 2000 which accompanies financial development is disadvantageous to the poor and dampens the positive effect of banking development on the reduction of poverty. The hypothesis is tested successfully on Indonesia over the period 1971 till 2009, resulting in straightforward policy implication.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang karakteristik pembiayaan musyarakah dalam praktek perbankan syariah. Pembiayaan musyarakah merupakan suatu kerjasama modal usaha antara bank dengan nasabahnya yang tidak dapat begitu saja dilepaskan dari paradigma pembiayaan biasa. Oleh sebab itulah maka ketentuanketentuan mengenai pembiayaan modal kerja pada umumnya juga diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya menimbulkan apa yang disebut sebagai risiko pembiayaan, begitu juga hal nya dengan pembiayaan musyarakah. Risiko dimaksud dalam pembiayaan musyarakah adalah kegagalan nasabah dalam pengembalian porsi penyertaan modal bank dan/atau pembayaran bagi hasil yang telah disepakati di awal terbentuknya akad musyarakah. Dalam hal terjadi kegagalan bayar oleh nasabah, maka berdasarkan karakteristik pembiayaan musyarakah, nasabah tidak diwajibkan mengembalikan porsi penyertaan modal bank selama hal tersebut bukan dikarenakan oleh kelalaian Nasabah. Dan selanjutnya bank harus turut menanggung kerugian tersebut secara proportional sesuai porsi penyertaan modalnya.

---

Abstract
This thesis discusses the characterisrics of musharaka financing in Islamic banking practices. Musharaka financing is a venture capital partnership between banks and customers that can not simply be removed from the usual paradigm of financing. That is why the terms and conditions regarding the working capital financing in general is also applied in the implementation of musharaka financing. Any financing provided by banks to their customers create what is called a risk financing, as well as the Musharaka financing. Risks in the musharaka financing is referred to the failure of customers in the bank's return on equity portion and / or payment for an agreed outcome at the initial formation of Musharaka contract. In the event of failure to pay by the customer, based on the characteristics of Musharaka financing, a customer is not obliged to return the portion of bank equity as long as it is not due to negligence of the customer . And then the bank must also bear the losses are proportional according to the portion of equity capital.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah perbankan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara (terutama wilayah Kotamadya Medan), perlu mendapat perhatian yang serius sebagai tindak tanduk keinginan politik dalam pemecahannya menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sejak awal Pelita I tahun 1969.

Penanggulangan masalah perbankan di Sumatera Utara khususnya di wilayah kotamadya Medan, perlu dilaksanakan guna mendorong perkembangan industri di bidang pertanian, pembangunan pedesaan maupun sektor-sektor penting lainnya. Pemecahan masalah perbankan tidak cukup hanya melalui gerak usaha saja, tetapi perlu juga melakukan pengkajian kembali terhadap perundang-undangan yang ada.

Abstrak :
Dengan semakin tidak menentunya harga minyak di pasaran internasional dan jumlah pinjaman yang semakin sulit didapat serta pembayaran utang yang semakin berat, maka sektor non-migas menjadi andalan penerimaan bagi Indonesia untuk membiayai kelangsungan pembangunan. Salah satu dari sektor non-migas tersebut adalah tabungan masyarakat yang sudah saatnya untuk dilihat sebagai salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial guna memenuhi kebuluhan pembangunan di Indonesia. Penelitian mi bertujuan untuk menguji model Schmidt-Hebbel, Webb-Corsetti di DKI Jakarta dengan melihat peranan variabel-variabel moneter dan demografi yang ada dalam model tersebut pada tmgkat tabungan masyarakat di DKI Jakarta. Pengijian model dilakukan dengan menggunakan OLS (Ordinary Leaat Square) dengan memakai data yang bersifat kuartalan dari tahun 1980- 1990. Data-data diperoleh dari berbagal perpustakaan yang ada, misalnya BPS, BI, perpustakaan FE-UI, dengan beberapa penyesuaan yang dilakukan agar data tersebut relevan dengan kondisi di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat tabungan masyarakat di DKL Jakarta dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, jumlah bantuan dan pemerintah daerah,, tingkat suku bunga nil, inflasi, jumlah alat likuid path masyarakat, danjumlah bantuan dari pemerintah pusat Kesimpülan yang dapat diambil dari hasil penelitian mi adaish untuk lebih meningkatkan jumlah tabungan masyarakat di DKI Jakarta maka variabel variabel diatas harus diperhatikan perkembangannya dan diantisipasi dengan baik Sektor perbankan juga harus terus meningkatkan earakerja agar dapat efisien dan efektif sehingga dapat menanik minat masyarakat untuk menabung atau menyisibkan sebagian pendapatan mereka di sektor perbankan.