Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Perantara adalah salah satu mekanisme penanganan Bank yang mengalami kesulitan permodalan. Seperti di Amerika Serikat, Bank Perantara berfungsi untuk menjembatani tenggang waktu antara kegagalan suatu Bank dengan ketika otoritas resolusi berhasil melaksanakan pengambil-alihan Bank Gagal tersebut kepada pihak ketiga. Pada masa ini, Bank Perantara melanjutkan kegiatan usaha Bank Gagal guna menjaga rasa kepercayaan masyarakat. Bank Perantara bersifat sementara dan harus segera dibeli atau diambil-alih oleh pihak ketiga.Di Indonesia, mekanisme ini merupakan kewenangan baru Lembaga Penjamin Simpanan yang baru diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan Bank Perantara di Indonesia dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan, serta perbandingan pengaturannya dengan Amerika Serikat. Bentuk penelitian skrispi ini bersifat yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa perbedaan pengaturan Bank Perantara dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan dalam hal jumlah pemilik dan/atau pemegang saham, ketentuan modal awal yang mengesampingkan ketentuan modal Bank Umum, materi rencana bisnis Bank Perantara yang lebih spesifik, prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama yang dipersingkat, dan ketentuan pengakhiran Bank Perantara yang lebih jelas. Pengaturan Bank Perantara di Amerika Serikat jauh lebih jelas dan tegas disertai dengan beragam kasus praktik, sedangkan di Indonesia masih sangat minim dan belum memiliki peraturan teknis dan peraturan pelaksana. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian pengaturan Bank Perantara dengan iklim hukum dan perekonomian di Indonesia.

---

Bridge Bank is one of mechamisms to resolve Banks'insolvency problem. Similar to that of the United States, Bridge bank is established to bridge the gap between the failure of a bank and the time when the resolution authority can implement a satisfactory acquisition by a third party. During this time, bridge bank maintains the continuation of failed bank's services to maintain public and customer's trust. It has limited time and must be purchased or assumed by the third party as soon as possible.

In Indonesia, this mechanism is newly introduced by Law Number 9 Year 2016 on Prevention and Resolution of Financial Crisis System, whch expands Indoneisa Deposit Insurance Corporation authority to also become resolution authority. Therefore, this thesis analyzes the differences of regulation of Bridge Bank in Indonesia with Company Law and Banking Regulations and compares it with Bridge Bank Regulations in the United States. The research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

This research discovers that Bridge Bank regulation in Indonesia has some different provisions with Company's Law and Banking Regulations in term of paid up capital that waives Commercial Banks provision, its owners shareholders, more specific Bridge Bank's business plan substance, simple and quick fit and proper test procedure, and clear conditions of Bridge Bank's termination. Brige Bank regulation in the United States is far clearer and assertive with many cases, while Indonesia has not had technical and implementative policies. In conclusion, there is an urgency to adjust Bridge Bank's regulation with Indonesian legal and economic condition."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penyertaan modal sementara yang diakukan olehLPS pada bank gagal yang berdampak sistemik dan permasalahan yang timbuldalam pelaksanaannya. Penyertaan modal sementara LPS tersebut dilakukandalam rangka penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik sehingga tidakmengganggu stabilitas perekonomian nasional. Tindakan penyertaan modalsementara tersebut baru sekali dilakukan oleh LPS, yaitu pada saat terjadinyakrisis keuangan global tahun 2008 yang mengakibatkan Bank Century tidak dapatmemenuhi kewajiban likuiditasnya. Namun dalam pelaksanaannya, penyertaanmodal sementara tersebut menemui banyak permasalahan, salah satunya adalahmengenai eksistensi hak dan kewajiban pemegang saham lama. Hal inidikarenakan tidak terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur mengenaimekanisme penyertaan modal sementara terhadap bank gagal yang berdampaksistemik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitianmenyarankan agar dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas mengenai mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukanoleh LPS serta dampaknya bagi pemegang saham lama bank gagal yangberdampak sistemik tersebut demi adanya kepastian dan perlidungan hukum bagimereka.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the temporary capital participation as conducted by LPS insystemic failure bank and problems arising from its implementation. Thetemporary capital participation by LPS was conducted in order to rescue systemicfailure bank, so that it will not disturb the stability of the national economy.Action such as the temporary capital participation has only been conducted onceby LPS, which is at the time of the global financial crisis in 2008 which causeBank Century can not meet its liquidity obligations. But in its implementation, thetemporary capital participation has met a lot of problems. One of the problems isthe existence of rights and obligations of the existing shareholders. This is becausethere are no certain provisions that regulate the mechanism of temporary capitalparticipation in systemic failure bank. This research uses a normative juridicalmethod.The results suggested that the establishment/issuance of laws and regulationsgoverning clearly the mechanism of temporary capital participation by LPS and itsimpact on the existing shareholders of a systemic failure bank for the sake of legalcertainty and legal protection for them."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis tentang strategi manajemen krisis oleh humas Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam melakukan proses penanganan bank gagal, baik dalam bentuk likuidasi maupun penyelamatan bank gagal. Kepiawaian humas LPS dalam melakukan strategi manajemen krisis menjadi krusial karena performa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi bank dan industri perbankan secara keseluruhan, yang berdampak pada kondisi stabilitas ekonomi nasional. Dengan menggunakan konsep krisis dan manajemen krisis dari W. Timothy. Coombs, tulisan ini mencoba melihat bagaimana LPS mengimplementasikan strategi manajemen krisis dalam proses penanganan bank gagal, dalam rangka mencegah dan meredam kepanikan publik serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja LPS dan reliabilitas industri perbankan secara keseluruhan dalam rangka turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the crisis management strategy by public relations of Indonesia Deposit Insurance Corporation IDIC in handling bank resolution processes, either in the form of bank liquidation or bank recovery. The excellent performance of IDIC rsquo s public relations in crisis management is crucial because it influences public trust toward bank institutions and Indonesian banking industry as a whole, that will affect the condition of national economic stability. Using the concept of crisis and crisis management suggested by W. Timothy Coombs, this paper aims to capture on how IDIC implement the crisis management strategy in bank resolution processes, in order to prevent panic attack of the public and to maintain public trust to IDIC rsquo s performance and to the reliability of banking industry as a whole, as an effort to contribute in maintaining the national economic stability."

"Bank sebagai institusi keuangan mempunyai peran penting dan dampak terhadap kestabilan sistem keuangan. Untuk itu, pengawasan terhadap sektor perbankan dan kesehatan suatu bank merupakan hal yang krusial. Ketika suatu bank mengalami permasalahan yang membahayakan keberlangsungan usahanya dan tidak dapat diselesaikan, hal ini menyebabkan bank tersebut menjadi bank gagal. Skripsi ini membahas mengenai penanganan Bank Gagal, terutama pada proses penjualan saham bank sebagai langkah akhir penanganan yang dilakukan oleh LPS. Pembahasan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIII/2015 terkait penjualan saham Bank Mutiara, dimana LPS mempertanyakan kekuasaannya untuk menjual saham milik masyarakat yang terdapat dalam Bank Mutiara mengingat bank berbentuk Perusahaan Terbuka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa LPS tidak berwenang untuk menjual saham milik masyarakat, karena meskipun jumlah sahamnya telah terdilusi sebagai akibat diambil alihnya bank oleh LPS, keberadaan saham masyarakat tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagai saran, penulis mengajukan diperbaruinya peraturan terkait penjualan saham bank gagal yang lebih terinci dengan memperhatikan hak pemegang saham masyarakat pada suatu bank yang berbentuk Perusahaan Terbuka.

---

Banks as financial institutions have an important role and impact on the stability of the financial system. For this reason, supervision of the banking and health sector of a bank is crucial. When a bank experiences problems that endanger the sustainability of its business and cannot be resolved, this causes the bank to become a failed bank. This thesis discusses the handling of Bank Fails, especially in the process of selling bank shares as the final step in handling the LPS. The discussion was conducted on the decision of the Constitutional Court No. 53 / PUU-XIII / 2015 related to the sale of Bank Mutiara shares, which are LPS to question its power to sell shares in the community contained in the Pearl Bank considering the bank in the form of a public company. The method used is legal research with a normative juridical approach based on the analysis of legal norms with data collection methods based on legislation and related legal literature.

The conclusion of this thesis is that LPS is not authorized to sell shares owned by the public, because even though the number of shares has been diluted as a result of the taking over of banks by LPS, the existence of public shares is stillrecognized and protected by law. As a suggestion, the authors propose an update of regulations relating to the sale of failed bank shares in more detail by paying attention to the rights of community shareholders in a bank that in the form of a public company."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan Bank Gagal yang berstatus terbuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ketika Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk mengambil alih segala hak, wewenang, kepemilikan, kepengurusan dari Bank Gagal bermaksud untuk menjual saham pemegang saham publik. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengambilalihan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan penyerahan hak kepemilikan melalui RUPS oleh para pemegang saham yang menyerahkan, serta Penyertaan Modal Sementara yang kemudian dikonversi menjadi saham. Kedua mekanisme tersebut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mayoritas, namun tidak dapat menghilangkan pengakuan terhadap kepemilikan pemegang saham publik. Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak untuk menjual saham pemegang saham publik yang tidak dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila tidak diserahkan oleh pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam teori property rule. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan bertujuan untuk menguasai Bank, namun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Ketentuan take over, mewajibkan untuk dilakukan tender offer terhadap sisa saham. Peraturan No. IX.H.1. mengenai ketentuan tender sukarela mengecualikan tender offer terhadap pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang. Ketentuan ini membuktikan pemegang saham publik tetap memiliki hak terhadap saham yang dimilikinya. Mengingat lamanya waktu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan terhadap siapa yang dimaksud dengan pemegang saham dan apa yang dimaksud dengan seluruh saham.

---

This thesis describes the protection of public shareholder rights in the takeover process of open-status Failing Bank performed by the Deposit Insurance Corporation. The main focus of this discussion is on the event the Deposit Insurance Corporation posits that it reserves the right to take over all rights, authority, title of ownership and management of the Failing Bank, and generalizes that the liquidation of the stocks includes those belonging to public shareholders. This thesis applies library research method using secondary data as data sources. The handling process of Failing Bank by Deposit Insurance Corporation is performed by surrendering of rights and powers of General Shareholders Meeting in part of the Failing Bank, and provision of temporary capital placement in part of the Deposit Insurance Corporation which is further conversed into shares. The dual mechanisms deems Deposit Insurance Corporation as the major shareholder, however still withstand recognition to the title of ownership of public shareholders. Deposit Insurance Corporation does not reserve the right to sell shares belonging to public shareholders that are not surrendered to the Deposit Insurance Corporation, as described in the theory of Property Rule. The takeover is performed by Deposit Insurance Corporation not for the purpose of acquiring the Bank, but as execution of the Law. The laws governing performance of takeover stipulates that the remaining shares must be disclosed in form of bidding offer or tender offer. Law number IX.H.1. governing voluntary tender excludes tender offer in the event of takeover prescribed by Law. This regulation substantiates that public shareholders reserves rights over their shares. Considering the time taken to conduct revision on the said law, Deposit Insurance Corporation may appeal for judicial review in the Constitutional Court to gain verification as to the reference for shareholder and as to the reference of shares as cited in the law."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melaksanakan resolusi bank gagal (bank resolution) terhadap Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penyelesaian bank gagal bank selain bank sistemik. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan kewenangan LPS dalam melaksanakan resolusi bank gagal Bank Selain Bank Sistemik mengalami perbedaan dengan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Oleh karena terdapat perbedaan tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan yang akan berlaku bagi LPS untuk sebagai pedoman penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dan perbedaan mengenai kewenangan LPS dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa perbedaan mengenai kewenangan LPS dalam menyelesaikan masalah solvabilitas Bank Selain bank Sistemik antara pengaturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang 9 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

---

The focus of this research is about the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) in carrying out the resolution of the failing bank (bank resolution) that does not pose systemic risk that has solvency problems. Based on Law Number 24 Year 2004 on Deposit Insurance Corporation, IDIC has duties, that which one of that duties is to formulate, determine and implement the resolution policy for failing banks that do not pose as a systemic risk. After the enactment of the Law Number 9 Year 2016 and the Law Number 2 Year 2020, Duties of IDIC have changed with as regulated in the Law Number 24 Year 2004.

Because there are have differences, this study will also to examine the differences regarding the authority of IDIC in carrying out the resolution of the failing bank (bank resolution) of the bank that does not pose as a systemic risk that has solvency problems, both before and after enactment of Law Number 9 Year 2016.

The research uses the normative-juridical approach with a descriptive typology. This research discover that the Law Number 9 Year 2016 and the Law Number 2 Year 2020 has some different with the Law Number 24 Year 2004"