Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia perbankan saat ini dengan kecenderungan tingkat suku dana yang berfluktuasi, maka tingkat suku bunga kredit pun ikut berfluktuasi.

Dalam keadaan demikian bank dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan serta penetapan harga kredit yang kompetitif agar bank dapat mempertahankan pertumbuhan usaha yang stabil dalam kondlsi yang bergejolak.

Pada pembahasan masalah penetapan harga kredit, hal yang penting adalah bagaimana bank menggunakan suatu metode yang dianggap tepat dalam kondisi tersebut di atas yaitu dalam membuat estimasi biaya atas dana yang diperoleh untuk mendapatkan suatu return yang diharapkan atas perolehan dana tersebut.

Untuk dapat mengestimasi biaya secara tepat dan akurat tentu memerlukan waktu dan pemahaman atas perilaku investor/pemilik dana dan juga estimasi tersebut harus lebih mencerminkan kondisi pasar uang saat ini daripada biaya di masa lalu.

Dalam melakukan perhitungan biaya dana, pendekatan yang digunakan Bank ?XN? adalah biaya marginal yaitu dengan konsep Marginal Cost Of Funds yang mana metode ini lebih mencerminkan biaya dana yang layak dan realistis serta selalu mengikut perkembangan tingkat suku bunga pasar.

Selain itu juga terdapat biaya yang berkaitan dengan perolehan dana dan pemanfaatan dana yaitu biaya pelayanan yang seyogyanya dapat dihitung secara lebih realistis. Biaya Ini tercakup dalam harga kredit agar bank dapat menutupi seluruh biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan perolehan dan pemanfaatan dana. Untuk komponen berikutnya adalah penentuan profit margin atau spread agar bank mempe roleh suatu tingkat keuntungan yang wajar dan sesuai dengan target return yang diharapkan unsur?unsur tersebut merupa kan Base Rate atau rate dasar dalam harga kredit.

Selanjutnya hal yang penting dalam penetapan harga kredit adalah cara melakukan perhitungan atas penyesuaian risiko yang layak untuk dibebankan dalam bargo kredit. Risiko ini dimaksúdkan untuk mengcover kemungkinan kerugian yang dihadapi bank atas tidak kembalinya dana yang dipinjam kan.

Pengukuran tingkat risiko ini tidaklah mudah karena adanya faktor ketidakpastian di masa akan datang, oleh karena itu Bank ?XN? menggunakan pendekatan dengan suatu konsep yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang melihat risiko ? selain risiko tingkat bunga dan risiko lainnya yang mungkin dihadapi bank - dan sudut perusahaan nasabah, industri yang dibiayai dan risiko portfolio perkreditan bank itu sendiri.

Masalah penetapan harga kredit tidak hanya terbatas pada perhitungan biaya dan dan perhitungan risiko, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi makro dan keuangan nasional yang cukup berpengaruh terhadap kebijaksanaan penetapan harga kredit.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi credietverband sebagai pengikat jaminan dalam prakteknya di dunia perbankan khususnya bankbank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pemegang credietverband. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pckck-pokok Perbankan mensyaratkan adanya jaminan pada setiap pemberian kredit yang dilakukan pihak bank. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Salah satu jaminan yang bersifat materiil adalah tanah (dapat pula berikut bangunan yang ada di atasnya). Dan tanah-tanah yang dapat dijadikeoi jaminan dengan dibebani hak tan^gungan adalah tanah-tanah hak milik. hak guna usaha dan hak guna bangunan. Berhubung undang-undang tentang tanggungan sebagaimana yang disebut dalam pasal 51 UUPA belum terbentuk maka untuk sementara diberlakukan ketentuan-ketentuan hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketenbuan-ketentuan credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190 (pasal 57 UUPA). Eksisbensi credietverband pada saat ini tetap dipertahankan karena penggunaannya di dalam praktek sudah merupakan kebiasaan/tradisi dari kreditur yang berwenang menjadi pemegang credietverband tersebut. Disamping itu dimungkinkannya Surat Kuasa memasang Credietverband dibuat dengan akte di bawah tangan, turut mendukung eksistensinya pada saat ini. Bahkan sebagai perkembangannya di dalam praktek, dikenal suatu bentuk yang disebut crediet credietverband yaitu suatu credietverband yang menjamin pembayaran kembali uang-uang pinjaman yang pada waktu itu belum diberikan akan tetapi sudah disanggupkan akan diberikan sampai suatu batas maksimal tertentu. (Marya N. Simamora).

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas masalah meningkatnya jumlah kredit macet/diragukan pada bank-bank umum Pemerintah dalam tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1986 yaitu 3,4 %; 5,2 %; 5,7 %, 6,1 % dari jumlah kredit yang dikeluarkan, dan juga mengungkapkan penurunan likwiditas bank dari 19,01 % akhir tahun 1984, 15,21 0/ 10 pada akhir tahun - 1985 dan 14,21 % pada akhir tahun 1986. Penulis juga membahas sebab-sebab timbulnya kredit macet bank yang dibagi atas sebab keadaan nemaksa (on macht) dan sebab disengaja (on will), juga membahas hambatan-hambatan dalam mencegah timbulnya kredit macet/diragukan yang mcmbaginya dalam sebab intern bank dan sebab ekstern bank. Dalam mencegah timlnya kredit macet bank juga telah berinisiatif - menanggulangi kredit yang diragukan sebelum diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), atau memberikan penyuntikan/penyelamatan kredit (reconditioning/rescuing credit), atau dengan mengambil alih manajemen perusahaan dengan diikuti penyertaan equity, atau dengan melaksanakan novasi. Penulis juga mengungkapkan sebab-sebab relatif rendahnya (dibawah 15% dari kredit yang dilimpahkan setiap tahun) dan lambatnya pengurusan kredit macet oleh PUPN/jjUPN yaitu dene;an rnenguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PUPN/BUPN. dalam melaksanakan proses pengurusan antara lain kelemahan manajemen, mental oknum/pegawai tertentu, hambatan dari aspek hukum. Penulis juga membahas existensi pengurusan kredit macet bank Pemerintah oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp./Tahun 1960. un tuk mengurangi atau menekan jumlah kredit macet dibank dan meningkatkan hasil pengurusan PUPN penulis menyarankan untuk menegakan hukum dengan jalan penerangan hukum dan menerapkan peraturan dengan jalan melaksanakan pengawasan melekat, pengawasan intern dan pengawasan ekstern, agar polaksanaan ketentuan perundang-undangan yaitu menyangkut prosedur pemberian kredit baik secara formil dan terutama secara materiel benar-benar memenuhi ketentuan. Selanjutnya mencegah pembebanan bunga dan denda kelambatan yang terlalu besar di dalam praktek, sehingga sudah tidak adil lagi sebab kondisinya tidak imbang lagi antara beban biaya yang dipikul oleh debitur dcngan manfaat kredit yang diperoleh, akibatnya menghancurkan usaha nasabah dan menghilangkangkan fungsi bank sebagai agent of development. Selanjutnya melenegkapi ketentuan peraturan dibidang hak tanggungan, Fiduciaire Egendoms Overdragh, menghindari ketentuan peraturan seperti KNUP dan fasilitas kredit kelayakan, perbaikan ketentuan tata kerja PUPN, penyederhanaan ketentuan sandera, meningkatkan kerjasama intern dan ekstern dan akhirnya pengambilan tindakan hukum bagi oknum yang melanggar ketentuan peraturan dibidang perkreditan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pakto 1988 yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah antara lain untuk mempermudah market entry telah membawa dampak meningkatnya jumlah bank dan kantor bank sehingga tingkat persaingan antar bank semakin ketat baik dalam menanrik dana dari masyarakat maupun menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Namun karena dampak-dampak yang dirasakan negatif, maka pemerintah menindaklanjuti paket deregulasi tersebut dengan kebijakan uang ketat dan regulasi berupa Pakfeb 1991. Hal tersebut berakibat pada berbagai kesulitan yang dialami oleh dunia perbankan di Indonesia.

Menghadapi kondisi-kondisi diatas ternyata bank-bank swasta secara rata-rata lebih unggul dibanding bank pemerintah dalam kemampuan menarik dana ataupun menyalurkannya. Sedangkan dalam kondisi kebijakan uang ketat, kinerja bank-bank swasta secara rata-rata juga lebih baik dibanding bank-bank pemerintah.

Hal tersebut bisa dipahami mengingat bahwa bank pemerintah sebelum berlakunya UU Perbankan tidak bisa berlaku profit orient ed secara mutlak karena merupakan alat ekonomi dan moneter pemer intah, dimana peran dan fungsi mereka telah ditentukan sehingga ruang gerak mereka terbatas dan tidak fleksibel menghadapi peru bahan.

Keluarnya undang-undang Perbankan 1992 mengakibatkan peru bahan bentuk badan hukum bank-bank pemerintah menjadi persero menyebabkan mereka harus bisa beroperasi secara wajar dengan bank swasta lainnya tanpa mendaIpat fasilitas khusus.

Dalam karya akhir ini dikaji mengenai kinerja bank-bank pemerintah dibandingkan dengan bank umum swasta nasional, diukur dengan rasio?rasio likuiditas mapun profitabilitas, untuk menge tahui dimana kelebihan maupun kelemahan bank-bank pemerintah. Pembandingan dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis. Kemudian BCG matrix digunakan untuk menganalisis posisi persaingan mas Ing-masing bank pemerintah. Sedangkan untuk menentukan strategi yang akan dipilih digunakan SWOT matrix.

Disimpulkan bahwa dalam persaingan dengan bank umum swasta nasional, posisi persaingan bank pemerintah semakin lemah dan tingkat pertumbuhannyapun lebih lambat. Hal ini merupakan indika si dari kelemahan bank pemerintah dalam menarik dana maupun menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Maka perlu ditempuh strategi yang bersifat defensif, dimana bank pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat kesehatannya ketimbang ekspansi kredit. Penumbuhan iklim profesionalisme dalam pengelolaan bank pemerintah harus dilakukan agar keputusan-kepu tusan yang diambil senantiasa didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dan rasional kemudian disarankan pula perlunya pening katan kualitas sumber daya manusia di bank-bank pemerintah untuk menghadapi iklim persaingan yang makin ketat.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peranan global governance (EITI) dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sektor industri ekstraktif terkait dengan fenomena resource curse baik itu pada tatanan global maupun di Indonesia melalui mekanisme asistensi dan substitusi. Peran tersebut dijalankan oleh World Bank melalui pencangkokan norma EITI kepada stakeholders industri ekstraktif di Indonesia. Terkait dengan agenda perbaikan reputasi publik, World Bank berperan aktif pada fase pembingkaian, institusionalisasi dan titik lebur dalam proses pengimplementasian EITI di sektor industri ekstraktif Indonesia 2006-2010. Adapun kepentingan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI antara lain untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) pada sektor industri ekstraktif di Indonesia dan untuk meningkatkan profil internasionalnya. Salah satu tonggak penting dalam pengimplementasian EITI di Indonesia ialah dikukuhkannya Indonesia sebagai EITI Candidate Country pada 21 Oktober 2010.

---

This thesis focused on the role of Global Governance (EITI) in dealing with issues surrounding the management of extractive industry associated with "resource curse" at the global level as well as in Indonesia through technical assistance and substitution mechanism. Such role exercised by the World Bank through advocating EITI norms towards the Indonesian extractive industry stakeholders. With respect to its reputational agenda, the Bank played a proactive role in particularly within the framing, institutionalization and tipping point phases of EITI implementation in Indonesia 2006-2010. The interest of the Indonesian Government in regards to the EITI implementation is to increase its extractive industry Foreign Direct Investment (FDI) as well as to enhance its international profile. Moreover, one of the important milestones of Indonesia EITI implementation is when the country accepted as an EITI Candidate Country on October 21st 2010.

Abstrak :
Perbankan secara umum mempunyai peran vital bagi urat nadi perekonomian, perannya dalam pembangunan sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Secara khusus, perbankan juga berperan sangat vital dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Sehingga citra perbankan dalam masyarakat menjadi sangat penting dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia perbankan di Indonesia. Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan tujuan filosofis dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, khususnya ayat (2) dan (3). Dengan pengertian bahwa badan usaha milik negara tersebut menguasai cabang-cabang produksi yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang belum dapat dikelola oleh pihak swasta, dan menjadikan BUMN, baik yang berbentuk non-bank maupun bank, sebagai agen pembangunan (agent of development). Penyertaan modal, yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, yang dilakukan oleh Negara melalui Pemerintah pada BUMN membawa implikasi terhadap pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan pemahaman bahwa asset BUMN adalah asset Negara, secara otomatis piutang BUMN pun adalah piutang Negara dan pengelolaannya pun oleh Negara, bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tingginya tingkat kredit bermasalah (non performing loan) pada bank BUMN menimbulkan reaksi Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang sebelumnya telah mendapat dasar hukum melalui Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA) Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang menekankan bahwa penyertaan modal BUMN merupakan ?pemisahaan kekayaan negara? dari APBN, sehingga pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada sistem perusahaan yang sehat menurut UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka piutang BUMN bukan lagi dianggap sebagai piutang Negara. Penanganan kredit bermasalah (NPL) bank BUMN diselesaikan menurut kebijakan bank BUMN itu sendiri dan tidak diserahkan lagi kepada Negara.

---

Banking in general give an important role for the economic matters, the role is as the device of the monetary policy transmission. Specifically, banking also give a vital role for the payment transaction, in national or international. Therefore, the image of the banking in society become very important to preserve the trust of the banking system in Indonesia. The philosophy of the history of the state-owned company as mentioned in Constitution years 1945, in Article 33, especially in point (2) dan (3), can be explained that the state-owned company shall dominate all the vital production for the people and to fulfill the needs of the people that can not be dominate by the privat sector, and also made the state-owned company, as well as the bank and non-bank, as the agent of development. The participation of the Capital from the Earnings and Expenditures of the National Budget (APBN) by the State through the government in the state-owned company brought an implication to the management of the asset of the state-owned company as the independent entity of the corporation, and caused a comprehension that the asset of the state-owned company belong to the asset of the state too, in automatically the account receivables of the state-owned company belong to the account receivables of the state too, and will manage by the state, not by the principal of the good corporate governance management. the increase of the non-performance loan in the state-owned bank, reacted by the government by issued the Government Regulation number 33 year 2006 regarding the Alteration of the Government Regulation number 14 year 2005 regarding the Manners of the Remission of the Account Receivables of the state/provincial, based on the instruction of the Supreme Court number WKMA/Yud/20/VIII/2006 dated 16 Agustus 2006, mentioned that the participation of the capital in the state-owned company is ?the separation of the state asset? from the APBN, therefore its management not based on the APBN system but based on the corporation system due to the Laws of Limited Liability Company and the Laws of the State-Owned Company. Thus, the account receivables of he state-owned company not belong to the State and the management of the non-performing loan of the State-Owned Company based on the policy of the State-Owned Company itself, not manage by the State anymore.

Abstrak :
Perbankan secara umum mempunyai peran vital bagi urat nadi perekonomian, perannya dalam pembangunan sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Secara khusus, perbankan juga berperan sangat vital dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Sehingga citra perbankan dalam masyarakat menjadi sangat penting dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia perbankan di Indonesia. Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan tujuan filosofis dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, khususnya ayat (2) dan (3). Dengan pengertian bahwa badan usaha milik negara tersebut menguasai cabang-cabang produksi yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang belum dapat dikelola oleh pihak swasta, dan menjadikan BUMN, baik yang berbentuk non-bank maupun bank, sebagai agen pembangunan (agent of development). Penyertaan modal, yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, yang dilakukan oleh Negara melalui Pemerintah pada BUMN membawa implikasi terhadap pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan pemahaman bahwa asset BUMN adalah asset Negara, secara otomatis piutang BUMN pun adalah piutang Negara dan pengelolaannya pun oleh Negara, bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tingginya tingkat kredit bermasalah (non performing loan) pada bank BUMN menimbulkan reaksi Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang sebelumnya telah mendapat dasar hukum melalui Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA) Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang menekankan bahwa penyertaan modal BUMN merupakan ?pemisahaan kekayaan negara? dari APBN, sehingga pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada sistem perusahaan yang sehat menurut UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka piutang BUMN bukan lagi dianggap sebagai piutang Negara. Penanganan kredit bermasalah (NPL) bank BUMN diselesaikan menurut kebijakan bank BUMN itu sendiri dan tidak diserahkan lagi kepada Negara.

---

Banking in general give an important role for the economic matters, the role is as the device of the monetary policy transmission. Specifically, banking also give a vital role for the payment transaction, in national or international. Therefore, the image of the banking in society become very important to preserve the trust of the banking system in Indonesia. The philosophy of the history of the state-owned company as mentioned in Constitution years 1945, in Article 33, especially in point (2) dan (3), can be explained that the state-owned company shall dominate all the vital production for the people and to fulfill the needs of the people that can not be dominate by the privat sector, and also made the state-owned company, as well as the bank and non-bank, as the agent of development. The participation of the Capital from the Earnings and Expenditures of the National Budget (APBN) by the State through the government in the state-owned company brought an implication to the management of the asset of the state-owned company as the independent entity of the corporation, and caused a comprehension that the asset of the state-owned company belong to the asset of the state too, in automatically the account receivables of the state-owned company belong to the account receivables of the state too, and will manage by the state, not by the principal of the good corporate governance management. the increase of the non-performance loan in the state-owned bank, reacted by the government by issued the Government Regulation number 33 year 2006 regarding the Alteration of the Government Regulation number 14 year 2005 regarding the Manners of the Remission of the Account Receivables of the state/provincial, based on the instruction of the Supreme Court number WKMA/Yud/20/VIII/2006 dated 16 Agustus 2006, mentioned that the participation of the capital in the state-owned company is ?the separation of the state asset? from the APBN, therefore its management not based on the APBN system but based on the corporation system due to the Laws of Limited Liability Company and the Laws of the State-Owned Company. Thus, the account receivables of he state-owned company not belong to the State and the management of the non-performing loan of the State-Owned Company based on the policy of the State-Owned Company itself, not manage by the State anymore.