Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang penilaian masyarakat kota Padang terhadap kondisi dankeberlanjutan fungsi bangunan bantuan dana hibah Jepang pasca gempa bumitahun 2009 serta pengaruhnya terhadap teknik pembangunan gedung lain olehpemerintah di kota Padang telah dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2018.Penelitian dilakuan terhadap empat gedung sekolah (SDN No.23 dan 24, SMPNNo.7 dan SMPN No. 25). Penelitian menggunakan metoda kuantitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; 1. Wawancara langsungdengan responden kunci, 2. Kuesioner dan 3. Dokumentasi. Data diolah denganmemakai skala Likert dengan rumus Solvin. Hasil penelitian mendapatkan dari 12 pernyataan 8 diantaranya mendapatkan jawaban sangat setuju pada skala Likert sedangkan empat sisanya mendapatkan jawaban setuju pada skala Likert. Secara keseluruhan bangunan sekolah bantuan dana hibah pemerintah Jepang masih dipercaya kondisinya masih kuat serta masih dapat berfungsi sesuaiperuntukannya semula oleh masyarakat kota Padang dengan rata-rata nilai 80,35 (terletak antara setuju-sangat setuju) skala Likert. Struktur dan model bangunan juga sudah banyak ditiru untuk bangunan gedung-gedung lain di kota Padang. Keberlanjutan fungsi dan pemeliharaan gedung sekarang tetap dilakukan dibawah tanggung jawab pemerintah kota Padang.

---

ABSTRACT Research on the assessment of the people of Padang city towards the conditionand sustainability of the building functions of Japanese grant aid after the 2009earthquake and its influence on the techniques of building other buildings by the government in the city of Padang was conducted in June-October 2018. The study was conducted on four school buildings (SDN No. 23 and 24, SMPN No.7 and SMPN No. 25). Research uses quantitative methods. Data collection is done in three ways, namely; 1. Direct interviews with key person respondents, 2.Questionnaires and 3. Documentation. Data is processed using a Likert scale with Solvin formula. The results of the study obtained from 12 statements 8 of which received very agreeable answers on the Likert scale while the remaining four received agreed answers on the Likert scale. Overall, the Japanese government grant aid building is still believed to be in a strong condition and can still function according to its original designation by the people of Padang city with an average value of 80.35% (between agree-strongly agree) on the Likert scale. The structure and model of the building have also been replicated for other buildings in the Padang city. The sustainability of the functions and maintenance of the building is now carried out under the responsibility of the Padang city government."

"[ABSTRAKPeningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai penurunan ketimpangan tetapi menghadapi masalah dalam ketimpangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya dengan anggaran bantuan sosial. Bantuan sosial seharusnya menjadi sarana pemerataan karena adanya transfer dari negara ke kelompok miskin. Teori Dalton digunakan untuk menjelaskan fenomena transfer dari pendapatan tinggi kepada pendapatan rendah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Namun, bantuan sosial pada seringkali menjadi objek dari korupsi. Peningkatan ketimpangan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan rent seeking behavior yaitu korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara bantuan sosial, korupsi dan ketimpangan dengan menggunakan data Mahkamah Agung tahun 2008-2011. Adanya bantuan sosial mampu menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.214. Namun, adanya korupsi memperkecil dampak tersebut sebesar 0.00003.

---

ABSTRACTDespite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists., Despite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists.]"

"Isu kemiskinan masih menjadi tantangan berbagai pemerintah di dunia, salah satunya di Indonesia dimana angka kemiskinan tergolong tinggi. Berangkat dari penerapan Sustainable Development Goal SDG terdapat arah penekanan kemitraan dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Sehingga, atas arahan Presiden RI mengenai Sistem Keuangan Inklusif, diterapkan aspek penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mensinergikan ketiga program unggulan bantuan sosialnya yakni: PKH, KUBE, dan BPNT melalui Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Program BPSU E-Warong KUBE PKH . Dasar hukum daripada program tersebut diatur di dalam Permensos RI No. 25 Tahun 2016 yang menekankan kemitraan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur collaborative governance melalui kemitraan yang dilakukan dalam Program BPSU E-Warong KUBE PKH di Kota Depok sebagai usaha penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori utama model collaborative governance oleh Ansell dan Gash 2008 yang terdiri dari empat dimensi yakni starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori collaborative governance dijadikan dasar analisis temuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur collaborative governance melalui program memiliki pemenuhan dimensi yang berbeda dimana dalam penerapannya terdapat dimensi facilitative leadership yang terlaksana dan beberapa indikator lain di dalam dimensi yang berbeda. Faktor determinan yang dimiliki program dalam kesuksesan pencapaian kolaborasi adalah faktor waktu.

---

Poverty issue is still a problem in many countries, one of them in Indonesia, where the poverty rate still categorized as high. Based on the implementation of Sustainable Developments Goal SDG, there is an emphasize in the partnerships as a poverty alleviation effort. Based on President RIs direction on Inclusive Financial System, one of the main aspects is the delivery of non cash social assistance. Therefore, Social Ministry as one of the main stakeholders in poverty eradication, synergize its three programs PKH, KUBE, and BPNT through Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan BPSU E Warong KUBE PKH. The legal basis of this program is regulated in Permensos RI No. 25 Tahun 2016 which points out partnerships in its implementation. This research purpose is to describe collaborative governance elements through partnership which is being done from BPSU E Warong KUBE PKH Program in Depok City as a poverty eradication strategy. This research uses the main theory of collaborative governance model by Ansell and Gash 2008, that includes the four dimensions of starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. This research uses post positivist approach in which collaborative governance theory is made as the basis of research finding analysis. The data was collected through interviews literature studies. The research results show that the implementation of the program have collaborative governance elements as a dimension, which is facilitative leadership and several other indicators although not make up into a dimension. Moreover, the determinant factors that this program have for collaboration to succeed is time. "

"Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu rekomendasi dari FAO untuk mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga penerimanya. Penelitian ini berkontribusi melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis peran bantuan sosial yang dibedakan antara pangan dan nonpangan (tunai) terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin yang diukur melalui dimensi akses terhadap makanan dan pemanfaatan makanan. Dimensi akses terhadap makanan diukur menggunakan proporsi pengeluaran makanan dan konsumsi kalori per kapita yang menunjukkan kuantitas konsumsi. Dimensi pemanfaatan makanan diukur menggunakan proporsi pengeluaran untuk karbohidrat, protein/lemak, dan rokok yang menunjukkan kualitas konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode propensity score matching pada data Susenas Maret 2022. Hasil penelitian membuktikan adanya dampak positif bantuan sosial baik pangan maupun nonpangan terhadap kuantitas konsumsi makanan rumah tangga miskin yang ditunjukkan dari peningkatan proporsi pengeluaran makanan dan konsumsi kalori per kapita. Bantuan sosial pangan dan nonpangan juga berdampak pada ketiga variabel pada dimensi pemanfaatan, tetapi arah koefisien yang dihasilkan menunjukkan tidak adanya peningkatan kualitas makanan. Pengeluaran makanan rumah tangga miskin masih didominasi oleh komoditas padi-padian serta makanan jadi yang tinggi kandungan karbohidratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial apa pun jenisnya meningkatkan kuantitas makanan rumah tangga miskin, tetapi peningkatan kuantitas tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas makanan.

---

The provision of social assistance is one of the FAO's recommendations to address problems related to food security. Several studies indicate that the provision of social assistance improves the food security of the recipient households. This research aims to complement previous studies by analyzing the role of social assistance, differentiated between food and non-food (cash) assistance, on the food security of poor households, measured through the dimensions of access to food and food utilization. The dimension of access to food is measured using the proportion of food expenditure and calorie consumption per capita, which indicates the quantity of consumption. The dimension of food utilization is measured using the proportion of expenditure on carbohydrates, proteins/fats, and cigarettes, which indicates the quality of consumption. This research uses the propensity score matching method on Susenas data of March 2022. The results demonstrate the positive impact of both food and non-food social assistance on the quantity of food consumption of poor households, as shown by an increase in the proportion of food expenditure and calorie consumption per capita. Food and non-food social assistance also impact the three variables in the utilization dimension, but the direction of the resulting coefficient shows no increase in food quality. Food expenditure of poor households is still dominated by grain commodities and ready-made foods that are high in carbohydrate content. Thus, it can be concluded that social assistance of any type increases the quantity of food for poor households, but the increase in quantity is not accompanied by an improvement in food quality."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai reformasi pelayanan bantuan sosial di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses reformasi birokrasi pemerintah kota Bandung terhadap pelayanan bantuan sosial, dimulai dari perubahan kebijakan publik sampai dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait serta studi kepustakaan, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Bantuan Sosial Online adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government dengan tujuan transparansi dan keterbukaan publik terkait penyaluran dana bantuan sosial di kota Bandung. Jenis bantuan sosial yang dibeikan oleh pemerintah Kota Bandung terdiri dari berbagai macam bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, perencanaam pembangunan dan lainya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan dana bantuan sosial dengan cara merevisi peraturan walikota serta menciptakan standar operasional prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Bandung terhadap masyarakat atau lembaga organisasi karena pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai permohonan bantuan sosial yang sekarang sudah menjadi online.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the reform of social assistance services in the city of Bandung. The purpose of this research is to analyze the process of bureaucratic reform of Bandung city government toward social assistance service, starting from public policy change until mechanism and system applied so far. The method used in this research is by conducting in depth interviews with related parties as well as literature study, and using qualitative approach in research. Online Social Assistance is one form of public service innovation based on e government with the aim of transparency and public openness related to the distribution of social assistance funds in the city of Bandung. Type of social assistance provided by the government of Bandung consists of various kinds of assistance such as education, health, development and other planners. The result of this research is the government of Bandung City has done bureaucracy reform to social assistance fund service by revising the regulation of mayor as well as creating standard operational procedure which clear, but there are some deficiencies such as socialization done by Bandung city government to society or organization institution because In fact there are still people who do not know about the application for social assistance that is now online."

"Kemitraan Pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan pemerintah mempunyai keterbatasan sumberdaya untuk memecahkan permasalahan dimasyarakat. Program Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) di Kabupaten Bogor menjadi salah satu bentuk kemitraan dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan melibatkan unsur swasta dalam pelaksanaannya yaitu PT BNI (Persero) Tbk. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kemitraan di Kabupaten Bogor diantaranya penyaluran bantuan yang kurang optimal, kuota kebutuhan ewarong yang belum sesuai kebutuhan, serta berbagai kendala teknis lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Kemitraan dari Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) serta manfaat kemitraan yang dikemukakan oleh Ronald W MqQuaid (2000). Efektivitas kemitraan menggunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses, serta responsivitas. Sedangkan untuk manfaat kemitraan menggunakan dimensi sumberdaya dan efektif-efisien. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanaan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan dari empat dimensi tersebut hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang dinilai efektif terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas, akses serta responsivitas masih terdapat kendala. Hasil yang terkait dengan manfaat kemitraan, menunjukan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua mitra tersebut belum menunjukan tingkat kemanfaatan yang besar karena terdapat dimensi yang tidak tercapai yaitu dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan derajat efektivitas dan efisiensi.

---

Public-private partnerships is one of the efforts to reduce poverty. It was caused by the limitation of resources to takle this issue in society. Non-Cash Food Assistance Programe (BPNT) in Bogor Regency is one of the partnership forms owing to the involvement of the private sector during the assistance throught PT BNI (Persero) Tbk. Some challenges to be faced during the partnership term in Bogor Regency were distributing support with less of optimization, the availability of unfixed ewarong requisite and other technical challenges.

This research aims to analyse the effectivity and advantages of partnership between public and private sector in distributing social assistance in Bogor Regency. It was supported by the theory of effectiveness partnership from Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) as well as advantage of partnership which was viewed by Ronald W MqQuaid (2000). The effectiveness uses accountability dimension, business and incentive value, accessibility as well as responsibility. Meanwhile, for advantage of partnership undertakes resources and  effectivity-efficiency dimension. It utilizes post-positivism approach by qualitative research design by using interview and literature review.

The result shows that the representative partnership held by the public-private sector within non-cash food assistance distribution in Bogor Regency were not fully effective. It was caused by the four dimension where only business and incentive value showing positive assessment both public and private sector. Whereas, the advantage of partnership transformed from both of them did not provide big impact due to unachieved dimension namely capacity of resource and effectivity-efficiency acceleration."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perilaku oportunistik, terutama incumbent, dalam menggunakan discretionary spending (terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan, keuangan) untuk kepentingan Pemilukada dan menginvestigasi pengaruh discretionary spending terhadap kemenangan incumbent. Total sampel dalam penelitian ini adalah 225 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2013-2016. Metode yang digunakan adalah content analysis, uji beda, dan uji regresi. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya indikasi perilaku oportunistik incumbent yang dapat dilihat dari rendahnya kualitas pengungkapan, masih banyaknya temuan audit, serta proporsi discretionary spending disekitar tahun Pemilukada yang terbukti lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu, Re-election dan re-election time berpengaruh positif terhadap discretionary spending, namun motif oportunistik tersebut dapat ditekan dengan adanya political monitoring dari partai oposisi yang terbukti mempunyai efek negatif terhadap proporsi discretionary spending. Proporsi discretionary spending tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas kemenangan Incumbent. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pilihan publik dan juga menguatkan dugaan KPK dan hasil penelitian sebelumnya mengenai motif oportunistik incumbent menggunakan discretionary spending untuk kepentingan politiknya meskipun hal tersebut tidak serta merta membuat incumbent memenangkan kembali Pemilukada. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input kepada regulator untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk membatasi perilaku oportunistik kepala daerah.

---

ABSTRACT

---

This study aims to investigate incumbent opportunistic behavior in using discretionary spending (grant, social assistance, and financial assistance spending) for election purposes and investigate discretionary spending effects on incumbent victories. Total sample is 225 Local Government during year 2013-2016. The method used is content analysis, different test, and regression test. This study found evidence of incumbent opportunistic behavior that can be seen from low disclosure quality, audit findings, and the proportion of discretionary spending around the electoral year that proved to be higher than before the election. In addition, re-election and re-election time have a positive effect on discretionary spending, but the opportunistic motive can be suppressed by the political monitoring that have a negative effect on discretionary spending proportion. Discretionary spending proportion has not been shown to affect incumbent victory probability. The results are in accordance with public choice theory and also corroborate the alleged KPK and previous research results about incumbent opportunistic motives using discretionary spending for its political interests although it does not necessarily make the incumbent win the election. The results of this study are expected to provide input to regulators to develop more comprehensive regulation to limit the opportunistic behavior of regional heads.

"

"Program-program pemerintah yang bersifat populis memiliki peluang untuk digunakan petahana sebagai bentuk strategi menaikkan elektabilitas atau mempertahankan suara. Hal itu terjadi dalam alokasi hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten. Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan kecenderungan digunakannya alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik yang bersifat pork barrel dengan menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi basis suaranya serta kelompok bidang keagamaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang belum secara jelas mengatur alokasi tersebut.

---

Government programs which populist has a chance to be used as a strategy of increasing the vote or holding the voters. It happened in the allocation of grants and social assistance in the province of Banten. Through qualitative methods and types of explanatory research, this study unveils a tendency to use of the allocation of grants and social assistance as form of political strategy which is pork barrel politics by targeting areas that became the base of her voters and groups of religious field. It is also influenced by regulations that are not clearly regulate the allocation."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti pengaruh belanja bantuan sosial yang diukur dari jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial, terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent dengan peran eksternal auditor sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent . Peran eksternal auditor berupa temuan audit BPK-RI atas ketidakpatuhan perundang-undangan terkait belanja bantuan sosial memperlemah hubungan belanja bantuan sosial dan keterpilihan kepala daerah petahana incumbent .

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to examine and investigate the impact of Social Aid on the incumbent reelection with the role of external auditor as a moderating variabel. The result of this research prove that, in general, social aid give positive impact on incumbent reelection. Irregularities detected by external auditor as a moderating variabel, in general, weaken the relationship between social aid and incumbent reelection. "