Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Aulia Fikriarini M
Malang: UIN-Malang Press, 2007
726.209 AUL a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Noor, Abdun
Washington: World Bank, 1981
370.973 NOO e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Emilia Puspitasari Sugiyanto
Abstrak :
ABSTRAK
Anggota keluarga yang sakit merupakan salah satu stressor yang dapat mempengaruhi keluarga. Koping keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi stressor. Ketidak mampuan keluarga dalam mengatasi stressor yang ada menyebabkan beban keluarga. Upaya perlu dilakukan untuk membantu keluarga dalam mengatasi kondisi tersebut. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah memperoleh gambaran tentang “Manajemen Asuhan Keperawatan Spesialis Jiwa pada Keluarga dengan Koping Tidak Efektif menggunakan Modifikasi Model Adaptasi Roy dan Kebutuhan Dasar Manusia Virginia Henderson”. Model Adaptasi Roy dan Kebutuhan Dasar Manusia Virginia Henderson memberikan gambaran tentang proses terjadinya koping tidak efektif dan bentuk ketidakmampuan yang dialami oleh keluarga. Analisis dilakukan pada 24 keluarga. Hasil didapatkan tanda gejala koping keluarga tidak efektif menurun, kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit dan kemampuan mengelola beban keluarga meningkat. Karya ilmiah akhir ini merekomendasikan manajemen asuhan keluarga dengan koping tidak efektif perlu dilakukan di rumah sakit, dengan meningkatkan kemampuan perawatan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit dan meningkatkan kemampuan mengelola beban yang dialami oleh keluarga.
ABSTRACT
The health of the familly members is one of the stessor which effected the family. Family coping is the effort that we can take to solve this kind of problem. The unability of the family to solve the stressor, it would be familly burden. The effort that is needed to suport the familly in solving the problem. The porpuse of this essay is to get the explanation of “Psychiatric Specialist Nursing Care Management on The Family with Ineffective Coping by The Modification of Roy Adaptation Model and Henderson’s Basic Needs”. The Modification of Roy Adaptation Model and Henderson’s Basic Needs give us the explanation about the uneffective coping proccess and the unability of the family to take care of them. There are 24 family that have been analyzed. The result is signs and symptoms of uneffective famiy coping is decrease, the ability of the family to take care of the family member and the ability to manage the family’s burden are increse. This final work recomend to apply the nursing care management in hospitasl for the familly with ineffective coping, by increasing the ability of family nursing in take care of family member and increasing the ability to manage the burden of the family .
2016
SP-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Nadia Sarah Azani
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini fokus kepada pembahasan mengenai persoalan bangsa Kurdi sebagai kelompok minoritas di Timur Tengah. Permasalahan yang diteliti di dalam tesis ini yaitu kepentingan bangsa Kurdi pada konflik yang melanda Suriah sejak 2011 lalu serta bagaimana strategi yang ditempuh untuk merealisasikan kepentingannya. Teori yang digunakan antara lain basic human needs theory, self-determination theory, serta Communalism. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengambilan data dengan metode library research dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah kepentingan dari bangsa Kurdi terutama bangsa Kurdi Suriah yaitu mendirikan pemerintahan otonomi di Suriah berbentuk federasi serta berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang dapat menunjang hak-hak kaum Kurdi di Suriah. Sementara strategi yang ditempuh kelompok Kurdi Suriah terutama dari PYD yaitu memanfaatkan kondisi instabilitas politik Suriah dengan mendeklarasikan pemerintahan otonomi di Rojava, mendeklarasikan The Social Contract sebagai landasan pemerintahan, menguasai sumber daya alam dan melakukan ekspansi wilayah, aliansi dengan Amerika Serikat dan Rusia, serta memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda. Penelitian juga menemukan bahwa fragmentasi yang terjadi di antara bangsa Kurdi di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik bangsa Kurdi di Suri
ABSTRACT
This thesis focused on discussions about the problems of the Kurds as a minority group in Middle East. The problems examined in this thesis are the interests of the Kurds especially in Syria in the Syrian conflict since 2011 and how the strategies pursued to realize their interests. Theories used include the basic human needs theory, self-determination theory, and Communalism. This thesis used a qualitative method with a descriptive approach and data collection using the library research method and interview. The results of this study are the interest of the Syrian Kurds is to establish an autonomous government in Syria in the form of a federation and based on democratic values that can support the rights of Kurds in Syria. While the strategies pursued by the Syrian Kurdish groups, especially from PYD, is to take the advantages of the Syrian political instability conditions by declaring an autonomous government in Rojava, declaring The Social Contract as the foundation of the government, controlling natural resources and expanding regions, alliances with the United States and Russia, and utilizing the media social and internet to spread propaganda. The study also found that the fragmentation of the Kurds in the Middle East greatly influenced the political development of the Kurds in Syria
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2018
T52443
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abstrak :
Realizing a basic human right's court is not as easy writing or speaking, but it needs a concrete policy that is the commitment of a country to implement basic human rights in the social and political life as the realization of respect to the humanity of human beings. Indonesia is one of the countries which has clear commitment toward the protection of basic human rights as stated in the Preambule of The 1945 Constitution. Such as a commitment has been followed up by a concrete policy in the form of AdHoc Basic Human Right;s Court by the enactment of No. 26/2000 Law which was enacted in May 2002. Considering that Indonesia has not yet ratified the Statuta of International Criminal Court it is hoped that Human Right's Court in Indonesia would be able and willing to bring various cases of heavy violations toward basic human right's occuring in Indonesia nowadays to trial independently and impartialy. In other words The Basic Human Right's Court in Indonesia could convince the world that Indonesian Government is willing and able to settle heavy violations toward Basic Human Rights that so far have occured in Indonesia based on the standard of International Law.
2004
340 JEPX 24:1 (2004)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari
Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi social di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar terjadinya perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama bukanlah termasuk perkawinan campuran namun bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Hal tersebut menimbulkan pro-kontra pendapat sehubungan dengan perkawinan beda agama. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, namun di pihak lain ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakkan Hak-hak Asasi Manusia. Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu sendiri. Negara perlu segera melakukan penyempurnaan Undang-undang Perkawinan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam hal perkawinan beda agama.
Indonesia represents one of the state which have a pluralistic society with different religions and tribes. In this heterogeneity condition, it is common for social interaction happening among different society groups that to be further continued in marriage relationship. Along with the development of the society, problems occurred are progressively complex. Due to marriage problems, mixed marriage between members of different religion is often happened in the society. Although according to Marriage of Law mixed marriage between members of different religion could not be categorized as a mixed marriage, it is possible for a mixed marriage to cause a mixed marriage between members of different religion. Transnational couple can be also a cross religion couple. Such problem generates pros and cons opinion referring to mixed marriage between members of different religion. One of the opinion said that religion problem is representing personal problem so that the state no need to regulate religion items in any kind of state of laws but at others there is an opinion that mixed married between members of different religion is prohibited and could not be accepted. Life as a nation and as a state shall bring a significant changes especially in the case of straightening of Basic Human Rights. Marriage represents most elementary basic rights which do not deflect intervention by whoever including by the state. Denial of the existence of a mixed marriage between members of different religion in Indonesia basically represents a discriminatory action that is contradictive with the principles of Human right itself. The state needs immediately to improve its Marriage of Law in order to complete the blankness of law that will generate a legal uncertainty in the case of a mixed marriage between members of different religion.
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37300
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library