Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit Sindikasi merupakan bentuk pembiayaan untuk suatu proyek besar dimana dalam pemberian kredit tersebut tidak dapat diberikan oleh 1 Kreditur saja, dan biasanya dilakukan oleh lebih dari 1 Kreditur. Dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia, Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sindikasi dan harus memerhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) agar dapat tetap menjaga kestabilan Bank dalam menjalankan usahanya.Penelitian ini menjelaskan bagaimana salah satu kreditur mengajukan gugatan hukum terhadap debitur yang belum melunasi hutangnya yang disebabkan agent fasilitas yang ditunjuk ternyata telah diliukuidasi dan tidak dapat menjalankan kewenangannya, sehingga kreditur lainnya tidak mendapatkan haknya.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan eksplanatoris untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan penentuan kedudukan anggota sindikasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dalam tesis ini yaitu setiap peralihan yang terjadi kepada Agent Fasilitas harus diketahui dan disetujui oleh kreditur lainnya, dan Perjanjian Kreditnya juga harus disesuaikan dengan kedudukan kreditur yang baru.

---

Syndicated credit is a form of financing for a major projects where in the the

provision of credit could not be given only by one creditor, and usually done by

more than one creditor. In Indonesia regulations, banks have to applied the

principle of prudence in channeling syndicated credit and have to consider the

provisions of Bank Indonesia (PBI) about Legal Lending Limit (BMPK) that can

keep the stability of the bank in it?s business.

This research explain about how a creditor filed a lawsuit against debtors who he has not paid his debts that caused appointed facility agent have turned out to be liquidated and caused he cannot be exercise their authority, so that the rest of creditors could get their rights.

This research is juridical normative and explanatory that explain judge conformity in the judgment of the determination of a member of this syndicated credit in accordance with applicable regulations. Conclusion of this research is that every transfer to be made have to known by the appointed facility agent and approved by the rest of creditors, and the agreement of credits also should be adjusted with a position of a new lender."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perjanjian Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah Tentang Kredit Sindikasi. Permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kredit sindikasi antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan dua orang narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bahwa pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah tidak ada pengaturan khusus atau sama dengan Perjanjian Kredit Sindikasi pada umumnya, yaitu mengacu pada hukum perjanjian/kontrak pada KUHPerdata dan beberapa Undang-Undang lainnya seperti UU Perbankan, PBI No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Kemudian ditemukan adanya pengecualian untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.

---

In this thesis will be discussed about the Agreement Between Private Banks and Regional Development Banks About Syndicated Loan. The problem in this thesis is to discuss the Arrangement of Syndicated Loan Agreements between Private Banks and Regional Development Banks and also the legal consequences if in a syndicated loan agreement between Private Banks and  Regional Development Banks violates the Legal Lending Limit. The research method used is juridical-normative research in which data collection is obtained from library studies and also through interviews with sources.

The results of this study are found that the arrangement of the Syndicated Loan Agreement between Private Banks and Regional Development Banks has no specific arrangement or the same as the Syndicated Loan Agreement in general where only refer to the contract / contract law on Civil Code and several other laws such as the Banking Act, PBI No. 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 concerning the Legal Lending Limit, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning the Evaluation of Quality of Commercial Bank Assets, and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.. Then there were exceptions for violating the legal lending limit."