Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision.

Abstrak :
ABSTRAK Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang sehat dan bersih merupakan keinginan setiap individu untuk tinggal di dalamnya. Pertumbuhan suatu daerah selalu diiringi dengan timbulnya masalah. Salah satu masalah yang seringkali timbul dan penting untuk diperhatikan adalah permasalahan lingkungan yakni persampahan. Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, serta pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 2.084.000 dan belum termasuk penduduk sementara. Kota Bekasi sebagai kota yang wilayahnya tidak hanya pemukiman melainkan juga sebagai kota perdagangan, jasa dan industri menyebabkan masalah sampah menjadi persoalan utama di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menyajikan pola kesesuaian infrastrukur persampahan di Kota Bekasi dalam kurun waktu 10 tahun kedepan dan menetapkan target sasaran penanganan sampah. Pola keseuaian tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan prediksi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun kedepan. Sampah yang menjadi objek penelitian hanya dibatasi menjadi sampah organik, sampah plastik, sampah kertas dan sampah lainnya yang dihasilkan oleh perumahan karena penelitian ini berfokus kepada penanganan permasalahan yang terjadi di wilayah permukiman. Berdasarkan data yang telah diperoleh, jika melihat jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2014 yang mencapai angka 2.540.525 jiwa, Kota Bekasi telah menghasilkan sampah mencapai 4.783 ton sampah/hari di tahun tersebut dengan jumlah TPS yang tersedia sebanyak 1.402 TPS. Sedangkan berdasarkan data eksisting yakni tahun 2017, jumlah penduduk di Kota Bekasi mengalami peningkatan 5,5% menjadi 2.682.364 jiwa. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan juga meningkat 5,5% menjadi 5.050 ton sampah/hari dengan jumlah TPS sebanyak 1.481 TPS. Jika dilihat berdasarkan daya tampung TPS, diperkirakan hanya sekitar 60% dari total sampah yang berhasil ditangani di kota-kota besar di Indonesia, sehingga dapat dikatakan, Kota Bekasi telah mencapai titik jenuh dalam masalah penampungan sampah, Berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, jumlah penduduk di Kota Bekasi pada 10 tahun ke depan yakni tahun 2027 akan mencapai angka 3.138.873 jiwa atau naik sekitar 17,01% dari tahun 2017. Maka pada tahun 2027 kenaikan tonase timbulan sampah juga akan meningkat sesuai jumlah peningkatan jumlah penduduk sekitar 17,01%. Jika dilakukan analisis terhadap peningkatan jumlah timbulan sampah yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah TPS pada tahun 2014 dan tahun 2017, persentase jumlah sampah yang tidak tertangani juga akan berbanding lurus. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi persentase sampah yang tidak tertangani tersebut agar nantinya jumlah TPS yang tersedia dapat menampung setiap timbulan sampah yang dihasilkan. Dengan begitu permasalahan persampahan di Kota Bekasi akan teratasi dan tercipta lingkungan yang sehat dan bersih yang diinginkan setiap individu untuk tinggal di dalamnya.

Abstrak :
Usaha kecil adalah suatu jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lemah atau rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Usaha ini termasuk ke dalam jenis ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi dan peran sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Peran pengusaha kecil yang mampu bertahan dalam krisis, dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, telah mampu menyelamatkan perekonomian bangsa dari kehancuran dan keterpurukan. Namun sayangnya, perhatian Pemerintah terhadap usaha kecil ini masih terlihat sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut, seperti pemberian bantuan pembinaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk membuat penelitian dan kajian lebih dalam mengenai usaha kecil dan perlindungan hukum terhadapnya, agar dapat diketahui tentang aspek permasalahan yang ada di dalamnya dan mendapatkan solusinya. Salah satu wilayah di Indonesia, yang memiliki potensi sangat besar dalam hal peningkatan dan pengembangan jumlah dan jenis usaha kecil adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat, telah menampung ribuan pencari kerja dari berbagai daerah, yang jumlahnya terus melonjak setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, pada 2009 angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai sekitar 41.700 orang. Sementara tahun ini (2010) hingga bulan Juli, tercatat sebanyak sekitar 19.000 orang masih belum mendapat perkerjaan. Sedang hingga Desember nanti, angka pengangguran diperkirakan akan terus bertambah menjadi berkisar antara 41.000 hingga 43.000 jiwa. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pernah menawari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kepada para angkatan kerja yang menganggur. Namun tawaran itu ternyata tidak diminati oleh para pencari kerja karena masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan bekerja di luar negeri, dalam anggapan mereka. Oleh karena itu, penulis melihat adanya kesempatan dan peluang besar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka tersebut melalui pemberdayaan usaha kecil, yang akan membuat mereka menjadi mandiri dan dapat memperoleh penghasilan sendiri, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di samping itu, pemberdayaan terhadap usaha kecil ini juga akan membantu Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil ini adalah melalui pemberian perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menggantikan kedudukan Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan adanya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, telah mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang aspek pengaturan usaha kecil di Kota Bekasi, beserta pelaksanannya. Apakah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan tersebut, dan jika ada, solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengatasinya. ......Small business is a form of business or economic activity which is committed by the weak employers that has earns less income. This business sector is categorized as economic populist that has big function and role to increase economic populist activity in the development country, included Indonesia. The role of small business employer who is able to resist from the crisis with their activities since before the Independence Day until this year, has save the economy of Indonesia from the destruction and collapsed. But, unfortunately, the intention from the Government to this small business sector, still minim. The case is able to seen from the less of effort of legal protection for the small business, such as the help of empowerment, safeguard and development of the small business. Because of that, in the mind view of writer, it is necessary to make a research about small business and the legal protection of it, so that people will know and understand about the problem's aspect of small business and get the solutions. One regional in Indonesia, which has a big potential in the case of increase and develop the amount and category of small business is Bekasi City. This city, as one of the biggest service and traffic in The Province of West Java, has been accepted a hundred of employer from others regional that the amount is increase every year. Based on the data from Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja) of Bekasi City, in 2009 the rate of open unemployment in Bekasi City has been reached until 41.700 people. In this year (2010) until July, listed that amount 19.000 people still have no job. Approximated on coming December, the number of open unemployment will be increased until amount 43.000 souls. The Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja/Disnaker) Bekasi City has offered the job for the unemployment to work as Indonesian Employer in foreign country. But, the offering is not accepted by them because of the thinking of the less of safety and health of work in foreign country in their minds. So, the writer see the big chance for The Government of Indonesia or Local Government of Bekasi City to reduce or decrease the rates of open unemployment with the empowerment of small business, that will make them become independent in economic and able to earn their income, and also will be able to open or give the jobs for others. Besides, the empowerment of small business also able to help the Government of Local Government to increase the rate of economic and welfare status of their population, and also to increase the pure local income. One of the efforts that can be used to empowerment the small business sector is the legal protection providing by the regulation of law. According to Act Number 20 of 2008 regarding The Micro, Small and Middle Business, which has the position as an act which is reply The Act of Number 09 of 1995 regarding Small Business, and according to the Local Act of Bekasi City Number 08 of 2003 regarding The Empowerment and Development of Small Business in Bekasi City, writer has been endorsed and forced to research deeply about the aspects of small business sector in Bekasi City, included its regulation's application. Writers wonders to know whether there is a problem that impacted by the regulation, and if so, what kind of solution that should be done by the Government, especially by Local Government of Bekasi City to encounter and solve it.

Abstrak :
Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi. ......Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally. This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai faktor keuntungan yang didapatkan oleh Rahmat Effendi sebagai petahana dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Rahmat Effendi mendapatkan faktor keuntungan sebagai petahan, diantaranya adalah pro incumbent endorser bias, lalu campaign discount, dan district partisan bias. Dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, terdapat dua pasang calon yang maju. Diantaranya adalah Rahmat Effendi-Tri Ardhianto dan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat Effendi sebagai petahana mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari penantangnya dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, sehingga Rahmat Effendi dapat memenangkan Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam. ...... This thesis discusses the profit factors obtained by Rahmat Effendi as incumbents in the Bekasi City Election in 2018. Rahmat Effendi gets a profit factor as a defense, including the pro incumbent endorser bias, then a discount campaign, and a biased district partisan. In the Bekasi City Election in 2018, there are two pairs of candidates who advance. Among them are Rahmat Effendi-Tri Ardhianto and Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat Effendi as a incumbent benefits far more than the challenger in the Bekasi City Election in 2018, so Rahmat Effendi can win the Bekasi City Election in 2018. The method used in this thesis is a qualitative method carried out by in-depth interviews.

Abstrak :
Jabodetabek merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk terkonsentrasi di Jakarta. Hal tersebut mendorong gejala urban expansion karena kebutuhan lahan yang ada di Provinsi Jakarta semakin terbatas dan akan mengakibatkan munculnya urbanisasi pada daerah sekitar Jakarta atau Jakarta Megacity’s Outer Suburbs (JMOS). Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terkena dampak besar dari fenomena tersebut. Dapat diketahui pula bahwa fenomena naiknya tingkat urbanisasi memiliki dampak seperti fenomena naiknya suhu permukaan tanah yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial tingkat urbanisasi dan juga pengaruhnya terhadap suhu permukaan tanah di Kota Bekasi. Data yang digunakan adalah Citra Sentinel-2 untuk klasifikasi penggunaan lahan dan Citra Landsat-8 untuk suhu permukaan tanah yang kemudian dilakukan survei lapangan untuk memvalidasi kedua data tersebut. Pengambilan data tingkat urbanisasi digunakan dengan menggunakan Indeks Rural-Urban Land Transformation (RULT). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Bekasi memiliki pola spasial indeks RULT memiliki nilai akurasi Kappa sebesar 0,64 dengan rentang nilai indeks -1,49 hingga 0,19 dan memiliki pola spasial terklaster pada bagian barat Kota Bekasi. Selain itu suhu permukaan tanah dapat dihasilkan dengan menggunakan LST yang memiliki hasil validasi lapangan sebesar 0,65 dengan rentang nilai 23-36 derajat celsius dan memiliki pola spasial terklaster pada bagian barat dan utara Kota Bekasi. Untuk mengetahui korelasi antara indeks RULT dan LST, dilakukan uji statistik berupa regresi linier, hasil dari uji statistik kedua variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan dengan tingkat korelasi sedang. ......Jabodetabek is one of the regions that is concentrated in Jakarta. This concentration encourages urbanization because the need for land in DKI Jakarta Province is increasingly limited and will result in urbanization around Jakarta or the Jakarta Megacity Outer Suburbs (JMOS). Bekasi Municipality is one of the cities most affected by this phenomenon. It is also seen that the phenomenon of increasing urbanization has impacts, such as the phenomenon of rising land surface temperatures which can directly affect human activities. This study aims to determine the spatial pattern of urbanization level and its effect on land surface temperature in Bekasi Municipality. The data used are Sentinel-2 Imagery for land use classification and Landsat-8 Imagery for land surface temperature which is then conducted a field survey to validate the two data. Retrieval of urbanization level data is used by using the Rural-urban Land Transformation Index (RULT). The results showed that Bekasi Municipality has a RULT spatial index pattern with a Kappa accuracy value of 0.64 with an index value range of - 1.49 to 0.19 and has a terklaster spatial pattern in the western part of Bekasi Municipality. In addition, the land surface temperature can be generated using LST, which has a field validation result of 0.65 with a value range of 23-36 degrees Celsius and has a terklaster spatial pattern in the western and northern parts of Bekasi Municipality. To understand the correlation between the RULT and LST, use statistical test was carried out in the form of linear regression, and the results of the statistical test for both variables showed a significant positive correlation with a moderate level of correlation.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll. Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled. The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc. The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities.

Abstrak :
ABSTRAK Koulali et al. (2016) dalam penelitiannya mengidentifikasi laju patahan aktif di Pulau Jawa dan dikatakan bahwa Patahan Baribis melintasi bagian selatan Jakarta. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Patahan Baribis melintasi Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi patahan tersebut menggunakan Metode MS-SVD yang didukung dengan metode FHD pada data gravitasi. Untuk mengetahui lapisan batuan di bawah permukaan Kota Bekasi, permodelan secara forward 2D berdasarkan data geologi dan hasil MS-SVD dilakukan pada penelitian ini. Terdapat tiga lintasan arah selatan-utara yang dibuat pada penelitian ini dikarenakan Patahan Baribis memiliki arah strike timur-barat. Pengolahan dilakukan dengan cara membuat peta CBA kemudian dilakukan upward continuation. Metode SVD dilakukan pada setiap peta upward continuation dan dibuat grafik nilai SVD terhadap kedalaman upward continuation. Hasil grafik MS-SVD dapat menunjukan besar dan arah dip dari patahan dengan melihat pergeseran titik nol pada grafik tersebut. Hasil dari metode MS-SVD ini menunjukan beberapa patahan di Kota Bekasi dengan karakterisasinya masing-masing. Dengan didukung data geologi, ada atau tidaknya Patahan Baribis berdasarkan metode MS-SVD dapat diketahui. Potensi bahaya akibat getaran yang ditimbulkan oleh patahan dapat diketahui juga dengan melihat kontras densitas vertikal pada permodelan forward 2D.

---

ABSTRACT Koulali et al. (2016) in his research identified the rate of active faults at Java Island and said that the Baribis Fault crossed the southern part of Jakarta. This raises the suspicion that the baribis fault crossed the city of Bekasi. This study aims to identify this fault using the MS-SVD method which is supported by the FHD method on gravity data. To find out the rock layers below the surface of Bekasi City, forward 2D modeling based on geological data and MS-SVD results was carried out in this study. There are three south-north direction line made in this study because the Baribis Fault has an east-west strike direction. Processing is done by making a CBA map then doing upward continuation. The SVD method is carried out on each map of upward continuation and graphs of SVD values are drawn against the depth of upward continuation. The MS-SVD graph results can show the magnitude and direction of the dip from the fault by looking at the zero point shift on the graph. The results of the MS-SVD method show several faults in Bekasi City with their respective characteristics. With the support of geological data, the presence or absence of the Baribis Fault based on the MS-SVD method can be known. Potential hazards due to vibrations caused by faults can also be seen by looking at vertical density contrast in 2D forward modeling.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Strategic Performance Measures (SPM) pada penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari LHP LKPD tahun 2017—2021 menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pencapaian yang sangat rendah dengan ketimpangan yang sangat jauh antara target dan realisasinya jika dibandingkan dengan keseluruhan jenis pajak yang belum optimal di Kota Bekasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi yang ditelaah melalui kacamata konsep Strategic Performance Measures (SPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi belum sukses terlaksana yang ditinjau dari perumusan perencanaan narasi strategis, implementasi dan pemantauan strategi, revisi strategi berdasarkan refleksi dan pembelajaran, serta platform pengukuran. ......This thesis aims to analyze the Strategic Performance Measures (SPM) in the collection of advertisement tax in Bekasi City. Based on data from the Audit Report on Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from 2017 to 2021, it shows that the advertisement tax has a very low achievement with a significant gap between the target and its realization compared to other types of taxes that are not yet optimal in Bekasi City. Therefore, a strategy for the collection of advertisement tax in Bekasi City is needed, which is examined through the lens of the Strategic Performance Measures (SPM) concept. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, employing literature review and in-depth interviews as research methods. The results of this study indicate that the strategies implemented to optimize the collection of advertisement tax in Bekasi City have not been successfully executed, as observed from the formulation of strategic planning narrative, strategy implementation and monitoring, revision of strategies based on reflection and learning, as well as the measurement platform.