Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00 ......Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method : a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level. b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level. c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities. d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008. Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap bencana alam. Bencana alam dapat berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja pemerintah namun pengaruh tersebut akan berbeda antar negara satu dengan lainnya. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh bencana alam terhadap keseimbangan fiskal baik sisi penerimaan maupun sisi belanja di tingkat pemerintah daerah. Dengan menggunakan data panel dan metode fixed effect, studi ini memberikan hasil bahwa bencana alam yang terjadi tahun 2010-2018 dapat mengganggu keseimbangan fiskal melalui indikator budgetary solvency di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melalui penurunan PAD, peningkatan belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Jenis belanja yang paling berisiko untuk meningkat di tingkat kab/kota adalah belanja barang dan jasa dan di tingkat provinsi yaitu belanja tidak terduga. Meningkatnya belanja modal dapat diakibatkan oleh adanya beban fiskal akibat tertundanya proyek yang sedang berjalan atau adanya kebutuhan rekonstruksi pasca bencana. Studi ini juga memberikan hasil bahwa bencana banjir dan kekeringan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keseimbangan fiskal di daerah.......Indonesia is an archipelago country, making it fairly vulnerable to natural disasters. While natural disasters generally affect government revenue and expenditure, their effects likely vary by country. This study examines the effect of natural disasters on the fiscal balance, revenue, and expenditure of local governments. We used panel data and fixed effects methods to estimate the degree to which natural disaster severity influences budgetary solvency at the district and provincial levels in Indonesia between 2010 and 2018. This study reveals that natural disasters can strain fiscal balance at the district and provincial levels due to a decrease in own-source revenue and an increase in social assistance expenditure, capital expenditure, consumption expenditure, and unexpected expenditure. The district expenditure type most threatened by natural disasters is consumption expenditure, while the provincial expenditure type most threatened is unexpected expenditure. We also found that an increase in capital expenditure can lead to financial burden due to delays of planned projects or post-disaster reconstruction. Based on these findings, it is clear that forms of insurance or other financing schemes are necessary to mitigate the adverse impacts of natural disasters on regional fiscal balance."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Manajemen Belanja Publik dalam Penganggaran Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan teori pilihan publik, konsep tragedy of the commons dan Manajemen Belanja Publik dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) proses penganggaran terdiri dari proses formal dan proses informal. Proses formal dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sedangkan proses informal adalah proses yang dipraktikkan oleh Pemda dan DPRD meski tanpa ada aturan resmi terkait hal tersebut, terutama eksistensi dana aspirasi dan terjadinya proses negosiasi anggaran antara Pemda dan DPRD dalam rangka mengakomodasi kepentingan masingmasing yang membuktikan adanya tragedy of the commons; (2) eksistensi dana aspirasi membuktikan Teori Pilihan Publik dan karakteristik vote maximizer politisi; (3) keterlambatan pengesahan APBD disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) faktor teknis administratif; dan (2) faktor politis; (4) implementasi Manajemen Belanja Publik belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan lemahnya disiplin fiskal agregat dan inefisiensi alokasi; (5) lemahnya disiplin fiskal agregat ditandai adanya penyakit unrealistic budgeting dan repetitive budgeting; (6) Inefisiensi alokasi ditandai adanya penyakit shortterm budgeting dan distorted budgeting; (7) reformasi penganggaran yang diperlukan: (a) perbaikan proses penganggaran tahunan; (b) adanya hard budget constraint dalam bentuk pagu indikatif APBD yang ditetapkan di awal tahun; (c) meningkatkan akurasi informasi terkait dana transfer; (d) meningkatkan transparansi anggaran; dan (e) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran.Hasil penelitian menyarankan: (1) melaksanakan secara konsisten Pasal 24 Perda No 8 Tahun 2005 yang telah membuka ruang bagi DPRD untuk terlibat dalam proses penganggaran sejak awal; (2) menyusun pagu indikatif APBD berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005; (3) meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meminimalisir konflik; (4) meningkatkan transparansi proses penganggaran dan memberi kemudahan atas akses dokumen APBD serta ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran daerah; (5) perlunya mengintegrasikan dan menyederhanakan tahapan perencanaan dan penganggaran yang terdapat Undang-Undang No 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No 25 tahun 2004 karena pada praktiknya tidak realistis untuk dilakukan.

---

This research discuss on Implementation Analysis of Public Expenditure Management on Local Budgeting (Case Study: Bandung Municipal West Java Province) This qualitative research use public choice theory, tragedy of the commons and Public Expenditure Management concepts.This research conclude: (1) there are two forms budgeting process in Bandung Municipal, formal and informal process. Formal budgeting process is conducted base on formal rules, meanwhile informal budgeting process is implemented process that done by local government and local council without formal rules, especially aspiration fund of local council and budget negotiation process between local government and local council to accomodate their self interest that prove tragedy of the commons of Bandung Municipal budget; (2) Aspiration Fund proved Public Choice Theory between politician and voters and indicate voter maximizer of politician character; (3) Factors of long and late budget enactment process are divided on administrative factor and political factor; (4) implementation of Public Expenditure Management in Bandung Municipal hasn't effective as indicated by weak discipline fiscal aggregate and allocative ineffiency; (5) weak discipline fiscal aggregate is caused unrealistic budgeting dan repetitive budgeting; (6) allocative ineffiency is caused short-term budgeting dan distorted budgeting pathologies; (7) budgeting reform is needed by: (a) revise annual budgeting process; (b) formulate hard budget constraint in form of APBD indicative plafon at the beginning of the year; (c) strengthening information accuracy of transfer fund; (d) strengthening budgeting transparency; (e) strengthening public participation.Research result suggest: (1) consistent to implement Article 24 Local Regulation No 8/2005 to open local council involving since the beginning of annual budgeting process; (2) formulate APBD indicative plafon based on Local Regulation No 8/2005; (3) strengthening positive communication between Local Government and Local Council to minimize conflict; (4) strengthening transparency of budgeting process and open public participation; (5) integrate and revise planning and budgeting process based on Law No 25/2004 and Law No 17/2003 because it is not realistic to do."

"Penelitian ini menguji pengaruh penerapan IPSAS berbasis akrual (tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual) dan kualitas Supreme Audit Institutions (SAI) terhadap transparansi keuangan pemerintah pusat. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI terhadap investasi langsung luar negeri (Foreign Direct Investment disingkat FDI) dan efisiensi belanja publik melalui transparansi keuangan. Riset ini memanfaatkan publikasi laporan keuangan, survei lembaga International Budget Partnership (IBP), Government Finance Statistics IMF, dan indikator komposit kinerja pemerintah (administrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan) pada 71 pemerintah pusat selama periode 2008-2015 (460 observasi).Hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI berpengaruh positif terhadap transparansi. Hasil estimasi model moderasi menemukan bahwa kualitas SAI memperkuat implementasi akrual terhadap peningkatan transparansi. Implementasi akrual telah mendukung transparansi keuangan namun potensi masalah keagenan (Irwin, 2012) pada pengelolaan keuangan negara (misal: pengelolaan surplus/defisit) diatasi dengan peran penegakan dan monitoring dari SAI.Hasil model regresi dengan metode 2SLS memperlihatkan bahwa tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI berpengaruh positif terhadap aliran FDI melalui transparansi keuangan. Sesuai konsep tata kelola publik bahwa investor lintas negara memperhatikan kualitas publikasi keuangan pemerintah. Sedangkan pengaruh tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual tidak signifikan dan kualitas SAI signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap efisiensi belanja, namun pengujian sensitivitas menunjukkan pengaruh langsung tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI terhadap efisiensi belanja yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah memperhatikan langsung kualitas pelayanan publik (value for money.

---

This research aims to study accrual-based IPSAS implementation level and Supreme Audit Institutions (SAI) quality effect on central government fiscal transparency. This research also investigates its consequences on Foreign Direct Investments (FDI) and spending efficiency indirectly through fiscal transparency. This research analyzes central government publications such as financial statements, the budget survei of International Budget Partnership (IBP), Government Finance Statistics of IMF, and composite indicator of government performances (administrative, education, health, infrastructure, economic, and environment) of 71 governments for period 2008-2015 (460 observations).The regression model estimation result demonstrates accrual-based IPSAS and SAI quality have positive associations with fiscal transparency. The regression moderation model also exhibits SAI quality strengthen accrual implementation on enhancing fiscal transparency. The results support agency theory (Irwin, 2012) that accrual implementation has potential agency problem on public financial management (i.e., surplus/deficit illusion). The accrual implementation needs enforcement and monitoring roles from SAI.Conducting 2SLS regression model has demonstrated accrual-based IPSAS and SAI quality have positive impacts on FDI indirectly through fiscal transparency. According to public governance concept, cross-border investors consider on quality of government financial publications. However, the accrual-based IPSAS implementation has no positive association, and SAI quality has a positive association indirectly on public sector efficiency; however, the sensitivity analysis results positive associations directly of both on efficiency. This result supports that modern public sector accounting and audit practices strongly affect directly on public services quality (value for money)."

"ABSTRAKKinerja pembangunan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam permbangunan ekonomi nasional. Masih banyaknya isu-isu pembangunan ekonomi di daerah seperti pertumbuhan yang lambat, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan, menjadi alasan penting mengapa kajian terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor utama yang dapat mendorong perbaikan pembangunan ekonomi di daerah. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dari sisi sekor publik dan sektor swasta. Sektor publik diwakili oleh belanja publik pemerintah daerah dan sektor swasta diwakili oleh investasi baik investasi asing maupun investasi domestik.Menggunakan data 34 provinsi di Indonesia dengan periode observasi selama 7 tahun dari 2010-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peningkatan pada proporsi belanja publik, khususnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal, memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pembangunan ekonomi di daerah terutama terhadap pertumbuhan. Sementara belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan secara statistik signifikan. Begitu juga dengan investasi swasta, efek atau pengaruh investasi domestik dan invetsasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah adalah positif dan secara statisitk signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan juga memiliki pengaruh positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

---

ABSTRACTRegional economic development as known has an important role to drive the national economic development. Since there are still a few existing issues of economic development in regional such as slow growth, high unemployment, and high poverty rate, so it is substantially crucial to conduct study of that topic. Thus, this study aims to analyze the main factors that can lead economic development to improve. Fortunately, these factors can be analyzed from public and private sectors. The public sector is represented by public expenditures of local government meanwhile the private sector is represented by both foreign and domestic investment.Using data from 34 provinces in Indonesia over 7 years observation period from 2010 2016, the results of this study indicated that in general an increase on the share of public expenditures, particularly goods and services expenditure, and capital expenditure, have positive effect on performance of economic development and statistically significant, especially on growth. In contrast, salary expenditure has negative effect on growth and statistically significant. Similarly, effects of domestic and foreign investment on economic growth are positive and statistically significant. Further, growth also has positive effect to alleviate unemployment and poverty."