Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai nilai guna sekunder arsip komunitas sebagai memori kolektif bangsa pada Belantara Budaya Indonesia. Kontrol kegiatan tertanam di dalam kelompok yang bersangkutan karena arsip komunitas bersifat independen. Arsip komunitas digambarkan sebagai “ruang generatif politik” atau “rumah memori” bagi komunitas dalam mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan di masa depan. Komunitas mempertimbangkan penciptaan arsip berdasarkan keterlibatannya dengan pelestarian budaya atau motivasi lainnya. Arsip menjadi memori kolektif yang mengandung nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai guna sekunder arsip dan faktor yang memotivasi pembentukan arsip di Belantara Budaya Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan penelitian dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu anggota komunitas selama lebih dari 6 tahun, terlibat aktif dalam aktivitas dan perkembangan sejarah komunitas, serta mendokumentasikan, mempublikasikan, dan mengakses arsip komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arsip Belantara Budaya Indonesia dapat menjadi memori kolektif bagi bangsa Indonesia, meskipun belum memiliki tenaga profesional bidang arsip. Pengelolaan arsip di Belantara Budaya juga memerlukan kebijakan sesuai dengan pedoman dan standar kearsipan. Selain itu, perlu adanya tautan antara arsip Belantara Budaya Indonesia dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) milik ANRI sehingga memori kolektif dapat diakses oleh bangsa Indonesia.

---

This research discusses the secondary use value of community archives as a nation's collective memory in the Belantara Budaya Indonesia. Control of activities embedded in the group because community archives are independent. Community archives are described as "political generative spaces" or "memory houses" for communities to gain control over future decision-making. The community considers the creation of archives based on its involvement with cultural preservation or other motivations. Archives becomes a collective memory that contains fundamental values for character education, the identity of the nation, and plays a role in cultivating the spirit of nationalism. This research aims to identify the secondary use value of archive and factors that motivate community archives in Belantara Budaya Indonesia. The research approach used is qualitative with a case study method. The data is collected by interview, observing, and document studies. The informants are chosen by purposive sampling methods with the criteria of being community members for more than 6 years, actively involved in community activities and historical developments, as well as documenting, publishing, and accessing community archives. The result of this study shows that the archives of the Belantara Budaya Indonesia can be a collective memory for the Indonesian nation, even though it does not yet have professionals in the field of archives. However, there is a need for a link between the archives of Belantara Budaya Indonesia and the ANRI’s National Archives Information Network (JIKN) and National Archival Information System (SIKN) thereby that collective memory can be accessed by the Indonesian nation."

"Ketika pemerintah membentuk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Pahandut yang dipilih sebagai ibu kota belum siap melaksanakan fungsinya tersebut karena belum dibangunnya sarana dan prasarana yang representatif. Sambil menunggu pembangunan di Pahandut, untuk sementara waktu, ibu kota berkedudukan di Banjarmasin. Pada 1959, kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin pindah ke Palangkaraya, yaitu nama baru Pahandut. Sesuai dengan kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, maka pemerintah daerah segera melakukan pembenahan Palangkaraya, dimulai dari pemekaran wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, dan penataan kampung-kampung. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Palangkaraya merupakan kotapraja administratif, yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah atau daerah tertentu. Oleh karena keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri, pemerintah daerah Kotapraja Administratif Palangkaraya berusaha meningkatkan statusnya menjadi kotapraja otonom. Usaha ini terwujud pada 1965 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965.

---

When the government of Republic of Indonesia established the Province of Central Borneo by Emergency Law No. 10 Year 1957, Pahandut chosen as the capital is not ready to perform its function as the construction of facilities and infrastructure has not representative. While waiting for construction in Pahandut, for a time, the capital located in Banjarmasin. In 1959, the seat of the local government of Central Borneo moved to Palangkaraya, the new name for Pahandut. In keeping with its position as the capital of Province of Central Borneo, the local government immediately make city reform of Palangkaraya, starting from the expansion of administrative region, the formation of the district, and the arrangement of the villages. As enumurated under Law No. 1 Year 1957, Palangkaraya is administrative municipality, i.e. the city who serves as the administrative center of the region. Because of the people aspiration to set up their own household independently, Administrative Municipality of Palangkaraya try to improve the status to a autonomous municipality. This effort was realized in 1965 under Law No. 5 Year 1965."