Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam suatu jual beli, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Pembeli wajib membayarkan sejumlah harga yang diperjanjikan dan berhak atas objek jual beli yang diperjanjikan, sedangkan penjual sebaliknya. Dalam jual beli tanah di Indonesia, penyerahan tanah harus memenuhi unsur tunai, riil, terang, formil dan materil. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hal tersebut, terutama tidak paham bahwa untuk melakukan pendaftaran peralihan hak diperlukan AJB yang dibuat oleh PPAT. Akibatnya, tidak sedikit yang melakukan jual beli dibawah tangan yang berdasar pada surat jual beli yang dibuat para pihak saja. Hal ini bukanlah masalah jika penjual dan pembeli masih dapat ditemukan, karena mereka dapat menghadap ke PPAT untuk meminta dibuatkan AJB. Namun jika pihak penjual hilang, maka pembeli tidak dapat membuat AJB seorang diri. Oleh karenanya, penulis ingin membahas akibat hukum dari ketidakhadiran penjual dalam peningkatan surat jual beli bawah tangan menjadi AJB dan cara agar pembeli dapat melakukan pendaftaran peralihan hak terhadap jual beli bawah tangan yang sudah terjadi. Penelitian ini menggunakan tipologi identification problem dan diharapkan dapat memberikan penyelesaian bagi kasus yang ada. Akibat bagi peningkatan surat jual beli bawah tangan dapat menjadi sah jika terdapat klausul kuasa untuk menjual ataupun putusan pengadilan yang tepat, sedangkan cara yang dapat ditempuh, seperti melakukan gugatan ke pengadilan, penguasaan fisik tanah, maupun pendaftaran hak baru atas tanah. Saran yang penulis sampaikan adalah agar dibuat suatu peraturan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur khusus mengenai jual beli dibawah tangan serta dibentuknya pengadilan khusus agraria agar dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. ......In a sale and purchase, the seller and the buyer have rights and obligations. The buyer is obligated to pay the agreed price and is entitled to the object of the agreed sale and purchase, while the seller is the opposite. In the sale and purchase of land in Indonesia, the transfer of land must meet the elements of cash, real, clear, formal and material. However, it is unfortunate that there are still many people who do not understand this, especially the do not understand that to register the transfer of rights, a deed of sale and purchase made by Land Titles Registrar. As the result, not a few are buying and selling privately based on the buying and selling letters made by the parties only. This is not a problem if the seller and buyer can still be found, because they can go to Land Titles Registrar to ask for a deed of sale and purchase to be made. However, if the seller is lost, the buyer cannot make deed of sale and purchase himself. Therefore, the autor wants to discuss about the legal consequences of the absence of the seller in increasing the selling and buying letters to become a deed of sale and purchase and how the buyers can register the transfer of rights. This study uses an identification problem typology and is expected to provide a solution for existing case. As a result, an increase in buying and selling letters can become valid if there is a power to sell clause or an appropriate court decision, while the ways that can be taken, such as filing a lawsuit to the court, physical control of land, or registration of new land rights. The suggestions that the author convey are for the Ministry of Agrarian Affairs to make a regulation that specifically regulates private deed of buying and selling, and establish an agrarian court in order to create legal certainty and justice for all Indonesian people.

Abstrak :
ABSTRAK
Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor penting dalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telah diatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan, mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidang penyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yang mengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknya aturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaan pcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai cara antam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), dan bahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembang secara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimana akibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacat hukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3) Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifat Norrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalam penjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beli yang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badan peradilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatan perlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACT
Proper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing and residence is one of the basic human needs and forms a significant factor in the increase of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land is essential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land is through sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of the year 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37 ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar / Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before an authorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in the growing business engaged in organizing the construction of residences. Other than complying with the rules of land regulations, they are also govemed by Law Number 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so many rules to comply with, in day to day practice there are many developers trying to get around such regulations in various ways, among others, by law breakthrough which has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land by creating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. The purpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotlicially made by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legal consequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws or default under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.he occurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he data is obtained through library research and field research. From the results of this research it is concluded that legal protection in the event of default by any party in a binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of the parties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale and purchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be in accordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal force of evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough a mutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legal force of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by a Notary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus its legal force of protection shall be in accordance with the protection of an authentic deed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means to assign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional (BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam perbuatan hukum jual-beli tanah PPAT sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, karena akta jual-beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT merupakan sumber utama dalam rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dan merupakan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan, dimana dengan pendaftaran pembeli akan tercatat sebagai pemegang hak atas tanah yang baru dalam sertifikat, yang merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 UUPA yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya, namun kadangkala walaupun jual beli telah dilakukan berdasarkan tatacara yang berlaku pembeli masih mungkin menghadapi gugatan dari pihak ketiga yang merasa berhak atas tanah itu, sesuai dengan tujuan Pendaftaran Tanah maka sejauh mana jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat pada pemegang hak atas tanah.

Abstrak :
ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantu pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini setelah dibuatnya akta jual beli muncul gugatan dari pihak ketiga yang merasa telah membeli obyek perjanjian walau hanya baru ada kata sepakat saja. Gugatan pihak ketiga ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah terjadi dan akta yang dibuat dihadapan PPAT dinyatakan batal. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan secara sepihak?; Apakah keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2136 K/PDT/1997 sudah tepat menurut peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim dalam mengadili kasus ini memakai KUH-Perdata sebagai dasar pertimbangannya. Sedangkan di dalam hukum pertanahan kita dikenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga sudah seharusnyalah hakim dalam hal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak pada KUH-Perdata saja karena obyek dalam perjanjian jual beli tersebut menyangkut mengenai pertanahan.

---

ABSTRACT
Sell and purchase refers to a legal relationship with respect to the property between two parties where a party binds to do or not to do something and the other hand another party is entitled to claim for the performance of such promise. Land sell and purchase is an agreement with respect to the transfer of land rights.,the Land Sell and Purchase Deed is made before a land official who helps the goverment however in this thesis writting is discussing about an annullment case of a land sell and purchase made by PPAT. However in this case after the Land Sell and Purchase Deed was made arrest a claim with respect to the legal action action from the third party already purchases the object of the agreement eventhough by an oral agreement only. The main problem is about to discussed in this thesis is whether or not the Land Sell and Purchase Deed made before the PPAT is valid?., How are the responsibilities of PPAT with respect to the a n n u l lment of sell and purchase deed made by PPAT, related to the Supreme Court Decission Number 2136 K/PDT/1997? The examination method by stressing on the library examination. The Judge incasing this case should not use the KUH-Perdata as the way of make the decision. As we know that in our rule of land there is a Reglement of an Agrarian Basic Rule wich is known as Reglement Number 5 year 1960 about the Basic Reglement of Agrarian Rule (UUPA) and the Action Reglement, so the judge should use this because the object in the sell and purchase deed is about land.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah atau tidak, harus dilihat dari penyebab penambahan tersebut; dan PPAT harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan. ......This thesis discusses the validity of the Sale and Purchase Agreements that have numbers behind the deed with the addition of the letter and the responsibility of PPAT deed made when the experience of disability. This research is to use normative juridical analysis method. The study states that every deed that has the addition of the letters on the number, to declare that the deed is legitimate or not, to be seen of the causes of the increase; and shall be responsible in accordance PPAT legislation.

Abstrak :
Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut. ......The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement.

Abstrak :
Program Studi Kajian Administrasi Rumah SakitProgram Pasca SarjanaFakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas IndonesiaJudul Tesis Analisis Kepuasan Terhadap Mutu Pelayanan denganMinat Beli Ulang Pasien Rawat Jalan Umum di RSK Dr Rivai Abdullah Palembang Tahun 2015Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pasien merupakan hal yang samapentingnya bagi penyedia layanan kesehatan karena hal tersebut konsep yangterintegrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasanterhadap mutu pelayanan dengan minat beli ulang pasien rawat jalan umum RSKDr Rivai Abdullah Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdengan pendekatan cross sectional Analisis yang digunakan meliputi univariat bivariat dan IPA Importance Performance Analysis dengan diagram kartesius. Hasil penelitian diperoleh tingkat kepuasan cenderung tidak puas dari tiapdimensi maupun kepuasan secara keseluruhan Hasil uji bivariat menunjukkanadanya hubungan yang signifikan antara kepuasan dengan minat beli ulang pvalue 0 014 Dari diagram kartesius diperoleh gambaran yang menjadiprioritas utama yang harus diperbaiki yaitu dimensi tangibles yaitu yang berkaitandengan kebersihan WC dan ketersedian obat serta dimensi reliability yaitu yangberkaitan dengan dokter datang sesuai jadwal dan tepat waktu dalam memulailayanan. Implikasi dalam penelitian ini agar rumah sakit dapat meningkatkanmutu pelayanan rawat jalan umum RSK Dr Rivai Abdullah Palembang Kata kunci kepuasan minat beli ulang. ......Study Program Study of Hospital AdministrationGraduate ProgramFaculty of Public HealthUniversity Of IndonesiaThesis title Analysis of the Satisfaction of Service Quality withPurchase Intention General Outpatient hospital leprosyDr Rivai Abdullah Palembang 2015Measurement of quality of service and patient satisfaction is equally important forhealth care providers because it is an integrated concept. The purpose of this studywas to determine the level of satisfaction with the quality of service with purchaseintention outpatient hospital leprosy Dr Rivai Abdullah Palembang. This research is a quantitative research with cross sectional approach. The analysis includes theunivariate bivariate and IPA Importance Performance Analysis with the Cartesian diagram. The results were obtained satisfaction levels tend to besatisfied of each dimension and overall satisfaction Bivariate test results showeda significant relationship between satisfaction with the purchase intention pvalue 0 014 Cartesian diagram obtained a description of the main prioritiesthat must be improved namely tangibles dimension is related to the cleanliness ofthe toilets and the availability of drugs as well as the dimensions of reliability thatis associated with the doctor arrives on schedule and on time in starting theservice. The implications of this research so that hospitals can improve the qualityof service of general outpatient hospital leprosy Dr Rivai Abdullah Palembang Key word satisfaction purchase intentionix.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kewajiban penerapan validasi BPHTB yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebelum melakukan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Permasalahan timbul ketika Bapenda menolak untuk memvalidasi bukti pembayaran BPHTB walaupun Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menggunakan harga transaksi atau harga sesuai NJOP jika harga transaksi lebih rendah. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses validasi BPHTB pada transaksi jual beli di Kota Bekasi, Bapenda tidak berwenang melakukan penentuan harga NPOP untuk pembayaran BPHTB, karena penetapan harga NPOP sudah diatur dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya akibat dari kewajiban validasi ini adalah dapat membuat harga kesepakatan para pihak berubah sehingga ada kemungkinan dibatalkannya perjanjian. Selain itu juga proses balik nama sertipikat menjadi terhambat. Akan tetapi, walaupun kewajiban validasi ini memberatkan sebagian masyarakat, Bapenda sebagai bagian dari Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan Kota Bekasi. ......This thesis discusses about the obligation of applying the validation of Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) which is done by Regional Revenue Body (Bapenda) of Bekasi before doing the registration of conveyance process by sale and purchase transaction. The conflict emerges when Bapenda declines to validate the receipt of BPHTB payment even though the Acquisition Value of Taxable Object (NPOP) used is in accordance with the aplicable law and regulations which is to use transaction price or the price in accordance with Sale Value of Taxable Object (NJOP) if the transaction price is lower than the latter. This research was conducted by using a normative juridical approach and descriptive analysis. The data analysis method used is qualitative method, by collecting the data, analyzing the conflict, and writing the reports. Based on the result of this research, it can be concluded that in the process of validating the BPHTB on sales and purchase transaction in Bekasi, Bapenda does not have the authority to determine NPOP price for BPHTB payment, because the determination of NPOP price is regulated by local tax and retribution law. The effect of this validation obligation is that it can change the price agreement from both parties so there is a chance for the agreement to be cancelled. Also, it can detain the process of land title transfer document. Even though this validation obligation stresses some parts of the society, Bapenda as a part of the local government has an intention to increase local income which is used to develop the city of Bekasi.