Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan. ......Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers. This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties. Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan billing system pada wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk, mengetahui kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Luwuk.Responden dipilih dengan teknik non-probabilitas sampling. Data kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 50 bendaharawan pemerintah diolah secara kuantitatif menggunakan software SPSS 20.0. Variabel kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk belum memanfaatkan seluruh fasilitas billing system. Tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk tergolong rendah. Dalam pengujian regresi ditarik kesimpulan bahwa persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Secara statistik 68,2 kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dapat dijelaskan dengan tepat oleh persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan dari billing system. Secara parsial, persepsi kemudahan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan persepsi kecepatan dan keakuratan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to present the current application of billing system among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office, explain the government agency tax withholder rsquo s compliance in Luwuk Tax Office and analyze the impact of government agency tax withholder rsquo s preception as billing system users on tax compliance in Luwuk Tax Office.Respondents were selected using non probability sampling techniques. Data questionnaires were filled out by 50 respondents and then were analyzed using SPSS 20.0 software. Variable compliance was measured using secondary data obtained from Luwuk Tax Office rsquo s database. The hypothesis were tested using multiple linear regression analysis.The result shows that government agency tax withholder in Luwuk Tax Office have not utilized the entire facility of billing system yet. The level of tax compliance among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office is low. Based on the results of regression test, it can be concluded that perceived of ease, speed and accuracy of government agency tax withholder as billing system user have simultaneous and significant effect on tax compliance. Statistically 68,2 government agency tax withholder rsquo s tax compliance can be properly explained by perceived of ease, speed and accuracy of the billing system. Application partially, perceived ease have no significant effect government agency tax withholder rsquo s tax compliance while perceptual speed and accuracy significantly affect government agency tax withholder rsquo s tax compliance."

"ABSTRAKKebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi pajak yang ada di Desa. Dana yang diperoleh relatif besar menjadi penyebab adanya potensi pajak yang dapat digali. Skripsi ini merupakan analisis atas efektifitas kebijakan wajib pungut pajak oleh bendahara desa di Desa Bojong Baru dan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak belum berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Efektivitas yang terpenuhi hanya mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya tingkat SDM, pemahaman peraturan, kewenangan kades dalam memilih bendahara desa, keterjangkauan desa, peraturan yang belum jelas, rekanan yang belum memiliki NPWP, dan sosialisasi kebijakan yang minim.

---

ABSTRACTDesignation of Village treasurer as tax payer policies based on the Regulation Ministry of Home Affairs number 113 of 2014 aims to explore the potential of existing taxes in the village. Dana Desa obtained to village relatively in large quantities can be the causes of their tax potential that can be explore. This thesis is an Analysis on the effectiveness village treasurer as tax payer policy in Bojong Baru Village and Pabuaran village, Bojong Gede, Bogor. This research is a post positivis descriptive study. Data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this research is the policy of designation Village Treasury as tax payer not effective. Based on Riant Nugroho 39 s policy effectiveness indicators. Effectiveness is fulfilled only on the suitability of the policy problem to be solved. Obstacles found in the implementation of policies include the level of human resources, understanding of regulations, authority of Chief village heads in selecting village treasurers, affordability of villages, unclear regulations, counterparty who do not have tax payer identification number, and minimal socialization."

"Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana berbeda ketika penyerahan dilakukan kepada Rumah Sakit Swasta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemungut PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditinjau dari asas revenue productivity, ease of administration, dan neutrality. Penelitian menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemungut PPN pada pada penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi telah memenuhi asas revenue productivity akan tetapi belum memenuhi asas ease of administration dan neutrality.......The Value Added Tax Collection Policy by Withholding Agent provides the obligation to buyers for collecting, depositing, and reporting Value Added Taxes owed requiring VAT for the delivery of pharmaceutical preparations by the Government Hospital Wholesalers in which the compilation of surrenders is carried out to the Private Hospital. The purpose of this study was to find out how the implementation of VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers to Government and Private Hospitals was viewed from the principle of revenue productivity, ease of administration, and neutrality. The study used a post-positivist approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers has met the principle of revenue productivity but has not fulfilled the principle of ease of administration and neutrality."