Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transaksi jasa manajemen merupakan salah satu transaksi transfer pricing yang memiliki risiko terkena sengketa pajak paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak tidak dapat memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dari PT XX. Skripsi ini menganalisis eksistensi dan manfaat ekonomis dari transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XX atas intra group management service. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh informasi terkait pemberian jasa manajemen yang dilakukan oleh PT XX dengan XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian manfaat dan eksistensi jasa manajemen yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan dengan manfaat ekonomis atau komersial PT XX dalam meningkatkan atau mempertahankan usahanya. Sementara, untuk pengujian eksistensi dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung serta bukti yang diberikan PT XX berupa data dan dokumen yang menunjukkan PT XX tidak dapat beroperasi tanpa layanan manajemen dari XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jasa dan manfaat yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan karena dokumen pendukung dan transaksinya tidak bersifat duplikasi. Jasa duplikasi artinya jasa yang dilakukan oleh PT XX harus dilakukan secara mandiri dan bukan jasa yang telah dilakukan oleh PT XX sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi dalam penelitian ini tidak diberikan secara rinci sejak awal bukti dokumentasi diminta oleh Pemeriksa Pajak. Bukti dokumentasi harus dipersiapkan sejak awal sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak dan juga mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini berimplikasi bahwa Wajib Pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai atas eksistensi dan uji manfaat layanan intra-grup. Namun, dalam sengketa pajak yang terjadi berulang kali, PT XX diharapkan dapat mengajukan Advanced Pricing Agreement agar sengketa pajak tidak terulang kembali. ......Intra-group management service transaction is the transactions that has a high transfer pricing risk between affiliated companies. This caused by the taxpayers cannot fulfill the existence and benefit test which one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. This thesis analyzes the existence and benefit test of the arm’s length range of transfer pricing transactions of PT XX’s management services. This study employs a case study research. Data collection was done by interviewing and studying documents to obtain information related to the provision of management services. The results show that the benefits and existence test of management services that received by PT XX can be proven by the economic or commercial benefit of PT XX in improving or maintaining its business and supporting documents and the evidences that PT XX gives in the form of data and documents that shows PT XX cannot operate without management services from XX LTD PTE. The results show that the existence of services and benefits received by PT XX can be proven because of the supporting documents and the transactions are not duplicative services. Duplicative services mean that the management services received should be carried out by PT XX independently. Also, the results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in existence and benefits test of intra-group services to reduce tax disputes. However, in tax disputes that occur repeatedly, PT XX is also expected to submit an Advanced Pricing Agreement to avoid tax disputes from recurring.

Abstrak :
Indonesia telah menjadikan pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara dengan kontribusi di atas 75% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu sistem pemungutan pajak yang diadopsi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sistem self assessment. Penggunaan sistem tersebut sangat berguna untuk membantu otoritas pajak dalam mengawasi transaksi yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi telah menjadi praktik yang umum di era globalisasi ini karena praktik pembentukan grup usaha sudah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan. Akan tetapi, penggunaan sistem tersebut rawan terhadap terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini membahas terkait dengan kasus sengketa pajak yang melibatkan PT XYZ. Dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019, PT XYZ melakukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayarannya. Oleh karena itu, Fiskus melakukan pemeriksaan rutin dan ditemukan bahwa atas transaksi jasa intra grup yang dilakukan PT XYZ tidak memenuhi uji eksistensi dan uji manfaat. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis ketepatan atas uji eksistensi dan uji manfaat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada studi kasus PT XYZ. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atas koreksi dengan dasar uji eksistensi tidak tepat. Hal ini didapat setelah dibuktikan dengan beberapa dokumen pembuktian bahwa jasa telah benar-benar diberikan. Selain itu, dilakukan juga pengujian dari segi eksistensi jasa, legal, finansial, dan akuntansi, serta penjabaran argumentasi menurut Pemohon Banding, Terbanding, dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Terkait dengan uji manfaat, analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan terkait negative list jasa intra grup. Dilakukan juga analisis dari segi konsep matching cost against revenue yang mana sesuai konsep tersebut pembebanan biaya oleh PT XYZ sudah sesuai dengan prinsip 3M. Selain itu, diberikan juga fakta bahwa atas jasa yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh PT XYZ dengan penjabaran berupa beberapa manfaat dari divisi yang diberikan oleh PT BCD. Oleh karena itu, hasil analisis atas ketepatan koreksi dengan dasar uji manfaat adalah tidak tepat. ......Indonesia has made taxes the main instrument of state revenue with a contribution of more than 75% of all state revenue. One of the tax collection systems adopted in order to optimize tax revenues is the self-assessment system. The use of this system is very useful to assist tax authorities in monitoring transactions carried out by taxpayers, especially affiliate transactions. Affiliate transactions have become a common practice in this era of globalization because the practice of forming business groups has become a common practice for various companies. However, the use of this system is prone to tax disputes. This research discusses the tax dispute case involving PT XYZ. In the 2019 Annual Corporate Income Tax Report, PT XYZ submitted a request for restitution for its overpayment. Therefore, the tax authorities carried out routine checks and it was found that the intra-group service transactions carried out by PT XYZ did not meet the existence test and benefit test. In this research, an analysis was carried out related to the accuracy of the existence test and benefit test as the basis for the tax authorities correction. This research uses a qualitative approach based on the case study of PT XYZ. Data collection techniques include document study and in-depth interviews. The results of this research show that corrections based on the existence test are not appropriate. This is obtained after being proven by several documents proving that the services have actually been provided. Apart from that, testing was also carried out in terms of the existence of services, legal, financial and accounting, as well as an explanation of the arguments according to the Appellant, the Appellee, and the legal considerations of the Panel of Judges. Regarding the benefits test, the analysis is carried out by referring to regulations regarding the negative list of intra-group services. An analysis was also carried out in terms of the concept of matching costs against revenue, where according to this concept, cost charging by PT XYZ was in accordance with 3M principles. Apart from that, the fact was also given that the services provided were truly felt by the entity Therefore, the results of the analysis of the accuracy of corrections based on the benefit test are incorrect.