Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menjabaran strategi komunikasi komunitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membangun pariwisata lokal yang berfokus pada Kelompok Sadar Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelibatan masyarakat dalam menciptakan iklim pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia masih rendah dalam kegiatan pariwisata, lebih khususnya dalam kelompok penggerak pariwisata. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perumusan dan implementasi strategi komunikasi kelompok dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membangun pariwisata lokal dan bagaimana strategi komunikasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pariwisata lokal. Penelitian ini menerapkan konsep strategi komunikasi, konsep komunikasi dalam pengangunan berkelanjutan, model komunikasi untuk perubahan sosial, dan konsep pariwisata berbasis masyarakat Community Based Tourism . Paradigma pada penelitian ini adalah post-positivistik dan menggunakan pendekatan kualitatif, serta strategi penelitian studi kasus. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, komunitas telah menjalankan elemen-elemen dalam perumusan strategi komunikasi. Namun komunitas tersebut belum menyadari bahwa proses yang mereka jalankan merupakan bagian dari konsep strategi komunikasi. Sehingga program yang mereka jalankan sebagai strategi komunikasi belum teratur dan terukur dengan tepat.

---

ABSTRACT
This study is aimed for describing the communication strategy on Group in improving community participation on developing local tourism which focused on Kelompok Sadar Wisata Nglanggeran, Patuk District, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta This study is motivated by the importance of community involvement in creating sustainable tourism atmosphere in Indonesia. Since, the real condition on the field shows that the involvement of community in tourism activities at some region in Indonesia are still very inferior, especially in tourism driving group. The question of this study are how communication strategy formulation process performed by the group in improving community participation on developing local tourism and how the communication strategy contribute in improving community participation in developing local tourism. This study applied communication strategy concept, communication in sustainable development concept, communication model for social change and community based tourism. This study used post postivist paradigm and qualitative approached, also used case study strategy. This study illustrate that in improving community participation, the group performed some elements in communication strategy formulation. However, the group is still unaware that the process they performed is a part of the communication strategy concept. Therefore the program they performed as communication strategy is still not well ordered and measured.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjabaran strategi komunikasi komunitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membangun pariwisata lokal yang berfokus pada Kelompok Sadar Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelibatan masyarakat dalam menciptakan iklim pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia masih rendah dalam kegiatan pariwisata, lebih khususnya dalam kelompok penggerak pariwisata. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perumusan dan implementasi strategi komunikasi kelompok dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membangun pariwisata lokal dan bagaimana strategi komunikasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pariwisata lokal. Penelitian ini menerapkan konsep strategi komunikasi, konsep komunikasi dalam pengangunan berkelanjutan, model komunikasi untuk perubahan sosial, dan konsep pariwisata berbasis masyarakat Community Based Tourism . Paradigma pada penelitian ini adalah post-positivistik dan menggunakan pendekatan kualitatif, serta strategi penelitian studi kasus. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, komunitas telah menjalankan elemen-elemen dalam perumusan strategi komunikasi. Namun komunitas tersebut belum menyadari bahwa proses yang mereka jalankan merupakan bagian dari konsep strategi komunikasi. Sehingga program yang mereka jalankan sebagai strategi komunikasi belum teratur dan terukur dengan tepat.

---

This study is aimed for describing the communication strategy on Group in improving community participation on developing local tourism which focused on Kelompok Sadar Wisata Nglanggeran, Patuk District, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta This study is motivated by the importance of community involvement in creating sustainable tourism atmosphere in Indonesia. Since, the real condition on the field shows that the involvement of community in tourism activities at some region in Indonesia are still very inferior, especially in tourism driving group. The question of this study are how communication strategy formulation process performed by the group in improving community participation on developing local tourism and how the communication strategy contribute in improving community participation in developing local tourism. This study applied communication strategy concept, communication in sustainable development concept, communication model for social change and community based tourism. This study used post postivist paradigm and qualitative approached, also used case study strategy. This study illustrate that in improving community participation, the group performed some elements in communication strategy formulation. However, the group is still unaware that the process they performed is a part of the communication strategy concept. Therefore the program they performed as communication strategy is still not well ordered and measured.

Abstrak :
Pada tahun 2019 masih terdapat hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet, termasuk di DKI Jakarta. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program dengan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun telah terdapat program penyediaan sanitasi, tetapi angka kepemilikan sanitasi layak masih menjadi tantangan. Berbagai kalangan merespon tantangan penyediaan sanitasi layak dengan mewujudkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Akan tetapi dalam implementasinya, masih terdapat aktor yang lalai dalam memenuhi tugas dan kewajiban yang telah disepakati dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan sanitasi layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi layak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam ke 8 narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka atas 28 berita maupun dokumen resmi kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor lain dalam upaya pemenuhan sanitasi layak di DKI Jakarta. Hubungan para aktor tersebut tergambarkan melalui desain kelembagaan dari tiap-tiap program. Dalam proses kolaborasi tersebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, diantaranya adalah perilaku berkolaborasi, peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan keuntungan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjadikan kolaborasi sebagai salah satu opsi kebutuhan sanitasi dan untuk menjamin komitmen dalam kolaborasi nyatanya tidak memerlukan seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan. ......In 2019 there were still nearly 25 million Indonesians that do not use toilets, including in DKI Jakarta. The government tries to address it through programs that uses community-based approach. Bappenas (2021) found that the program was not effective enough. However, in its implementation, there are still actors who are negligent in fulfilling their duties and obligations that have been agreed upon and this kind of behavior has hamper the fulfillment of proper sanitation. This study aims to identify the model and commitment of collaboration in the provision of proper sanitation in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach. In terms of data collection, the researcher uses qualitative data collection techniques such as in-depth interviews with 8 informant, sites observation, and literature studies from 28 sources, including newspaper and officials document. The results showed that there are other actors contribution in the fulfillment of proper sanitation in DKI Jakarta. The relationship among the actors is manifested into a institutional design. In the collaboration process, there are several factors influence the commitment, for example collaborative behavior, leadership, resource availability, and benefits of collaboration. It can be concluded that the government has used collaboration as an option for sanitation provision. In terms of commitment in collaboration, it does not require all these factors to be present simultaneously.

Abstrak :
ABSTRAK
Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah danmasyarakat, peran masyarakat dalam menjaga pariwisata, Pendapatan Asli Daerah PAD , dan jumlahwisatawan di Lampung Selatan. Akan tetapi, setelah terbentuknya Pokdarwis jumlah wisatawan dan PADLampung Selatan bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya tercipta Sapta Pesona.Penelitian in menganalisis implementasi Pokdarwis di Rajabasa. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian ini ialahKecamatan Rajabasa. Informan penelitian ialah pemerintah Dinas Pariwisata Lampung Selatan, masyarakatRajabasa, dan pengunjung wisata. Teori yang digunakan ialah teori Elmore 1979 yang terdiri dari aktoryang terlibat, partisipasi masyarakat, pola kontak antar aktor, dan kesesuaian harapan nilai kebijakan danharapan dari masyarakat dan teori Mazmanian san Sabatier 1983 yang terdiri dari karakteristik masalah,karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.Hasil penelitian yaitu peran aktor yang terlibat disetiap desa bukan hanya keterlibatan diantarapengurus/anggota Pokdarwis saja tetapi masyarakat maupun pemerintah ikut terlibat langsung dalamkegiatan. Peran pemerintah adalah memberikan informasi terkait arti pentingnya kegiatan Pokdarwis sertapemahaman mengenai potensi desa. Peran masyarakat adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan potensimasing-masing. Partisipasi masyarakat hanya pada tingkatan informing yaitu berpartisipasi dengan ciri khasmasing-masing ketika ada perintah dari pemerintah dan belum berpartisipasi pada tingkatan mempengaruhikebijakan. Pola kontak antara aktor kebijakan kurang maksimal karena kegiatan musyawarah yang tidakrutin dan bersifat top-down . Tingkat kesesuaian implementasi kebijakan dengan keinginan masing-masingaktor prinsip kebijakan dalam kegiatan Pokdarwis sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmasing-masing aktor yaitu dengan menerapkan kegiatan penerapan 7 tujuh Sapta Pesona. Namun, adanilai dari masyarakat yang belum bisa ditangkap oleh pemerintah yaitu nilai kebersamaan dalamberkomunikasi, nilai ini yang disebut sebagai informality culture . Faktor penghambat adalah kurangnyadana bantuan pemerintah terhadap kegiatan Pokdarwis, kualitas dan kuantitas anggota, tingkat pengetahuanmasyarakat terhadap kebijakan masih rendah, ekonomi masyarakat di desa yang ekonominya menengahkebawah serta masalah mengenai unsur bersih dan kenangan, kesadaran masyarakat dalam menjagakebersihan masih rendah, dan adanya gap komunikasi.

---

ABSTRACT
Conscious group tourism Pokdarwis formed to develop communication between the government andsociety, the role of the community in maintaining the tourism , local revenue , the number of tourists insouth of Lampung. But, the number of tourists and local revenue south Lampung has been fluctuating innature and has not fully Sapta Pesona created. The research in analyzing how the implementation ofPokdarwis in rajabasa.This method research is qualitative research with the approach descriptive. The locus of this research isRajabasa. This informant Research is South Lampung governments, Rajabasa societies, tourists andvisitors. This theory research is the Elmore theory 1979 consisting of actors are involved, societiesparticipation, a pattern of contact between actor, and conformity hope the policy value and hope of societiesand Mazmanian Sabatier theory 1983 that consisting of the problem characteristics, policy characteristics,and policy environments.This research results present that the role of actors involved every village is not only involvement of themembers pokdarwis but the community and the government involved directly. The government roles areto provide information regarding the importance of Pokdarwis activities and to understand of potentialvillage. Society roles are running activities in accordance potentials. Public participations are only ininforming level the participating that to participate with characteristics when there is an order of governmentand have not yet participated in influence policy level. The contact between policy actor less than maximumbecause the consultation who do not routinely and ldquo top down . The suitability of implementation policylevel with actor principal in the pokdarwis is in line with actor hopes namely by 7 seven Sapta Pesonaapplication. But, there is value who could not arrested by the government in communications value, thisvalue called as informality culture. The barrier is a lack of funds government assistance to the activitiespokdarwis, the quality and quantity of members, the community knowledge against its policies is low, thesociety economy in the village is medium level and policy knowledge level is low, society awareness inmaintaining environment tours is low, and there is communication gap.

Abstrak :
Kabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendala dalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakan program. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi program STBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program (implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurang optimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan. Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat) setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar sembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dan setiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang. ......Central Lampung Regency has been executing Community-Based Total Sanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In 2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed to analyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency, 2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer (implementor) and target group (community). The result showed that CBTS Program was not well implemented due to lack of human resource, lack of community participation, and limited fund. The study suggested to improve the program both from provider perspective as well as target group to achive the goal : everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation, properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expected that the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseases could be reduced through improvement of sanitation and community behavior

Abstrak :
Pengelolaan sampah padat menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan di suatu kota. Peningkatan volume sampah padat tidak sebanding dengan ketersediaan lahan tempat pemrosesan akhir TPA . Keberadaan TPA berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan. TPA Cipayung tempat bermuaranya sampah dari 11 kecamatan di Kota Depok mengalami krisis daya tampung. Untuk mengurangi volume sampah, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang menghimbau pemilahan sampah dilakukan setiap orang sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah di RW 16 telah diperkenalkan sejak tahun 2014, namun belum berjalan optimal. Keberadaan ember komunal sampah organik belum merata dan masih terdapat pengangkutan sampah bercampur. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan partisipasi pemilahan sampah dengan diseminasi informasi, pengetahuan lingkungan, dan sikap terhadap lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil analisis korelasi Spearman mengungkapkan bahwa partisipasi berhubungan sangat kuat dengan penerimaan informasi sosialisasi pemilahan sampah, berhubungan kuat dengan pengetahuan lingkungan, namun berhubungan lemah dengan sikap terhadap lingkungan. Kondisi lainnya yang membentuk partisipasi yakni kegiatan sehari-hari, lama tinggal warga, ketersediaan fasilitas, tingkat kesejahteraan, dan peran aktor penggerak. Melalui penelitian ini pengembangan strategi partisipasi pemilahan sampah diharapkan memprioritaskan diseminasi informasi secara rutin dan argumentatif, memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai termasuk untuk setiap warga pendatang baru, dan fasilitas yang memudahkan warga untuk memilah sampah di sela-sela kesibukan, pendekatan khusus dan pemberian insentif kepada warga dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah, serta perlunya pendekatan kepada individu dan kelompok masyarakat yang dapat dijadikan aktor penggerak. ......Municipal waste management has become one of major environmental issues that needs attention. In cities of developing countries the amount of waste generation contributed by increasing population is going inversely proportional with the land areas available for landfills and the lifespan of landfills. The existence of landfills themselves is becoming less popular as they pose environmental pollutions and health problems. The problem of landfill depletion has been of a great concern to the City of Depok. TPA Cipayung, the city rsquo s landfill can no longer support the enormous volume of waste coming from all 11 districts. This case has urged the local government to oblige reduction of waste at household level through waste separation. Waste separation has been adopted since 2014 in RW 16, but still shows a low rate of participation. Organic community bins are not fairly distributed and located, and there is still transportation of comingled waste in the area. This study evaluates participation of the residents in waste separation by examining correlation between dissemination of information, environmental knowledge, and environmental attitude. This study exercises quantitative approach with quantitative and qualitative methods. The result of correlation analysis using Spearman Correlation reveals that participation has a very strong correlation with information exposure, a strong correlation with environmental knowledge, and a weak correlation with environmental attitude. Other conditions that may lead to participation are daily activities, living periode, level of income, facilities provision, and the role of a leading actor. At the end, this study concludes the importance of dissemination of information to be carried out in routine basis, the importance to incorporate argumentative and persuasive messages about the significance of waste separation, suggests incentive to low income families, the importance of facilities provision, and the importance of the role of a leading actor in helping to increase public participation in waste separation.

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan tentang proses program penyediaan rumah berbasis masyarakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Program ini dilakukan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang bernama Habitat For Humanity Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pemilihan sampel purposif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta studi litratur dan dokumen. Penelitian ini mendapati ada 6 tahapan dalam proses penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia yaitu: Survey dan Assessment, Pembentukan Komite Lokal, Seleksi Keluarga Mitra, Persiapan Sosial, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Di setiap tahapan program tersebut Habitat For Humanity Indonesia melakukan pendekatan berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas MBR. Penelitian ini juga menemukan bahwa program yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikis dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan Habitat For Humanity Indonesia membutuhkan perencanaan exit strategy atau tahapan terminasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melembagakan komite lokal secara resmi dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi sebuah lembaga berbasis komunitas yang terorganisir (Community Based Organization/CBO). Jenis CBO tersebut bisa berupa Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang juga sebagai bagian untuk pemberdayaan ekonomi. Melalui LKM atau Koperasi tersebut dapat dikombinasikan program penyediaan rumah dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, dengan menyediakan produk pinjaman untuk pembangunan atau perbaikan rumah bagi anggotanya. Dengan demikian masyarakat dapat mandiri untuk menyelesaikan masalah perumahan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. ......This thesis describes the process and benefits of the community-based housing program and its benefits on the welfare of the community in Mauk Sub-district, Tangerang District, conducted by a non-governmental organization, Habitat For Humanity Indonesia. This qualitative research was conducted by using purposive sampling techniques. The methods of data collection were carried out through interviews, observation, and literature and documentation studies. This study found that the program is carried out in 6 stages, namely: Survey and Assessment, Local Committee Formation, Home Partner Selection, Social Preparation, Program Implementation, and Monitoring and Evaluation. Habitat For Humanity Indonesia has been implementing the community-based approach in each stage as an effort to empower the community. This study also found that the community-based housing program brings benefits for the community’s welfare in the areas of health, education, economy, psychic, and social. Yet, the study revealed that Habitat For Humanity Indonesia needs a exit strategy plan or termination phase as a part of the program's sustainability strategy. One of the things that Habitat For Humanity should do is, the local committee needs to be officially and legally institutionalized and build their capacity to become a Community Based Organization (CBO). The CBO could be a cooperative or microfinance institution as part of their economic empaowerment. Through the cooperative or the microfinance institution the program of housing and economic empowerment could be combined. For instrance, it can provide loan for building new housing or housing renovation for its members. Therefore, the community can be independent to to solve housing problems with their own resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pelaksanaan model Assertive Community Treatment, faktorfaktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaan di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Sedangkan data dan informasi diperoleh dari informan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi, serta pengambilan foto. Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan model Assertive Community Treatment di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor cukup berhasil, karena didukung oleh berbagai pihak yaitu Dinas Kesehatan, dokter, perawat, dan kader pelaksanaan model Assertive Community Treatment di Masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Kebijakan pembentukan FKPT ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sebagai lembaga pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dari hasil analisis, ditunjukkan bahwa pelibatan komunitas menjadi peran yang penting dalam pembentukan FKPT. Dalam pembentukannya, FKPT menggunakan pendekatan multi lembaga. Ditinjau dari konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, pembentukan FKPT merupakan mitra strategis BNPT. Didukung penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah, hal ini diharapkan dapat menjadi strategi deradikalisasi yang efektif dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis explains community based crime prevention concept, in relation with involving the community in establishment of Coordination Forum for Terrorism Prevention FKPT in West Nusa Tenggara NTB , Aceh, and West Java. FKPT establishment policy was conducted by The National Agency for Combating Terrorism BNPT as an whose purposes are to prevent and combat terrorism in Indonesia. As the results of the analysis, the involving of the community becomes important role in FKPT establishment. Which is in practice, using a multi agency approach. Refer to community based crime prevention concept, FKPT establishment is the strategic partner of BNPT. Supported by implementation of local wisdom in each region, this policy is intended to be an effective strategy for deradicalization program in order to prevent terrorism in Indonesia.

Abstrak :
Penerapan model pelayanan sosial penyandang HIV-AIDS berbasis masyarakat merupakan replikasi dari model yang telah ditemukan sebelumnya melalui uji coba. Tujuan penerapan model ini adalah untuk memantapkan model yang telah ditemukan tersebut, agar lebih memiliki nilai aksesibilitas dan aksesibilitas dan akseptabilitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun sebagai media untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang HIV-AIDS....