Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis faktor - faktor yang menjadi determinan efisiensi pendidikan pada tingkat SMP dan SMA per kabupaten/kota di Indonesia tahun 2003 dan 2012. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa nilai efisiensi pendidikan masih banyak berada dibawah 1 yang menggambarkan mayoritas kabupaten/kota belum efisien dalam pendidikan. Model tobit digunakan untuk mencari determinan efisiensinya. Hasil penelitian ini menemukan lebih banyak variabel yang mempengaruhi efisiensi pendidikan pada tingkat SMP dibandingkan tingkat SMA. Perbedaan ini mungkin disebabkan adanya program wajib belajar sembilan tahun. ......This study analyzes the determinant of system and budget efficiency for education in junior and senior high school education at district/city level in Indonesia year 2003 and 2012. Most of efficiency?s coefficients in last study are below one. it means that majority of district/city are not efficient in term of education. In order to reach an efficient condition, this study use Tobit model to analyze its determinant. The result of this analysis is that efficiency in junior high school level has more influencing factors than senior high school level and the difference probably caused by "wajib belajar sembilan tahun" program.

Abstrak :
Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification. To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : MasrullohProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Biaya Pendidikan pada Program Magister Sains TerapanKesehatan di Politeknik Kesehatan Kementerian KesehatanSemarang Tahun 2016Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi dan profesitenaga kesehatan, pada Tahun 2015 Politeknik Kesehatan Kementerian KesehatanSemarang untuk pertama kalinya menyelenggarakan Program Magister SainsTerapan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasikebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan pada Program Magister SainsTerapan Kesehatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan SemarangTahun 2016 dengan melakukan perhitungan biaya satuan penyelenggaraanpendidikan. Biaya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah biaya yang terjadidalam satu siklus penyelenggaraan pendidikan yang meliputi aktivitas registrasi,perkuliahan, dan kelulusan. Penelitian ini dilakukan di Poltekkes KemenkesSemarang pada Bulan Januari s.d. Juni 2017 dengan pendekatan deskriptifkuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah berbagai dokumen danobservasi langsung terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa biaya langsung penyelenggaraan pendidikan yangmeliputi biaya investasi, operasional dan pemeliharaan sebesar Rp.4.370.037.382atau sekitar 79,07 dari biaya total. Sedangkan biaya tidak langsung yangmeliputi biaya dukungan layanan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesarRp.1.156.760.496 atau sekitar 20,93 dari biaya total. Biaya satuan aktualpenyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per semester sebesar Rp.13.479.995dengan 20,93 nya merupakan biaya tidak langsung. Sedangkan biaya satuannormatif sebesar Rp.10.179.260 dengan 19,59 nya merupakan biaya tidaklangsung.Kata Kunci: analisis biaya pendidikan, biaya satuan, magister sains terapankesehatan, politeknik kesehatan

---

ABSTRACT
Name MasrullohProgram Master of Public Health SciencesTitle The Cost Analysis of Program Master of Science in AppliedHealth at the Polytechnic of Health Semarang 2016In order to meet the development requirements of competence and professionalhealth workers, in 2015 Polytechnics of Health Semarang for the first time held aMaster of Science in Applied Health Program. This study aimed to obtaininformation on the cost of providing education requirements Master of Science inApplied Health Program in the Health Polytechnic Semarang 2016 by calculatingthe unit cost of all activities of education. Costs were analyzed in this study arethe costs incurred in providing education cycle which includes the registrationactivity, lectures and graduation. This research was conducted by the Ministry ofHealth Polytechnic Semarang from January till June 2017 with the quantitativedescriptive approach. Data were collected by the study of various documents anddirect observation of the whole activity of education. The results showed that thedirect costs of providing education that includes the cost of investment, operation,and maintenance of Rp.4.370.037.382 or approximately 79.07 of the total cost.While indirect costs include the costs of the service support management andother technical tasks for Rp.1.156.760.496 or approximately 20.93 of the totalcost. The actual unit cost of providing education per student per semester forRp.13.479.995 with 20.93 of them are the indirect costs. While the normativeunit costs for Rp.10.179.260 with 19.59 of them are the indirect costs.Keywords analysis of education costs, the cost of the unit, master applied ofhealth science, health polytechnic

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menelaah data sekunder. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era globalisasi ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas, salah satunya adalah bantuan dalam bidang pendidikan karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting dimana semakin tinggi  pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi pula kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pemerataan pendidikan khususnya dalam memberikan kesempatan warganya mengeyam pendidikan tinggi menerbitkan kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada tahun 2016 yang tertuang kedalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016. Selama 3 tahun ini, dari tahun 2016-2018, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan  antara lain dalam pendataan dan penyaluran bantuan.

---

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of cost assistance to increase education for students from disadvantaged families in DKI Jakarta. This research uses descriptive qualitative research by examining secondary data. Improving the quality of human resources is of concern to all parties in entering this era of globalization. Support from various parties is needed by the Indonesian people in facing free competition, one of which is assistance in the field of education because education plays a very important role where the higher the education they have, the higher the quality and competitiveness of these human resources. The DKI Jakarta Provincial Government as one of the regional governments has played its role in supporting education equality especially in providing opportunities for citizens to have higher education issuing policies to provide cost assistance to increase education for students from poor families in 2016 as stipulated in the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 133 of 2016 During these 3 years, from 2016-2018, the implementation of the policy of providing cost assistance to increase education  faced several obstacles, among others in data collection and distribution of aid.

Abstrak :
Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, Pengelola IT Dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei-Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada variabel ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu sistem informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan kebijakan yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variabel disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS. ......The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist doctors or specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist doctors-dental specialists. This research is a qualitative research by using a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, IT managers at the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi Provinces Health Offices. The research was conducted from May-June 2023. The research results show that the policy implementation has been going well, but there are still a number of things that still need to be improved. The size and objective variables of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and can be measured and are contained in the performance indicators for the Directorate of Health Workforce Provision activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. The resources in implementing the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete policy implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and the work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the amount of support from relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy.

Abstrak :
Analisis biaya dan perhinmgan SPP pendidikan dolcter di departemen medik RSCM belum pemah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui biaya total, biaya satuan aktual, cos: recovery rare, dan SPP (tarif pendidikan). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptii menggunakan data primer dan sekunder dengan metode Aclfvizy Based Costing (ABC). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa biaya total pendidikan dokter tahap kepaniteraan klinik di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM sebesar Rp 576.499.686. Biaya satuan tingkat IV adalah Rp 608.405 per mahasiswa per kali kepaniteraan dan tingkat IV adalah Rp 2.254.581 per mahasiswa per kali kepaniteraan. Cost recovery raie adalah 50,2% untuk tingkat IV dan 38,4% untuk tingkat VI. Usulan SPP di Dcpanemen Obstetri dan Ginekoiogi jika scmua dibebankan kepada mahasiswa adalah Rp 610.000 per mahasiswa tingkat IV dan Rp 2.275.000 per mahasiswa tingkat Vl. Jika sebagian biaya dibebankan kepada pihak sclain FKUI (pemcrintah, rumah sakit, dan sumbangan) usulan SPP adalah sebesar Rp 305.000 pcr mahasiswa tingkat IV dan Rp 752.000 per mahasiswa tingkat VI. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan analisis biaya di departemen medik lain di RSCM dan menetapkan kebijakan yang jelas khususnya mengenai biaya pendidikan di RSCM sebagai Salah satu rumah sakit pendidikan FKUI. ......The cost analysis of service and tuition fee in medical departments in RSCM has never been conducted before. This research was conducted to estimate the total cost, the actual unit cost, cost recovery rate, and tuition fee. This research is a descriptive research, employed both primary and secondary data, using Activity Based Costing (ABC) method. The result of the research shows that the total cost is Rp 576.499.686. The actual unit cost is Rp 608.405 per 4th year student and Rp 2.254.581 per 6th year student. Cost recovery rate in general is 50,2% for 4th year students and 38,4% for 6th year students. In hall costing, tuition fee suggested in Obstetric and Gynaecology Departments for 4th year student is Rp 610.000 per 4th year students and Rp 2.275.000 per 6th year student. If we excluded non FKUI’s cost (govemment, hospital, and donor) tuition fee suggested is Rp 305.000 per 4th year students and Rp 752.000 per 6 th year student. The study suggests to conducted cost analysis in other medical departments in RSCM and made a clear policy especially about cost of education in RSCM as one of FKUI's education hospital.