Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurut WHO remaja adalah kelompok usia I0-19 tabun. Kelompok ini merupakan populasi yang besar yaitu sekitar 20% dari jumlah penduduk. Kelompok ini memberikan kontribusi bermakna dalam pencapaian MDG's 2015, yaitu AKP 5011.000 K.H, AKB 5611.000 K.H dan Prevalensi BBLR tertinggi (>8%) terjadi pada kelompok ibu < 20 tabun. (SDKl 2007). Juga ditemukan kontribusi tidak langsung pada kelompok remaja yang memberi kontribusi pada risiko kematian bayi antara lain 8,3% hipertensi mulai dijumpai pada usia muda (15-17 tabun), 16,3% anemia (15-24 tabua), dan masalah perilaku seperti kebiasaan merokok (33%} teljadi pada umur < 20 tabun, serta persentasi kumulatif tertinggi (54,76%) kasus AIDS terjadi pada kelompok umur 20-29 tabun. Kebanyakan lrelompok ini ada di sekolah formal, Informal dan non formal. Menjadi penting untuk mendidik merelre agar menjadi lebih baik dl masa datang. Departemen Kesehatan mengembangkan puskesmas sehagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sebagai upaya strategik untuk menjangkau kelompok ini. Pada tabun 2008, di Kota Sukabumi ditemukan 0,78% siswa anemia, 8,2% gizi lebih dan 32% Hb < 12 gr%. Sedangkan berdasarkan pelaporan PKPR tabun 2008 di kota Bogor ditemukan 1.009 kasus gizi, 570 gangguan belajar dan 329 kasus gangguan haid. Kota Sukabumi dl kenai sebagai kola juara dalam perlomhaan lJKS dan Bogor pada tabun 2003 implementasi PKPR, pada tabun 2006 semua puskesmas sudah PKPR. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan mana yang lebih efisien. Disain penelitian dengan cross sectional dan analisis biaya minimisasi. Perhitungan biaya menggunakan ABC (Aetivity Based Costing). Hasil studi ini adatab PKPR lebih efisien. ......Adolescent according to WHO is a group of teenager between 10 to 19 years old. This group is a large population (20%) of the total population in Indonesia.. This group contributes a significant influence to reach the MDG's 2015 goals, where Perinatal Mortality Rate (PMR) is 50/I ,000 KH, Infaot Mortality Rate (IMR) is 56/1,000 and the high Low Birth Weight Rate (>80%) in a group of mothers age below 20 years (IDHS 2007). It was also found indirect contribution to the risk of infant death. For example 8.3% hypertension cases were found in young ages (15 to 17 years), as well as 16.3% of anemia (IS to 24 years), and behavior problems such as smoking habit (33%). The highest cumulative percentage (54.76%) of AIDS' cases is also found in a group of adolescent ages between 20 to 29 years. Most of them are attending formal school, informal as well as non formal education. It is important educate this group for a better future. The Ministry of Health (MOH) uses the Health Centre as Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) or Adolescent Friendly health services (AFHS) as a strategic approach to reach the adolescent group by health workers. In 2008, it was found that in Sukabumi 0.78% student was having anemia, 8.2% with obesity and 32% was having Hb < 12 gr %. On the other hand, based on AFHS analysis year 2008 in Bogor, it was found 1,009 cases with obesity, 570 cases with problems in study and 329 cases related with menstruation problems. Sukabumi is known as a champion city for variety of UKS national championship, and Bogor in the year of 2003 implemented a trial on AFHS aod since 2006 all Puskemas have been transformed to AFHS. The objective of this study is to describe which intervention is more efficient. We employed a cross sectional design and Cost Minimization Analysis (CMA).

Abstrak :
Rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ketidakpatuhan oknum wajib pajak dengan memanfaatkan mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN serta menguji pengaruh insentif PPN terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel tujuh belas (17) sektor ekonomi pada periode tahun 2017-2020. Hasil regresi menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dipungut PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Ketidakpatuhan oknum wajib pajak dan insentif kebijakan PPN pun berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia namun lebih berpengaruh konsumsi barang atau jasa yang dipungut PPN terhadap penerimaan PPN. Secara rata-rata untuk setiap kenaikan rasio ketidakpatuhan pajak sebesar satu poin akan mengurangi penerimaan PPN sebesar 564 miliar rupiah, tetapi untuk setiap kenaikan insentif kebijakan PPN sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 1,02 miliar rupiah. Hasil ini menunjukkan dampak ketidakpatuhan pajak cukup besar terhadap penerimaan PPN di Indonesia sedangkan insentif kebijakan PPN tidak berpengaruh pada pengurangan penerimaan PPN justru meningkatkan penerimaan PPN di Indonesia ......The Indonesia's tax-revenue-to-GDP ratio has shown a downward trend since 2008. The purpose of this study is to examine the tax avoidance effect by utilizing the VAT input tax crediting mechanism and to examine the VAT incentives effect on VAT revenue in Indonesia. The research method uses panel data regression analysis of seventeen (17) economic sectors in the 2017-2020 period. The regression results show that the consumption of goods or services subject to VAT has a significant effect on VAT revenue in Indonesia. The tax avoidance and VAT incentives also have a significant effect on VAT revenue in Indonesia, but the consumption of goods or services subject to VAT has more influence on VAT revenue. On average, for each increase in the tax avoidance ratio by one point, it will reduce VAT revenue by 564 billion rupiah, but for every increase in VAT incentives by one billion rupiah, it will increase VAT revenue by 1.02 billion rupiah. These results show that the impact of tax avoidance is quite large on VAT revenue in Indonesia, while VAT incentives have no effect on reducing VAT revenue instead increasing VAT revenue in Indonesia

Abstrak :
Laporan ini menganalisis pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun 2016 PT DEF yang disebabkan karena kompensasi kerugian fiskal serta permohonan pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa terkait SPT PPh Badan tahun 2016 milik PT DEF, yaitu peredaran usaha, objek PPh Pasal 21, serta biaya usaha lainnya. Koreksi dari hasil pemeriksaan disebabkan karena perbedaan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh Pemeriksa dan PT DEF. PT DEF menanggapi koreksi tersebut dengan menyediakan dokumen-dokumen terkait sebagai bukti bentuk kepatuhan PT DEF terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa PT DEF telah melakukan sebagian kewajiban perpajakannya dengan baik, yaitu pada biaya usaha lainnya, namun belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pada hasil pemeriksaan peredaran usaha dan objek PPh Pasal 21. Sehingga pada peredaran usaha dan objek PPh Pasal 21 diperlukan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan serta manajemen perpajakan yang lebih baik oleh PT DEF. ......This report analyzes PT DEF's 2016 corporate income tax audit due to the compensation for fiscal losses as well as applications for corporate income tax refund. There are some corrections made by the Tax Auditor regarding the 2016 Corporate Income Tax Return of PT DEF, namely gross income, object of Article 21 Income Tax, and other operating expenses. Corrections from the results of the tax audit are due to differences in the application of tax laws and regulations applied by the Tax Auditor and PT DEF. PT DEF responded to the corrections by providing related documents as proof of PT DEF's compliance with applicable tax laws and regulations. From the results of the analysis it was concluded that PT DEF had carried out part of its tax obligations well, which is in the other operating expense, but had not been able to carry out its tax obligations in audit results of gross income and object of Article 21 Income Tax. So, in gross income and object of Article 21 Income Tax it is necessary for PT DEF to have a better comprehension on related tax laws and regulations and a better tax management.