Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF
PT Natour mempunyai beberapa hotel yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Medan, Parapat, Padang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tretes dan Bali.

Disamping itu PT Natour mempunyai beberapa unit usaha pendukung yaitu 1 unit usaha restoran di bandar udara Adisucipto, Yogyakarta dan 1 unit usaha catering di bandar udara Juanda, Surabaya.

Karena PT Natour mulai mengelola hotel?hotel sejak perolehan beberapa hotel yang sudah beroperasi dan kemudian diberikan tanggung jawab atas beberapa hotel lagi maka kelas hotelnya lebib heterogen. Kelas hotel-hotel yang dimiliki PT Natour mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4.

Dengan kelas hotel yang heterogen ini terdapat masalah penyediaan hotel untuk tamu yang ingin melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Indonesia, karena tamu yang menginap pada beberapa hotel dengan perbedaan kelas yang menyolok dan menepuh jarak yang jauh seperti dari Sumatera ke Bali melalui pulau Jawa, akan merasa tidak nyaman perjalanannya. Jasa perhotelan merupakan salah satu pendukung industri pariwjsata yang menyediakan fasilitas tempat penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya untuk umum yang tinggal untuk sementara waktu.

Sebagaimana hotel merupakan badan usaha yang memasarkan Jasa, maka yang penting bagi pelanggan adalah mutu pelayanan yang diberikan langsung oleh karyawan hotel berupa kecepatan, kecakatan, kesopanan dan keramahan.

Agar dapat memberikan tempat dan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan dengan fasilitas yang bervariasi maka PT Natour perlu mengadakan standardisasi pelayanan melalui program pelatihan yang terpadu dan standardisasi fisik bangunan hotel yaitu bentuk ,dekorasi atau tata letak hotel dengan suatu ciri tertentu mjsalnya tradisional atau modern.

Abstrak :
Identitas Perusahaan (Corporate Identity) merupakan faktor yang penting dan menjadi pendukung bagi kemajuan setiap organisasi atau perusahaan. Pada peruaahaan berbentuk koperasi, identitas perusahaan ini lebih penting lagi karena di dalamnya terkandung potensi perilaku oportunistik (opportunistic behavior). Perkembangan den pengembangan Jenis-jenis koperasi di Indonesia, primer maupun sekunder, tidak terarah dan tidak jelas. Terdapat puluhan Jenis koperasi dengan sebutan (nomenkiatur) yang bermacam-macam. Tetapi, hampir semuanya tidak menunjukkan dengan jelaa Jenisnya, bisnis (utamanya), siapa anggotanya, kompetensinya dan lain-lain. Dengan kata lain, koperasi-koperasi di Indonesia belum memiliki identitas koperasi (cooperative identity). Atas dasar itulah, perlu dilakukan penelitian pada berbagai tingkatan koperasi, baik tingkat primer maupun sekunder dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi bagian dart proems pembentukan identitas koperasi. Penelitian ini dilakukan pada tingkat lokal dengan mengambil obyek pada koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, apa latar belakang pembentukan koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Kedua, sejauhmana keeratan hubungan (kohesifitas) koalisi antara anggota-koperasi. Ketiga, bagaimana keterlibatan dan Tanggapan Anggota dalam Proses Pembentukan Identitas Koperasi Koperasi. Penelitian dilengkapi dengan analisis perbedaaan antara cooperative identity dengan corporate culture perusahaan swasta dan analisis tantangan dan prospek pengembangan identitas koperasi. Penelitian den pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pengelola koperasi sebanyak 12 orang dan penyebaran angket kepada 55 orang anggota koperasi. Data dianalisis balk secara kualitatif dengan hasil berupa kalimat/kata (etatemen) maupun secara kuantitatif dengan hasil berupa angka-angka. Untuk menentukan kecenderungan apa yang teriadi dart data kuantitatif dinilai dengan menggunakan modus. Temuan penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, koperasi didirikan tidak atas alas an kepentingan bisnis anggota-anggotanya serta tidak mencerminkan kepentingan bisnis anggota-anggotanya. Bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi tidak terkait dengan bisnis-bisnis anggota-anggotanya. Dengan kata lain, bisnis koperasi dengan anggotanya berjalan sendiri-sendiri, tidak saling menunjang atau membesarkan. Bergayut dengan temuan di atas, pada umummnya anggota koperasi adalah bukan pelaku bisnis. Seseorang yang tidak pernah berkecimpung atau bertindak sebagai pelaku bisnis, dalam dirinya tidak akan terjadi pembentukan pengetahuan atas pengalaman praktek sehari-hari (ideocyncratic knowledge). Dengan kata lain, para anggota koperasi tidak memiliki ideocyncratic knowledge. Kedua, Kohesifitas koalisi antara anggota dengan koperasinya bersifat longgar (rendah). Longgarnya keeratan (kohesifitas) ini tidak menunjang tumbuhnya semengat berkoperasi (cooperative spirit). Hal ini disebabkan oleh entry barier anggota koperasi rendah. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi tanpa melihat latar belakang profesi bisnisnya maupun perilaku ekonomiknya. Demikian juga exit barier anggota koperasi rendah. Setiap anggota dapat dapat masuk atau keluar dengan mudah. Rendahnya exit barier ini karena rendahnya biaya inisiasi dan tidak adanya transaksi epesifik Akibatnya perilaku loyalis anggota koperasi (loyalty behavior) sulit untuk dibangun. Ketiga, Koperasi tidak memiliki norma-norma social sebagai alat untuk mencegah perilaku oportunistik. Peraturan yang ada sebatas sebatae Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah distandarisasi oieh Kantor Departemen Koperasi dan PPK yang tidak mencerminkan nilai-nilai social. eetempat. Penelitian menemukan sejumlah kasue yang menunjukkan perilaku perilaku yang bersifat oportunsitik. Munculnya perilaku ini mencerminkan belum tumbuhnya rasa saling percaya (trust) sesama anggota koperasi. Dengan melihat sejumlah faktor pembentuk identitas koperasi (cooperative identity) seperti tidak tumbuhnya ideocyncratic knowledge anggota, cooperative spirit, trust, serta loyalty behavior maka dapat disimpulkan bahwa identitas koperasi pada koperasi primer tersebut belum terbentuk. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Pertama, perlu mengevaluaei kembali Jenis-jenis koperasi serta perlu ditetapkan nomenklatur yang menoerminkan kegiatan bisnis dan kompetensinya. Kedua, perlu ditetapkan syarat-syarat keanggotaan (entry point) untuk setiap koperasi, khususnya syarat keanggotaan sebagai pelaku bisnis. Ketiga, adanya aturan kebijakan dari otoritas perkoperasian (pemerintah) berupa public goods untuk menetapkan den menegaskan jenis koperasi yang mencerminkan kegiatan bisnis dan syarat-syarat keanggotaannya.

Abstrak :
Sebagai bagian usaha terus menerus yang dilakukan Indonesia untuk menuju modernisasi maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan peran serta sektor swasta dalam bidang telekomunikasi berupa Kerja Sama Operasi (KSO) untuk membangun jaringan telekomunikasi di wilayah area tertentu dengan hak eksklusif tertentu. Akan tetapi dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang teknologi tinggi mulai mengalami hambatan. Salah satu sebab dikarenakan pendanaan untuk membangun jaringan telekomunikasi berasal dari pinjaman jangka pendek balk berasal dari dalam maupun luar negeri. Lain dari pada itu persaingan yang sengit dari para pemain di bidang telekomunikasi membuat perusahaan makin terpuruk dalam situasi yang tidak pasti ditambah dengan manajemen yang tidak memadai serta organisasi yang rapus. Untuk menambah kondisi saat ini perusahaan berusaha mencari dan mengembangkan strategi untuk mengembalikan kesehatan perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat menjadi pembuka jalan bagi krisis yang dialami perusahaan. PT. MSN pada saat ini sedang berusaha melakukan restrukturisasi internal yang mencakup bidang keuangan, usaha serta organisasi dan manajemen. Tujuan dari penulisan ini adalah membantu perusahaan dalam merencanakan program restrukturisasi agar dapat bertahan dalam lingkungannya serta meningkatkan daya saing. Sebelum membuat program restrukturisasi dilakukan analisa lingkungan, analisa SWOT, analisa posisi dan analisa struktur modal sehingga diharapkan dapat membantu dalam merencanakan program perubahan dan menganalisa strategi utama yang sesuai bagi perusahaan. Saran yang dapat diberikan pada perusahaan perlu adanya studi tentang merger dan akuisisi dengan melihat bahwa keberhasilan restrukturisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen untuk melakukan perubahan, terutama perubahan budaya, manajemen dan kepemimpinan (leadership) serta keinginan untuk mencapai strategic partner.

Abstrak :
Selama tahun 1971 hingga 2001, sejumlah undang-undang dan kebijakan di bidang kearsipan dan manajemen rekod telah dikeluarkan dan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dan pihak yang berwenang, Sementara itu, perusahaan BUMN pun mengalami berbagai perubahan, baik perubahan internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan tersebut sedikit banyak mempengaruhi mannjemen rekod in-aktif dan Pusat Rekod di lingkungan perusahaan BUMN.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengeksplorasi manajemen rekod in-aktif dan Pusat Rekod Perusahaan di lingkungan perusahaan BUMN; (2) mengidentifikasi ciri-ciri manajemen rekod in-aktif di lingkungan perusahaan BUMN (3) memberikan masukan kepada perusahaan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan manajemen rekod in-aktif dan Pusat Rekod Perusahaan; dan (4) menambah khasanah karya tulis dan pengembangan bidang ilmu manajemen rekod dan kearsipan.

Subyek penelitian dari penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang keuangan non-bank dan jasa konstruksi; logistik dan pariwisata; pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi; agro industri, kehutanan, dan kertas- percetakan-penerbitan. Obyek penelitiannya adalah manajemen rekod in-aktif dan Pusat Rekod Perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dan sekaligus juga merupakan penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei-deskriptif; sedangkan disain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional surveys. Karena jumlah anggota populasi hanya 144, maka semua anggota populasi dijadikan sebagai anggota sampel ( sampel jenuh ). Metode pengumpulan data yang digmakan adalah studi literasi untuk data sekunder dan penyebaran kuesioner untuk data primer. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Analisis data menggunakan statistik deskriptif yang disajikan dalarn bentuk tabel persentase.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ; (1) Perusahaan memberikan dukungan yang diperlukan bagi pengembangan managemen rekod in-aktif dan Pusat Rekod Perusahaan dalam bentuk keputusan, dana, proses evaluasi dan revisi, dan pembentukan Pedoman Kerja Managemen Rekod In-Aktif, (2) Perusahaan masih perlu terus meningkatkan pengembangan manajemen rekod in-aktif dan Pusat Rekod Perusahaan yang sudah ada (3) manajemen rekod in-aktif di lingkungan perusahaan BUMN memiliki 8 ciri, yaitu : a). sentralisasi pengelolaan dan penyimpanan rekod in-aktif, b). manajemen rekod in-aktif merupakan bagian integral perusahaan; c) Tujuan netralisasi adalah kemudahan proses penelusuran dan temu kembali rekod in-aktif perusahaan; d). Pusat penyimpanan rekod in-aktif merupakan tujuan dari manajemen rekod in-aktif perusahaan; e). adanya Panduan Kerja Manajemen Rekod In-Aktif f). pola bottom-no dalam rekrutmen staf, g). bentuk Pusat Rekod Perusahaan adalah in-house records centre; dan h). tingkat kemampuam staf lebih menampakkan technical skill.

Dari penelitian ini dihasilkan sebuah check list sederhana yang dapat digunakan untuk mengevaluasi Pusat Rekod Perusahaan yang ada dan pengembangannya.

---

Abstract
Since 1971 until 2001, the Government of Indonesia has produced some laws and regulations in archives and records management. At the same time, State Owned Companies ( BUMN ) has changed internally and externally. The changes automatically influence the State Owned Companies? in-active records management.

This research has its purpose : 1). to explore the situation of State Owned Companies ( BUMN ) conceming their in-active records management and of their records centre; 2). to identify the special characteristics of the in-active records management within the State Owned Companies; and 3). to give input to those companies, in order to promote and develop the qualities of their in-active records management and the set up of their records centre; and 4). to add some new literature on the subject of records science.

The subjects of this research are State Owned Companies in diferent businesses, like : non-banking financial enterprise and construction service; logistic and tourism; mining - strategic industry - energy and telecommimications; agrarian industry, forestry, printing and publishing. The object of this research is the in-active records management and company?s records centre.

This research is an applied research and at the same time a field study. The research's method used here is the descriptive - survey method., using the design of cross- sectional survey. Because the sum of the population?s members are only 144, then population are regarded as samples (total sampling). The method of data collecting is by literature reading for secondary data and by circulating questionnaires for primary data. The questionnaires used are closed-questionnaires. The data analysis takes the form of descriptive - statistic method, expressed in table of percentage.

From the results of this research some conclusions can be drawn : 1). the companies the necessary support for developing in-active records management and company?s records centre, by way of their decision, funds, evaluation and revision, and by giving out work guidance for in-active records build up; 2) however companies need to step up their efforts for the better of the existing in-active records management and company?s records centre; and 3) the in-active records management within State Owned Companies have the following 8 characteristics : a). the use of centralization; b). in-active records management form an integral part ofthe company; c). centralization to facilitate the re-finding and the retrieving of the records; d). the function of the in-active records management is towards the setting up of a records centre of the company; e). the guidance book for in-active records management given out by the company is followed strictly; 1). staff recruitment follows the ? bottom-up ? principle; g). the records centre takes the form of ? in-house records centre ?; and h). the staff's competence is mostly still at ? technical skill ? level.

From this research, we are able to provide a simple checklist, which can be used to evaluate the existing records centre and how to develop it.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perubahan bidang usaha pada suatu perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan saham asing (PT.PMA). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh pihak asing secara bebas, melainkan hanya beberapa bidang usaha yang dapat dimasukin pihak asing secara bebas dan sisanya hanya dapat dijalankan jika telah dipenuhinya persyaratan tertentu atau bahkan sama sekali tertutup bagi asing. Adanya pengaturan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk melindungi serta mendukung perkembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi (UKMMK) di Tanah Air. Fokus permasalahan dalam tesis ini ialah metode yang ramai digunakan dalam praktik sehari-hari oleh pemegang saham asing untuk dapat tetap menjalankan bidang usaha yang tertutup baginya serta bagaimana keabsahan tindakan hukum yang dilakukannya tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktiknya untuk dapat menjalankan bidang usaha yang tertutup bagi asing, para pemegang saham tersebut menggunakan konsep perjanjian nominee. Berdasarkan ketentuan berbagai hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum perjanjian maka perjanjian nominee tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila diadakan secara langsung dan terang-terangan, lain halnya jika perjanjian tersebut dilakukan menggunakan serangkaian perjanjian lainnya, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan. ......This thesis discusses the changes in the field of business in a foreign investment company that resulted in changes in foreign ownership requirements (PT.PMA). Pursuant to regulations in force in Indonesia, not all areas of the business can be run by foreign parties freely, but only a few areas of business that can be inserted foreign parties freely and the rest can only be run if the specific requirements has been fulfilled or even completely closed to foreigners. Those regulations as mentioned above is to protect and support the development of Small, Micro and Medium Enterprises and Cooperatives (UKMMK) in the country. The problem of this thesis is the methods are often used in everyday practice by foreign shareholders to be able to keep running the business fields closed to him and how the validity of the legal action does. This study is normative, using a data collection study document. In the data processing used qualitative methods to produce research which is descriptive analytical. The results showed that in practice to be able to run the business sectors closed to foreign shareholders are using the concept of nominee agreement. Under the provisions of the various positive law and principles of the law of treaties, the treaty nominee will become null and void if it explicitly states the use of the name of another party, another case if the agreement is carried out using a series of other agreements, in which case the agreement can be canceled.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati serta mencari alternatif kebijakan yang tepat dengan menggunakan paradigma konsep Supply-side tax policy. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan adanya suatu perubahan regulasi dalam pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati mengingat (i) belum pernah ada satu pun pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini ; (ii) sulitnya mencari luas hamparan minimal 5.000 Hektar terkait syarat pemberian fasilitas ini ; (iii) potensi sektor bisnis kehutanan Indonesia sangat melimpah ruah dan perlu dilakukan inovasi kebijakan agar pemberian fasilitas tax allowance di bidang usaha kehutanan dapat memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat. Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah melakukan inovasi kebijakan dengan tidak hanya memberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati semata, namun dengan menggunakan terminologi usaha hutan jati berbasis wanatani (agroforestry) dan mengurangi jumlah minimum satuan hektar yang dipersyaratkan sebelumnya (5.000 Hektar) ......The purpose of this research is intended to evaluate the policy of Income Tax’s Facility (tax allowance) in particular, for the Investment of Teak Forest Business Sector as well as finding the alternatives of right policy by using the paradigm concept of Supply-side tax policy. These results indicated that the regulatory change in the provision of Income Tax Facility (tax allowance) towards investment activities on business sector of teak forest is necessary by taking into account that the (i) there has never been any companies that take advantage of this facility; (ii) the difficulty of finding vast expanse of 5,000 hectares minimum requirement related to the provision of this facility; (iii) the potential business of Indonesian forest sector is very abundant and innovation policy is necessary so that the provision of tax allowance in the forestry sector can provide enormous contribution to state revenue and welfare. The recommended of policies alternative are to regulate a policy innovation by not only provide Income Tax’s facility (tax allowance) on investment activities of teak forest business sectore solely, however by using terminology of teak forest business sector-based agro forestry and to reduce the minimum of hectares number as required previously (5,000 hectares).

Abstrak :
Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut. ......According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies.