Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The article explores opportunities and challenges for Indonesia and ASEAN stemming from the rise of China based on the following approaches: (1) Indonesia neighbors china, therefore, China's growing economic and political clouts have significant influence to Indonesia; (2) Indonesia and China experienced difficult relation in their history, but successfully turned it into a strategic partnership; (3) The rise of China also has influence to ASEAN, which claims itself to be the driving force of the regional agenda and dynamics; (4) ASEAN is a vehicle for Indonesia's policies in the region, including in engaging China. Following the line of approaches above, this article first describes the rise of China. It will explore China's foreign policies in the region as well as the magnitude of its economic potentials. Afterwords, it it will describe the development of Indonesia-China bilateral relations and take a closer look at the Joint Declaration of Indonesia-China Strategic Partnership. This article also tries to see in particular to what extend Indonesia-China economic relations deliver benefits to Indonesians. Lastly, it will explore the dynamics of ASEAN-China relations, especially Indonesia's interests in ASEAN vis a vis China."

"Kemitraan Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia memiliki peran strategis dalam mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sabagai salah satu unsur soft power diplomacy, Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat menjadi pengimbang di tengah derasnya arus informasi yang membentuk perpsepsi masyarakat Australia mengenai masyarakat Indonesia saat ini. Tulisan ini menghadirkan perspektif baru mengenai Perpusnas RI sebagai mediator budaya tanpa mengabaikan peran tradisionalnya sebagai pelestari khasanah budaya bangsa."

"Hubungan cina dengan negara-negara- Eropa telah berlangsung sejak lama melalui jalur perdagangan.Setelah Cina membuka hubungan diplomatik dengan masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1975, hubungan tersebut kian meningkat dan kerjasama antara dua pihak diperluas ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pendidikan. Cina dan Uni Eropa juga terlibat aktif dalam penangnan masalah -masalah internasional. Artikel ini memaparkan berbagai kerjasama bilateral yang telah dan sedang dilakukan oleh Cina dan Uni Eropa , berbagi kendala yang dihadapi serta pencapaian dan prospek kerjasama tersebut di masa yang akan datang."

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang peningkatan kemampuan Jepang dalam ekonomi-militer dan dampaknya dalam hubungan bilateral dengan Indonesia, yang difokuskan dalam periode 1980 - 1986, yaitu pada saat Jepang memutuskan untuk mengadakan peningkatan kemampuan militernya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan ekonomi-militer Jepang mempengaruhi hubungan bilateral Jepang-Indonesia. Khususnya dengan memperhatikan kemungkinan tampilnya Jepang dalam mendominasi hubungan tersebut pada tingkat militer sebagaimana yang pernah dilakukannya pada waktu Perang Dunia ke II di Asia Tenggara. Untuk pembahasan tersebut digunakan pendekatan kepentingan nasional dari J. Frankel, khususnya mengenai adanya kecenderungan suatu negara untuk tampil dalam arena internasional dan konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau mengenai politik kekuatan. Selain itu digunakan juga pendekatan K.J. Holsti tentang kondisi politik internasional. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peningkatan kemampuan ekonomi-militer Jepang menyebabkan Jepang untuk mengadakan penilaian terhadap kemampuan militernya dalam arti meningkatkan kekuatan militernya pertimbangan pengaruh politik eksternal, pengaruh persaingan global Amerika Serikat - Uni Soviet; tampaknya lebih mempengaruhi adanya peningkatan kemampuan militer dibandingkan dengan kondisi politik internal. Dan terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia tampaknya peningkatan ini tidak dapat diartikan atau diprediksikan sebagai upaya dominasi atau militerisme yang akan dapat menjerumuskan negara ini (Jepang) pada kondisi ekonomi dan militer yang tidak menguntungkan. Bahwasanya terjadi peningkatan militer kiranya dapat diartikan sebagai upaya "self-defense" atau penyesuaian antara kepentingan nasional dan kemampuan yang dimiliki oleh Jepang pada saat itu."

"ABSTRAKTiongkok mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak melakukan reformasi ekonomi pada bulan Desember 1978. Menanggapi peningkatan pesat Tiongkok, Korea Selatan telah secara aktif berusaha untuk memperluas hubungan perdagangan,sosial, dan politik dengan Tiongkok sejak normalisasi hubungan diplomatik kedua negara tersebut pada tahun 1992. Namun, terlepas dari interaksi ekonomi di antara kedua negara yang terus tumbuh, Korea Selatan memandang Tiongkok sebagai sumber permasalahan, terutama terkait dengan isu-isu sejarah, perdagangan, dan militer. Penulisan kajian literatur ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok. Sebagai akibat, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Persengketaan sejarah Koguryo adalah persengketaan yang terjadi antara Korea Selatan dan Tiongkok terhadap sejarah Koguryo yang merupakan salah satu kerajaan kuno Korea yang meliputi sebagian besar Korea Utara dan sebagian besar wilayah timur laut Tiongkok pada saat ini, khususnya Manchuria. Hubungan perdagangan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan perdagangan dan upaya untuk memulihkan hubungan seperti perjanjian perdagangan bebas FTA . Hubungan militer antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan militer dan upaya untuk normalisasi hubungan seperti kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan ke Tiongkok pada tahun 2011. Dengan demikian, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Pemahaman terhadap situasi hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok yang dibahas dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau aktor lainnya dalam membangun hubungan kedua negara tersebut baik secara perdagangan, militer maupun sosial budaya.

---

ABSTRACTChina has achieved rapid economic growth since its economic reforms in December 1978. In response to China's rapid rise, South Korea has been actively seeking to expand trade, social, and military ties with China since the normalization of the two countries' diplomatic relations in 1992. However, despite their growing economic interactions, South Korea views China as the source of the problem, especially with regard to historical, trade, and military issues. This literature review aims to explain the dynamics of the relationship between South Korea and China. It found that their relations are influenced by historical dispute of Koguryo, trade relations and military relations. Historical dispute of Koguryo is a dispute between South Korea and China over the history of Koguryo, which is one of the ancient Korean empires that covers most of North Korea and most of the northeastern China today, in particular Manchuria. Trade relations between South Korea and China are influenced by trade disputes and efforts to recover trade relations such as the Free Trade Agreement (FTA). Military relations between South Korea and China are influenced by military disputes and efforts to normalize relations such as the visit of South Korean Minister of National Defense to China in 2011. In conclusion, the China-South Korea relationship is mainly influenced by the historical dispute of Koguryo, trade relations, and military relations. The understanding of the relationship between South Korea and China discussed on this paper has the potential to be a reference for the government or other actors in building relations between the two, both in trade, military and socialcultural fields."

"ABSTRAKReklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah Singapura telah merubah daratan dan bentuk garis pantai Singapura. Singapura telah melakukan kegiatan reklamasi sejak tahun 1966. Reklamasi yang dilakukan oleh Singapura berkaitan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun UNCLOS 1982, sebagai referensi untuk negara-negara yang mengalami masalah atau konflik mengenai wilayah laut. Pada September 2003, Malaysia mengajukan permohonan penegasan Provisional Measures atau perintah interim sesuai dengan Pasal 290 dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982, International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS berhak menentukan perintah provisional jika dianggap perlu untuk mempertahankan hak dari suatu pihak/negara, atau untuk mencegah ancaman yang serius bagi lingkungan maritim yakni perintah untuk menentukan batas-batas wilayah, berkaitan dengan kegiatan reklamasi pantai oleh Singapura yang mengancam hak-hak Malaysia di wilayah perbatasan yang memisahkan Malaysia dan Singapura.

---

ABSTRACTCoastal reclamation by the Singapore government has changed the shores and shapes of Singapore 39 s coastline. Singapore has undertaken reclamation activities since 1966. Reclamation undertaken by Singapore relates to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS , as a reference for countries experiencing problems or conflicts over marine areas. In September 2003, Malaysia filed a request for affirmation of the Provisional Measures or interim order in accordance with Article 290 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS has the right to set provisional orders if deemed necessary to defend the right of an Or to prevent serious threats to the maritime environment to set boundaries, in connection with Singapore 39 s coastal reclamation activities that threaten Malaysia 39 s rights in the border region that separates Malaysia and Singapore."

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"Pada tahun 2017, Indonesia dan Denmark sepakat untuk melaksanakan kerja sama manajemen air dan lingkungan hidup antara kedua negara. Pada kerja sama ini, Denmark akan memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan kapasitas bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memperbaiki kualitas air sekaligus pengelolaan limbah sesuai dengan asas berkelanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya, kerja sama ini tidak berjalan secara efektif selama beberapa tahun. Skripsi ini akan membahas terkait dinamika antaraktor yang muncul dari Indonesia dan Denmark dalam menjalankan proyek kerja sama manajemen air dan limbah pada tahun 2017. Penelitian ini akan menggunakan teori rezim internasional sebagai model analisis dan metode eksplorasi deskriptif untuk mencari temuan dari pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa muncul perbedaan pandangan dari pemerintah Indonesia dan Denmark pada tengah-tengah jalannya kerja sama. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penting pada akhirnya kerja sama ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Tak hanya itu, kurangnya partisipasi badan non negara dalam kerja sama ini juga memperburuk proses jalannya proyek. Baik pemerintah Indonesia maupun Denmark pada awalnya kurang melibatkan badan non negara ke dalam partisipasi kerja sama ini. Hal ini kemudian membuat kurangnya kesadaran atas inisiatif perbaikan kualitas air dan manajemen lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan Denmark. Rendahnya kesadaran ini pada akhirnya juga turut menghambat jalannya proyek manajemen air dan limbah karena kurangnya partisipasi dan harmoni dari seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga masyarakat sebagai stakeholders terbesar dalam kerja sama ini.

---

In 2017, Indonesia and Denmark have agreed to cooperate for water and waste management between the two countries. In this cooperation, Denmark provides aids in form of capacity building for Indonesian government to fix the water quality along with the waste management based on the sustainability principle. However, in reality, this cooperation has not worked effectively for several years. This thesis aims to discuss on the rising dynamics between actors from Indonesia and Denmark when running the water and waste management cooperation project in 2017. The research uses international regime theory as the analysis model and exploratory descriptive method to seek findings from the research question. The result of this research finds that one of the main reasons behind the ineffectiveness is the difference of view between Indonesian government and Denmark government when the cooperation is currently running. Besides that, the lack of participation from non-governmental bodies in this cooperation is also contributing to the worsening of the cooperation process. Both Indonesian and Denmark government has not considered involving non-governmental bodies in this cooperation. Hence, this results that the lack of awareness of this environmental initiative between the two countries. The lack of awareness makes this cooperation slower due to the low number of participations from all the layer of society, especially the public as the biggest stakeholders in this cooperation."

"Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang memiliki ikatan kuat berdasarkan sejarah kolonialisme selama berabad-abad lamanya. Bahkan, sejak Indonesia merdeka pada 1945, kedua negara telah terlibat dalam berbagai dinamika hubungan bilateral yang cukup fluktuatif. Akan tetapi, kuatnya hubungan tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan pembahasannya dalam ranah akademis, terutama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Penulis meninjau perkembangan literatur mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945 melalui sembilan belas literatur yang ditinjau berdasarkan metode taksonomi dengan membagi pembahasan menjadi tiga tema besar, yaitu 1) Hubungan Politik; 2) Hubungan Ekonomi; dan 3) Hubungan Sosial Budaya. Tinjauan pustaka ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Selain itu, penulis juga mengamati tren-tren berupa tema penulisan, asal penulis literatur, serta disiplin ilmu yang digunakan. Penulis menemukan bahwa memori masa lalu menghambat hubungan bilateral seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini kemudian berkontribusi pula terhadap terhambatnya diskusi akademik mengenai topik tersebut. Tinjauan pustaka ini juga mengidentifikasi Masa Revolusi yang merupakan perang antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1945-1949 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai isu paling dominan dalam pembahasan mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945. Lalu, celah penelitian yang penulis temukan adalah pembahasan yang cenderung tumpang tindih, minimnya perspektif Indonesia, kurangnya pembahasan mengenai kerja sama bilateral, serta absennya pembahasan mengenai cara Indonesia berurusan dengan trauma kolonialisme.

---

Indonesia and the Netherlands are the two countries that have strong ties based on the history of colonialism for centuries. In fact, since Indonesia's independence in 1945, the two countries have been involved in various dynamics of bilateral relations which have been quite volatile. However, the strength of this relationship is inversely proportional to the development of its discussion in the academic realm, especially in the study of international relations. The author reviews the development of literature on bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945 through seventeen literatures reviewed based on the taxonomic method by dividing the discussion into three major themes, namely 1) Political Relations; 2) Economic Relations; and 3) Socio-Cultural Relations. This literature review was prepared with the aim of identify the consensus, debate, and gaps in the literature related to this topic. Apart from that, the author also observes trends in the form of writing themes, scholar’s origin, and the disciplines used. The author finds that past memories hamper bilateral relations over time. This then contributes to the inhibition of academic discussion on the topic. This literature review also identified the Masa Revolusi which was a war between Indonesia and the Netherlands in 1945-1949 after Indonesia proclaimed its independence as the most dominant issue in the discussion on the bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945. Then, the gaps in the research that the authors found were discussions that tended to overlap, the lack of an Indonesian perspective, the lack of discussion on bilateral cooperation, and the absence of discussion about how Indonesia deals with the trauma of colonialism."