Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sektor ekonomi dijadikan motor penggerak pada setiap negara untuk mengangkat harkat kehidupan bangsa ke arah modernisasi, oleh karena itu, sebagian besar kegiatan transaksi masyarakat banyak membutuhkan jasa bank, jadi tidak mengherankan jika sektor perbankan mempunyai tempat yang penting dalam suatu bangsa. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutakhir ini menyebabkan orangorang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Cara penyelesaian kewajiban pembayaran lain yang dapat digunakan didasari pada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sepanjang cara yang dipilih oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk penyelesaian suatu kewajiban pembayaran tersebut melalui penggunaan suatu warkat yang berkaitan dengan lembaga perbankan, maka salah satu yang dikenal dalam masyarakat adalah dengan jasa bilyet giro. Pada penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat dianalisa beberapa pokok permasalahan dalam pelaksanaan jasa bilyet giro, yaitu Pertama, dalam hal pengaturan pelaksanaan jasa bilyet giro. Pelaksanaan jasa bilyet giro mulai efektif sejak dikeluarkannya SK DIR BI No.28/32/KEP/DIR dan SEBI No.28/32/UPG Tentang Bilyet Giro, sebelumnya pelaksanaan transaksi pembayaran dengan bilyet giro ternyata terdapat banyak penyimpangan karena ketentuan sebelumnya dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum. Kedua, mengenai bentuk perjanjian standar/klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening giro - yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan warkat bilyet giro- apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ketiga, yaitu bagaimana praktek perlindungan konsumen pada Bank "X", yaitu salah satu Bank Umum di Indonesia yang menyelenggarakan jasa bilyet giro. Diharapkan dengan pembahasan ini, bank sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang penting dalam masyarakat, dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya sesuai dengan UUPK khususnya dalam penyelenggaraan jasa bilyet giro sehingga nasabah tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di negara kita.

Abstrak :
Skripsi ini disusun dan membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap ganti kerugian sebagai akibat dari adanya Bilyet Giro kosong. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini untuk menjawab pembahasan mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis kasus terhadap Putusan No. 120/PDT.G/2010/PN.YK Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta yang dikemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam setiap bab. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terhadap teori-teori yang telah dijelaskan. Analisis terhadap pertimbangan Hakim, oleh penulis diberikan beberapa tanggapan terhadap beberapa pertimbangan Hakim yang menurut penulis kurang tepat dalam pengaplikasiannya. ...... This thesis is prepared and addressed the issue of Unlawful Acts against compensation as a result of the Bilyet Giro is empty/blank. This study conducted a juridical-normative research to do library research. The research method that I use here to answer the discussion of, Unlawful acts, in accordance with the Compensation set forth in Civil Law in Indonesia. In conducting this study, the authors analyzed the cases against Verdict No.. 120/PDT.G/2010/PN.YK DIYogyakarta Yogyakarta province which later was associated with the theories that had been the authors explain in each chapter. In addition, the authors also analyzed the consideration of the decision of the judge in the theories that have been described. Analysis on Judge considerations, the authors administered a few responses to some consideration by the judge that the author is right in the application.

Abstrak :
ABSTRACT
Bilyet giro kosong merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia perbankan. Dengan banyak terjadinya penarikan bilyet giro kosong tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan terbaru terkait bilyet giro dan bilyet giro kosong yaitu PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Terdapat perubahan baru di dalam peraturan tersebut, baik dari syarat formal bilyet giro hingga hal-hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis akan menelaah peraturan bilyet giro yang terdahulu hingga yang terbaru, serta melakukan analisis terkait peraturan bilyet giro tersebut. Sistematika penulisan skrispsi ini dibagi menjadi beberapa pada bab pertama merupakan pendahuluan kemudian bab kedua adalah tinjauan umum mengenai bilyet giro dan penggunaannya dalam sistem pembayaran di Indonesia, bab ketiga adalah tinjauan mengenai pengaturan hukum terkait penarikan bilyet giro kosong menurut ketentuan perbankan di Indonesia, bab keempat adalah analisis pengaturan perbankan dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong, dan bab kelima adalah penutup. Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peraturan baru terkait bilyet giro dapat menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro itu sendiri dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penarik bilyet giro kosong.

---

ABSTRACT
Withdrawal of the blank Bilyet Giro is one of the crime in the world of banking. With a lot of the withdrawal of the blank bilyet giro, Bank Indonesia issued the latest regulations related to Bilyet Giro and Blank Bilyet Giro, namely PBI No. 18/41/ PBI / 2016 concerning Bilyet Giro and PBI No. 18/43/PBI/2016 concerning the National Black List of Check Pullers and / or Blank Bilyet Giro. There are new changes in the regulation, both from the formal requirements of the giro account to things that must be fulfilled by the parties. The method used by the author is a normative juridical method. Normative juridical research method is legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be examined by conducting a search of the rules and literature-literature relating to the problems. The author will review the current bilyet giro regulations up to the latest, as well as conduct an analysis related to the bilyet giro regulations. The systematics of writing this questionnaire is divided into several in the first chapter is an introduction, then the second chapter is an overview of the demand deposit and its use in the payment system in Indonesia analysis of banking arrangements in guaranteeing legal protection for holders of empty demand deposits, and the fifth chapter is closing. The results of the study are expected to be able to explain how the new regulations related to the bilyet giro can guarantee legal protection for the bilyet giro holders themselves.

Abstrak :
Jual beli tanah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pelaksanaannya, jual beli hak atas tanah haruslah berdasarkan hukum adat, dimana asas terang dan tunai haruslah dipenuhi. Asas terang berarti, perbuatan jual beli harus dilakukan di hadapan pihak yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan asas tunai berarti peralihan hak atas tanah dilakukan secara tunai dan bersamaan. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbukuan ditemukan di dalam praktik jual beli tanah. Jual beli tanah dengan bilyet giro diperbolehkan untuk dilakukan namun perlu untuk diperhatikan karena cara pembayarannya melalui pemindahbukuan dari rekening milik pembeli ke penjual. Pada kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 245/Pid.B/2019, terjadi sebuah penipuan di dalam jual beli tanah menggunakan bilyet giro bilyet giro kosong. Dalam kasus ini, asas tunai tidak terpenuhi. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan jual beli tanah menggunakan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran apabila dikaitkan dengan asas terang dan tunai, dan peran PPAT mencegah terjadinya jual beli tanah dengan bilyet giro kosong dikaitkan dengan asas terang dan tunai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah yang pembayarannya menggunakan bilyet giro kosong dan belum dibayarkan sama sekali, padahal hak atas tanahnya sudah berpindah tidaklah sah, karena melanggar asas tunai. Kemudian peran dari PPAT untuk mencegah penggunaan bilyet giro kosong dalam jual beli tanah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan apabila ditemukan pembayaran dengan bilyet giro yang belum dilakukan dapat menyarankan untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. ......The sale and purchase of land in Indonesia is regulated in Indonesian Basic Regulation Law (Undang-Undang Pokok Agraria). In its implementation, the sale and purchase of land rights must be based on customary law, where the principle of publicly and cash must be fulfilled. The publicly principle means that buying and selling must be carried out before the authorized party, namely the Acreedited Land Deed Officer (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), and the cash principle means that the transfer of land rights is carried out in cash and simultaneously. The use of bilyet giro as a payment instrument with book entry is found in the practice of buying and selling land. Buying and selling land using a bilyet giro is allowed to be carried out, but it is necessary to pay attention to it because the method of payment is through book-entry from the buyer's account to the seller. In the case of Decision of Lumajang District Court Number 245/Pid.B/2019, there was a fraud in the sale and purchase of land using an empty balanced bilyet giro. In this case, the cash principle is not fulfilled. The problems analyzed in this study are regarding the legitimacy of buying and selling land using an empty balanced bilyet giro as a means of payment when it is associated with the principle of publicly and cash, and the role of PPAT in preventing the sale and purchase of land with an empty balanced bilyet giro associated with the principle of publicly and cash. This study uses a normative juridical method with an explanatory typology, which uses a statutory and case approach. The results of this study indicate that the sale and purchase of land whose payment is using an empty balanced bilyet giro and has not been paid at all, even though the rights to the land have been transferred are not valid, because they violate the cash principle. Then the role of the PPAT to prevent the use of empty balanced bilyet giro in the sale and purchase of land can be done by applying the precautionary principle, and if it is found that payments with bilyet giro have not been made, they can suggest making Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pendahuluan Jual Beli/PPJB) first.

Abstrak :
ABSTRAK
Anjuran untuk pembayaran secara giral telah dilakukan dan dimulai oleh menteri urusan penertiban dan modal swasta, Maksud surat edaranyang dikeluarkan oleh menteri tersebut adalah merupakan usaha untuk mempengaruhi penggunaan uang kartal pada masyarakat dengan mangalihkan kepada sistim pembayaran giral, Sekitar tahun 1970-an hasil dari usaha tersebut mulai tampak, pembandingan persentasi diantara uang giral dan uang kartal adalah 405 (uang giral) : 60%( uang kartal) hal ini cukup menggembirakan, namun usaha tersebut. terus dilakukan dengan harapan pada suatu saat penbandingan persentasi uang giral lebih besar dari pada uang kartal. perkembangan pemakaian uang giral oleh masyarakat menunjukan peningkatan yang pesat sekali. Hal ini kita lihat dalam grafik (jumlah uang yang beredar sejak tahun 1982 sampai tahun 1985) dari grafik tersebut dapat kita lihat peningkatan pemakaian uang giral dalam masyarakat. Pada tahun 1985 terlihat jumlah uang yang beredar kira-kira sebesar 975 milyar rupiah dan uang kartal sebanyak 526 milyar rupiah, dan uang kartal sebanyak 449 milyar rupiah. dari data tersebut dapat diperkirakan presentasinya sekitar 53,95% (uang giral) : 46,05% (uang kartal) perbandingan persentasi ini merupakan kebalikan dari perbandingan persentasi sekitar tahun 70 - an, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa untuk menggunakan uang giral dalam kegiatan ekonominya. Ini berarti pula perbangkan telah dapat menghipun dana yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipergunakan sebagai biaya/dana pembangunan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peraturan yang ada mengenai cek dan bilyet giro serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dicantumkan namanya oleh Bank dalam Daftar Hitam Nasional sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini menyarankan bahwa Bank Indonesia untuk membuat Surat Edaran Bank Indonesia yang lebih spesifik mengenai Rehabilitasi Identitas Pemilik Rekening yang dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, dan untuk selanjutnya Bank Indonesia dapat memperbaiki Peraturan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terutama mengenai Pengawasan Kepatuhan Bank, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman antara Bank dan nasabahnya dan nasabah mengerti mengenai prosedur penarikan cek dan/atau bilyet giro. Kata kunci:Perlindungan hukum, daftar hitam nasional, cek, bilyet giro, hukum perbankan.

---

ABSTRACT
This thesis explains about the existing regulations concerning checks and bilyet giro and how the legal protection for customer whom registered by Bank in the National Blacklist as drawer of blank checks and or bilyet giro based on Bank Indonesia Regulations and other regulations which stipulates regarding those matters. This legal research is made in form of normative legal research. The results of this legal research suggest Bank Indonesia to make specific Circular Letter of Bank Indonesia regarding Rehabilitation of Account Owner whom listed in the National Blacklist, and for the long time purposes Bank Indonesia could revise the Bank Indonesia Regulation regarding National Blacklist Drawer of Blank Checks and or Bilyet Giro especially on Compliance Supervision of Bank, therefore, there is no misunderstanding between Bank and customer and customer have gained knowledge on the procedure to withdraw cek and or bilyet giro. Keywords Legal protection, national blacklist, checks, bilyet giro, banking law